Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan arti penting bagi
keberlangsungan demokrasi di negara berdaulat dimanapun, termasuk di Republik
Indonesia. Pemilu juga adalah sebuah proses politik dalam membentuk suatu
tatanan pemerintahan yang dilandasi demokrasi, untuk itu, tahun 2014 ini bagi
Bangsa Indonesia disebut juga sebagai ‘Tahun Politik’. Begitu pentingnya Pemilu
2014 bagi kehidupan demokrasi di negara ini, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia
(AIPI) merasa memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan kontribusi
terhadap suksesnya ajang tersebut. Asosiasi dimana bergabungnya para
pemikir-pemikir dan pelaku-pelaku politik di Indonesia ini pun memiliki tradisi
ilmiah dalam menghasilkan pemikiran-pemikiran yang konstruktif terhadap
berbagai permasalahan menyangkut perpolitikan bahkan di bidang pengelolaan
administrasi pemerintahan. Mendasari hal-hal tersebut, AIPI pun menggelar
sebuah kegiatan yang dikemas dalam bentuk Seminar Nasional dengan tema: “Indonesia
dan Tantangan Pasca Pemilu 2014” yang dilaksanakan pada Kamis (19/2) bertempat
di auditorium gedung LIPI, Jalan Gatot Subroto Jakarta.
Tampil sebagai pembicara utama (keynote speeker), Ketua Umum
AIPI DR. Sinyo Harry Sarundajang yang juga adalah Gubernur Sulawesi Utara. Dalam
sambutan yang disampaikan Sarundajang, ada beberapa hal penting yang perlu
digaris bawahi yang perlu kemudian menurutnya perlu mendapat pemahaman yang
benar tentang pelaksanaan pemilu itu sendiri. Menurutnya, Pemilu 2014 pada
prinsipnya harus terlaksana secara Aman, Tertib, Lancar dan Adil. Asas-asas
tersebut harus menjadi pegangan dari seluruh komponen yang terlibat dalam pesta
demokrasi tersebut sehingga hasil dari pemilu tersebut juga dapat berkualitas.
Pokok pikiran lain yang ditekankan SHS adalah bahwa Pemilu adalah bukan sebagai
arena ‘Cirkulasi Kekuasaan’, melainkan sebuah proses penting yang harus
dilakukan dalam rangka menciptakan suatu sistem yang baik dalam tatanan
kehidupan demokrasi di Indonesia. “Pemilu 2014 adalah momentum untuk perubahan!
Perubahan yang dimaksudkan yaitu perubahan kearah yang lebih baik yang
berlandaskan asas-asas demokrasi sehingga pada akhirnya mewujudkan masyarakat
yang lebih sejahtera”, kata Sarundajang. Hal tersebut memang menurutnya bukan
sesuatu yang mudah untuk dilaksanakan, dan oleh karena itu maka AIPI sebagai
organisasi yang berkompeten untuk memberikan sumbangsih berupa
pemikiran-pemikiran dapat membantu mewujudkan hal tersebut. Dikatakannya pula
bahwa masyarakat saat ini sudah semakin kritis terhadap hal demokrasi, namun
juga diungkapkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pemilu tersbut justru
menjadi hal yang paling krusial. “Kita juga memiliki sebuah kewajiban moral
untuk memberikan pemahaman-pemahaman yang benar bagi masyarakat tentang pemilu
ini sehingga peranserta masyarakat dalam proses demokrasi dapat maksimal. Sebisa
mungkin masyarakat agar jangan ‘golput’” tandas Sarundajang.
Peserta yang hadir dalam seminar tersebut adalah dari
kalangan akademisi, peneliti, pejabat-pejabat pemerintahan baik pusat maupun
daerah yang tergabung dalam AIPI masing-masing daerah serta mahasiswa dan
kalangan pers. Tampil sebagai pembicara dalam acara tersebut selain Sarundajang
yakni DR. J. Kristiadi (akademisi/pengamat politik) yang mengangkat topik:
Tantangan Domestik, DR. Adriana Elisabeth (peneliti LIPI) yang mengangkat topic:
Tantangan Lingkungan Strategis ASEAN dan Asia Pasifik, Prof. DR. Syamsudin
Harris (akademisi/Sekjen AIPI) yang mengangkat topic: Sistem Politik dan
Pemerintahan, dan DR. Hendra Saparini (Intelektual/pengamat politik) yang
mengangkat topic: Kedaulatan ekonomi di Tengah Arus Globalisasi. Dalam sesi
kedua membahas tentang kepemimpinan Politik yang baru dan menampilkan
pembicara-pembicara: DR. Nico Harjanto, Nurul Ariffin, MSi, Dr. Bima Arya.
Hadir pula tokoh pelopor otonomi daerah yang juga adalah mantan Menteri
Pendayagunaan aparatur Negara dan Menteri Negara Otonomi Daerah Prof. DR. Ryaas
Rasyid. Rasyid yang juga adalah juga mantan ketua Umum AIPI memberikan beberapa
pemikiran penting terhadap pemilu 2014. “Permasalahan-permasalahan yang timbul
setelah pelaksanaan pemilu itu judtru yang harus kita antisipasi bersama supaya
tidak terjadi. Hal itu sesungguhnya yang menjadi kekhawatiran banyak pihak,
oleh karena itu pelaksanaan seminar ini diharapkan dapat menghasilkan
pemikiran-pemikiran penting dalam upaya menekan agar hal tersebut tidak terjadi”,
tandas Rasyid.
(Juru Bicara Pemprov Sulut, Judhistira Siwu,
SE,MSi)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar