22 SKPD Serapan Anggaran Masih Rendah

Hasil rapat pimpinan (Rapim) evaluasi pengawasan dan peyerapan anggaran (EPPA) yang dipimpin Wakil Gubernur Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd yang diikuti Kepala SKPD dan Kepala UPTD/Balai di ruang Mapaluse , Rabu (134/8) kemarin, mendapati masih banyak SKPD dalam penyerapan anggaran serta realisasi fisik belum memenuhi target alias masih rendah dari pagu anggaran Rp.2,4 Triliun baru terserab keuangan 35 persen dan fisik 42 persen dari target keuangan 39 persen dan fisik 48 persen.

Wagub menyebutkan, sedikitnya 22 SKPD dan 15 UPTD/Balai mendapat rapor merah dari Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik daerah (BPKBMD) karena deviasi keuangan dibawah lima persen, karena serapan keuangan sangat lambat, akibatnya terjadi deviasi keuangan hingga posisi s/d bulan Juli 2014 masih dibawah lima persen.    

Untuk itu Kansil minta, kinerja pengelola keuangan seperti bendahara dan  PPTK termasuk panitia lelang perlu mendapat perhatian ekstra dari pimpinan SKPD, agar tanggungjawab mereka lebih dimaksimalkan lagi, karena dari laporan yang masuk sudah ada  pekerjaan telah selesai 100 persen namun proses pembayaran belum dilaksanakan, ini salah satu penyebab sehingga penyerapan anggaran kita menjadi rendah. Mestinya pekerjaan selesai keuangan juga harus tuntas  jangan di tahan-tahan nanti yang rugi kita juga.

Selain itu Kansil juga menyikapi dengan tegas soal pinjam -meminjam, geser-mengeser mata anggaran yang sering dilakukan SKPD untuk di gunakan dalam kegiatan yang lain supaya segera dihentikan, karena ini sering menjadi masalah dalam hal pertanggungjawaban nanti, sembari menyebutkan untuk menghindari agar masalahan ini tidak terulang kembali maka semua  kegiatan sebelum dilaksanakan harus mendapat paraf Asisten masing-masing, ini dimaksudkan agar pimpinan bisa lebih cepat mendapat laporan langsung dari Asisten, tandas Kansil.

Karo Pembangunan Farly Kotambunan menambahkan, kiranya pengelola keuangan lebih proaktif dalam mengikuti pertemuan-pertemuan pra EPPA yang dilakukan setiap bulan oleh  Biro Pembangunan . Kasihan cuma gara-gara ulah mereka, pimpinan mereka  selalu menanggung malu disaat pelaksanaan rapim EPPA. Kotambunan menambahkan, Pak Wagub telah mengingatkan daya serap bulan depan dikiranya sudah ada peningkatan dari 37 persen menjadi 50 persen, termasuk soal pengawasan pekerjaan fisik disamping PPTK kiranya ada petugas khusus yang langsung memonitor pekerjaan yang ada. Rapim EPPA kali ini Wagub ikut didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra Edwin Silangen SE MS, Asisten Ekonomi Pembangunan Drs. Sanny Parengkuan MAP serta Asisten Administrasi Umum Nixon Watung SH. (Kabag humas DR. Jemmy Kumendong MSi selaku jubir pemprov).