Ketua Bamag Sidoarjo Pimpin Bamag Indonesia

Musyawarah Nasional (Munas) pertama Badan Musyawarah Antar Gereja (BAMAG) yang berlangsung selama tiga hari di Manado Sulut, berhasil memilih pengurus Bamag-Lembaga Keagamaan Kristen (LKK)  Indonesia masa bahakti 2014-2019.
bertindak selaku penasehat Gubernur Sulut Dr SH Sarundajang dan Wagub Dr Djouhari Kansil MPd. Sedangkan Majelis Pertimbangan Ketua di percayakan kepada Ketua Bamag Sulut Pdt Drs Johan Manampiring STh, Wakil Ketua :Pdt DR Des Sudhi Dharma  MTh, Sekretaris Pdt Adri Sengkey STh serta didampingi 6 orang anggota. Kemudian majelis pusat,  Ketua Umum dipercayakan kepada Ketua Bamag Sidoarjo Jatim  Ir. Agus Susanto MSc, Sekretarisw Umum Pdt Simon Haryoso MTh, Wakil Sekretaris masing-masing Pdt Donny Wenas STh, Pdt danny Tololiu STh, Pdt Robby Tenggor STh, serta Pdt Marthen mamentu STh.  Bendahara Umum Ev. Edwin Susanto, Wakilnya Pdt Thomas Korompis. Pimpinan Sidang Pdt Rody Minggu, STh.
Pengukuhan pengurus Bamag-LKK  Indonesia dipimpin Pdt Johan Manampiring dalam suatu Ibadah yang dirangkaikan pula dengan Ibadah Pra natal di Graha Gubernuran Bumi Beringin, Jumat (28/11) lalu.    
Wagub Sulut Dr Djouhari Kansil MPd saat menutup kegiatan itu menyatakan, rasa syukurnya karena Munas bamag yang baru pertama kali dilaksanakan didaerah ini, berhasil memilih pengurus baru  yang nantinya  akan bertugas selama lima tahun. Karena itu saya merasa yakin pengurus yang terpilih ini merupakan hamba-hamba Tuhan yang handal dansudah teruji serta mampu membawah denominasi gereja di Indonesia menjadi satu sebagai "jangkar" menangkal gelobang deras yang sering melanda bangsa Indonesia.
Jangkar menurut Kansil artinya sebuah pengharapan, Karena itu kehadiran Bamag di seluruh Indonesia akan memberi pengharapan bagi bangsa agar tetap aman, damai dan sejahtera. Disamping itu Bamag juga akan menjadi pendorong pemerintah dalam memajukan bangsa, mensejahterakan rakyat,  menegakan kebenaran dan keadilan, ujar Kansil yang juga selaku Ketua Umum Panitia, sembari menyebutkan, pemerintah dan gereja adalah mitra satu sama lainnya  saling membantu.
Mengakhiri sambutannya Kansil mengajak  marilah kita melayani dengan hati, agar semua boleh kita lakukan sama seperti Nabi Musa saatmemimpin bangsa Israel dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian, tukasnya.
Ketua Umum Bamag Agus Susanto sebelumnya memberi apresiasi terhadap pemerintah provinsi Sulut. Gubernur dan Wagub merupakan sosok pemimpin negarawan yang dilahirkan gereja. Karena itu kami banga dengan Pemprov boleh  menjadi tuan rumah. Senada dengan Kansil, Agus juga menyebutkan, Bamag terpanggil untuk menjadi jangkar yang menangkal gelombang deras, namun pngertiannya sedikit beda dengan Kansil. Pengertian jangkar oleh Agus merupakan salah satu capaian Bamag-LKK Indonesia merupakan salah satu jangkar Indonesia yang berangkat dari nilai para tokoh kristen Indonesia pada saat awal persiapan Indonesia merdeka. yang salah satu tokohnya adalah AA maramis, yang saat itu menjadi anggota BPUPKI yang berjuang tetap mempertahankan Indonesia sebagai negara yang berdasarkan pancasila, bukan sebagai negara agama atau negara sekuler.Dalam konteks ini Bamag-LKK Indonesia mlanjutkan, apa yang sudah diperjuangkan agar Indonesia tidak terbawa derasnya arus balik yang akan membawa ke kanan atau ke kiri dan mengaktualisasikan iman dalam kehidupan berbangsa menjadi umat kristen yang Indonesia. Hadir Sekretaris Umum Panitia Gemmy kawatu Se MSi. (Kabag humas jahja Rondonuwu selaku jubir pemprov).


 



            

Jajaran Pendidikan se-Sulut Sinkronisasikan Program

MENGAKHIRI tahun anggaran 2014 dan memasuki tahun  anggaran 2015, Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara bersama Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se Sulawesi Utara melakukan Evaluasi dan sinkronisasi Program Pendidikan. Kegiatan yang dikemas dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara ini dibuka oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara DR. Djouhari Kansil, M.Pd di Aula Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara. Rakor ini diikuti oleh seluruh pejabat jajaran Dinas Pendidikan Provinsi Sulut dan Kepala Dinas, Sekretaris dan Kasubbag Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se Sulawesi Utara dan dilaksanakan selama 2 hari. Ketika membuka Rakor ini Wakil Gubernur yang juga adalah Mantan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara memberikan arahan antara lain berupa Kebijakan Pembanguna  Sulawesi Utara ke depan termasuk pembangunan pendidikan yang merupakan salah satu sektor unggulan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Utara 2010 – 2015.

Secara khusus Wakil Gubernur mengingatkan jajaran pendidikan di provinsi Sulawesi Utara untuk terus berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan yang akan bermuara pada peningkatan kualitas SDM Sulawesi Utara. Dalam upaya membangun pendidikan ini, menurut Wakil Gubernur salah satu komponen yang sangat menentukan adalah kualitas guru sebagai garda terdepan dalam proses penyelenggaran pendidikan. “Pemerintah telah melakukan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan guru dari tahun ke tahun. Upaya ini seharusnya diikuti dengan peningkatan profesionalisme guru termasuk komitmen para guru itu sendiri untuk meningkatkan profesionalitasnya. Peningkatan kesejahteraan harus diikuti dengan peningkatan profesionalisme agar proses pembelajaran benar-benar dapat dilakukan secara lebih berkualitas”, demikian antara lain disampaikan Wakil Gubernur. Pada bagian lain juga Wakil Gubernur meminta jajaran pendidikan untuk memberi perhatian lebih pada proses pembelajaran yang mengintegrasikan Pendidikan Karakter, penguatan wawasan kebangsaan dan kualitas iman siswa. Menurut Wakil Gubernur keberhasilan proses transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi akan menjadi sempurna dengan keberhasilan pembentukan karakter peserta didik yang memiliki wawasan kebangsaan, rasa cinta tanah air dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara Asiano Gemmy Kawatu, SE. M.Si dalam laporannya mengatakan bahwa Rakorev ini dilaksanakan untuk melakukan evaluasi program penyelenggaraan pendidikan baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk selanjutnya melakukan sinkronisasi program tahun 2015. Melalui forum ini diharapkan program pendidikan provinsi maupun  kabupaten kota di tahun 2015 akan semakin meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dalam rangka menghasilkan SDM yang semakin berkualitas di Sulawesi Utara. (Kabag Humas Drs. Jahya Rondonuwu, M.Si selaku Jubir Pemprov Sulut)

MOKODONGAN: Pemprov dan Media bersinergi baik

Sekretaris daerah Provinsi Sulut Ir Siswa R Mokodongan menyatakan hubungan pemprov Sulut dan Media massa yang ada di Sulut saat ini tetap bersinergi dengan baik.

Pernyataan tersebut disampaikan Sekprov saat membuka acara Rapat Koordinasi Kehumasan, yang digelar Jumat (27/11) bertempat di hotel Arya Duta Manado, kegiatan ini diikuti oleh seluruh wartawan media cetak, elektronik dan online yang meliput di kantor Gubernur Sulut.

Pemerintah tetap melakukan pendekatan dengan media untuk meyakinkan segala kebijakan, program pembangunan yang ada di Sulut, melalui bagian humas pendekatan itu dilakukan dan hingga saat ini memberikan hasil yang baik.

Mokodongan menyampiakan hubungan dengan media merupakan upaya untuk mencapai publisitas yang maksimal atas pesan atau informasi, hingga saat ini kemitraan yang dibangun secara profesional, transparan, akuntabel dan partisipatif, karena media merupakan saluran informasi yang mempunyai jangkauan luas untuk membentuk persepsi masyaraakat akan apa yang sudah dikerjakan pemerintah.

Sekprov menyampaikan hubungan media dan pemerintah yang harmonis dapat membangun citra dan reputasi pemerintah sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik. Hubungan humas dan media tidak dapat dipisahkan, kedua pihak saling membutuhkan dan memiliki sinergi yang positif demi hubungan yang berkelanjutan.

Mokodongan berharap humas dan media tetap bekerjasama memberikan informasi benar, memelihara hubungan yang berkualitas,saling berbagi data dengan akurat, sinergitas terus dijaga sehingga informasi yang akurat tetap terjaga.

Kepala biro Pemerintahand ah Humas Dra. Lynda Watania,MM,Msi dalam laporannya menyatakan kegiatan ini dilakukan untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara instansi pemerintah daerah dan media dalam penyelenggaraan humas pemerinatah.(Kabag Humas Drs. Jahja Rondonuwu, Msi selaku jubir Pemprov Sulut)

Wagub Program MDGs Selaras Dengan Program Kemiskinan

Wagub Sulut Dr Djouhari Kansil MPd mengatakan,program pencapaian MDGs pada dasarnya selaras dengan proram penanggulangan kemiskinan, hal itu disampaikan Wagub saat membuka evaluasi capaian millenium development Goals Provinsi Sulut di Hotel Gran Puri Manado, kamis (27/11) kemarin.
Untuk memastikan kemampuan dan kesiapan kita dalam mencapai tujuan pembangunan millenium, maka Pemprov Sulut telah menyusun rencana aksi percepatan pencapaian (RAD MDGs).Mengingat terget pencapaian MDGs adalah prioritas pembangunan Tahun 2014 bersama dengan program penanggulangan kemiskinan.
Karena lewat pertemuan ini sekaligus sebagai bahan evaluasi terkait laporan target capaian tahun 2014 baik indikator kinerja utama, indikator kinerja kegiatan maupun indikator kinerja lainnya (SPM,SOP,Rutin); daftar prioritas program kegiatan yang terintegrasi lintas SKPD terkait 2015, PAGU indikator per-program kegiatanlokasi kegiatan dan penerima manfaat; serta alokasi PAGU anggaran indikatif per SKPD yang tertimbang secara trnasparan, jelas Wagub.
Untuk itu Wagub berharap, pertemuan ini dapat menghasilkan kesepakatan yang konkrit, sehingga semua program dan kegiatan bisa terlaksana dan bukan hanya sekedar tertuang dalam dokumen perencanaan, sekaligusme minta kepada Ir Roy Roring MSi selaku Kepala Bappeda Provinsi untuk melaporkan hasil kesepakatan hari ini supaya kami dapat meneruskan laporan tersebut kepada Wapres melalui Tim Koordinasi Penanggulangan kemiskinan Nasional (TKPKN). (Kabag humas Drs jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov).

Wagub Minta Stakeholder Kehutanan Lakukan Pengawasan Hutan

Wagub Sulut Dr Djouhari Kansil mengatakan,  sampai Bulan Okotber 2014 telah ditemukan tindak pidana pemalakan kehutanan sebanyak 8 kasus, perkebunan dalam kawasan huta 4 kasus, penggunaan kawasan hutan non prosedural 4 kasus, Hal tersebut diungkapkan Wagub ketika membuka Rakor Tim Terpadu Pengamanan Huta Provinsi Sulut di Hotel Quality manado, kamis (27/11) kemarin.
Menyikapi hal tersebut Kansil minta operasi tim terpadu pengamanan hutan terus meningkatkan pengawasanve4kstra ketat agar huta dan ekosistem dapat terjaga demi kelancaran pembangunan dan kelangsungan hidup masa kini dan masa yang akan datang.
Selain itu Kansil mengingatkan karena saat ini sudah memasuki musim penghujan saya ingatkan jajaran stakeholders pembangunan bidang kehutanan didaerah ini untuk mengantisipasi kondisi hutan yang ada. Saudar secara rutin memantau hutan yang berpotensi terjadinya bencana tanah longsor dan banjir bandang, sehingga masyarakat bisa mengetahuinya. (Kabag humas Jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov).
    

Hasyim Muzadi: FPI Tidak Dibenarkan Menutup Rumah Ibadah

Mantan Ketua Umum PB NU KH Dr Hasyim Muzadi yang juga selaku Presiden World Conference Religion for Peace (Presiden Konferensi Agama se Dunia untuk perdamaian menegaskan, soal FPI yang melakukan tindakan menutup rumah Ibadah tidak dibernarkan. Penegasan tersebut disampaikan dihadapan peserta Munas 1 Bamag yang diikuti para hamba-hamba Tuhan berbagai denominasi gereja dari seluruh Indonesia, yang digelar di Graha Bumi Beringin Manado, Kamis (27/11), kemarin.

Menurut Muzadi, tindakan FPI yang dilakukan selama ini, dianggap bertentangan dengan teologi lakum dinukum waliyaddin (bagimu agamamu dan bagiku agamaku). Ingat bukan agama yang jelek, tapi nafsu orang yang mengaku beragama yang membuatnya kekacauan. Jadi apapun alasan FPI caranya adalah salah dan tidak diperkenankan dalam ajaran agama Islam. Sebab negara saja mengakui agama-agama yang ada, kenapa harus terjadi tindakan-tindakan yang mengatasnamakan agama, lalu  mengorbankan agama lain,ujarnya sembari memberi contoh penolakan terhadap Ahok, lantas ada yang mau bikin Gubernur tandingan, dimana kantornya, siapa yang memberi gaji, mau inspeksi ke siapa. Jadi FPI tidak boleh semena-mena, tegas salah satu tokoh nasional yang disegani dunia internasional.   

Karena itu Musadi menandaskan. agama-agama yang ada harus bersatu serta harus pula berjalan bersama- bersama, sembari mengajak, yang sama jangan dibeda-bedakan dan yang beda jangan disama-samakan, karena Indonesia adalah negara tempatnya orang beragama.

Sementara, terkait dengan kebijakan pemerintahan Jokowi/JK untuk menghilangkan kolom agama dalam KTP, mantan pengasuh pondok pesantran Al Hikam Surabaya menolak dengan tegas, karena apabila dihilangkan tentunya terasa aneh karena selama ini kolom agama di KTP jelas sekali identitas agama dari penduduk yang bersangkutan. Hadir kakanwil Kemenag Sulut Drs H Sa’ban Mauludin MPDi (Kabag humas jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov).

Kadiv Humas: Perbedaan Agama Sebagai Kekayaan bangsa

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Drs Ronny Sompie, SH MH mengatakan, Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) termasuk di daerah Sulut terdapat beragam denominasi gereja yang berbeda. Dari satu sisi perbedaan-perbedaan yang ada sebagai satu kekayaan bangsa. Hal itu dikatakan Kadiv Humas saat menyampaikan materi tentang Peran Gereja Dalam Memelihara Keutuhan, Kerukunan dan Persatuan Bangsa dihadapan peserta Munas 1 Bamag yang berlangsung di Graha Bumi Beringin Manado, (27/11) kemarin.

Saya menilai perbedaan itu dapat dilihat sebagai kekayaan bangsa dimana para penganut agama saling mengharggai dan menghormati, saling belajar, saling menimbah serta memperkaya dan memperkuat nilai-nilai keagamaan dan keimanan masing-masing.

Menurut Sompie perbedaan tak perlu dipertentangkan, tapi dilihat dan dijadikan sebagai pembanding, pendorong bahkan penguat dan pemurni untuk hidup bersama rukun dan damai sebagai sesama anak bangsa. Karena agama tidak boleh dijadikan pemicu konflik dan perpecahan, melainkan dijadikan penunjang perdamaian dan persatuan. Alasannya ada orang-orang tertentu yang menganggap dan menjadikan agama sebagai dasar atau alasan untuk tidak boleh hidup bersama atau harus hidup terpisah, tidak boleh berdamai atau rukun dengan orang yang berbeda agama, bahkan ada anjuran untuk memusuhi dan membinasakan penaganut agama lain.

Mencermati permasalahan itu Sompie mengajak, tiga hal kepada umat beragama di Indonesia yaitu, perlu memahami dengan benar tujuan dari wawasan kebangsaan, meningkatkan kekeluarggaan dan persaudaraan sejati antar suku, ras, golongan, daerah dan agama serta kerukunan dan toleransi antar umat beragama maupun suku ras dan golongan. Turut hadir Kbid humas Polda Sulut AKBP Wilson Damanik. Kabag humas Drs Jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov).                          

SHS Ingatkan Anggota DPRD Pisahkan Kepentingan Partai dan Rakyat

Setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyar Daerah (DPRD)  harus berani memisahkan antara kepentingan rakyat dan kepentingan partai politik.

Penegasan tersebut disampaikan oleh Gubernur Sulut DR Sinyo Harry Sarundajang saat memberikan materi bagi para anggota DPRD Kabupaten Minahasa dan Minahsa Selatan  dalam kegiatan orientasi anggota DPRD yang diselenggarakan di Hotel Gran Puri Manado.

“Ketika sudah menjadi anggota DPRD itu berarti sudah menjadi perwakilan rakyat, hilangkan fanatisme partai, pisahkan antara kepentingan partai dan kepentingan rakyat, utamakan kepentingan rakyat diatas kepentingan yang lainnya, karena anggota DPRD dipilih rakyat,” tegas Sarundajang.

Lanjut Gubernur terbaik se Indonesia ini, dalam dunia politik yang digelut oleh anggota DPRD saat ini praktek politik suci bisa menjadi prektek buruk, karena kadang orang menggunakan trik dalam dunia politik untuk memainkan kekuasaan, menghalangi orang dalam mencapai tujuan organisasi.

“Banyak cara dilakukan untuk mencapai tujuan, untuk itu saya ingatkan agar anggota dewan menjaga integritas, gunakan permainan politik yang bersih, Politik bersih digunakan untuk mensejahterakan rakyat, spserti ajaran dalam Kitab Suci,” ucap SHS.

Selama ini kader-kader politik digodok dalam partai politik, melalui orientasi ini  mengajarkan kepada para kader untuk memahami pancasila, Undang-undang dasara 1945, memahami pembangunan, memahami cara mensejahterakan rakyat. Guberenur mengharapkan seluruh anggota dewan memahami beberapa hal tersebut, terus meningkatkan pengetahuan untuk pengembangan diri sehingga paham betul apa yang harus dikerjakan sebagai seorang wakil rakyat yang memperjuangkan hak rakyat.

Sarundajang menyampaikan karakter yang tangguh dari seorang politisi yang duduk di kursi DPRD perlu dipertahankan hingga akhir masa pengabdian nanti, bangsa dan daerah memerlukan politisi yang bermoral, memiliki kasih, tanpa karakter yang kuat maka kita akan kehil;angan segala-galanya.

Disamping beberapa hal tersebut diakhir ceramahnya, Gubernur mengingatkan kepada anggota dewan untuk meningkatkan kecerdasan intelektual sebagai dasar ilmu yang diberikan kepada manusia untuk mensejahterakan sesama, kecerdasan emosional yang digunakan untuk menggerakkan orang lain, membuat orang berempati, serta kecerdasan spiritual yang dighunakan untuk menghidupkanm orang lain, membuktikan kebesaran Tuhan sehingga dapat menuntun perjalanan karir seorang politisi kearah yang baik.(Kabag Humas Drs. Jahja Rondonuwu, Msi selaku jubir Pemprov Sulut)