Diserahkan Gubernur DIPA Sulut Capai 7,4 T

Gubernur Sulawesi Utara Dr Sinyo Harry Sarundajang, di Graha Bumi Beringin Manado, Sabtu (20/12), telah menyerahkan 512 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2015 dengan nilai Rp. 7,4 Triliun kepada para Bupati/Walikota dan perwakilan SKPD Pusat.

 Dengan rincian, DIPA kewenangan satker pemerintah pusat (kantor pusat dan instansi vertikal di daerah) berjumlah 396 DIPA dengan nilai Rp. 6,9 Triliun. DIPA kewenangan satker pemda (terkait dengan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan urusan bersama) berjumlah 116 DIPA dengan nilai Rp.476,1 Milyar. Sedangkan DIPA dana transfer ke daerah dan Desa untuk TA 2015 ditetapkan sebesar Rp.10,5 T yang terdiri dari, Dana Perimbangan Rp.9,05 T, Dana transfer lainnya Rp.1,04 T terdiri atas tunjangan profesi guru, dana tambahan penghasilan guru, BOS, dana insentif daerah dan dana proyek pemda dan desentralisasi, serta dana desa Rp.66,5 M. Jika dibandingkan dengan TA 2014, alokasi DIPA pada Tahun 2015 termasuk dana transfer secara nomila mengalami peningkatan yang cukup signifikan, jelas Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Irwan Ritonga.

Gubernur mengatakan, bagi saya DIPA Tahun 2015 bernilai penting dan strategis, mengingat APBN Tahun 2015 di susun dan disepakati oleh pemerintah dan DPR Periode 2010-2014, untuk dilaksanakan oleh pemerintah periode 2015-2019. Ini berarti, APBN Tahun 2015 merupakan awal dari periode pembangunan jangka menengah2015-2019 dan awal dari pemerintahan Jokowi/JK.

Untuk itu sebagaimana arahan Presiden Jokowi, maka saya mengharapkan dukungan Bupati/Walikota terkait kebijakan subsidi, terutama kebijakan penghematan volume konsumsi, dengan melanjutkan kebijakan agar kendaraan operasional pemda menggunakan BBM Non Subsidi, alasannya karena pemerintahan Jokowi/JK telah mengambil kebijakan strategis berupa pengalihan subsidi BBM dari sektor konsumtif ke sektor-sektor produktif, melalui penyesuaian harga BBM bersubsidi. Disamping itu, diharapkan senantiasa memberikan dukungan penuh terhadap sejumlah program dan kebijakan pemerintah demi terwujudnya Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju dan kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional, tandas sarundajang.

Kepala BAPEDA Sulut Ir Roy O Roring Msi menyebutkan, tujuan penyerahan DIPA antara lain, untuk meningkatkan kinerja pencapaian target pembangunan nasional di daerah secara transparan dan akuntabel serta untuk mendorong efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pembangunan melalui konsistensi penganggaran pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Roring juga menambahkan, dari 70 Kabupaten tertinggal di Indonesia, 3 Kabupaten Kepulauan di Sulut berhasil keluar dari ketertinggalan yaitu Sangihe pada urutan 1, urutan 4 Sitaro, dan Talaud di urutan ke-5. Ikut hadir Wagub Dr Djouhari Kansil MPd. (kabag humas Drs jahja Rondonuwu Msi selaku jubir pemprov).