Minggu, 22
Februari 2015 pukul 15.30 Wita bertempat di Ruang VIP bandara Samratulangi,
Gubernur Sulawesi Utara DR. Sinyo Harry Sarundajang di dampingi Asisten
Pemerintahan dan Kesra, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten
Adminsitrasi Umum serta para pejabat eselon II lainnya terkait dengan bidang
dari komisi VIII DPR RI menerima anggota DPR RI Komisi VIII yang membidangi agama,
sosial, dan pemberdayaan perempuan.
Rombongan yang hadir antara lain : DR. Ir. H.D. Sodik Mudjahid, M.Sc sebagai
wakil ketua komisi, Prof. Dr. H. Hamka Haq, MA, Drs. Samsu Niang, M.Pd, Hj.
Endang Maria Astuti, S.Sg, SH,MH, Endang Srikarti Handayani, SH, M.Hum, H.
Muhammad luthfi, SE, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, Khatibul Umam Wiranu,
M,Hum, Achmad Mustaqim, SP,MM, Hj. Trimurni, SH dan Lalu Gede Syamsul Mujahidin
SE. Direncanakan juga beberapa anggota komisi lainnya akan tiba malam hari
yakni Dr. H. Saleh Partaonan Daulay, Mag, Mhum, MA, Hj. Desy Ratnasari, Msi,
M.Psi, Arzeti Bilbina Setiawan, SE.
Dalam
sambutannya Gubernur menyampaikan kondisi Sulawesi Utara yang aman dan damai
walaupun Provinsi Sulut adalah sentra konflik karena terletak di daerah yg
pernah konflik seperti dibarat ada poso diutara ada gerakan mindanao selatan (filipina)
namun tetap aman tentram dan damai. Filosofi sulut yaitu sitou timou tumoutou
(manusia hidup untuk memanusiakan manusia) ada juga semboyan torang samua
basodara, hal – hal ini yang banyak mengajak masyarakat untuk hidup rukun dan
ramai. Juga Provinsi Sulawesi Utara mengapresiasi peranan wanita dan memberi
dampak yang sangat positif dan 35 % pejabat di pemprov adalah wanita dan di
sulawesi utara tidak ada masalah tentang emansipasi bahkan di sulut sudah
equalisasi (persamaan). Masalah bencana yang terjadi di Sulut kemarin adalah
pada saat banjir bandang baik yang terjadi di manado, minahasa dan minahasa
selatan masih membutuhkan bantuan terutama perumahan.
Dalam rangka
pembangunan manusia, IPM sulut kedua setelah DKI Jakarta dan dibidang
pendidikan rangking 1 untuk penanggulangan buta aksara. Kesehatan juga cukup
baik walaupun terdapat siklus deman berdarah yang sedang terjadi dan menjadi
tantangan. Pertumbuhan ekonomi 8 % dan sulut juga termasuk 8 provinsi kepulauan
yang terdapat 3 kabupaten kepulauan yang kiranya dapat diperhatikan ketika
perhitungan DAU untuk provinsi Sulut sebagai provinsi kepulauan.
Selanjutanya
para anggota DPR RI komisi VII akan mengadakan pertemuan dengan dinas terkait
dalam rangka mengambil data lebih terperinci kaitan dengan bidang – bidang di
komisi VIII DPR RI. (Kabag Humas Pemprov Sulut Drs. Jahja Rondonuwu, Msi)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar