Komisi IV DPR-RI yang membidangi Sektor Kelautan, Perikanan, Perkebunan dan Bulog yang berjumlah 8 orang dipimpin Ketua Komisi IV Eddy Prabowo MM MBA, Senin (23/2) melakukan kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Utara, sekaligus melakukan pertemuan dengan Gubernur Sulut Dr Sinyo Harry Sarundajang bersama Instansi terkait di VVIP Bandara Sam Ratulangi Manado.
Prabowo menyatakan, maksud kunjungannya untuk saling memberi masukan. "Kami sengaja datang kesini untuk membatu berbagai infrastruktur, karena sulut merupakan salah satu provinsi yang sangat strategis serta merupakan salah satu daerah kepulauan dan perbatasan", jelas Prabowo sembari menyebutkan, beberapa hal setelah disahkannya APBN 2015, harapan kiranya dana APBN murni yang masuk ke-sulut dapat di manfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat, karena itu kami siap membantu membangun daerah ini (sulut-red). Ia juga menambahkan selama beberapa hari berada di daerah ini kami juga akan menyerap berbagai aspirasi rakyat yang ada di Bitung, Tomohon, Tandano serta akan melihat Bunaken. Tim juga akan menyerap aspirasi rakyat karena sebagian besar rakyat sulut bergantung dari sektor perikanan dan kelauatan, jelas Prabowo.
Dalam kesempatan tersebut Gubernur Sarundajang telah memberikankan gambaran umum terkait berbagai potensi kekayaan alam yang di miliki Sulut, dimana luas daratan hanya 2 persen sedangkan 80 persen merupakan wilayah lautan termasuk potensi sektor pertanian seperti produksi pala dan cengkeh. Sementara di sektor perikanan Gubernur menjelaskan di wilayah sulut masih sering terjadi pencurian ikan karena letak posisi perairan sulut yang begitu strategis sehingga agak sulit bagi pemerintah dan pihak keamanan mengamankan wilayah perairan Sulut, terutama masalah perikanan yang ada di daerah kepulauan penyebabnya masalah bahan bakar minyak (BBM) dari tiga daerah kabupaten kepulauan hanya satu kabupaten yang memiliki SPBU yaitu kabupaten Sangihe sedangkan kabupaten Talaud dan Sitaro belum memilikinya. Pada hal kami sudah berupaya minta perhatian pertamina untuk dapat menyiapkan SPBU di dua kabupaten ini, namun hingga sekarang belum ada jawaban pasti, bahkan pertamina meminta agar dibiayai lewat APBN, jelas Gubernur dua periode ini.
Sebab hingga kini nelayan di kepulauan memerlukan perhatian khusus agar terproteksi dengan baik seluruh hasil tangkapan. Sulut juga menurut SHS memiliki pelabuhan alam yang begitu indah yaitu pelabuhan Bitung yang kini telah masuk RPJM nasional dan kini China minta agar mereka yang bangun kawasna khusus ekonomi (KEK) Bitung, mengingat Indonesia khususnya Sulut belum ada kerjsama dengan negara- negara lain, sehingga mereka tertarik untuk menanamkan moodalnya di daerah Niur Melambai, sembari menambahkan Malaysia telah bekerjasama dengan Inggris, Singapura dan Philipina kerjasama dengan AS. SHS mengatakan, bandara Sam Ratulangi telah mendapat persetujuan pemerintah pusat untuk penambahan Run Way sepanjang 300 M sehingga nantinya panjang Run Way bandara Sam Ratulangi menjadi 3 Ribu meter.
Selain itu SHS menyatatakan, pemerintah daerah juga membantu nelayan untuk menjaga terumbu karang.
Hutan di sulut juga tidak terlalu banyak, namun banyak wilayah sulut masih hijau, ada juga hutan suaka alam di Bolaang mongondow, pemerintah terus mengawasi penebangan kayu liar (ilegal loging).(Kabag humas Drs Jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov).
Prabowo menyatakan, maksud kunjungannya untuk saling memberi masukan. "Kami sengaja datang kesini untuk membatu berbagai infrastruktur, karena sulut merupakan salah satu provinsi yang sangat strategis serta merupakan salah satu daerah kepulauan dan perbatasan", jelas Prabowo sembari menyebutkan, beberapa hal setelah disahkannya APBN 2015, harapan kiranya dana APBN murni yang masuk ke-sulut dapat di manfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat, karena itu kami siap membantu membangun daerah ini (sulut-red). Ia juga menambahkan selama beberapa hari berada di daerah ini kami juga akan menyerap berbagai aspirasi rakyat yang ada di Bitung, Tomohon, Tandano serta akan melihat Bunaken. Tim juga akan menyerap aspirasi rakyat karena sebagian besar rakyat sulut bergantung dari sektor perikanan dan kelauatan, jelas Prabowo.
Dalam kesempatan tersebut Gubernur Sarundajang telah memberikankan gambaran umum terkait berbagai potensi kekayaan alam yang di miliki Sulut, dimana luas daratan hanya 2 persen sedangkan 80 persen merupakan wilayah lautan termasuk potensi sektor pertanian seperti produksi pala dan cengkeh. Sementara di sektor perikanan Gubernur menjelaskan di wilayah sulut masih sering terjadi pencurian ikan karena letak posisi perairan sulut yang begitu strategis sehingga agak sulit bagi pemerintah dan pihak keamanan mengamankan wilayah perairan Sulut, terutama masalah perikanan yang ada di daerah kepulauan penyebabnya masalah bahan bakar minyak (BBM) dari tiga daerah kabupaten kepulauan hanya satu kabupaten yang memiliki SPBU yaitu kabupaten Sangihe sedangkan kabupaten Talaud dan Sitaro belum memilikinya. Pada hal kami sudah berupaya minta perhatian pertamina untuk dapat menyiapkan SPBU di dua kabupaten ini, namun hingga sekarang belum ada jawaban pasti, bahkan pertamina meminta agar dibiayai lewat APBN, jelas Gubernur dua periode ini.
Sebab hingga kini nelayan di kepulauan memerlukan perhatian khusus agar terproteksi dengan baik seluruh hasil tangkapan. Sulut juga menurut SHS memiliki pelabuhan alam yang begitu indah yaitu pelabuhan Bitung yang kini telah masuk RPJM nasional dan kini China minta agar mereka yang bangun kawasna khusus ekonomi (KEK) Bitung, mengingat Indonesia khususnya Sulut belum ada kerjsama dengan negara- negara lain, sehingga mereka tertarik untuk menanamkan moodalnya di daerah Niur Melambai, sembari menambahkan Malaysia telah bekerjasama dengan Inggris, Singapura dan Philipina kerjasama dengan AS. SHS mengatakan, bandara Sam Ratulangi telah mendapat persetujuan pemerintah pusat untuk penambahan Run Way sepanjang 300 M sehingga nantinya panjang Run Way bandara Sam Ratulangi menjadi 3 Ribu meter.
Selain itu SHS menyatatakan, pemerintah daerah juga membantu nelayan untuk menjaga terumbu karang.
Hutan di sulut juga tidak terlalu banyak, namun banyak wilayah sulut masih hijau, ada juga hutan suaka alam di Bolaang mongondow, pemerintah terus mengawasi penebangan kayu liar (ilegal loging).(Kabag humas Drs Jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar