Wakil Gubernur Sulawesi Utara, DR Djouhari Kansil MPd Rabu (13/05) turut menghadiri kegiatan yang bertujuan melakukan pembenahan aparat Pengawasan Intern Pemerintah (PIP) dalam berbagai aspek.
Rakornas PIP tersebut berlangsung di Aula Gandhi Kantor Pusat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jalan Pramuka No. 33 Jakarta Timur, dan buka secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Ir Joko Widodo (Jokowi).
Kansil mengatakan bahwa kegiatan tersebut diikuti oleh aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang bertanggung jawab melakukan pengawasan intern sesuai tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien guna mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
Kegiatan rakornas PIP bertema "Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam rangka Mengawal Akuntabilitas Pembangunan Nasional" dilaksanakan untuk memperoleh gambaran nyata APIP saat ini di Indonesia.
Berdasarkan hasil penilaian terhadap 417 APIP daerah yang telah dilakukan BPKP sampai Desember akhir 2014 dengan menggunakan Internal Audit Capability Model (IA-CM), sebanyak APIP (11,99 persen) berada pada level 2 (Infrastructure) dan sebanyak 367 APIP (88,015) berada pada level 1 (Initial).
Ditandaskan Kansil bahwa melalui rapat koordinasi nasional (Rakornas) diharapkan menghasilkan sejumlah persamaan persepsi dan langkah strategis antara lain tersusunnya kebijakan peningkatan kapabilitas APIP daerah, serta peningkatan kapabilitas menjadi bagian dari dokumen perencanaan (RPJMN/D, Renstra).
Ditambahkan mantan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Sulut ini bahwa pemerintah pusat mengharapkan akan segera tersusunnya grand design peningkatan kapabilitas APIP, dan tersusunnya roadmap peningkatan kapabilitas menuju level 3, berikut action plan-nya.
usai dibuka oleh Jokowi, rakornas PIP dilanjutkan keynote speech ketua BPK, dilanjutkan paparan Menteri PAN dan RB, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Mendagri, Menkeu, Serta Menteri PU dan Pera. Dan diteruskan oleh Kepala BPKP Ardan Adiperdana dengan narasumber Deputi Kepala BPKB Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polhukam dan PMK, Irjen Kemenhub, Inspektur Provinsi Jawa Barat dan Ketua DPN AAIPI.(Kabag humas Drs. Jahja Rondonuwu,Msi selaku jubir pemprov sulut)
Visi OD-SK : Terwujudnya Sulawesi Utara Berdikari dalam Ekonomi, Berdaulat dalam Pemerintahan dan Politik, serta Berkepribadian dalam Budaya.".
Kamis, 14 Mei 2015
Kansil Hadiri Rakornas PIP 2015
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar