Wagub: Warning SKPD, Juni Temuan BPK Harus Tuntas

Wakil Gubernur Sulut Dr Djouhari Kansil Mpd mewarning Kepada seluruh Kepala SKPD dilingkup Pemprov Sulut,  Bulan Juni 2015 ini tindaklanjut hasil temuan BPK-RI sudah tuntas.

Warning orang nomor dua di Sulut itu disampaikan pada Rapim Tim Realisasi Percepatan Anggaran (TEPRA) dulunya (TEPPA)di ruang Mapaluse Kantor Gubernur, Senin (18/5) kermarin, yang ikut didampingi Kepala BPK-BMD Ir Olvie Ateng MSi.

“Paling lambat Bulan Juni 2015 tindaklanjut dari semua temuan BPK RI  sudah tuntas, termasuk temuan-temuan pemeriksaan BPK yang sedang berlangsung saat ini, kita harus prokatif, datang menjelaskan jika dipanggil oleh ouditor pemeriksa,” ujar Kansil.

Karena kita semua telah berkomitmen agar tahun ini ada perubahan opini terhadap hasil pemeriksaan tahun 2014 lalu., jelas Kansil.

Bagian lain Kansil minta SKPD yang ada proyek fisik, mestinya rajin turun lapangan untuk monitoring bagaimana  realisasi penyelesaian fisik. Karena sudah ada yang 100 selesai, namun Satker yang bersangkutan tidak tau, karena malas turun lapangan, tegasnya, sembari menyebutkan, Kepala SKPD rutin tiap minggu melaporkan realisasi fisik proyek-proyek yang ada kepada Gubernur. Laporan tersebut tidak hanya APBD tapi juga APBN.

Karo Pembangunan Farly Kotambunan SE menyebutkan, dari Rapim TEPRA, per 30 April 2015  bahwa hasil kinerja APBD Provinsi dari Pagu anggaran sebesar 2.641.789.104.310, realisasi keuangan hanya mencapai Rp.525.980..210.668,12 (19,91 %) begitu pula dangan realisasi fisik hanya 21.65 %.

Sementara untuk layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) masih terdapat 25 SKPD yang masih bermasalah dalam penginputan/pengisian kegiatan RUP. Untuk unit pelayanan pengadaan (ULP) PA/KPA melalui pejabat pengadaan segera melaksanakan proses pengadaan kendaraan dinas melalui E-Purchasing (E-Katalog) untuk jenis kendaraan dan daftar harga, Jelas mantan Karo Umum.

Ia menambahkan, rekapitulasi paket lelang status April 2015 jumlah paket selesai lelang/sementara lelang 239 paket, rinciannya paket selesai lelang = 222 paket (1 paket APBN), sementara proses lelang 17 paket (1 paket APBN), sedangkan jumlah paket yang belum proses lelang 36 paket, sedangkan nilai paket yang telah dikontrak Rp.498.496.278; berdasarkan efisiensi nominal Rp 17.409.637.636,50 serta prosentasenya 4,717 %, tandas Kotambunan. (Kabag humas Drs Jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov).