Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulut bekerjasama
dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Kamis (18/6) kemarin, di ruang
Mapaluse Kantor Gubernur menggelar acara Focus Group Discussion Tentang Integritas Birokrasi Pemerintah.
Kegiatan yang diikuti utusan SKPD Lingkup Pemprov dan BKD Kabupaten/Kota
se- Sulut, menampilkan pembicara dari Direktorat Pendidikan Pelayanan
Masyarakat KPK-RI H Agung Derwanto dan Moderator Kaban Diklat Provinsi Sulut Dr
Noudy RP Tendean SIP MSi.
Derwanto mengatakan, integritas birokrasi pemerintah dapat
diartikan sebagai wujud komitmenpemerintah guna memberikan yang terbaik
terhadap nusa dan bangsa, dengan mengedepankan integritas dan moralitas sebagai
basis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
Integritas birokrasi pemerintah menurut Derwanto mencakup,
seluruh konsep etis dan moraldalam diri seorang aparatur sipil Negara (ASN) atau
birokrat yang professional.
Sedangkan profesionalisme seorang birokrat tidak hanya
penguasaan kemampuan teknis dan ketangguhan emosi, tetapi juga konsisten
menerapkan perilaku integritas yang menjadi sebuah kata kunci bagi seorang pejabat
pemerintah, tegasnya.
Kaban BKD Sulut Dra Femmy Suluh MSi melalui Sekretaris BKD
Drs Lucky Taju MSi mengatakan, kegiatan ini merupakan tindaklanjut pelaksanaan
kegiatan yang telah diselenggarakan sebelumnya oleh BKD Provinsi Sulut. Dalam
hal ini, BKD sebagai institusi pemerintah memiliki tanggungjawab untuk
mewujudkan ASN yang berintegritas, berkompeten dan berkinerja tinggi. Namun BKD
hanya sebuahinstitusi, aparaturlah yang bisa mewujudkan hal tersebut, jelas
mantan kabag Pemerintahan Biro Pemerintahan dan Humas.
Taju menambahkan kegiatan tersebut telah dibuka oleh Asisten
Administrasi Umum Ch. Talumepa SH MSi. (kabag humas Drs Jahja Rondonuwu MSi
selaku jubir pemprov).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar