Penjabat Gubernur Sulawesi Utara DR Sumarsono,MDM
mengingatkan kepada para fasilitator PNPM mandiri pedesaan agar benar-benar
memahami dan mengerti kebutuhan pembangunan desa dimana mereka menjadi
fasilitator agar pembangunan desa dapat terlaksana dengan baik dan tepat
sasaran.
Penyampaian tersebut disampaikan Sumarsono saat memberikan
arahan kepada para fasilitator PNPM pedesaan dalam acara pelatihan penyegaran
fasilitator PNPM Mandiri perdesaan dan pelatihan aparatur pemerintah desa
tingkat provinsi sulut tahun 2015 yang dilaksanakan oleh Badan Pembangunan
masyarakan dan pemerintah desa (BPMPD) Sulut di hotel Arya Duta, Senin (26/10).
Para fasilitator harus paham agar pembangunan desa tidak
salah, untuk itu juga para fasilitator dan perangkat desa agar memanfaatkan
dana desa secara substantive dengan membangun infrastruktur yang menjwab
kebutuhan rakyat dengan tentunya tetap memperhatikan aturan dengan baik agar
tidak salah dalam pelaporan dan membahayakan diri sendiri.
Sumarsono mengingatkan kepada seluruh fasilitator pedesaan
agar menjalankan pembangunan dengan paham revolusi mental, dimana dalam
bertugas harus mengedepankan integritas, kerja keras dan memupuk semangat
mapalus. Pemerintah pusat memprioritaskan pembangunan Indonesia dari pinggiran,
beruntung Sulut menjadi salah satu prioritas pembangunan, ini berarti
kepercayaan pemerintah harus dipegang dan digunakan sebaiknya dalam pembangunan
khususnya di desa.
Kepala BPMPD Sulut Muhamad R Mokoginta,SE,MTP dalam laporan
mengatakan kegiatan pelatihan ini diikuti 222 orang fasilitator PNPM-Mpd dan
600 orang aparatur pemerintah daerah dari 1514 desa di Sulut. Dalam pelatihan ini
para peserta akan mendapatkan materi dan pemahaman tentang penggunaan dana desa
agar tidak disalah gunakan dan penggunaannya tepat sasaran sesuai kebutuhan
desa, serta pelaporan pengggunaan dana tersebut sesuai dengan peraturan yang
berlaku, Mokoginta menambahkan kegiatan itu ikut dihadiri Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian PDT dan transmigrasi Prof. Dr Achmad Erani Yustika dan Kepala Perwakilan BPKP Sulut.
Acara tersebut dilanjutkan dengan Vidioconference Gubernur, Sekprov Ir Siswa R Mokodongan, Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian PDT dan Transmigrasi Prof Dr Achmad Erani Yustika dengan Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Nata Irawan. (Humas Pemprov Sulut).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar