Program kerja pemimpin baru. Pemprov Sulut, Olly Dondokambey dan Steven Kandou agar agenda pelaksanaan rakor-rakor SKPD Provinsi di gelar di Kabupaten/Kota, mulai di tindaklanjuti oleh SKPD linglup Pemprov Sulut. Salah Satunya Biro Pemerintahan dan Humas menggelar kegiatan Rakor Integritas dan Sinkronisasi pelaksanaan tugas bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pemprov Sulut di Kota Bitung, Kamis (10/03).
Rakor yang di buka Gubernur melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Sulut Drs Jhon Palandung MSi yang juga selaku Pj. Walikota Bitung di aula Kantor Walikota Bitung, diikuti para Asisten Pemerintahan dan Kesra serta Kabag Pemerintahan Kabupaten/Kota se- Sulut.
Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE dalam sambutannya yang disampaikan Asisten Jhon Palandung mengatakan, bahwa antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota terjalin hubungan hirarkis karena merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan, dan terkait dalam hubungan sebagaimana diatur dalam UUD 1945 serta UU 23 Tahun 2014. Oleh karena itu, adanya anggapan bahwa hubungan provinsi dengan kabupaten/kota terlepas satu sama lain, sangatlah mengingkari prinsip-prinsip NKRI yang secara sistematis jelas diatur oleh UUD 1945 dan UU Nomor 23 Tahun 2014, ujar Gubernur.
Sejalan dengan itu, dalam konteks peningkatan harmonisasi hubungan penyelenggaraan pemerintahan kab/kota, akan dilaksanakan antara lain dalam bentuk musrenbang provinsi yang diatur sesuai dengan peraturan UU dan raker pelaksanaan program/kegiatan serta penyelesaian masalah yang sekurang-kurangnya dilaksanakan tiga kali dalam setahun.
Sementara terkait dengan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antar perintahan kab/kota di wilayah provinsi menurut Gubernur melalui raker mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan, penyelesaian perselisihan antar kab/kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, raker sesuai kebutuhan dan pemerintah kab/kota wajib menjalankan hasil raker koordinasi pemyelenggaraan pemerintahan. sehubungan penyelenggaraan pemerintahan kab/kota dapat dilaksanakan melalui pemberian fasilitas dan konsultasi penyelenggaraan urusan perintahan yang menjadi kewenangan kab/kota di wilayah provinsi, pemberian fasilitas dan konsultasi pengolaan kepegawaian, penyelesaian perselisihan yang timbul dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan upaya kesetaraan kwalitas pelayanan publik antar kab/kota serta upaya kesetaraan kwalitas pelayanan publik antar kab/kota serta upaya kesetaraan kualitas pelayanan publik kab/ko di wilayah provinsi, jelas Gubernur melalui Palandung.
Sementara Karo Pemerintahan dan Humas Dr.Jemmy Kumendong MSi, mengatakan kegiatan ini
Merupakan salah satu visi misi dari Gubernur Sulut, untuk
Meningkatkan perekonomian daerah. Selain itu rakor ini membicarakan pemberian demokrasi award terkait dengan tingkat partisipasi tertinggi pemilih, mendorong percepatan penyelesaian batas- daerah kab/kota yang masih
menjadi PR bagi kita semua seperti Minahasa-Tomohon, minahasa-minsel dan minsel-boltim yang masih berlarut-larut, kemudian masalah pemekaran kecamatan, termasuk penyelesaian KTP-El dan penyerahan di bidang pendidikan juga di bawah tanggungjwab Asisten Pemerintahan dan Kesra.
Turut hadir Kasubag fasilitasi pejabat negara, hubungan antar lembaga dan evaluasi kinerja pemerintah daerah Annie Badar SSos, bersama Dra.Flora Sumolang Msi. (Humas Pemprov Sulut).
Rakor yang di buka Gubernur melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Sulut Drs Jhon Palandung MSi yang juga selaku Pj. Walikota Bitung di aula Kantor Walikota Bitung, diikuti para Asisten Pemerintahan dan Kesra serta Kabag Pemerintahan Kabupaten/Kota se- Sulut.
Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE dalam sambutannya yang disampaikan Asisten Jhon Palandung mengatakan, bahwa antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota terjalin hubungan hirarkis karena merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan, dan terkait dalam hubungan sebagaimana diatur dalam UUD 1945 serta UU 23 Tahun 2014. Oleh karena itu, adanya anggapan bahwa hubungan provinsi dengan kabupaten/kota terlepas satu sama lain, sangatlah mengingkari prinsip-prinsip NKRI yang secara sistematis jelas diatur oleh UUD 1945 dan UU Nomor 23 Tahun 2014, ujar Gubernur.
Sejalan dengan itu, dalam konteks peningkatan harmonisasi hubungan penyelenggaraan pemerintahan kab/kota, akan dilaksanakan antara lain dalam bentuk musrenbang provinsi yang diatur sesuai dengan peraturan UU dan raker pelaksanaan program/kegiatan serta penyelesaian masalah yang sekurang-kurangnya dilaksanakan tiga kali dalam setahun.
Sementara terkait dengan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antar perintahan kab/kota di wilayah provinsi menurut Gubernur melalui raker mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan, penyelesaian perselisihan antar kab/kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, raker sesuai kebutuhan dan pemerintah kab/kota wajib menjalankan hasil raker koordinasi pemyelenggaraan pemerintahan. sehubungan penyelenggaraan pemerintahan kab/kota dapat dilaksanakan melalui pemberian fasilitas dan konsultasi penyelenggaraan urusan perintahan yang menjadi kewenangan kab/kota di wilayah provinsi, pemberian fasilitas dan konsultasi pengolaan kepegawaian, penyelesaian perselisihan yang timbul dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan upaya kesetaraan kwalitas pelayanan publik antar kab/kota serta upaya kesetaraan kwalitas pelayanan publik antar kab/kota serta upaya kesetaraan kualitas pelayanan publik kab/ko di wilayah provinsi, jelas Gubernur melalui Palandung.
Sementara Karo Pemerintahan dan Humas Dr.Jemmy Kumendong MSi, mengatakan kegiatan ini
Merupakan salah satu visi misi dari Gubernur Sulut, untuk
Meningkatkan perekonomian daerah. Selain itu rakor ini membicarakan pemberian demokrasi award terkait dengan tingkat partisipasi tertinggi pemilih, mendorong percepatan penyelesaian batas- daerah kab/kota yang masih
menjadi PR bagi kita semua seperti Minahasa-Tomohon, minahasa-minsel dan minsel-boltim yang masih berlarut-larut, kemudian masalah pemekaran kecamatan, termasuk penyelesaian KTP-El dan penyerahan di bidang pendidikan juga di bawah tanggungjwab Asisten Pemerintahan dan Kesra.
Turut hadir Kasubag fasilitasi pejabat negara, hubungan antar lembaga dan evaluasi kinerja pemerintah daerah Annie Badar SSos, bersama Dra.Flora Sumolang Msi. (Humas Pemprov Sulut).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar