Menjelang berakhirnya masa penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Sulut tahun 2016, masih ada 10 Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang masih rendah dalam penyerapan anggaran.
Hal tersebut di sampaikan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs. Steven Kandouw saat memimpin Rapat pimpinan, Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran (EPRA) yang di selenggarakan Jumat (16/12), bertempat di ruang rapat Tumbelaka Kantor Gubernu Sulut.
10 SKPD yang masuk daftar realisasi rendah adalah Badan Pengelolah Keuangan dan Barqng Milik Daerah, Dinas Koperasi dan UMKM, Biro Perlengkapan, Sekretqriat daerah, dinas ESDM, Biro Umum, Rs. Ratumbuinsang, Dinas Sosial, Dinas Pariwisata dan Budaya, Rs. Noongan.
Pada kesempatan tersebut Wagub menanyakan langsung kepada para kepala SKPD alasan lambatnya penyerapan anggaran mengingat saat ini sudah memasuki masa
akhir penggunaan anggaran tahun 2016. para Kepala SKPD menjelaskan kendala yang dihadapi sehingga lambat menyerap anggaran dan berjanji akan menyelesaikan tepat waktu.
Wagub mengingatkan kepada para kepala SKPD untuk segera menyelesaikan semua penggunaan anggaran tepat waktu dan tidak didapati permasalahan lagi seperti yang lalu-lalu.
"Semua harus tetap bekerja On the Track, jangan lagi ada masalah, jika ada temuan nanti oleh BPK siap bertanggung jawab," tegas Wagub
Diketahui dalam Rapim EPRA tersebut target realisasi APBD Sulut telah mendapai 75 persen, dimana realisasi belanja tidak langsung 92.3, belanja langsug 66.76 persen dan belanja barang jasa 66.19 persen.(humas provinsi sulut)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar