Guna menyamakan persepsi dan penegasan kerjasama dengan pihak terkait dalam urusan pelayanan di bidang kesehatan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menggelar pertemuan Forum Komunikasi dan Kemitraan di Manado, Selasa (10/10/2017) pagi.
Forum yang dihadiri Sekdaprov Edwin Silangen, SE, MS selaku Ketua Forum Komunikasi dan Kemitraan Sulut dan Deputi Direksi Wilayah Suluttenggomalut BPJS Kesehatan Lisa Nurena, SE, MM itu merupakan sarana saling memberikan informasi sekaligus memberikan saran dan gagasan, terlebih khusus membahas permasalahan yang timbul dalam pelayanan BPJS Kesehatan.
Silangen, pada kesempatan itu menyatakan keoptimisan bahwa pihak BPJS Kesehatan mampu memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat.
“Kami berharap BPJS Kesehatan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Sulut, sehingga tidak ada lagi keluhan dari warga,” ungkapnya
Disamping itu, menurut Silangen, Pemprov Sulut akan menunjang sepenuhnya program BPJS kesehatan di Sulut. Termasuk menjangkau 732 ribu warga Sulut yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS).
“Adanya forum komunikasi seperti ini, penting agar apa yang menjadi kendala dapat dicarikan solusi terbaik,” ucapnya.
Lebih jauh Silangen juga mengajak seluruh peserta rapat untuk bekerjasama mensolusikan berbagai permasalahan yang menghambat pencapaian Program BPJS Kesehatan.
"Marilah kita jadikan pertemuan ini sebagai wahana komunikasi yang efektif dengan senantiasa proaktif dalam menyampaikan ide, gagasan dan pertanyaan serta tanggapan yang konstruktif dalam kerangka optimalisasi kerja dan karya kita kedepan," imbuhnya.
Diketahui, BPJS Kesehatan sebagai Lembaga Badan Hukum Publik yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden sesuai amanat Pasal 7 UU Nomor 24 Tahun 2017 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, bertugas untuk memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat.
Maka melalui Keputusan Deputi Direksi Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara Nomor 123 Tahun 2017 tanggal 8 September 2017, telah dibentuk suatu Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017 yang bertujuan untuk tercapainya komunikasi yang baik dengan Para Pihak Pemangku Kepentingan Utama terkait pelaksanaan Program BPJS Kesehatan.
Program itu meliputi penyampaian saran dan gagasan, pemecahan masalah serta perumusan rencana kerjasama yang strategis, tercapainya pemahaman yang sama dalam mendukung tiga aspek penting, yakni perluasan cakupan kepesertaan, penegakan regulasi nasional serta peningkatan kualitas pelayanan, tercapainya sosialisasi Program Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan demi tercapainya Universal Coverage.
Kegiatan itu turut dihadiri Kadisdukcapil dan KB dr. Bahagia R. Mokoagow, M.Si, M.Kes, Kepala Dinas kesehatan dr. Deybie Kalalo dan perwakilan dari instansi terkait. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar