Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mendukung penuh program nasional Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) karena mampu membangun ekosistem pemerintahan yang sadar akan pentingnya administrasi kependudukan.
Hal itu disampaikan Gubernur Olly Dondokambey, SE dalam sambutan yang diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Edison Humiang pada Sosialisasi Kebijakan di Bidang Kependudukan Yang Dirangkaikan Dengan Launching Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) di Manado, Senin (23/4/2018) malam.
"Kesadaran tersebut ditunjukkan dengan empat hal, yakni kesadaran akan pentingnya dokumen kependudukan, pentingnya pemanfaatan data kependudukan, pentingnya pemutakhiran data kependudukan dan pentingnya pelayanan administrasi kependudukan yang membahagiakan rakyat," katanya.
Oleh karena itu, Gubernur Olly optimis pencanangan GISA dapat dioptimalkan semua pihak sebagai wahana koordinasi guna suksesnya tertib administrasi kependudukan serta sebagai sarana peningkatan sinergitas untuk memperkuat komitmen antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
"Puncak akhir dari gerakan ini adalah terwujudnya Indonesia yang sadar administrasi kependudukan, sehingga terwujud tertib administrasi kependudukan sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang," tandasnya.
Diketahui, berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menjadi payung hukum dalam memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Lebih jauh, masih dalam sambutan, Gubernur Olly mengimbau seluruh peserta sosialisasi dapat mengikuti sebaik mungkin setiap tahapan kegiatan.
"Pahami secara terperinci dan samakan persepsi terhadap teknis dan substansi setiap materi yang disosialisasikan karena pelaksanaan sosialisasi di bidang kependudukan ini akan sangat bergantung pada sinergitas dan komprehensifnya pemahaman kita terhadap substansi berbagai aturan dan teknis pelaksanaan," imbuhnya.
Pertemuan itu turut dihadiri Kadisdukcapil dan KB Sulut, dr. Bahagia Mokoagow, Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumentasi Kependudukan Kemendagri David Yama, Direktur Bina Aparatur Joko Mursito dan perwakilan dari kabupaten/kota di Sulut. (Humas Pemprov Sulut)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar