Ketua DPR RI: “Tak Salah SBY Menunjuk SHS Sebagai Salah Satu Capres Konvensi PD”

"Pak Sarundajang adalah seorang birokrat profesional, pengbdian dan sumbangsih yang ditunjukkan selama ini menunjukkan bahwa tidak salah Pak SBY sebagai Ketua Umum partai Demokrat menunjuk Pak Sarundajang sebagai salah satu calon presiden konvensi PD". Demikian ungkapan yang dilontarkan Ketua DPR RI, DR. Marzuki Alie saat menyampaikan ceramah pada kegiatan seminar tentang "Peran Pergurun Tinggi Swasta (PTS) dan Kewirausahaan" yang dilaksanakan di Aula Universitas Klabat, Kamis (13/3). Acara seminar tersebut diselenggarakan oleh Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Sulawesi Utara bekerja sama dengan Kopertis Wilayah IX se-Sulawesi. Narasumber yang dihadirkan selain Ketua DPR RI, DR. Marzuki Alie yang membawakan 'keynote speech', juga Gubernur Sulut DR. Sinyo Harry Sarundajang, dan Koordinator Kopertis Wilayah IX, Prof.DR.Ir. Hj. Andi Niartiningsih, MP. Marzuki dalam ceramahnya menuturkan pentingnya kewirausahaan dan supaya dijadikan modal terhadap masa depan generasi muda khususnya para lulusan perguruan tinggi. Ia juga mengungkapkan bahwa para lulusan perguruaan tinggi yang notabene adalah sarjana lebih cenderung memilih kerja kantoran dibanding menciptakan lapangan kerja sendiri melalui berwirausaha, padahal jiwa kewirausahaan (enterpreneurship) lebih dapat memberikan keuntungan bagi yang mengusahakannya. Salah satu faktor yang menyebabkan para lulusan perguruan tinggi itu enggan untuk berwirausaha adalah karena takut mengambil resiko gagal. "Dalam pengamatan saya, para lulusan perguruan tinggi takut berwirausaha karena ragu-ragu dan tidak berani menjadi 'risk taker'. Kita tidak boleh takut gagal karena gagal itu adalah hal yang biasa. Justru semakin cepat kegagalan itu, semakin cepat pula kita harus bangkit", ujar pria lulusan doktor Universitas Utara Malaysia tersebut.

Sedangkan Koordinator Kopertis Wilayah IX membawakan ceramah dalam bentuk kuliah umum dengan topik "Peran Perguruan Tinggi Dalam Peningkatan SDM". Hal penting yang diangkat dalam kuliah umum Prof. Niartiningsih adalah bagaimana merobah 'mindset' para lulusan PT agar tidak menjadi 'PNS minded'. "Banyak lulusan PT yang hanya berpikir untuk menjadi PNS, sedangkan formasi untuk PNS itu dari waktu ke waktu lebih berkurang. Ini yang harus dirobah. Banyak program dari pemerintah untuk membantu para mahasiswa mengembangkan jiwa wirausaha. Saya ajak adik-adik mahasiswa supaya bisa proaktif dalam mengambil kesempatan tersebut", ujar Niartiningsih.

Gubernur SHS sendiri dalam sambutannya menyampaikan salah satu tugasnya dalam kapasitas sebagai Gubernur yaitu memberikan dorongan kepada para PTS maupun PTN dalam wilayahnya untuk membentuk generasi muda lulusan-lulusan PT yang handal dan tangguh. "Dalam era globalisasi sekrang ini, yang dapat bertahan adalah lulusan-lulusan yang memiliki kompetensi, memiliki integritas dan berkualitas. Pribadi-pribadi yang seperti itulah yang mampu bersaing dan akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa ini kedepan" ujar Sarundajang. Gubernur juga mencontohkan Marzuki Alie yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPR RI, "Contohilah seperti pak Marzuki Alie, beliau bisa berhasil seperti ini karena kerja keras dan memiliki integeritas. Sebagai seorang pengusaha, ilmuan maupun politisi, beliau sukses", kata Sarundajang yang juga adalah ketua AIPI tersebut.

Juru bicara pemprov Sulut, Judhistira Siwu mengatakan bahwa dalam kesempatan tersebut juga Gubernur tidak lupa mengajak para peserta yang hadir agar berperan serta aktif dalam mensukseskan agenda nasional yang tidak lama lagi akan dilaksanakan yaitu Pemilu Legislatif pada tanggal 9 April 2014 dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada bulan Juli nanti. "Dalam kapasitas sebagai gubernur, beliau mengajak para peserta seminar untuk bersama-sama dengan civitas akademika masing-masing menggunakan hak mereka dalam agenda politik bangsa ini yang tiinggal menghitung hari" ujar Siwu.

Peserta yang hadir dalam acara seminar tersebut sekitar 2.000 orang yang berasal dari PTS se wilayah Sulawesi Utara dan Gorontalo. Hadir juga dalam acara itu Bupati Minahasa Utara Drs. Sompie Singal, Ketua APTISI Sulut Drs. Jan Polii, Pimpinan Uni GMAHK Pdt.DR. Noldy Sakul, Rektor Unklab DR. Tommy Mambu dan Tokoh masyarakat Sulut Pdt.Prof.DR. W.A.Roeroe.

(Juru Bicara Pemprov Sulut, Judhistira Siwu, SE,MSi)

Minggu Depan TKD Pemprov di Cairkan

 Wakil Gubernur Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd akhirnya angkat bicara  terkait dengan lambatnya pencairan TKD terhadap pegawai dilingkungan Pemprov Sulut. Minggu depan TKD untuk bulan januari dan pebruari 2014 sudah akan dibayarkan. Sementara untuk realisasi pembayaran TKD bulan Maret paling lambat tanggal 5  April 2014 mendatang. Pernyataan orang nomor dua di Sulut itu, sekaligus  menjawab kegalauan dari para sebagian pegawai yang belum menerima TKD  sejak januari lalu.

Untuk itu Kansil berharap petugas pengelola TKD di SKPD harus lebih cekatan dan tanggap dalam proses pencairan ini.

 Kami memang merasa sedikit kesal dengan lambannya proses pencairan TKD ini, karena kenyataannya sudah ada sebagian SKPD seperti BPK-BMD sejak Januari hingga pebruari TKDnya sudah dibayarkan. Sementara pegawai yang bertugas di lingkungan Setda dan SKPD diluar Setda  belum sedikitpun menikmatinya. Karena itu kinerja dari para pejabat di Instanasi yang dipimpin Praseno Haddy patut dipertanyakan, nyatanya mereka hanya lebih mengutamakan kepentingan mereka sendiri dari pada kepentingan bersama pegawai lainnya. jika memang ada format baru yang harus di buat oleh petugas pengelola hendaknya   disosialisasikan dengan benar, jangan seperti ini dirobah-robah, format sudah dibuat setelah di serahkan di BPK-BMD ternyata dikembalikan dan ini sudah beberapa kali terjadi sehingga proses pencairannya menjadi lambat. Sementara disisi lain mereka (PBK-BMD) sendiri sudah menikmatinya kenaikan TKD ini, jelas sejumlah pejabat eselon yang bertugas di  Biro-Biro dilingkungan Setda. Kiranya ini menjadi pelajaran bagi kita semua, apabila ada kenaikan TKD, kiranya secepatnya diikuti dengan format baku yang ada, tandas dari sejumlah pegawai pemprov. (kabg humas Judiisthira Siwu selaku jubir pemprov).             

Sarundajang: Jasamu Akan Selalu di Kenang

Jenasah Almarhum Kadis Diknas Sulut Harold PB Monareh SH MSi, telah disemayamkan di Kantor Gubernur Sulut, Kamis (13/3) kemarin. Bertindak selaku Inspektur Upacara Gubernur Sulut Dr. Sinyo Harry Sarundajang dan turut dihadiri Wagub Dr. Djouhari Kansil MPd bersama Ibu Miek Kansil tatengkeng, Ketua TP.PKK Sulut Ny. Dietje sarundajang laoh Tambuwun, Sekprov Ir. Siswa Mokodongan bersama Ibu Esther Mokodongan Turang serta para pejabat teras pemprov Sulut dan pensiunan berlangsung khusuk. Suasana duka nampag dari raut wajah para pejabat pemprov dan dari orang nomor satu di sulut ini, karena saat almarhum menghembuskan nafas terakhir pada hari Minggu lalu, Gubernur Sarundajang tidak berada di tempat. Almarhum menurut Sarundajang merupakan sosok pejabat pekerja keras dan bertanggungjawab. Kiranya keteladanan almarhum ini dapat ditulari oleh rekan-rekan sesama sahabat dan kolegah sesama pejabat eseolon II dilingkungan pemprov, yang masih dipercayakan untuk mengemban tugas-tugas negara dan daerah, pintah Sarundajang. Diakhir sambutannya Sarundajang menyampaikan selamat jalan sahabat, karena jasa mu akan selalu dikenang. Diketahui untuk ibadah pemakaman akan berlangsung hari ini di Desa Makasilih Kec, Kumelembuai Minsel dan akan dihadiri Gubernur, Wagub, Sekprov serta para pejabat teras pemprov.  (kabag humas Judisthira Siwusebagai jubir pemprov).

Wagub: Pengelolaan Das Harus Terpadu

Peristiwa banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Provinsi Sulut pada pertengahan Januari 2014 lalu, menimbulkan keprihatian dari banyak pihak, salah satunya dari Balai Pengelolaan DAS Tondano.  Sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai dengan arahan Gubernur Sulut, maka Ditjen BPDAS PS Kementerian Kehutanan RI bekerjasama dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sulut, Kamis (13/3) kemarin, di ruang Huyula Kantor Gubernur  menggelar pertemuan koordinasi pengelolaan Daerah Aliran Saungai (DAS) terpadu sebagai solusi penanganan banjir bandang dan tanah longsor di Provinsi Sulut Tahun 2014.

Kegiatan yang diikuti sekitar 157 unsur/institusi atau lembaga yang terkait dengan pengelolaan DAS terpadu yaitu Kepala Dinas kehutanan dan Ketua Bappeda Provinsi dan Kabupaten/Kota telah dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd. Serta menghadirkan keinotspeaker pakar dibidang pertanian dan kehutanan sepeti Dirjen  Sarana dan Prasarana Kementerian Pertanian Dr. Eko Widodo serta Direktur Perencanaan dan Evaluasi Pengelolaan DAS Kementerian Kehutanan Dr. Eka Widodo Sigiri MM

Kegiatan ini, merupakan bukti serta wujud kepeduian yang mendalam dari kita terhadap bahaya bencana banjir dan tanah longsor yang telah menjadi momok menakutkan bagi warga sulut. karena itu saya menyambut gembira  penyelenggraan kegiatan ini, karena akan  menjadi momen penting dan strategis dalam upaya  mencegah terjadinya bencana yang sangat merugikan warga, ujar Wagub sembari berharap, kegiatan ini akan menjadi daya dorong  bagi pemerintah daerah kabupaten/kota maupun provinsi untuk terus membina kelestarian dan keserasian kesatuan ekosistem DAS dari hulu dan hilir sehingga benar-benar pengelolaannya bisa berjalan secara terpadu, tandas Kansil.

Sebelumnya Direktur Perencanaan dan Evaluasi Pengelolaan DAS Eka Widodo Sugiri telah menyerahkan peta hutan kritis untuk Boltim, peta rawan bencana banjir untuk Minut dan peta hutan kemasyarakatan untuk Mitra kepada Wagub Djouhari Kansil dan selanjutnya Wagub menyerahkan pula kepada Kadis Kehutanan Minut Ir. Joppy Lengkong, Kadis Kehutanan Boltim dan Kadis Kehutanan Mitra.  Kadis Kehutanan Provinsi Sulut Ir. Herry Rotinsulu MSi menambahkan, kegiatan tersebut akan berlanjut hingga hari ini, di Balai Pengelolaan DAS Tondano. (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).

Foto-foto Gubernur melayat Alm. Harold Paulus Benyamin Manoreh

Realisasi Keuangan Pebruari 31 UPTD Rapor Merah

 Sedikitnya ada 31 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) mendapat rapor merah, karena realisasi keuangan APBD 2014 per UPTD sampai dengan 28 Pebruari baru mencapai 5-20 persen berdasarkan deviasi keuangan. Sementara di tingkat SKPD induk setidaknya ada 11 SKPD yang mendapat rapor merah karena realisasi keuangan juga sama dengan posisi UPTD. Hal itu terungkap pada pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (EPPA) Bulan Pebruari 2014 yang dipimpin Wakil Gubernur Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd di ruang Mapaluse Kantor Gubernur, Rabu (12/3) kemarin.  Melihat kondisi demikian Wagub langsung menpertanyakan kepada para Kepala UPTD maupun Kepala SKPD apa yang menjadi kendala sehingga realisasi keuangan maupun fisik masih rendah. Ada yang beralasan karena kegiatan baru dimulai, ada pergantian tenaga operator termasuk KTU yang merupakan pejabat yang menangani pelaporan data malas menjalankan tugasnya. Khusus untuk tenaga operator Kansil minta kepala SKPD jangan diganti-ganti, ini akibatnya kalau oprator sering diganti akan menyulitkan SKPD yang bersangkutan, jelasnya, sembari menyebutkan salah satu penyebab rendahnya realisasi keuangan dan fisik, karena perencanaan teknis di SKPD yang belum mantap. 

Disisi lain Kansil juga mengingatkan, soal pertangungjawaban penggunaan Uang Persediaan (UP) yang setiap awal tahun diberikan, kiranya digunakan sesuai dengan permintaan, jangan digunakan untuk kepentingan lain karena hal itu akan menyulitkan dalam pertanggungjawaban nanti.  

Karo Pembangunan Farly Kotambunan SE melaporkan, Rencana Umum Pengadaan (RUP) sampai pada posisi tanggal 11 Maret 2014 dari 106 SKPD, ada 31 SKPD belum menayangkan RUP dengan rincian 6 SKPD Eselon II dan 25 SKPD Eselon III. Sedangkan SKPD yang telah menayangkan RUP ada 75 SKPD, tandas mantan Karo Umum.   

Sementara terkait dengan kegiatan yang memiliki potensi menimbulkan masalah di kemudian hari, Inspektur Provinsi Drs. Mecky Onibala MSi berpesan kiranya SKPD dapat melibatkan instansi teknis terkait seperti Inspektorat. Sedangkan menyangkut kegiatan proyek yang sudah jatuh tempo waktu pelaksanaan, jangan lagi ditambah-tambah oleh SKPD karena berpotensi bisa menimbulkan masalah, tegas mantan Asisten I bidang  Pemerintahan dan Kesra.          

Kegiatan yang dihadiri Isnpektur Provinsi Drs. Mecky M Onibala MSi, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Edwin Silangen SE MS, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Drs. Sanny Parengkuan MAP dan Asisten III Bidang Administrasi Umum Nixon Watung SH. (kabag humas judisthira Siwu selaku jubir pemprov).  

   

Wujud Komitmen Bangun KTI, SHS Inisiasi Kerjasama Regional Bersama Provinsi Maluku

Konsep pembangunan ekonomi Indonesia dengan menjadikan Kawasan Timur sebagai "Prime Mover" (penggerak utama) roda perekonomian mulai digulirkan oleh sang penggagas, DR. Sinyo Harry Sarundajang yang tidak lain adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Utara. Gagasan yang tertuang dalam desertasinya ketika merih gelar Doktor di Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta dengan mengangkat tema 'Geostrategi' merupakan sebuah konsep 'membangun masa depan Indonesia' yang dimulai dari wilayah Timur Indonesia. Komitmen dan kekonsistenan terhadap perjuangan tersebut ditunjukkan SHS melalui aksi nyata baik lewat program-program secara lokal di wilayah Sulut sendiri, regional maupun secara global. Salah satu langkah kongkrit yang diambil Sarundajang yakni menginisiasi kerjasama regional dengan daerah-daerah di kawasan Timur Indonesia.
Pelantikan Gubernur Maluku periode 2014-2019 dijadikan momentum berharga oleh Sarundajang untuk menjajaki kerjasama regional bersama Provinsi Maluku. Sehari sesudah dilantiknya Ir. Said Assegaff dan Dr. Zeth Sahuburua sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku oleh Menteri Daalam Negeri Gamwan Fauzi, Sarundajang langsung mengadakan lawatan ke kantor Gubernur Maluku. Keseriusan SHS terlihat dengan memboyong beberapa pejabat eselon dua yaitu Kepla Bappeda Ir. Royke O. Roring, MSi, Kadis Perkebunan Ir. Jenny Karouw, MSi, Kadis Koperasi & UKM Maurits Berhandus, SH, MSi, Kadis Perindag Olvie Ateng, SE, MSi, dan Kadis Kelautan dan Perikanan Ir. Ronald Sorongan. Kunjungan SHS bersama rombongan tersebut diterima langsung Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku yang didampingi pimpinan SKPD terkait.
Ditanya soal titik berat kerjasama regional yang akan dijalin dengan Provinsi Maluku, Sarundajang menjelaskan bahwa penjajakan kerjasama tersebut akan fokus pada bidang pemasaran dan perdagangan produk-produk SDA serta kerjasama dalam memperkuat pertahanan regional khususnya di wilayah Indonesia Timur. "Sulut dan Maluku memiliki banyak similarity (kesamaan) dalam berbagai bidang. Kita sama2 provinsi kepulauan, dan kita juga mempunyai kandungan SDA yang kaya. Melalui perdagangan antar pulau di kawasan regional ini, pelabuhan Bitung sebagai International Hub Port akan semakin nyata pengaruhnya sebagai salah satu pintu gerbang di pasifik", jelas Sarundajang.
Gubernur Assegaff sendiri kagum dengan inisiatif Sarundajang tersebut dan berjanji akan segara menindaklanjutinya melalui program-program pemprov Maluku kedepan. "Ini adalah hal yang sangat luar biasa dan harus didukung. Masa depan Indonesia ada di wilayah Timur dan sekarang sudah eranya Pasifik. Oleh karena itu apa yang menjadi konsep Pak Sarundajang, itu sangat relevan untuk pembangunan KTI", imbuh Assegaff.

(Juru Bicara Pemprov Sulut, Judhistira Siwu, SE, MSi)