PEMPROV GELAR RAKOR BERSIH-BERSIH TAMAN NASIONAL BUNAKEN

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melakukan rapat koordinasi Bersih-Bersih Taman Nasional Bunaken pada Kamis, 13 November 2014 di Ruang rapat Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Sulawesi Utara.

   Rapat Koordinasi dipimpin oleh Drs Sanny Parengkuan dan dihadiri oleh Sekretaris Kota Manado Ir. Haefrey Sendoh bersama jajarannya, Kepala BLH Prov. Sulut Edwin Silangen SE, MS, Kepala Dinas kebudayaan dan Pariwisata Prov. Sulut Ir. Joy Korah MS, Kepala Biro SDA Setda Prov. Sulut DR Jemmy Kumendong, MSi dan SKPD terkait di Lingkungan Pemprov Sulut dan Kepala DPTNB.

Parengkuan menegaskan bahwa Taman Nasional Bunaken merupakan icon Sulawesi Utara dan menjadi kebanggaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, namun saat ini dinilai oleh wisatawan kurang terjaga kebersihannya, sehingga mempengaruhi minat wisatawan untuk berkunjung ke Bunaken,  oleh sebab itu diupayakan untuk menjaga dan melestarikan keindahan alam, terutama kebersihan di Taman Nasional dan sekitarnya. Hal ini sejalan dengan kebijakan Gubernur Sulawesi Utara DR Sinyo Harry Sarundajang yang sangat memperhatikan dan peduli dengan kebersihan dan kelestarian Bunaken yang sangat terkenal dengan keindahan alam taman lautnya. Untuk itu sangat diharapkan keterlibatan semua pihak baik pemerintah, swasta, BUMN dan masyarakat untuk berupaya menjaga kebersihkan Taman Nasional Bunaken dan sekitarnya.

   Sedangkan Ir. H. Sendoh selaku Perwakilan Pemkot Manado dalam rakor tersebut melaporkan berbagai kebijakan yang telah dilaksanakan oleh Pemkot Manado untuk menjaga kebersihan serta kelestarian Taman laut Bunaken, dan juga mengharapkan agar Pemerintah daerah di sekitar Manado untuk mengajak masyarakatnya agar tidak membuang sampah sembarangan baik di laut maupun sungai karena akan berpengaruh terhadap pantai di sekitar Bunaken.

Dalam rapat koordinasi tersebut disepakati bersama bahwa

§  Kegiatan Bersih-bersih Taman Nasional Bunaken akan dilakukan rutin setiap minggu dengan melibatkan seluruh stake holder dan akan diawali pada hari Jumat, 21 November 2014 dengan penanggung jawab Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara.

§  Akan dilaksanakan Rapat Teknis Pelaksanaan sebelum pelaksanaan kegiatan dan selain Pemprov dan Pemkot juga diharapkan hadir dari POLDA, Korem, Mega Mall, Mantos, LSM, PLN dan lain-lain juga akan dilakukan pembagian lokasi dan tanggung jawab masing-masing.

§  Diharapkan masyarakat lebih menyadari lagi untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan apalagi di membuang sampah disungai yang semuanya bermuara di Laut dalam hal ini di Teluk Manado lokasi Taman Nasional Bunaken, mengingat saat ini adalah musim hujan (Drs. Jahya Rondonuwu, MSi, Kabag Humas selaku Jubir Pemprov).

Sekprov Buka Rakor Pengelolaan Keuangan Daerah

Sekretaris Provinsi Sulut Ir. Siswa Rahmat Mokodongan mengatakan bahwa terwujudnya good govemance dalam pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, efisien dan terbuka serta bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan bagi pemerintah Provinsi maupun Kab/Kota. Hal ini dikatakannya saat membuka Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kab/Kota se Sulawesi Utara yang dilaksanakan oleh BPKBMD Provinsi Sulut (13/11) di Ruang Huyula Kantor Gubernur Manado.

Mokodongan yang didampingi Kelapa BPKBMD Prov Sulut Dra. Olvie Ateng, MSi mengatakan kepada para pengelolaan keuangan untuk menjadikan tugas pokok dan fungsi dengan baik sehingga gerak dan kegiatan pemerintahan berjalan seimbang dan terpadu  serta mampu menjawab kebutuhan publik secara maksimal.

Pada kesempatan itu Mokodongan mengharapkan melalui rapat koordinasi ini peserta dapat memperoleh pemahaman yang jelas tentang bagaimana mengelolah administrasi keuangan secara tepat dan bertanggung jawab serta terus membangun kebersamaan dan kekompakan dalam implementasi pengelolaan keuangan daerah yang terbingkai dalam aturan dan ketentuan yang berlaku agar Kab/Kota yang sudah memperoleh opini WTP dari BPK RI dapat dipertahankan dan bagi Kab/Kota yang belum mendapat opini WTP agar dapat belajar kepada Kab/Kota yang sudah memperoleh opini tersebut.

Sebelumnya didahului laporan panitia oleh Kabid Bina Keuangan Kab/Kota Drs. Jhony Wilar mengatakan bahwa maksud dilaksanakan Rakor sebagai forum dialog untuk mengevaluasi pengelolaan keuangan daerah dan sebagai upaya untuk mempertahankan opini WTP dari hasil pemeriksaan BPK RI terhadap laporan keuangan daerah.(kabag Humas Drs. Jahja P. Rondonuwu, MSi selaku Jubir Pemprov)

Mokodongan: UU No 19/2013 Menjawab Permasalahan Petani

Demikian penegasan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara Ir. Siswa Rahmat Mokodongan dalam sambutan yang dibawakan oleh Kepala Sekretariat Bakorlu Provinsi Sulawesi Utara Ir. Jefry Senduk, dalam acara Sosialisasi Undang-Undang nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Rabu 12/11/2014 di Ruang WOC Kantor Gubernur Sulut.

Lebih lanjut Mokodongan menjelaskan bahwa kehadiran UU ini dapat menjawab permasalahan yang dihadapi petani dewasa ini, antara lain meningkatnya kecenderungan perubahan iklim, resiko bencana dan gejolak ekonomi global, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani. Selain itu, UU nomor 19 tahun 2013 ini, antara lain bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kehidupan yang lebih baik, menyediakan prasarana dan sarana pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha tani. Karena itu, UU ini hendaknya harus mampu dipahami dengan baik oleh semua pihak yang bergerak di sector pertanian bersama stakeholder terkait, terutama para penyuluh yang bertugas melaksanakan pendampingan kepada petani di Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara.

Sementara itu, Kepala Sekretariat Bakorluh Prov. Sulut, Ir. Jefry Senduk yang membawakan materi tentang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013, menegaskan bahwa implementasi Undang-Undang ini terkait dengan kewenangan beberapa instansi terkait yang nantinya dapat duduk bersama untuk membahas secara holistik dan komprehensif apa yang menjadi tugas dan fungsinya masing-masing.

Sedangkan DR Jemmy Kumendong, MSi yang juga merupakan Kepala Biro Sumber Daya Alam Setda Provinsi Sulawesi Utara memaparkan tentang kebijakan-kebijakan umum menyangkut Penyelenggraan Penyuluhan di Sulawesi Utara. Acara yang di koordinasikan oleh Biro Sumber Daya Alam Setda Provinsi Sulawesi Utara ini di hadiri oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten/Kota serta Kepala Bagian Bagian SDA kab/kota se- Sulut. (Drs. Jahya Rondonuwu, MSi, Kabag Humas Selaku Jubir Pemprov).

Menkes Ingatkan 5 Hal di HKN ke-50

Menteri Kesehatan Prof Dr dr Nila Farid Moeloek, SpM (K) mengingatkan lima hal terkait dengan kemajuan pembangunan kesehatan. lima hal tersebut antara lain pembangunan kesehatan merupakan investasi negara khususnya dalam menopang peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) bersama dengan pendidikan dan pendapatan perkapita. Untuk itu sebagai investasi, orientasi pembangunan kesehatan harus lebih didorong pada aspek-aspek promotif tanpa melakukan aspek kuratif rehabilitatif. Pendekatan sasaran pokok pembangunan kesehatan adalah ibu hamil, bayi dan balita, anak usia sekolah dan remaja, pasangan usia subur serta lansia khusus didaerah populasi tinggi, terpencil perbatasan, kepulauan dan rawan bencana.    

Lima hal tersebut telah disampaikan Mokodongan saat memimpin Upacara peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-50 (Tahun Emas) yang berlangsung di halaman Kantor Gubernur Sulut, Rabu (12/11) kemarin, yang ditandai dengan pelepasan balon yang dilakukan Sekprov, Ketua TP.PKK Sulut Ny Deetje Sarundajang Laoh Tambuwun dan Kedis Kesehatan Sulut dr Grace L Punuh Mkes.

Usai upacara Mokodongan bersama Ibu Deetje dan sejumlah Anggota DPRD Sulut serta pejabat teras pemprov telah melakukan deteksi dini obesitas  lewat pengukuran lingar perut tinggi badan dan berat badan untuk pemecahan rekor muri yang diikuti 1500 peserta.   

Dalam upacara tersebut ikut pula dilibartkan para pelajar didaerah ini. (Kabag humas Drs Jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov).   

Sulut Siap Pecahkan Rekor MURI Pengukuran Lemak

Pemerintah Provinsi Sulut melalui, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara, hari ini, Rabu (12/11) akan menggelar pemecahan rekor MURI pengukuran obesitas (lemak) dengan peserta terbanyak. Hal itu dikatakan Kadis Kesehatan Sulut Dr Grace L Punuh Mkes, kepada wartawan di kantornya, Selasa (11/11) kemarin.

Kegiatan yang dilaksanakan usai Upacara memperingati Tahun Emas Hari kesehatan Nasional dihalaman kantor Gubernur Sulut yang nantinya akan dipimpin Sekprov Sulut Ir. Siswa R Mokodongan selaku inspektur Upacara.

 Kegiatan pencapaian rekor MURI untuk deteksi dini obesitas, lewat pemeriksaan lingkar perut, tinggi badan dan berat badan, jelas dr Grace akan melibatkan peserta yang berasal dari Instansi pemerintah, swasta dan masyarakat termasuk peserta dari Kota Manado dan kabupaten/kota lainnya diperkirakan mencapai diatas  1500 peserta,   sembari meyebutkan, kegiatan tersebut selain untuk memeriahkan Tahun Emas Sulut yang masih terus berlangsung bahkan seiring dengan pelaksanaan peringatan Tahun Emas Hari Kesehatan Nasional yang akan diperingati setiap tanggal 12 Nopember.   

Aksi tersebut menurut Punuh, merupakan ide brilian dari Gubernur Sulut Dr Sinyo Harry Sarundajang dan bakal dipantau oleh WHO. “Melalui momen ini pemerintah Provisni Sulut seperti yang disampaikan Gubernur sarundajang bahwa pentingnya rakyat sulut memiliki berat badan yang sehat dan menurunkan berat badan dengan cara yang sehat”, jelas Punuh yang turut didampingi Kabid Kesehatan Ibu, Anak dan Gizi Dr Nora Lumentut selaku Ketua Panitia Peringatan 50 tahun Hari Kesehatan Nasional Provinsi Sulut. (kabag humas Drs Jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov).

    

Mokodongan : Daerah Tertinggal Bangun Dengan Karya Terbaik

Pemerintah perlu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkeadilan serta merata dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkeadilan bagi daerah tertinggal. Demikian dikatakan Sekretaris Provinsi Ir. Siswa Rahmat Mokodongan saat membuka Rapat Penyusunan Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRADA – PPDT) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015 – 2019 (11/11) bertempat di Hotel Gran Puri Manado.

“Kesatuan tekad dan komitmen untuk terus memberikan karya dan kerja terbaik bagi akselerasi pemerataan pembangunan sebagai upaya tepat pemerintah dalam menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dalam proses mewujudkan percepatan pembangunan daerah tertinggal di daerah sulawesi utara. Lanjut Mokodongan yang didampingi DR. Muklas Ansori sebagai Kabag Program Biro Perencanaan Kementrian Desa Tertinggal dan Transmigrasi.

Sedangkan perusahaan swasta dapat berpikir untuk kemajuan bangsa dari Sabang sampai Marauke dan dari Pulau Miangas samapi Pulau Rote maka Sekprov Mokodongan mengharapkan kepada pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan harus berpikir maju ke depan dan berwawasan luas dalam membangun masyarakat di daerah-daerah tertinggal dan pulau-pulau terluar dalam bingkai NKRI lebih khusus untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara dalam bidang sandang dan pangan, pendidikan dan kesehatan. Harap Mokodongan.

Pada kesempatan itu Kepala Bappeda Provinsi Sulut Ir. Roy O. Roring dalam laporannya mengatakan bahwa maksud diselenggarakan kegiatan ini adalah untuk mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah tertinggal di provinsi Sulut yaitu 3 Kab. Kepulauan seperti Kab. Kepulauan Sangihe, Kab. Kepulauan Talaud dan Kab. Kepulauan Sitaro dan mereview dokumen perencanaan kabupaten tertinggal sebagai bahan penyusunan STRADA PPDT Sulut Tahun 2015 -2019.(Kabag Humas Drs. Jahja P. Rondonuwu, MSi selaku jubir Pemprov)