Watania Gapai Pangkat IV/C

 Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Setda Provinsi Sulut Dra Lynda Watania MM MSi, menjadi satu-satunya pejabat Eselon II yang menerima Surat Keputusan (SK) Kenaikan Pangkat Golongan IV/C sebagai Pembina Utama Muda,  pada apel Korpri bulan Maret 2015 ini.

Penyerahan Surat Keputusan kenaikan Pangkat itu, dilakukan Wakil Gubernur Sulut Dr Djouhari Kansil MPd selaku Inspektur Upacara di sela-sela apel Korpri tersebut, yang digelar di halaman Kantor Gubernur Sulut, Selasa (17/3) kemarin.

Saat dimintai tanggapannya, isteri tercinta dari Drs Elrico H R. Wilar MSi ini menyatakan syukur dan bersyukur kepada Tuhan, karena kenaikan pangkat ini merupakan pengharggaan yang diberikan oleh pimpinan atas prestasi kerja dan pengabdian saya sebagai PNS terhadap bangsa dan Negara, utamanya pengabdian di daerah Bumi Nyiur Melambai, tandas ibu dari Gloria dan Marelda Wilar. (Kabag humas Drs Jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov).

SHS Bitung Tidak Ada tanah Adat

Terkait dengan pembebasan lahan yang akan menjadi  Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung dan Minut, maka Gubernur Sulut DR Sinyo Harry Sarundajang (SHS) menegaskan, khusus Kota Bitung tidak ada yang namanya tanah adat.

Penegasan SHS itu di ungkapkan, saat memimpin Raker Dewan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung dan Minut di Aula BPU Kota Bitung, Senin (16/3) kemarin.  

“Sejak dulu saya menjadi Walikota Bitung tidak ada yang namanya tanah adat, termasuk laut yang akan dibangun dermaga KEK. Akan tetapi yang benar adalah tanah Negara. Jadi kalau sekarang ada sekelompok masyarakat yang mengaku-ngaku Bitung adalah tanah adat, itu tidak benar,” tegas Sarundajang. 

Sejak 10 tahun saya bergumul, sekarang ada tanda-tanda kehidupan, apa yang kita impikan mulai terjawab, pengusaha China akan membangun KEK Bitung Minut. Akhir Maret ini saya akan melakukan Memorandum Of Agreement (MOA) dengan China,  jelas Sarundajang  seraya berharap semua komponen masyarakat bitung kiranya ikut mendukung.

“Ini mustinya kita sadari bersama bahwa dengan membuka akses seluas-luasnya, maka bitung saya yakin dikemudian hari akan menjadi salah satu kota penting di dunia, sebagai Special Ekonomic Zone,”ujarnya.

Menurut SHS bitung inilah yang akan menjadi lokomotif Sulawesi Utara dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Ikut hadir Wagub Dr Djouhari Kansil MPd, Anggota Deprov marlina Moha Siahaan, Jakati Sulut, Walikota Bitung, Wawali, Bupati Minut, Wapub, Pejabat Pemprov dan Forkopimda Bitung. (Kabag humas Drs Jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov).

Gubernur Terima Kunker Komisi VI DPR RI

Gubernur Sulawesi utara DR Sinyo Harry Sarundajang di damping Wakil gubernur DR Djouhari Kansil Senin (16/3) menerima kunjungan kerja komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang membidangi perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, UKM dan BUMN. Kunjungan Kerja tersebut diselengagrakan di ruang C.J Rantung kantor gubernur sulut. Dalam sambutan, Gubernur menginformasikan kepada para anggota dewan terkait potensi unggulan yang ada di Sulut serta sejumlah kebutuhan yang diperlukan masyarakat terkait dengan bidang yang digeluti oleh anggota Dewan tersebut. Gubernur menyatakan apresiasi atas kunjungan anggota komisi VI DPR RI ini karena mereka banyak membantu daerah sulut dalam membangun sektor perindustrian, perdagangan, koperasi, investasi, BUMN dan UKM. Dalam membangun sektor tersebut, Gubernur menyampaikan kepada anggota dewan untuk membantu pemerintah dalam peningkatan sumber daya manusia, mengingat peningkatan industry di sulut lebih menjanjikan dibanding dengan daerah lainnya yang ada di Negara Indonesia. Gubernur juga mengingatkan kepada para anggota dewan untuk membantu pemprov sulut dalam memajukan daerah kepulauan dengan memberikan akses fasilitas SPBU bagi daerah kepulauan, karena kebutuhan bahan bakar minyak bagi masyarakat yang sebagian berprofesi sebagai nelayan sangat tinggi. Ketua tim kunker Komisi VI DPR RI  A. A Natawijana mengatakan kunjungan mereka ke Sulut adalah untuk menyerap informasi terkait kebutuhan apa yang diperlukan sulut dalam bidang yang digeluti oleh komisi VI, melihat gambaran gagasan, pengawasan pusat dan daerah untuk alokasi pembangunan perdagangan, industry, koperasi dan investasi. Pihaknya juga akan mencari solusi jika ada kendala yang terjadi, serta melihat hubungan kerja Pemprov Sulut dan BUMN yang  ada di sulut apakah bersinergis guna kesejahteraan rakyat. Selesai melaksanakan kpertemuan dengan Gubernur, rombongan melaksanakan pertemuan dengan perwakilan BUMN yang ada di Sulut. Turut hadir dalam kunker komisi VI tersebut Vanda Sarundajang yang merupakan anggota DPR RI dapil Sulut, wakil Bupati Kabupaten Minahasa Ivan Sarundajang, sejumlah pejabat eselon II lingkup Pemprov Sulut.(Kabag humas Drs. Jahja Rondonuwu,Msi selaku jubir pemprov sulut)

Palandung buka Workshop Peningkatan Peran Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara kegiatan Workshop Peningkatan Peran Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan yang dilaksanakan di Ruang Mapalus Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Senin (16/3). Kegiatan tersebut dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Provinsi Sulut Drs. John H. Palandung, M.Si.Pada sambutannya, Palandung mengatakan pada awalnya paradigma pembangunan gender lebih menekankan pada bagaimana perempuan berperan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang lebih dikenal dengan Perempuan Dalam Pembangunan. Namun dalam perkembangannya peranan perempuan tidak hanya sekedar pelaku pembangunan tetapi peran serta perempuan menjadi perhatian dan pertimbangan untuk mendukung kesuksesan pelaksanaan berbagai program pembangunan yang dikenal dengan Pengarusutamaan Gender (PUG).“Namun, dalam pelaksanaannya masih dirasakan berjalan lamban karena para pengambil keputusan, pemegang kebijakan, para perencana dan para pemangku kepentingan masih belum memahami tentang PUG. Bahkan istilah gender masih sering diartikan sebagai perempuan, sehingga mengakibatkan terjadi kontra produktif karena pengambil kebijakan didominasi oleh kaum laki-laki,” tandas Palandung.Asisten mengatakan Provinsi Sulawesi Utara merupakan Provinsi dengan capaian pembangunan gender dan pemberdayaan gender berada di atas capaian tingkat nasional. Namun demikian, seperti di daerah lainnya, Sulut masih terjadi ketimpangan yang perlu dikoreksi agar tercapai kesetaraan dan keadilan gender. Sampai dengan tahun 2013 partisipasi anggota DPRD Provinsi Sulut sebesar 28,9% dan DPRD kabupaten/kota sebesar 23,1%. Hal ini mempengaruhi kebijakan pembangunan yang responsif gender demikian juga dalam pengambilan keputusan pada posisi eselon II di Provinsi Sulut yang menempatkan perempuan hanya 17,64%, jelas Asisten.Palandung mengatakan bahwa Workshop Peningkatan Peran Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan sangat penting dan strategis dilaksanakan dalam rangka mendorong eksistensi perempuan di bidang Politik dan Jabatan Publik di Provinsi Sulawesi Utara. “saya berharap dari kegiatan ini akan lahir komitmen bersama dalam upaya pencapaian salah satu target MDGs yaitu pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender,” ucap Palandung. (Kabag Humas Jahja P. Rondonuwu selaku jubir Pemprov).

Wagub Minta SKPD Wajib Menguasai Perpres 4 Tahun 2015

Wakil Gubernur Sulut DR Djouhari Kansil MPd memintakan kepada para Kepala SKPD wajib menguasai Perpres Nomor 4 Tahun 2015 Tentang pengadaan barang dan jasa (barjas) pemerintah.

Permintaan orang nomor dua di Sulut itu disampaikan pada Rapim EPPA per-Februari 2015 di Aula Mapaluse Kantor Gubernur, Jumat (13/3) kemarin.

“Semua Kepala SKPD dalam hal pengadaan barang dan jasa pemerintah harus mengacu pada aturan ketentuan yang berlaku utamanya Perpres No 4 Tahun 2015 agar tidak menyalahi aturan,”jelas Kansil.

Sementara terkait dengan masalah pengawasan proyek-proyek fisik yang sudah ditandatangani kontraknya pada bulan Februari 2015 lalu, Kansil mengimbau agar setiap minggu harus turun lapangan, fungsi kontrol harus dilakukan SKPD yang bersangkutan secara bergantian sehingga bila ada masalah bisa secepatnya diatasi.

“Itu namanya fungsi kontrol yang baik, jangan nanti sudah ada masalah baru ribut, akan tetapi usahakanlah mengatasi masalah tanpa masalah,”ujar Kansil.

Untuk itu Kansil berharap, tandatangan kontrak kolektif tahap ke-2 pada 24 Maret 2015 mendatang, SKPD dapat menyiapkan dokumen kontrak secara lengkap, sembari menambahkan  SKPD segera berkoordinasi dengan Biro Pembangunan terkait dengan penetapan target. Sehingga diwaktu mendatang realisasi penyerapan anggaran bisa sesuai target yang diberikan oleh SKPD, yang sudah diteliti dan di setujui oleh Tim EPPA atas target SKPD yang bersangkutan, tandas Kansil.

Karo Pembangunan Farly Kotambunan SE mengatakan, rendahnya realisasi keuangan dan fisik yang masih berada pada angka 2 persen oleh beberapa SKPD dan UPTD/Balai pada Rapim EPPA saat ini, alasannya  karena selain adanya pegantian bendahara, pertangungjawaban keuangan sementara berproses serta adanya keterlambatan dari pengelola keuangan di SKPD.

Sedangkan untuk pengadaan kendaraan dinas di awal tahun yang diusulkan oleh SKPD belum terealisasi, hal itu lebih disebabkan karena harga pemerintah belum ditayangkan oleh LKPP Pusat, tambah Kotambunan. Turut mendamping Wagub Asisten Ekonomi Pembangunan Drs Sanny Parengkuan MAP dan Inspektur Provinsi Praseno Hady SE AK. (Kabag humas Drs Jahja P Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov).

SHS Bendahara SKPD Wajib Potong Pajak

Gubernur Sulut  Dr Sinyo Harry Sarundajang  mengingatkan, agar setiap bendahara SKPD wajib memotong pajak dan segera menyetornya lewat kantor pos atau bank yang sudah ditentukan.
Peringatan Gubernur itu disampaikan saat menyampaikan SPT tahunan orang pribadi melalui e-filing di kantor pelayanan Pajak Pratama Manado, Jumat (13/30 kemarin, bersama Wagub Dr Djouhari Kansil MPd, Sekprov Ir Siswa R Mokodongan.
 "Pengalaman lalu banyak bendahara sengaja memperlambat penyetoran pajak, karena uang masih akan digunakan untuk kegiatan lain," jelas Sarundajang.
Karena itu saya minta Asisten Administrasi Umum Ch Talumepa SH MSi harus lebih cerdas melihat hal ini. Tolong berikan pembinaan  para setiap bendahara, terutama bendahara yang masih baru dan Kepala SKPD wajib diingatkan  agar potongan pajak jangan lagi ditahan-tahan, akan tetapi segera disetorkan. penyakit ini segera ditindaklanjuti sehingga bisa menimbulkan efek jerah, tegas Sarundajang, sembari menambahkan, mestinya Pemprov Sulut harus menjadi contoh bagi kabupaten/kota untuk taat pajak.
Disisilain Sarundajang mengtakan, penyampaian surat pemberitahuan (SPT Taunan)  merupakan agenda tahunan bagi seluruh wajib pajak, dalam rangka meningkatkan kepatuhan penyampaian SPT bagi wajib pajak, khususnya di wilayah Provinsi Sulut.
karena sektor penerimaan negara saat ini bukan lagi dari minyak tetapi dari pajak, tandas Sarundajang.
Selain itu ikut pula menyampaikan SPT Tahunan orang pribadi yaitu Asisten pemerintahan dan Kesra Drs Jhon Palandung MSi, Asisten ekonomi Pembangunan Drs Sanny Parengkuan MAP, Asisten Administrasi Umum Ch Talumepa SH MSi. (Kabag humas Drs Jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov). 

 

     

TNI/Polri dan PNS Angkat Sampah di Ring Road

Jajaran TNI/Polri dan PNS dilingkungan Pemprov Sulut dan Pemkot Manado, Jumat (13/3) kemarin, melasanakan jumpa berlian dengan mengangkat sampah disepanjang jalan ring road manado.

Kegiatan yang di pimpinan langsung Dan rem 131 Santiago Brigjen TNI Binarko ikut melibatkan 1500 personil.

“Ada 5 titik yang menjadi sasaran jumpa berlian  kali ini. Karena di 5 titik tersebut terjadi penumpukan sampah yang sengajah di buang masyarakat,” jelas Binarko.  

Karena itu Binarko mengimbau, agar masyarakat tidak membuang  sampah di sembarang tempat, terutama di jalan ring road manado, karena jalan tersebut merupakan simbol dari kebanggaan wargga sulut, ujarnya.

“Karena itu pemerintah perlu terus melakukan sosialisasi terkait kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan,” tegas Binarko yang diaminkan Kepala BKD Sulut Dr Noudy RP Tendean SIP MSi dan Karo orgganisasi Setda provinsi Sulut Jemmy Ringkuangan AP MSi yang ikut memimpin langsung ratusan pasukan SKPD Pemprov untuk ambil bagian dalam kegiatan jumpa berlian kali ini.

Kabag humas Drs Jahya Rondonuwu mengatakan, para pejabat Eselon II yang ambil bagian dalam kegiatan ini, yakni Kadis Sosial Drs Star Wowor MSi, Kaban BKD DR Noudy RP Tendean SIP MSi, Kepala BP3A Ir Ernie Tumundo MSi, Kepala BKPMD Ir Jemmy Kuhu MSi, Dirut RSJ Ratumbuisang dr Jemmy Lampus, Kepala Bakorlu Ir Jefry V Senduk, Kasat Pol PP Drs Royke Mewoh DEA, Kepala Sekretariat Korpri Drs janny Lukas, Karo Umum Dra Femmy Suluh,  Karo SDA DR Jemmy Kumendong serta Staf Ahli Gubenrur Rudy Roring, Staf Ahli Gubernur Drs Maxi Lukas.

Rondonuwu menambahkan kurangnya kehadiran pejabat eselon II karena informasi kegiatan ini sangat terlambat.  (Kabag humas Drs Jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov).