Wagub: Forum Business Matching Mantapkan Hubungan Indonesia-Filipina

Wakil Gubernur Sulawesi Utara DR Djouhari Kansil mengatakan kegiatan Forum Business Matching   yang diselenggarakan pemerintah Filipina  dan Indonesia bertujuan lebih memantapkan hubungan antara kedua negara.

hal tersebut disampaikan wagub saat memberikan sambutan pada acara tersebut yang dilaksanakan jumat (17/4) bertempat di aula bank Indonesia manado.

kegiatan yang diprakarsai pemerintah Filipina ini merupakan momentum penting dan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya guna memperkaya informasi tentang perdagangan bebas serta sebagai media membangun hubungan yang lebih dalam terkait kerjasama ekonomi antara kedua negara.

Forum ini juga bertujuan untuk memahami langkah kedepan bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan dalam  hal hubungan ekononi dan menggerakkan kesadaran pata pelaku usaha dalam mengambil posisi yang tepat untuk berhadapan dengan era masyarakat ekonomi asean (MEA).

Indonesia dan Filipina merupakan anggota ASEAN akan bersama menghadapi MEA, dua negara ini akan menjadi kekuatan baru tanpa sekat dalam berinteraksi. Data menunjukan eksport sulut ke filipina sebesar USD 1.29 juta pada tahun 2014, ini menunjukan hubungan ekonomi kedua negara menunjukan progres yang menjanjikan. Melalui business forum ini juga diharapkan para pelaku usaha dari berbagai bidang usaha bisa saling berbagi guna menunjang hubungan yang lebih baik antara dua negara. Berbagai produk dari kedua negara dipamerkan dalam kegiatan ini.

sementara itu Permanent mission of the Philippines Hon Noel Novicio mengatakan negara indonesia dan pilipina adalah mitra secara alamiah, banyak kesamaan antara kedua negara, berada bersama dalam berbagai organsasi ekonomi. eksport filipina ke indonesia mencapai USD 11,7 juta, kegiatan ini juga untuk memperkuat konektivitas dagang memperbesar pengetahuan dan mempertahankan kemitraan demi keuntungan bersama.
Wakil Konsulat Jenderal (Konjen) Philipina di Manado Jan Sherwin P Wenceslao menyebutkan, hajatan yang akan berlangsung selama dua hari ini merupakan hasil kerjasama Departemen Perdagangan dan Industri Philipina dengan Konjen Philipina di Manado.
Misi ini bertujuan untuk merealisasikan kesempatan yang ditawarkan MEA yaitu konsep satu pusat pasar dan produksi, jelas Wenceslao sembari menambahkan Indonesia termasuk Sulut merupakan pasar konsumen terbesar di ASEAN dan ini akan membuat para eksportir Philipina bisa bermitra langsung dengan para eksportir Indonesia termasuk Sulut.
 Public Relation Officer (PR) Konjen Philipina Novia HA Lambey menambahkan, misi bisnis ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari pembukaan pelayaran Gensan-Bitung.
 "diharapkan melalui misi bisnis ini dapat mendorong pertukaran perdagangan, pariwisata serta investasi diantara kedua kota pelabuhan ini," tandas Ibu Vivi sapaan akrabnya. (Kabag Humas Drs. Jahja P. Rondonuwu, M.Si selaku jubir Pemprov).

SHS beri ceramah pada Seminar Nasional Undang undang Desa di gedung Nusantara IV MPR

Gubernur Sulawesi Utara DR. Sinyo Harry Sarundajang diundang menjadi pembicara dalam Seminar Nasional “Problematika Implementasi Undang – Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diadakan oleh DPD RI bertempat di Gedung Nusantara IV MPR – DPR – DPD jakarta 16 April 2015. Seminar dibuka oleh Wakil Ketua DPD RI Bpk. Prof. DR. Farouk Muhamad dan sebagai pembicara pada seminar nasional ini dari Pemerintah Pusat oleh Dirjen Pembangunan Desa sedangkan dari daerah yakni Gubernur Sulawesi Utara dan Jawa Timur mewakili Gubernur dan Bupati Sumenep dan Lampung Selatan mewakili Bupati.

Dalam materinya Gubernur menyampaikan gambaran implementasi Undang – Undang tersebut serta pengalaman empiris yang terjadi di daerah dan implikasi sistem pemerintahan desa kedepan. Bahwa dalam rangka mengantisipasi dua arus besar yakni partisipatif populis dan representatif elitis, maka birokrasi pemerintahan harus mampu menjadi penengah dengan sosok netral, mencegah implikasi – implikasi kearah negatif yang dapat memicu masalah – masalah penyelenggaraan pemerintahan. Rekomendasi gubernur: pertama kaitaqn dengan aturan – aturan yakni : aturan teknis harus mampu menciptakan syarat yang ketat dalam pembentukan desa, termasuk upaya konversi kelurahan menjadi desa dengan mempertimbangkan heterogenitas dan keunikan karakteristik daerah; aturan teknis harus dapat memperjelas masa depan desa persiapan yang dinyatakan tidak layak menjadi desa definitif; Aturan teknis harus memperjelas persyaratan calon kades maupun perangkat desa untuk etika birokrasi dan kewibawaan dan aturan teknis harus memberi kewenangan desa dalam kaitan dengan pengaturan kawasan khusus sehingga tidak kontraproduktif dengan kebijakan pemerintah daerah;

Kedua tentang Penguatan peran pemda : Lemahnya SDM Aparatur Desa mendorong pemda untuk melaksanakan pembenahan khususnya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat : penyediaan SDM pendamping, menerapkan iptek, ttg dan temuan baru utk kemajuan desa, penguatan partisipasi masyarakat, pengawalan regulasi daerah yang pro desa, fasilitasi regulasi yang partisipatif, membangun prinsip – prinsip good governance, memperkuat komitmen dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran. Gubernur di dampingi oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kepala Biro Hukum, Kepala BKPM Prov, Sulut, Kepala BPMPD Prov. Sulut dalam kegiatan Seminar tersebut. (Drs. Jahja Rondonuwu, Msi Kepala Bagian Humas Pemprov Sulut)

Wagub Welcome Kehadiran Masyarakat di Rudis Bumber

  Tudingan bahwa Wagub Dr Djouhari Kansil MPd tidak peduli dengan masyarakat Nusa Utara, hanya merupakan isu yang sengaja dilemparkan ke publik oleh oknum-oknum yang tidak bertangunggjawab.

Pada dasarnya tokoh masyarakat Nusa Utara ini, sangat Welcome dengan kehadiran seluruh warga masyarakat yang ingin bertemu di rumah dinas Bumi Beringin Manado.

 Hal tersebut sebagaimana pantauan koran ini ketika tamu yang datang berkunjung di Rudis mendapat sambutan yang baik dari orang nomor dua di daerah nyiur melambai ini.

“Ditengah kesibukan Bapak Wagub, dia tetap menyempatkan diri untuk menerima tamu siapapun dia. Pesan Wagub itu sudah dimengerti oleh Pamong Praja yang menjaga kompleks kediaman Beliau. Jadi kami rasa tidak ada yang namanya  pilih kasih dalam hal menerima tamu, apalagi dari Nusa Utara. Rumah Dinas Bumi Beringin adalah rumah rakyat, jadi dipersilahkan datang,” ujar Kasubag Penerangan dan Publikasi Biro Pemerintahan dan Humas Setda Prov. Sulut, Alfrets Y Rambing S.Sos, Kamis (16/4) kemarin.

Menurutnya, kalaupun pak Wagub, belum bisa bertemu khalayak mungkin karena agenda acara yang sudah diatur protokoler dan tak bisa dianulir.

“Kalau Bapak Wagub ada di rumah dinas, pasti bapak akan menerima tamu yang datang, kecuali beliau lagi beristirahat, itu harus dimaklumi,” tutur Rambing yang kesehariannya meliput kegiatan orang nomor dua di Sulut ini. (Kabag humas Drs jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov).

Kansil : PNS harus menjadi berkat bagi masyarakat

Para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang beragama Kristen dilingkungan Pemprov Sulut Kamis (16/4) kemarin, mendapat siraman rohani dari Wakil Gubernur Sulut Dr Djouhari Kansil MPd yang juga selaku Pelayan Khusus di lingkungan Pelayanan GMIM.
Ibadah rutin yang dilaksanakan setiap hari Kamis itu diikuti para pejabat Eselon II, III, dan IV serta staf, sedangkan puji-pujian disampaikan pegawai dari BPK-BMD, Keasistenan Dua, Biro Perlengkapan, BPMPD,Sekretariat Korpri, BKD, Biro Umum, Biro Pemerintahan dan Humas serta Biro Kesra.
Dalam khotbahnya yang diambil dari Kitab Hosea 6:1-3 Kansil mengajak, pegawai harus menjadi berkat bagi masyarakat, karena kita merupakan pelayan masyarakat dan harus menjadi contoh dan teladan bagi orang lain disekeliling kita.
"Jangan sebaliknya seorang birokrat hanya ingin dilayani  masyarakat, mungkin karena ada kepentingan tertentu sehingga bersikap demikian, hal itu tidak boleh dimiliki oleh pegawai yang bertugas di lingkungan Pemprov Sulut," tegas Kansil yang juga selaku Ketua PKB di Jemaat GMIM Pniel Tuna Wawonasa.
Dalam kesempatan itu, Kansil juga mengingatkan PNS untuk lebih meningkatkan  kinerja dalam rangka melayani masyarakat.
 "Sudah pasti PNS harus lebih mengedepankan pelayanan yang prima kepada masyarakat, karena PNS adalah abdi negara dan pemerintah itu adalah wakil Tuhan di Dunia,"tandasnya.(Kabag Humas Drs Jahja Rondonuwu MSi selaku Jubir Pemprov)

Kumendong Back to Basic

Mantan Kabang Humas Biro Pemerintahan dan Humas Setda Provinsi Sulut  DR Jemmy Kumendong MSi akhirnya Back to Basic ke Biro Pemerintahan dan Humas. Setelah dilantik oleh Wakil Gubernur Sulut Dr Djouhari Kansil MPd bersamaan dengan sejumlah pejabat Eselon II lainnya, di Aula CJ Rantung Kantor Gubernur Sulut, Rabu (15/4) kemarin.
Akan tetapi kembalinya Kumendong ke Biro Pemerintahan dan Humas bukan lagi menjabat sebagai Kabag humas  tetapi dipercayakan oleh Gubernur Sulut Dr Sinyo HarrySarundajang sebagai Kepala Biro Pemerintahan dan Humas (Pemhumas).
Pejabat yang sangat akrab dengan para wartawan liputan pemprov Sulut ini, mendapat aplaus panjang dari para wartawan yang hadir ketika sedang meliput di acara pelantikan tersebut.
"Saat nama DR Jemmy Kumendong MSi dibacakan oleh Sekretaris BKD Sulut Drs Lucky Taju MSi untuk menjabat Karo Pemhumas, ruangan yang tadinya hening dan tenang menjadi ramai dengan teriakan para wartawan," ujar Steven Walukow  wartawan harian Reportase, saat membisikan sesuatu kepada Kasubag Penerangan dan Publikasi AY Rambing S.Sos.
Tak hanya sampai disitu, sejumlah wartawan harian lainnya seperti Peggy Sampow Manado Post, Simon Making Komentar, Koran Manado Donald Taliwongso, Ronald (kaka) Rorong dari Kawanua Post serta Budy Rarumangkay Sulut Expres dan sejumlah wartawan televisi, radio dan media On Line, menanggapi positif kembalinya Jemmy Kumendong memimpin Biro yang memiliki beban kerja yang tidak ringan itu.
Maklum Kumendong disaat menjabat Kabag Humas sangat dekat wartawan, jelas Budi Rarumangkay sembari mengucapkan selamat kepada Lynda Watania di tempat tugas yang baru (Kabag humas Drs Jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov). 

Lantik Pejabat Eselon II, Wagub ingatkan pejabat harus percaya diri

Wakil Gubernur Sulut DR Djouhari Kansil, MPd mengingatkan kepada seluruh pejabat eselon II yang ada di lingkup pemprov sulut untuk tetap percaya diri dengan segala tugas yang diemban.

penegasan tersebut disampaikan wagub saat melantik sembilan  pejabat struktural eselon II di lingkup pemprov sulut, Rabu (15/4) bertempat di ruang CJ Rantung kantor gubernur sulut. Pelantikan tersebut disaksikan juga oleh Sekretaris Daerah Ir. Siswa R Mokodongan, serta sejumlah pejabat Eselon II lainnya Pejabat Eselon III, IV sertas staf.

para pejabat yang baru dilantik baik yang mendapatkan promosi maupun bergeser posisi diharapkan mampu bekerja percaya diri, karena jabatan eselon II merupakan jabatan perpanjangan tangan dari Gubernur, Wagub dan sekda. Jabatan sebagai penyanggah kekuatan roda pemerintahan. setiap pejabat juga diharapkan mampu membangun komunikasi publik dengan baik guna menunjang pelayanan terbaik bagi masyatakat.

wagub juga menyampaikan pelantikan kali ini sekaligus menjawab berbagai isu yang berkembang di masyarakat mengenai rotasi pejabat di lingkup pemprov sulut. rotasi pejabat merupakan kewenangan dari Gubernur Wagub dan sekda sebagai ketua baperjakat. Dengan adanya pelantikan ini juga menjadi daya picu bagi pejabat untuk meningkatkan kinerja dalam menjalankan pemerintahan. Wagub juga mengingatkan kepada prjabat lama agar menyelesaikan segala bentuk administrasi baik keuangan maupun aset agar diserahkan kepada pejabat baru agar semua dokumen jelas, jangan ada pejabat yang menahan aset sehingga jangan sampai menjadi masalah dengan pihak pemeriksa dalam hal ini BPK, ini semua bertujuan untuk mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Diketahui Pejabat yang mendapat promosi dari Eselon IIIa ke Eselon IIb berjumlah dua orang yakni DR Frangky Manumpil dari salah satu Kabid di BKPM kini dipercayakan sebagai Karo Sumber Daya Alam serta Dra Glady Kawatu MSi dari Kepala UPTD di Bappeda diangkat menjadi Karo Organisasi. juga dua pejabat Eselon IIb mendapat promosi jabatan ke Eselon IIa yakni Karo Pemerintahan dan Humas Dra Lynda Deysi Watania MM MSi menjadi Kepala BKPM dan Karo Umum Dra Femmy Suluh MSi kini menduduki jabatan Kepala BKD Sulut. Sementara DR Jemmy Kumendong dari Karo SDA dipercaya menjadi Karo Pemerintah dan Humas (Pemhumas), Jemmy Ringkuangan AP MSi dari Karo Organisasi kini menjabat sebagai Karo Umum menggantikan Dra Femmy Suluh MSi. Sedangkan DR Noudy RP Tendean SIP MSi dari kaban BKD kini menjabat Kaban Diklat menggantikan DR Drh FD Rotinsulu yang kini dipercayakan menjadi Kaban Penghubung di Jakarta menggantikan Suprianda Ruru SH LLM, Sementara Ir Jemmy Kuhu kini dipercayakan menjadi Kaban Ketahanan Pangan (BKP), Kuhu di gantikan oleh Linda Watania. (Kabag humas Drs Jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov).  

Mokodongan: Pancasila adalah alat pemersatu bangsa

Sekretaris Daerah Provinsi Sulut Ir Siswa Rachmat Mokodongan menghadiri Rapat Panitia Pelaksana Selebrasi Perayaan Lahirnya Pancasila se Sulawesi Utara dalam rangka HUT Pancasila ke-70, Selasa (14/4). Rapat tersebut dilaksanakan di Ruang Mapaluse Kantor Gubernur Sulut. Mokodongan mengatakan Pancasila adalah alat pemersatu bangsa sehingga dengan pelaksanaan kegiatan selebrasi ini akan menambah semangat menghayati semangat Bhinneka Tunggal Ika dalam mengamalkan Pancasila itu sendiri. Kegiatan ini pun mengingatkan kita semua untuk tetap menjaga keteguhan Pancasila dengan tidak mengindahkan ideologi-ideologi lain seperti halnya ISIS yang sedang memberikan paham negatif bagi semua lapisan masyarakat. Menurut Steven Liow S.Sos MM selaku Ketua Umum Panitia, beragam kegiatan akan dilaksanakan dalam rangka memeriahkan selebrasi perayaan tersebut. Kegiatan-kegiatan tersebut yaitu Upacara Bendera yang diikuti seluruh muspida Provinsi Sulut, Bupati/Walikota se Sulut, TNI/POLRI dan jajaran Pemerintahan, LSM dan Organisasi Kepemudaan, Pemuda lintas agama, organisasi masyarakat, pelajar SMP dan SMA serta Mahasiswa. Kemudian Lomba gerak jalan antar instansi/TNI-POLRI, antar mahasiswa/umum termasuk LSM, dan antar kemasyarakat. Pawai Pancasila yang melibatkan Paskibraka Sulut, Pasukan TNI-POLRI, lembaga adat, kirab pakaian adat SMP dan SMA, serta Instansi dan Perusahaan Swasta. Kemudian Lomba Pidato dan Lomba menulis artikel nilai-nila Pancasila menurut kategori SMP, kategori SMA/SMK, dan umu. Serta yang terakhir Lomba gebyar anak yaitu Lomba mewarnai dan Lomba busana adat bagi TK/PAUD dan untuk siswa SD yaitu Lomba menggambar Pancasila dan busana adat. Sekprov mengatakan Pemerintah Provinsi Sulut siap mendukung Panitia dalam melaksanakan kegiatan tersebut. “Semoga Panita memberi inovasi yang baik sehingga berdampak bagi kerukunan masyarakat di Sulawesi Utara,” ucap Mokodongan. (Kabag Humas Drs. Jahja P. Rondonuwu, M.Si selaku jubir Pemprov)