Wagub: BKKBN Harus Solusikan Masalah Kependudukan

Wakil gubernur Sulawesi utara DR Djouhari Kansil, Mpd menyatakan agar BKKBN Sulut mampu mensolusikan berbagai masalah terkait kependudukan yang ada di sulut. Hal tersebut disampaikan wagub saat membuka rapat kerja daerah BKKBN Sulut yang diselenggarakan Rabu (22/4) bertempat diruang rapat CJ Rantung kantor gubernur sulut.

Laju pertumbuhan penduduk yang ada di sulut mencapai 1,4 persen per tahun, ini menunjukan laju pertumbuhan penduduk yang ada di sulut bergerak cukup pesat. Ini menjadi tanda awas yang harus disolusikan dan diantisipasi melalui program kerja dan kebijakan strategis. Untuk itu wagub berharap BKKBN sulut harus lebih proposional menyimak kembali kebijakan kependudukan yang sesuai proposisi jumlah penduduk ideal dan berkualitas.

Kesemuanya itu harus dikerjakan secara maksimal guna pembangunan masyarakat Sulut, agar kedepan masyarakat sulut menjadi terdepan dalam berbagai aspek, karena disadari bersama kemajuan satu daerah ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia. Melalui rakerda ini wagub berharap BKKBN mamu memberikan gagasan, informasi dan motivasi dalam mempercepat visi pembangunan kependudukan di sulut.

Inspektur Utama BKKBN Pusat Dra. M Sangiang,MM didampingi Kepala Kantor Perwakilan BKKBN Sulut Humprey Appon, MPa mengatakan rakerda ini bertujuan untuk mensosialisasikan sejumlah arah kebijakan dan strategi pembangunan RPJMN 2015-2019 dengan melakukan penguatan dan pemaduan pelayanan KB, penyedian sarana fasilitas KB, peningkatan pelayanan KB,peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lapangan KB, advokasi program kependudukan, peningkatan pengetahuan kesehatan reproduksi, pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga serta sejumlah kegiatan lainnya. salah satu pembicara dalam raker tersebut Bupati Minut Sompie Singal. (Kabag humas Drs Jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov).

Polri Buka pendaftaran terpadu anggota Polri Tahun 2015

Kepolosian Negara Republik Indonesia (Polri) tahun 2015 ini membuka pendaftaran bagi para unsan muda yang ingin bergabung menjadi taruna akpol, brigadir dan tamtama polri.

pendaftaran telah dibuka sejak tanggal 8 hingga 25 april 2015. untuk informasi selengkapnya bisa dilihat di situs www.penerimaan.polri.go.id.

kepala biro pemerintahan dan humas pemprov sulut Dra. Lynda Watania, MM,Msi mengatakan pemprov sulut mendukung pelaksanaan penerimaan anggota polri ini karena pemprov sulut juga telah melakukan kerjasama melalui penandatanganan kesepakatan bersama untuk pengawasan seleksi penerimaan taruna akpol, sekolah inspektur polisi sumber sarjana, brigadir dan tamtama polri panda sulut. Ditekankan juga penerimaan ini tidak dipungut biaya, untuk itu kesempatan terbuka bagi semua pihak yang ingin menjadi bagian dalam institusi polri, informasi dan persyaratan lainnya dapat diperoleh di polresta manado dan polres jajaran polda sulut, atau biro SDM polda sulut.

Ibu Dey: Bebaskan Kartini Sulut Dari Kanker

Ketua TP PKK Sulut Ny Adeline Deetje Sarundajang Laoh Tambuwun mengajak masyarakat mari bebaskan kartini-katini sulut dari penyakit kanker.

Ajakan First Lady Sulut , disampaikan pada temu wicara kanker mulut rahim tingkat Provinsi Sulut yang digelar TP PKK Sulut bekerjasama dengan Dinkes Sulut dan BPJS di Puskesmas Tuminting Manado, Selasa (21/4) kemarin.

“Program gerakan nasional pencegahan kanker pada perempuan Indonesia merupakan inisiatif dari Ibu Negara RI  Hj. Iriana Widodo, dan untuk tingkat pusat dilaksanakan di Jogja hari ini (kemarin-red) oleh organisasi aksi solidaritas era (OASE) kabinet kerja di pimpin Ibu iriana. Program ini akan berlangsung selama 5 tahun kedepan,” jelas Ibu Dey.

Khusus untuk Sulut pencanangannya di pusatkan di Puskesmas Tuminting Manado, bertempatan dengan peringatan Hari Kartini, ujar Isteri tercinta dari Gubernur Sulut ini.

Menurut Ibu Dey kanker mulut rahim atau serviks saat ini memiliki resiko paling tinggi yang melanda kaum wanita Indonesia, alasanya karena banyak orang khususnya wanita belum tahu apa pentingnya menjaga kesehatan organ vital wanita itu.  

Karena itu Ibu Dey berharap, segala informasi dan akses pelayanan terhadap penyakit kanker mulut rahim maupun kanker payudara dapat diterima secara cepat, sehingga penanggulangan penyakit secara umum bisa dilakukan dengan deteksi dini.

Wakil Ketua TP PKK Sulut, Ibu Mieke Kansil Tatengkeng mengimbau, masyarakat khususnya kaum perempuan untuk memeriksa kesehatan secara teratur.  

Kadis Kesehatan Sulut dr Grace L Punu M Kes, mengatakan, di Sulut untuk target 2015 ada sekitar 33.429 perempuan untuk diperiksa, dan sampai tahun 2019 mendatang di targetkan 50 persen perempuan sulut sudah diperiksa.

Sedangkan terkait dengan penyakit kanker dr Grace menambahkan telah menjadi penyebab kematian terbesar di dunia. (Kabag humas Drs jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov).     

Sulut Raih Peringkat Tertinggi Kesejahteraan Rakyat Wilayah Indonesia Timur

Komitmen Gubernur DR SH Sarundajang, Wakil Gubernur DR Djouhari Kansil dan sekretarris daerah Ir. Siswa R Mokodongan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat sulut patut mendapatkan apresiasi baik. Hal tersebut dibuktikan dengan prestasi sebagau daerah yang memiliki indeks kesejahteraan rakyat (Ikrar) tertinggi di wilayah Indonesia timur tahun 2014.

Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulut Dr. Bahagia R Mokoagow, Msi,M.Kes saat memimpin rapat evaluasi program kegiatan Biro Kesra yang digelar Selasa (21/4).

Indeks kesejahteraan rakyat ini bertujuan untuk mengukur tingkat kesejahteraan rakyat indonesia, sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan yang inklusif, alat ukur ketersediaan akses terhadap pemenuhan hak dasar rakyat.

Bahagia mengatakan penilaian indeks kesejahteraan rakyat ini juga meliputi aspek keadilan sosial, keadilan ekonomi serta aspek demokrasi dan tata kelola. Dalam penghitungan Ikrar menggunakan data dari hasil kerjasama antara BPS dan kemenko kesra tentang penyediaan dan pemanfaatan data pengukuran kesejahteraan rakyat.

Dari hasil perhitungan tersebut Sulut mendapat peringkat 6 secara nasional dan menjadi provinsi terbaik wilayah indonesia timur dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Prestasi ini tidak lepas dari peran aktif seluruhstakeholders baik yang ada di tingkat kabupaten kota maupun provinsi. Untuk itu kedepan Bahagia mengharapkan seluruh pihak untuk lebih giat lagi bekerja, proaktif dan inovatif dalam menciptakan program demi meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Turut hadir dalam rapat tersebut kabag pengembangan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan Ch. Sondakh,SH, kabag pengembangan pendidikan dan kesehatab Jongky Lasut,SH, kabag pengembangan fasos dan keagamaan Drs. Hendrik Rondonuwu, Msi dan kabag pemberdayaan perempuan ,PA dan KB J.M Sondakh,SE.

wagub: warga korpri penentu sukses reformasi birokrasi

wakil gubernur sulawesi utara DR Djouhari Kansil,Mpd menyatakan aparatur sipil negara yang merupakan warga korpri merupakan pilar penting penentu suksesnya pelaksanaan reformasi birokrasi di negara Indonesia.

hal tersebut disampaikan wagub saat memimimpin apel korpri yang dirangkaikan dengan peringatan hari kartini yang diselenggarakan Selasa (21/4) bertempat di halaman upacara kantor gubernur sulut.

segenap warga korpri diharapkan juga dapat meningkatkan jiwa korpri dalam kebhinaekaan, memperkokoh persatuan dan kesatuan NKRI. Semua hal tersebut penting dalam keberhasilan pelaksanaan tugas aparatur pemerintah.

warga korpri merupakan komponen utama dalam birokrasi, harus menunjukan kinerja terbaik demi lancarnya roda pemerintahan. Warga korpri juga harus tetap memelihara netralitas sebagai aparatur pemerintah.

wagub juga mengingatkan agar warga korpri meningkatkan pembinaan jiwa korpri, karena jiwa korpri adalah jiwa yang mengemban amanah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan perjuangan RA Kartini, yakni menghetar kaum peremmpuan maju dan berinovasi menjadi pemimpin.

pada kesempatan tersebut, wagub juga memberikan SK kenaikan pangkat secara simbolis bagi pegaewai yang naik pangkat terhitung tanggal 1 April 2015. Turut hadir dalam apel tersebut sekprov sulut Ir Siswa R Mokodongan dan seluruh pejabat eselon II lingkup pemprov sulut.

Majelis Kehormatan DPR RI Kunjungi Sulut

Dalam rangka melaksanakan sosialisasi kode etik bagi anggota dewan yang ada di provinsi sulut dan menggali masukan terkait RUU tentang etika lembawa perwakilan.

Tim dewan kehormatan DPR RI melaksanakan kunjungan kerja ke provinsi sulut, tim yang beranggotakan sembilan orang tersebut Senin (20/4) bertemu dengan gubernur sulut DR Sinyo Harry Sarundajang.

Dalam pertemuan tersebut tim melaporkan kepada gubernur maksud dan tujuan mereka datang mengunjungi sulut. Gubernur menyambut baik kunjungan tersebut, gubernur menjelaskan kepada tim tentang teritorial sulut dan sejumlah perkembangan pembangunan yang terjadi di sulut selama kepemimpinan Gubernur Sarundajang dan wagub Djouhari kansil.

Gubernur menyatakan hubungan eksekutif dan legislatif harus saling mendukung agar roda pembangunan dapat berjalan dengan baik dengan tetap mendukung etika, dalam hubungan politik juga harus saling menghormati agar tetap tercipta hubungan yang baik.

Setelah melaksanakan pertemuan dengan Gubernur,Wakil Gubernur dan Asisten administrasi umu, tim melaksanakan pertemuan dengan anggota DPRD Sulut yang turut didampingi oleh Sekwan B Mononutu, dan Karo pemerintahan dan humas DR Jemmy Kumendong.

Wagub: Auditor Berani Tegur Yang Salah

Wakil Gubernur Sulut Dr Djouhari Kansil MPd menegaskan, menjadi seorang auditor yang baik, harus berani menegur yang salah. Penegasan itu disampaikan wagub pada pembukaan Diklat  pembentukan auditor ahli yang berlangsung di Bandiklat Provinsi Sulut, Senin (20/4) kemarin.

“Jangan karena merasa yang diperiksa itu adalah pejabat atau mantan atasan  sehingga merasa segan untuk menegur, itu tidak boleh terjadi. Karena tugas seorang auditor adalah untuk mengingatkan sejak dini, sehingga di kemudian hari tidak berdampag hukum “ tegas Kansil.

Gunakan prinsip tamang-tingal tamang tetapi pemeriksaan jalan terus, sembari mengajak auditor harus berkaca dari falsafah kuda yaitu tidak  mau terperosok pada lubang yang sama.  

Karena itu, seorang auditor ahli menurut orang nomor dua di Sulut, harus memiliki integritas yang tinggi, serta memiliki iman yang kuat dan kokoh sesuai kepercayaan masing-masing, tandas Kansil

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulut Aidil Hamonangan Pangihutan menyampaikan terima kasih atas kerjasama pelaksanaan kegiatan ini dan kami member apresiasi kepada Pemprov Sulut dan Pemerintah Kabupaten/Kota khususnya yang mengikuti diklat ini.

“Ini bukti kepala daerah punya komitmen untuk membangun daerahnya sesuai visi dan misi yasng ada,” ujar Hamonangan.

Menurut Hamonangan, peran dan fungsi aparat pengawas internal pemerintah (APIP), dalamrangka membantu  manajemen untuk mencapai tujuan organisasi  dilaksanakan melalui pemberian jaminan dan layanan konsultasi sesuai standar, sehingga memberikan perbaikan efisiensidan efektivitas atas tata kelola  manajemen resiko dan pengendalian internal organisasi.

Kabag TU BPKP Perwakilan Sulut Toni Ariza melaporkan, diklat tersebut merupakan kerjasama Pemprov Sulut melalui Inspektorat Provinsi Sulut dengan BPKP Perwakilan Sulut.

Kegiatan ini diikiuti 34 orang yang berasal dari Inspektorat Provinsi Sulut 20 orang, Inspektorat Kota Manado 2 orang, Inspektorat Kota Tomohon 4 orang, Inspektorat Kabupaten Minahasa 2 orang dan Inspektorat Kabupaten Bolmong 6 orang.

 Diklat ini akan berlangsung selama 20 hari kerja,tambah Ariza. Turut hadir Inspektur Provinsi Praseno Hady SE AK, Sekretaris Bandiklat provinsi Dra Olga Saisab serta sejumlah pejabat BPK Perwakilan Sulut. (Kabag humas Drs Jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov).