Sekprov: Pegawai Harus Paham Kode Etik

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sulut Ir. Siswa R Mokodongan  mengingatkan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang saat ini di kenal dengan aparatur Sipil Negara (ASN) agar paham dengan kode etik ASN yang berlaku.

Penegasan tersebut disampaikannya saat membuka sosialisasi peraturan perundang-undangan kode etik integritas aparatur sipil Negara di lingkungan Pemprov Sulut yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah (BKD), bertempat di ruang Mapaluse kantor gubernur, Rabu (11/8).

Sosialisasi ini perlu dilakukan agar para pegawai  memahami kode etik dalam melakukan pekerjaan pemerintahan dan pelayanan publik, serta untuk menanamkan nilai dan kepercayaan pokok yang berlaku dalam pemerintahan terkait nilai integritas yang telah dirumuskan dalam peraturan gubernur nomor 20 tahun 2015 tentang kode etik integritas.

Untuk itu pegawai harus memahami dan mengaktualisasikan nilai integritas, sebagai penuntun dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah mengatakan kegiatan ini dilaksanakan guna memberikan pemahaman bagi PNS tentang kode etik integritas dalam rangka mendukung pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah bebas melayani di lingkungan instansi pemerintah.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Badan Diklat Provinsi Sulut DR Noudy Tendean, para Sekretaris Daerah  kabupaten kota se Sulut.(Kabag humas Roy Saroinsong, SH selaku jubir pemprov sulut).

SHS Tanam Cabe di Tombariri

Gubernur Sulut Dr Sinyo Harry Sarundajang, Selasa (11/8) kemarin di Desa Lolah Kec, Tombariri Timur Kabupaten Minahasa melakukan penanaman cabe pada kawasan kinamang seluas 4 hektar.
Kegiatan penanaman cabe tersebut merupakan kerjasama  PT Gunung mas agro lestari dengan komunitas kelompok tani andalan sulut. PT Gunung mas menyiapkan lahan bibit dan pupuk sampai pada pasca panen hingga pemasaran produk.
Gubernur mengatakan, penanaman cabe saat ini kiranya dapat menumbuhkembangkan dan lebih membangkitkan semangat, motivasi sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat, 
lebih khusus bagi para petani di daerah Bumi Nyiur Melambai.
Menurut SHS program bina mitra sejatinya merupakan kemitraan usaha berbentuk hubungan kerjasama antara berbagai pihak, yang sinergis dan bersifat sukarela, den 
 gan dilandasi prinsip saling membuthkan, saling menghidupi, saling memperkuat dan saling menguntungkan,
Lebih jauh SHS menekankan, pada pemanfaatan tanah dan lahan produktif untuk ditanami tanaman yang menguntungkan warga, karena masyarakat minahasa untuk komoditi cabe merupakan bagian bumbu masak yang utama. "Karena tanpa cabe dianggap makanamnya belum lengkap", ujar SHS.
Juga penanaman cabe ini untuk menjawab kebutuhan lokal, karena selama ini cabe yang ada di pasar tradisional di sulut, berasal dari luar daerah yakni gorontalo dan palu.
Karena itu SHS mengajak para petani di Sulut untuk terus menanam umbi-umbian, pisang dan sayur mayur termasuk cabe. karena tanah minahasa memilki sumber daya alam yang sangat baik, dan sangat baik untuk bercocok tanam.
Kesempatan itu Ketua Kontak tani dan nelayan andalan (KTNA)  D J Umpel dan Prof Dr AE Sinolungan telah memberikan cendera mata kepada SHS sebagai wujud kepedulian SHS para petani dan nelayan sulut. Turut hadir  Bupati Minahasa Yance Sayow, Pimpinan BI Sulut Pieter Yacob serta para tamu dan undangan lainnya. (Kabag humas Roy Saroinsong SH selaku jubir pemprov).

Wagub Ajak Koperasi Bangun Kebersamaan

Koperasi tidak hanya berjalan karena adanya UU, Perpres atau Kepres. Tetapi Koperasi hanya dapat  berjalan dengan usaha yang keras membangun kebersamaan dalam pengelolaan usaha, memiliki etos kerja , mampu bermitra dengan pelaku usaha yang lain sekaligus membuka usaha yang lain, sekaligus membuka jaringan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu memproduksi produk-produk yang potensial di berbagai bidang, termasuk pertanian, perikanan,peternakan, kehutanan secara bersama-sama. Hal itu ditegaskan Wagub Sulut Dr Djouhari Kansil MPd saat membuka The 5th SMEsCO Sulut Exhibition 2015 (Pameran prosuk unggulan koperasi dan UMKM) dan Peringatan Hari Koperasi ke-68 Provinsi Sulut, di atrium multimart kawasan mega mas Manado, Selasa (11/08). Kegiatan yang diikuti UMKM Kabupaten/Kota se-Sulut dan Koperasi primer itu berlangsung sukses.
 Menurut orang nomor dua di Sulut itu kebersamaan memgang peranan penting dalam menumbuh kembangkan kemakmuran rakyat.  Namun diakui dalam pelaksanaannya sehari-hari tidak selamanya kebersamaan itu berjalan mulus, tetapi tidak jarang terjadinya perbedaan-perbedaan yang tentunya memiliki keuntungan maupun kekurangan sehingga kebersamaan merupakan kekuatan yang dapat bersiang dengan apapun, jelas Kansil.
Bagian lain Kansil juga mengatakan, koperasi juga dituntut untuk memiliki semangat dan jiwa kewirausahaan, guna membangun daerah sulut melalui koperasi sebagai penggerak ekonomi kerakyatan. Disamping itu, koperasi harus mampu membuka wawasan  dan mengembangkan inovasi dalam pengembangan produk-produk yang menunjang sektor pariwisata sebagai cenderamata yang mencerminkan ciri khas daerah. Bahkan pun dalam usaha memasarkan produk, maka koperasi juga harus berperan memperluas jaringan usaha terutama membangun kerjasama dengan pemerintah dan stakeholder terkait, ujar kansil.
Sementara Kadis Koperasi dan UMKM Sulut Rene Hosang mengatakan, dalam kegiatan ini pihaknya  telah memberikan bantuan sosial berupa sarana dan prasarana pada koperasi dari kementerian koperasi dan UKM RI kepada Empat Koperasi di Sulut yaitu koperasi setia budi Bolmut berupa program bantuan sosial revitalisasi pasar tradisional sebesar Rp 9 Ratus Juta, Koperasi serba usaha maju bersama  Minsel berupa kendaraan mobil cooling unit sebesar Rp. 350 Juta, Koperasi sinar abadi Manado dan koperasi serba usaha cempaka minahasa  berupa penerapan teknologi tepat guna masing-masing senilai Rp. 40 Juta. juga penyerahan empat kartu peserta diklat pembukuan sederhana dan diklat pengelolaan koperasi serta penyerahan pengharggaan koperasi berprestasi masing-masing primkop kartika giri sakti, kota bitung, KPRI semesta Kab. Sangihe, KPU KPPDK Lapas kelas IIB Kab Sitaro, dan KUD karya maesaan Minsel, tambah mantan Kepala Sekretariat Bakorluh Sulut. Sekretaris Diskop dan UMKM Sulut Benny Kalonta menambahkan kegiatan ini akan berlangsung selama tiga hari. (Kabag humas Roy Saroinsong SH selaku jubir pemprov).    

Sekprov: Sosialisasi Kependudukan Relevan Dengan Pilkada Sulut

Sekretaris Provinsi Sulut Ir Siwa R Mokodongan mengatakan, sosialisasi kependudukan ini sangat penting, karena dianggap sangat relevan dengan Sulut yang saat ini sedang menghadapi pelaksanaan Pilkada serentak Gubernur dan Bupati/Walikota di Tujuh Kabupaten/Kota pada 9 Desember 1015 mendatang. Penegasan itu disampaikan Mokodongan saat membuka Rakor Sosialisasi dalam rangka pelaksanaan kebijakan administrasi kependudukan yang berlangsung di Sahid Kawanua Hotel Manado, Selasa (11/08) kemarin.  

Kegiatan yang digelar Biro Pemerintahan dan humas itu menurut Mokodongan data penduduk ini begitu penting dan strategis bagi peserta Pilkada untuk diketahui berapa jumlah pemilih yang ada. Pengalaman sudah ada yang mengugat hingga ke MK karena data jumlah pemilih berbeda, sembari mengusulkan agar sosialisasi ini secara ritun dilaksanakan di Kabupaten/Kota, harap Mokodongan.   

Sementara Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH MH menyebutkan, lima hal yang menjadi tugas prioritas Dukcapil hingga akhir tahun ini yaitu menuntaskan penyelesaian pencetakan akte  kelahiran,  distribusi KTP Elektronik (KTP-El), SDM pengelola data base, keuangan serta peralatan KTP-El.

Terkait dengan pembuatan akte kelahiran di Sulut, Fakrulloh mengatakan, Dukcapil kabupaten/kota harus memberikan pelayanan pada masyarakat.

“Negara berkewajiban memberikan akte kelahiran anak, karena akte kelahiran adalah hak anak.  Apapun status perkawinan orang tua, sah atau tidak kalian tidak perlu ragu mengeluarkannya karena inilah kewajiban Negara untuk memberikan status pada anak itu sendiri,” jelasnya.

Sedangkan menyangkut,  hak asuh anak jika tidak memiliki akte perkawinan menggunakan nama ibu kandung, sebaliknya jika perkawinan itu sah harus menggunakan nama ayah kandung, namun apabila terjadi complain warga, Fakrulloh minta silahkan gugat ke PTUN.

Sementara untuk target nasional prosentasi anak Indonesia yang memiliki akte kelahiran usia 0-18 Tahun di Tahun 2015 ini harus mencapai 75 persen dan hingga Tahun 2019 mendatang sudah mencapai 85 persen, ujar Fakrulloh.     

Perekaman E-KTP secara massal yang telah  dilaksanakan dua tahap  sejak Tahun 2011 s/d 2012, khusus di Sulut hampir 20 ribu yang gagal. Karena itu program tersebut tetap dilanjutkan, khusus bagi mereka yang belum melakukan perekaman dan sudah berumur 17 Tahun atau sudah kawin. Karena salah satu syarat untuk memperoleh KTP-El yang bersangkutan harus sudah melakukan perekam, di Dukcapil setempat.  Apabila terjadi kerusakan KPT-El atau hilang maka yang bersangkutan hanya melaporkan di Dukcapil setempat untuk mendapat pengantian. Untuk serven perekaman KTP Eltonik di Kab/Ko yang mengalami rusak berat segera dilaporkan ke pusat untuk diperbaiki, sembari berharap dukungan Pemprov untuk menyelesaikan perekaman ini, melalui koordinasi dan sinkronisasi,  tandas Fakrulloh.

Kabag Pemerintahan Boslar Sanger SE melaporkan, tujuan sosialisasi adalah memfasilitasi pemerintah Kab/Ko dalam melakukan pelayanan penerbitan KTP-El, kartu keluarga, dan akte kelahiran, kematian perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak. Meningkatkan peran, fungsi, kesadaran dan tanggungjawab serta kemampuan teknis aparat pemerintah Provinsi dalam membina aparat kab/ko dalam bidang dukcapil serta meningkatkan peran pemerintah provinsi dalam pengelolaan keuangan dan aset, tambah Sanger. Turut hadir Direktur Fasilitasi pemanfaatan data dan dokumentasi Drs Dwi Setyantono, Direktur pendaftaran penduduk Drs Drajad W Setiano, Karo Pemerintahan dan Humas Dr Jemmy Kumendong MSi. (Kabag humas Roy Saroinsong selaku jubir pemprov).          

Watimpres Cari Informasi Pertahanan Kemanan di Sulut

Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) yang membawahi bidang pertahanan dan keamanan negara melakukan kunjungan kerja ke provinsi Sulut. 

Kunjungan Watimpres yang di pimpin oleh Jenderal (Purn) Subagyo HS, melakukan pertemuan dengan Gubernur Sulut DR Sinyo Harry Sarundajang, Wakil Gubernur DR Djouhari Kansil bersama pejabat lingkup pemprov Sulut, pertemuan dilaksanakan di ruang rapat CJ Rantung. 

Dalam pertemuan, tersebut Watimpres mendengarkan penjelasan dari Gubernur terkait stabilitas pertahanan dan keamanan di Wilayah Sulut, dimana Sulut merupakan daerah yang berada di perbatasan NKRI dan negara tetangga, dalam masa kepemimpinan Sarundajang 10 tahun ini suasana keamanan di wilayah Sulut bisa terlaksana dengan baik. 

Keamanan Sulut tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, diantaranya para unsur Forkopimda yang selalu beekoordinasi cepat dan baik dengan Pemprov demi menjaga stabilitas keamanan sulut. Diakui kadang ada sedikit gangguan Kambtibmas namun bisa teratasi dengan cepat, khusnya di daerah perbatasan, hingga saat ini juga suasana kemananan masih terjaga dengan baik, para anggota TNI dan Polri yang bertugas di perbatasan berhasil menjaga keamanan batas negara dengan di tunjang berbagai fasilitas. 

Yusuf bidang pertahanan keamanan negara

Jenderal Purn Subagyo dalam sambutannya menjelaskan Tugas Watimpres yaitu memberikan saran kepada Presiden sesuai bidang yang di tekuni baik secara tertulis maupun langsung. Untuk itu maksud tujuan  Watimpres ke wilayah Sulut Sulut melihat perbatasan, mencari informasi terkait masalah yang terjadi di perbatasan, terkait pertahanan dan keamanan negara di daerah Sulut. Nantinya informasi yang di dapat akan disampaikan kepada Presiden sebagai pertimbangan kebijakan apa nantinya akan diambil presiden terkait menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan di daerah perbatasan.(Kabag humas Roy Saroinsong selaku jubir pemprov sulut)

Sejumlah SKPD ‘Pandang Enteng’ Gubernur dan Wagub

Menjelang akhir masa jabatan pasangan Gubernur DR Sinyo Harry Sarundajang (SHS) dan Wakil Gubernur DR Djouhari Kansil MPd (SHS-Berhasil), capaian kinerja SKPD Provinsi Sulut APBD 2015 berdasarkan deviasi keuangan, khususnya realisasi belanja langsung dan tidak langsung terus mengalami penurunan.

Buktinya  pada Rapim EPRA per 31 Juli 2015 yang dipimpin Wagub Kansil di ruang Mapaluse Kantor Gubernur, tercatat 22 SKPD induk dan 40 UPTD Balai mendapat rapor merah dari Biro Pembangunan, karena realisasi keuangan maupun fisik sangat rendah.

Ini tentunya menyiratkan para Kepala SKPD terkesan mulai “pandang enteng” terhadap instruksi Gubernur Sulut DR. S.H. Sarundajang, Wakil Gubernur DR. Djouhari Kansil MPd dan Sekprov Sulut Ir SR Mokodongan (Golden Triangle) untuk meningkatkan kinerja dalam penyerapan anggaran maupun realisasi fisik tidak digubris alias jauh dibawa target. Keadaan ini tentunya membuat Wagub Kansil yang memimpin Rapim EPRA tersebut kesal.

Alhasil, Wagub Kansil memberikan teguran terhadap sejumlah kepala SKPD yang realisasi anggaran maupun fisik jauh dibawah target. Pada Rapim EPRA lalu saya telah menginstruksikan agar SKPD harus meningkatkan realisasi penyerapan anggaran termasuk proyek fisik yang ada serta SKPD membuat tim monitoring internal guna memonitor realisasi penyerapan anggaran dan fisik  rupaynya juga tidak jalan.  “Ini harus disikapi secara serius. Kepala SKPD harus melakukan control setiap hari, jangan hanya diam dan menunggu laporan staf, harusnya jemput bola,”tegasnya.

Sementara itu, berdasarkan data dari Biro Pembangunan Sulut, dari 22 SKPD yang mendapat rapor merah, sepuluh SKPD mendapatkan nilai terendah, yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Biro Perlengkapan, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Dinas Pertanian dan Peternakan, Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi serta DKP, Badan Pengelola Perbatasan, Bappeda, Disbudpar dan Inspektorat. Sedangkan 40 UPTD/Balai ada 10 yang mendapat nilai terendah yakni UPTD Pembenihan dan persuteraan alam, Balai Penunjang pelayanan kesehatan, Balai pengendalian hama penyakit ikan dan kesehatan lingkungan, UPTD balai pelatihan teknis dan fungsional ESDM, UPTD Wilayah 1, UPTD balai pengujian, pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan,  Tehnologi Informasi UPTD Amurang Dispenda, UPTD wilayah III, dan Balai pengujian dan sertifikasi hasil perikanan. (Kabag humas Roy Saroinsong SH selaku jubir pemporv).

Gubernur Rangkul Perbankan Sulut

Komitmen Pemerintah Sulawesi Utara khususnya Gubernur DR Sinyo Harry Sarundajang dalam pembangunan Sulut terus dilaksanakan. Khususnya di sektor ekonomi, Gubernur terus melakukan berbagai terobosan.

Salah satu terobosan yang dilakukan Gubernur dalam pembangunan sektor ekonomi, dengan terus membangun hubungan baik dengan seluruh jajaran perbankan. Hal tersebut dibuktikan dengan dilaksanakannya pertemuan antara Pemprov Sulut dan perbankan Sulut yang dilaksanakan Senin (10/8) bertempat di hotel sintesa peninsula.

Dalam acara yang di prakarsarai Bank Indonesia (BI), Gubernur melakukan dialog terkait pertumbuhan ekonomi Sulut dan solusi bagaimana menaikan pendapatan dari berbagai sektor guna menikatkan pertumbuhan ekonomi Sulut.

Gubernur menyatakan momentum pertemuan ini menjadi budaya baru dalam membangun sinergitas antara pemerintah dan perbankan, kegiatan ini juga diharapkan dapat dilaksanakan secara rutin, agar pemerintah dan perbankan bisa tau bersama bagaimana strategi dalam pembangunan ekonomi daerah.

Gubernur mengatakan Kondisi ekonomi Indonesia dan Sulut tetap bergantung pada kondisi ekonomi global, dimana sektor perkebunanpaling banyak menyumbang pertumbuhan ekonomi di Sulut diikuti dengan sektor pariwisata. Untuk itu gubernur minta agar BI bersama pemerintah juga dapat menjaga bersama laju inflasi daerah, agar pertumbuhan ekonomi daerah tetap stabil. 

Kepala perwakilan BI Sulut Peter Jacobs juga menyatakan pihak BI tetap berfokus  untuk pemgembangan ekonomi Sulut,  untuk itu pihaknya bersama perbankan daerah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah. Dirinya juga menyampaikan terima kasih kepada Gubernur yang telah meluangkan waktu melaksanakan pertemuan dan juga tetap mengedepankan fokus pembangunan ekonomi bagi kemajuan Sulut.

Hadir dalam pertemuan tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan S Parengkuan, Keban BAPPEDA Ir Roy Roring, beberapa pejabat eselon II yang membidangi perekonomian dan perwakilan musyawarah perbankan daerah Sulut.(Kabag humas Roy Saroinaong,SH selaku jubir pemprov Sulut)