Sumarsono: Kerukunan dan Persatuan Jadi Harga Mati

Provinsi Sulawesi Utara  merupakan daerah yang dinamis, pluralis majemuk baik dari sisi agama, etnis, suku dan bahasa. Kemajemukan ini merupakan aset terbesar yang dimiliki bagi kemajuan pembangunan daerah Sulut. Tapi juga di sisi lain,  merupakan ancaman potensi tumbuh kembangnya daerah ini, jika kita tidak mampu merawat dan menjaganya melalui persatuan dan kerukunan yang berlandaskan Pancasila dalam kerangka NKRI, Hal itu disampaikan Penjabat Gubernur Sulut Dr Sumarsono MDM saat melepas lomba gerak jalan Kerukunan Pemuda Lintas Agama se- Sulut, di Kompleks Lapangan Mega Mas Manado, Sabtu (10/10).

“Oleh karena itu persatuan dan kerukunan menjadi harga mati, yang harus terus di jaga dan dilestarikan eksistensinya, sebagai Modal Dasar Utama Pembangunan” jelas Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri ini.

Namun demikian lanjut Dr Sumarsono, merasa yakin dengan modal Persatuan dan Kerukunan yang ada di daerah Bumi Nyiur Melambai selama ini, telah terbangun sejak lama, secara harmonis, disamping itu juga tak kalah pentingnya karakteristik daerah ini yang merupakan wilayah Perbatasan Antar Negara, sehingga rentan dengan masuknya paham2 serta idiolog yang tidak sesuai dengan sendi2 kehidupan masyarakat yang sangat menghargai perbedaan dalam kemajemukan, dari kesemuanya itu, manakalah     apapun iven yang digelar di daerah ini selalu menuai sukses, puji Sumarsono.

 Kakanwil Kemenag Sulut, Drs H Suleman MPdi, mengatakan kegiatan ini sudah yang kedua kalinya di gelar, bekerja sama dengan FKUB/BKSAUA Provinsi serta jajaran Kantor Kemenag Kabupaten/Kota se-Sulut.
Kegiatan tersebut diikuti kurang lebih 600 peserta pemuda lintas agama yang berasal dari perwakilan  umat Kristen, Muslim, Hindu dan Budha. Yang pembukaannya di tandai dengan pelepasan balon dan simbol


bendera Start oleh Pj Gubernur Dr Soni Sumarsono, diikuti Segenap Pejabat Teras Pemprov Sulut, dan Ketua MUI Sulut. (Kabag Humas Roy Saroinsong SH selaku jubir pemprov)

    

     

Sumarsono: KEK Bitung Jadi Taruhan Nasional

 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Bitung bukan hanya menjadi pertaruhan di provinsi Sulawesi Utara, tapi juga  merupakan pertaruhan nasional. hal itu ditegaskan Penjabat Gubernur Sulut Dr Sumarsono MDM saat menyampaikan sambutan di hadapan sidang paripurna istimewa DPRD Kota Bitung dalam rangka memperingati Hari Jadi ke- 25 dari kota cakalang ini, di gedung DPRD Bitung, Sabtu (10/10). 

"Makanya sebagai Penjabat Gubernur saya mendorong seluruh elemen masyarakat di kota Bitung untuk ikut mendukung suksesnya KEK ini," tegas Sumarsono.

Lebih lanjut Sumarsono,  menegaskan Pemerintah provinsi terus berupaya membangun Kota Bitung yang dikenal sebagai Kota multi dimensi untuk terus berpacu dalam mengisi ruang pembangunan yang ada, salah satunya KEK Bitung.

Sementara itu guna menyikapi adanya permasalahan yang bisa menjadi hambatan terhadap proses pembangunan KEK Bitung, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri ini, mengajak segenap masyarakat memberikan dukungan positif.  Setiap persoalan saya minta dapat diatasi dan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat," ujar alumni Universitas Gajah Mada Yogyakarta itu.

Kesempatan itu Sumarsono mengimbau masyarakat Kota Bitung untuk ikut menyukseskan Pilkada serentak pada 9 Desember 2015 mendatang. Pilihan kita boleh beda, tapi persatuan dan kesatuan di atas segalas-galanya agar Pilkada serentak tersebut dapat berjalan sukses dan aman.

Sementara itu Walikota Bitung Hanny Sondakh walaupun dalam kondisi kesehatan yang masih sakit, namun tak lupa berpesan kepada warga Bitung untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan yang ada dalam mensukseskannya pesta demokrasi Pilkada serentak di Kota bitung yang sama-sama kita cintai, dengan suara terbata-bata. Turut hadir mantan Gubernur Sulut Dr Sinyo Harry Sarundajang yang dikenal sebagai Faunding Father Kota Bitung, kapolda Sulut Brigjen Pol. Drs Wilmar Marpaung SH, serta pejabat Eselon Dua Pemprov. (KabagHumas Roy Saroinsong SH sebagai Pemprov Sulut)

Dirjen Otda Optimis, DOB Usulan Sulut Lolos

Jakarta - Kendati masih harus melewati proses pembahasan panjang di DPR-RI, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, DR Soni Sumarsono optimistis, empat daerah otonom baru dari Sulawesi Utara bisa lolos.

Dirjen Otda mengemukakan hal itu usai melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI di Senayan,Jakarta, Jumat 9/10'

"Sebagai Dirjen Otda saya optimistis harapan masyarakat dan Gubernur Sulawesi Utara untuk memiliki empat DOB segera terealisasi," ujar Sumarsono.

Selain Provinsi Bolaang Mongondow Raya (BMR), pemprov Sulawesi Utara telah mengusulkan pembentukan Kota Langowan di Minahasa, Kota Tahuna di Kepulauan Sangihe, dan Kabupaten Talaud Selatan di Kepulauan Talaud.

Sumarsono yang juga penjabat Gubernur Sulawesi Utara, bertekad mengawal proses pembahasan hingga terbentuknya empat DOB, sampai tuntas.

Persyaratan administrasi dari empat DOB sudah dipenuhi, masalahnya ada peraturan pemerintah yang mendukung lahirnya DOB, masih sedang dalam proses.

Hal itu pula yang menjadi kesimpulan RDP antara Komisi II dan Dirjen Otda.

Selain itu, DPR RI berharap agar pemerintah memberikan perhatian khusus bagi pemekaran daerah kepulauan, dan daerah perbatasan.

"Untuk daerah perbatasan yang strategis seperti Talaud, Komisi II meminta pemerintah melakukan kajian yang mendalam sehingga DOB di sana benar-benar siap siap," ungkap Sumarsono.

DPR RI dan pemerintah sepakat RDP lanjutan untuk membahas DOB dilaksanakan medio November.

Proses memang panjang, untuk itu Sumarsono meminta warga Sulut di Bolaang Mongondow Raya, Talaud, Sangihe dan Langowan untuk bersabar, tetapi juga harus optimistis.

"Kesabaran, sikap optimistis menjadi kata kunci bagi penantian warga BMR,Satal, dan Langowan," pinta Sumarsono.

Kumendong: Forum Humas Bali Sambangi Pemprov Sulut

Forum Koordinasi Kehumasan Provinsi Bali yang berjumlah 25 orang dipimpin Ketua forum Anak Agung Gede Raka Yudha, Kamis (08/10) kemarin, sambangi Pemprov Sulut. Pertemuan yang diterima langsung Karo Pemerintahan dan Humas Setda Provinsi Sulut Dr Jemmy  Kumendong Msi berlangsung di ruang Ex WOC Kantor Gubernur Sulut.

Kumendong mengatakan, tujuan kedatangan Forum koordinasi Kehumasan Provinsi Bali, ke Bumi Nyiur Melambai dalam rangka membangun tali silahturahmi dengan jajaran Pemerintahan Sulut, lebih khusus dengan Biro Pemerintahan dan Humas. Apalagi kita dijajaran kehumasan tugasnya semua sama yaitu untuk melayani pimpinan dibidang pelayanan informasi kepada masyarakat, jelas Kumendong.

Kesempatan itu Kumendong tak lupa mengajak kepada sesama rekan kerja dari Bali ini, untuk mengunjungi berbagai objek wisata di Sulut, walaupun diakui sektor pariwisata di pulau dewata lebih maju dari Sulut. Karena Bali di kenal dunia internasional sebagai masyarakat pariwisata, ujar mantan Karo Sumber Daya Alam.

Sementara Ketua Forum Anak Agung Gede Raka Yudha menyatakan, latar belakang kegiatan ini sebagai wujud kebersamaan di antara sesama pejabat humas.

“Kunjungan ini dalam rangka peningkatan kapasitas kehumasan, karena belajar ternyata tidak harus selalu ke daerah yang lebih baik untuk bisa menambah ilmu. Inilah yang tergambar dalam kunjungan tim Peningkatan Kapasitas Kehumasan Provinsi Bali ke Sulut”, ujar RakaYudah.

Menurut Raka Yudha, Ilmu itu bisa didapat di mana saja, termasuk Sulut yang punya pertanian organik yang baik. Pertanian organik memang butuh waktu lama. Bali sudah memiliki industri itu dengan skala lumayan. Menurutnya, tidak mudah memang untuk mengubah mindset petani untuk menanam secara organik yang prosesnya relatif lebih lama dari pertanian yang menggunakan bahan-bahan non organik.

"Pasarnya jelas. Harganya pun jauh lebih baik dari produk-produk pertanian yang menggunakan bahan-bahan non organik. Kami mau belajar juga dari Sulut," tutur pria yang juga Kabag Humas Protokol Pemkab Badung Bali, sembari menambahkan anggota forum kehumasan Bali ini merupakan Kabag Humas dari seluruh Kabupaten/Kota serta instansi fertikal,BUMN/BUMD yang ada  di Provinsi Bali.

Sebelumnya, Forum Kehumasan Bali telah mendapatkan berbagai pengetahuan dibidang pertanian dan peternakan yang disampaikan Kabid Hortikultura Dinas Pertanian dan Peternakan Sulut Dr Arie Bororing Msi, serta pengalaman tugas-tugas kewartawanan yang disampaikan mantan Ketua PWI Sulut  Drs Jootje Kumajas.

Sementara itu, Kabag Humas Pemprov Sulut, Roy RL Saroinsong, SH, saat menjawab beberapa pertanyaan para Aparat Pranata Humas Bali, seputar tata kelola managemen pengelolaan informasi Kehumasan yang dilakoni di Bagian Humas Pemprov Sulut, menguraikan semisal, diantaranya produk Release, siaran pers yang di up load untuk menjadi komsumsi berita bagi segenap insan pers, cukup signifikan dan penyebaran informasi ke Mass Media dirasakan optimal, dibuktikan dengan terpenuhinya tuntutan arus ketersediaan informasi/komunikasi. "Hal ini dapat berlangsung sinergis dan berimbang karna peran serta dari segenap penggiat Jurnalis dari Wadah Organisasi yang tergabung dalam Jurnalis Independen Pemprov Sulut (JIPS), sebagai Mitra Kerja guna membangun pola Kemitraan yang dinamis serta dialogis interaktif" tutur Mantan Kabag Protokol Pemprov Sulut dan Mantan Kadis di Kabupaten Minsel tersebut. 

Turut hadir dalam forum pertemuan, Kasubag Penerangan dan Publikasi AY Rambing S.Sos, Kasubag Pengumpulan dan Penyaringan Informasi Defriets Walangitan S.Sos, staf Bagian Humas serta wartawan liputan Pemprov Sulut yang tergabung dalam wadah JIPS. Termasuk di dalamnya Jurnalis Senior Budi Rarumangkay, yang berkesempatan memberikan masukan dan membagi pengalaman maupun romantika dalam keseharian menjadi peliput berita di jajaran Pemerintahan Provinsi Sulut. (Kabag humas Roy Saroinsong SH selaku jubir pemprov).

Mokodongan Tutup Pameran Pembangunan Provinsi Sulut

Pameran Pembangunan dalam rangka HUT ke 51 Provinsi Sulut resmi ditutup.

Penutupan pameran dilakukan oleh Sekretaris Provinsi Sulut Ir. Siswa R Mokodongan, Rabu (7/10) malam, di lokasi pameran kayuwatu manado.

Dalam sambutan, Mokodongan mengatakan suksesnya penyelenggaraan pameran berkat kerja sama semua pihak baik pemerintah Kabupaten kota maupun stakeholders lainnya. Semangat kebersamaan ini harus menjadi modal dasar kuat bagi daerah untuk mengelolah sejumlah sumber daya potensial.

Melalui penyelenggaraan pameran ini, Mokodongan mengharapkan semua pihak untuk senantiasa menjaga dan mempertahankan image sulut dimata dunia sebagai the land of smiling people.

Melihat antusias masyarakat dalam mengunjungi area pameran, mokodongan mengapresiasi kinerja panitia yang mampu menarik perhatian banyak orang untuk berkunjung. Pada kesempatan tersebut, Mokodongan berkesempatan menyerahkan sejumlah hadiah kepada para pemenang lomba dalam rangka menyemarakkan HUT RI dan HUT Provinsi diantaranya pemenang ASN terbaik, pemenang lomba PBB tingkat provinsi, dan sejumlah pemenang lainnya.

Sumarsono: Jangan Sampai Ada Penyimpangan

Secara tegas, penjabat Gubernur Provinsi Sulawesi Utara meminta, seluruh Bupati dan Walikota penerima hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana 2014, jangan sampai melakukan penyimpangan.

"Sebagai gubernur, saya ingatkan dan meminta semua Bupati dan Walikota penerima hibah, jangan sampai melakukan penyimpangan. Ini tegas ya," kata Sumarsono.

Dirjen Otda ini juga mendesak para kepala daerah penerima hibah rehabilitasi dan rekonstruksi, untuk melakukan langkah-langkah percepatan pelaksanaanya.

Selain itu, Sumarsono mengingatkan agar dalam pelaksanaanya agar para bupati dan walikota melibatkan partisipasi masyarakatnya.

Dan, ini yang sangat penting, kata Sumarsono, para pelaksana kegiatan senantiasa memperhatikan aspek akuntabilitas pengelolaan keuangannya.

"Jangan sampai ada penyimpangan," ujarnya mengulangi pernyataan sebelumnya.(Kabag humas Roy Saroinsong,SH selaku jubir pemprov sulut)

Sumarsono Tandatangani Hibah Bencana untuk Sulut Rp. 273,4 Miliar

Penjabat Gubernur Sulawesi Utara, DR Soni Sumarsono menandatangani Perjanjian Hibah Daerah dengan Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementrian Keuangan di Jakarta Kamis (8/10).

Menurut Sumarsono, dana hibah ditujukan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana alam yang terjadi tahun 2014.

Penandatanganan total hibah senilai Rp.273,447,563,000 tersebut, ikut disaksikan Noldy Liow, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Utara.

Menurut Liow, dana hibah itu diberikan kepada provinsi Sulawesi Utara, dan tujuh kabupaten dan kota.

Tujuh daerah yaitu kabupaten Minahasa, Tomohon, Manado, Bolaang Mongondow, Sitaro, Sangihe, dan kabupaten Minahasa Selatan mendapatkan alokasi hibah berbeda.

Rincian dana yang dihibahkan pemerintah pusat ke Sulawesi Utara sebesar Rp 273.457.563.000 itu terbagi:

- BPBD Provinsi Sulawesi Utara Rp. 1.475.000.000

- BPBD Kabupaten Minahasa Rp.14.423.785.000.

- BPBD Kota Tomohon Rp. 9.000.000.000.

- BPBD Kota Manado Rp. 213.304.000.000.

- BPBD Kabupaten Bolmong Rp. 12.400.000.000.

- BPBD Kabupaten Kepulauan Sitaro Rp. 7.882.783.000.

- BPBD Kabupaten Kepulauan  Sangihe Rp. 7.121.995.000.

- BPBD Kabupaten Minahasa Selatan Rp. 7.850.000.000.

Liow menjelaskan, penggunaan dana yang diserahkan kepada BPBD provinsi digunakan untuk monitoring dan evaluasi.

Sementara dana hibah yang dialokasikan kepada kabupaten/kota dimanfaatkan untuk membangun kembali rumah dan infrastruktur yang rusak akibat bencana tahun 2014.

Khusus Kota Manado pemerintah akan memperbaiki 3500 rumah penduduk yang menjadi korban banjir bandang.

Untuk tahap pertama,  pemkot Manado segera membangun 1000 rumah dari 2054 rumah yg telah direncanakan direlokasi di Kelurahan Pandu Kota Manado.

Pemkot Manado, melalui dana hibah tersebut, segera membangun kembali dua jembatan yang rusak berat akibat banjir bandang pada 15 Januari 2015 dan infrastruktur lainnya.

Melalui Kepala BPBD Sulut Noldy Liow, gubernur Sumarsono mengimbau setiap daerah penerima hibah untuk menggunakan dana sesuai peruntukannya.

Sumarsono juga mengajak seluruh komponen, termasuk lembaga kemasyarakatan tidak hanya ikut mengawal, mengawasi. Tetapi juga melaporkan kepada pemprov, jika ada temuan penyalahgunaan dana.(Kabag Humas Roy Saroinsong,SH selaku jubir pemprov sulut)