Kamis, 10 Maret 2016

Rakor Pemerintahan Pemprov Gelar di Bitung.





Program kerja pemimpin baru. Pemprov Sulut, Olly Dondokambey dan Steven Kandou agar agenda pelaksanaan rakor-rakor SKPD  Provinsi di gelar di Kabupaten/Kota, mulai di tindaklanjuti oleh SKPD linglup Pemprov Sulut. Salah Satunya Biro Pemerintahan dan Humas menggelar kegiatan Rakor Integritas dan Sinkronisasi pelaksanaan tugas bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pemprov Sulut di Kota Bitung, Kamis (10/03).
Rakor yang di buka Gubernur melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Sulut Drs Jhon Palandung MSi yang juga selaku Pj. Walikota Bitung di aula Kantor Walikota Bitung, diikuti para Asisten Pemerintahan dan Kesra serta Kabag Pemerintahan Kabupaten/Kota se- Sulut.
Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE dalam sambutannya yang disampaikan Asisten Jhon Palandung mengatakan, bahwa antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota terjalin hubungan hirarkis karena merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan, dan terkait dalam hubungan sebagaimana diatur dalam UUD 1945 serta UU 23 Tahun 2014. Oleh karena itu, adanya anggapan bahwa hubungan provinsi dengan kabupaten/kota terlepas satu sama lain, sangatlah mengingkari prinsip-prinsip NKRI yang secara sistematis jelas diatur oleh UUD 1945 dan UU Nomor 23 Tahun 2014, ujar Gubernur.
Sejalan dengan itu, dalam konteks peningkatan harmonisasi hubungan penyelenggaraan pemerintahan kab/kota, akan dilaksanakan antara lain dalam bentuk musrenbang provinsi yang diatur sesuai dengan peraturan UU dan raker pelaksanaan program/kegiatan serta penyelesaian masalah yang sekurang-kurangnya dilaksanakan tiga kali dalam setahun.
Sementara terkait dengan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antar perintahan kab/kota di wilayah provinsi menurut Gubernur melalui raker mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan, penyelesaian perselisihan antar kab/kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, raker sesuai kebutuhan dan pemerintah kab/kota wajib menjalankan  hasil raker koordinasi pemyelenggaraan pemerintahan. sehubungan penyelenggaraan pemerintahan kab/kota dapat dilaksanakan melalui pemberian fasilitas dan konsultasi penyelenggaraan urusan perintahan yang menjadi kewenangan kab/kota di wilayah provinsi, pemberian fasilitas dan konsultasi pengolaan kepegawaian, penyelesaian perselisihan yang timbul dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan upaya kesetaraan kwalitas pelayanan publik antar kab/kota serta upaya kesetaraan kwalitas pelayanan publik antar kab/kota serta upaya kesetaraan kualitas pelayanan publik kab/ko di wilayah provinsi, jelas Gubernur melalui Palandung.
Sementara Karo Pemerintahan dan Humas Dr.Jemmy Kumendong MSi, mengatakan kegiatan ini
Merupakan salah satu visi misi dari Gubernur Sulut, untuk
Meningkatkan perekonomian daerah. Selain itu rakor ini membicarakan pemberian demokrasi award terkait dengan tingkat partisipasi tertinggi pemilih, mendorong percepatan penyelesaian batas- daerah kab/kota yang masih
menjadi PR bagi kita semua seperti Minahasa-Tomohon, minahasa-minsel dan minsel-boltim yang masih berlarut-larut, kemudian masalah pemekaran kecamatan, termasuk penyelesaian KTP-El dan  penyerahan di bidang pendidikan juga di bawah tanggungjwab Asisten Pemerintahan dan Kesra.
Turut hadir Kasubag fasilitasi pejabat negara, hubungan antar lembaga dan evaluasi kinerja pemerintah daerah Annie Badar SSos, bersama Dra.Flora Sumolang Msi. (Humas Pemprov Sulut).

Rabu, 09 Maret 2016

Saksikan Gerhana Matahari OD-SK Membaur Bersama Rakyat


Fenomena alam gerhana Maatahari total yang terjadi di beberapa wilayaj di Indonesia, dinikmati oleh seluruh masyarakat. Tak terkecuali warga Provinsi Sulut yang juga turut menikmati pemandangan langka ini.

Gubernur Sulut Olly Dondokambey bersama ibu Rita Dondokambey Tumuntuan dan Wagub Steven Kandouw bersama ibu Kartika Devi Kandow Tanos, turut menyaksikan gerhana matahari bersama unsur forkopimda, pejabat eselon II Pemprov Sulut dan masyarakat yang ada di pantai firdaus kecamatan Kema Minahasa Utara, Rabu (9/3) pagi.

Saat melakukan pemantauan Gubernur dan Wagub menyaksikan detik-detik terjadinya gerhana melalui teropong yang disiapkan BMKG dengan kontak awal  pukul 07.34 wita dan puncak pukul 08.49 Wita dengan intensitas gerhana 97 persen. Seluruh masyarakat tampak antusias dengan kehadiran orang nomor satu di Sulut ini.

Selesai melakukan pemantauan dengan Gubernur menyatakan dengan adanya Fenomena Alam Gerhana Matahari ini kita harus bersyukur kepada yang maha kuasa dengan segala ciptaannya.

"Ini karena anugrah Tuhan kita bisa menyaksikan Fenomena Alam Gerhana Matahari. Kejadian seperti ini bisa terjadi lagi berabad-abad. Jadi saya kira kita harus bersyukur kepada Tuhan," ungkap Gubernur di dampingi wagub.





Selasa, 08 Maret 2016

Pemprov Bakal Topang BLK Bitung





Pemerintah Provinsi Sulut melalui Gubernur Olly Dondokambey SE bakal menopang Balai latihan Kerja (BLK) Bitung, bakal ditopang lewat APBD Provinsi Sulut Tahun 2017 mendatang. Penegasan itu disampaikan langsung Gubernur Sulut saat melakukan peninjauan di salah satu UPTD Disnakertrans Sulut itu, Selasa (08/03).
Gubernur menilai kondisi BLK di tanah air termasuk yang ada di Sulut belum optimal, dikarenakan kurangnya tenaga instruktur termasuk sarana dan prasarana yang belum memadai. Padahal saat ini kita diperhadapan dengan adanya persaingan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Karena itu pemerintahan baru di provinsi Sulut melalui visi kami dalam rangka meningkatkan SDM Sulut yang handal bukan hanya bagi para tenaga dosen dan ASN mengikuti studi lanjut di perguruan tinggi ternama didunia, tapi juga tenaga-tanaga instruktur juga harus ditingkatkan kualitas SDM. Untuk itu kami akan memasukan dalam APBD-P Tahun 2017 mendatang, agar kedepan BLK ini akan semakin maju dalam mencetak tenaga kerja yang siap pakai, ujarnya.
Oleh karena itu Gubernur minta Kepala BLK Bitung Grace S Sekoh S.Sos dan Kadis Nakertrans Sulut Marsel Sendoh SH secepatnya membuat Grand Design BLK ini, harapnya.
Sendoh menambahkan, saat ini BLK bitung memiliki bebrapa jurusan antara lain pertukangan kayu, bengkel otomotif, pengelasan dan latihan keterampilan bahasa. (Humas Pemprov Sulut)

Gubernur Himbau Warga Sulut Bayar Pajak Secara Gotong Royong







Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE bersama Wagub Sulut Drs Steven Kandouw melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yang taat membayar pajak. hal itu dilakukan OD-SK pada pekan panutan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak Penghasilan orang Pribadi (PPH OP) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado, Selasa (08/03).
Gubernur mengimbau warga Sulut lebih khusus bagi para  pengusaha di daerah ini secara gotong royong membayar pajak. Karena membayar pajak merupakan kewajiban seluruh wajib pajak, karena Tahun 2016 merupakan tahun penegakan hukum yang merupakan cerminan keadilan dan telah bekerjasama dengan kepolisian daerah Sulawesi Utara. Sebab itu Gubernur mengingatkan bagi pengusaha kumabal membayar pajak supaya dapat memanfaatkan kebijakan Tax Amnesty (pengampunan pajak)  yang merupakan kebijakan pemerintah.
 Karena pekan panutan penyampaian STP Tahunan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, melalui pejabat daerah dan pengusaha menjadi contoh bagi seluruh masyarakat di Sulawesi Utara, ujarnya sembari berharap petugas pajak harus mengevaluasi pengusaha kumabal membayar pajak.
Namun demikian bagi masyarakat dan wajib pajak apabila mengalami kesulitan dalam pengisian SPT agar menghubungi petugas Kantor pelayanan Pajak terdekat, ajak Gubernur. Turut menyampaikan SPT tahunan Ketua Deprov Sulut Andrey Angouw, Kapolda Sulut Brigjen Pol Wilmar Marpaung SH serta pejabat lainnya. (Humas Pemprov Sulut).
  
   

Pemprov Sikapi Moratorium Permen Kelautan dan Perikanan





Sebagai Provinsi Kepulauan dengan sektor kelautan dan perikanan yang melimpah, maka sejatinya provinsi Sulut memiliki posisi sangat strategis dalam mendukung upaya bangsa mewujudkan visi sebagai poros maritim dunia, hal itu ditegaskan Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE dihadapan peserta rapat tentang implementasi Permen KP RI No. 56,57 dan 58 Tahun 2014 (moratorium) dan kebutuhan bahan baku untuk industri pengolahan ikan di Provinsi Sulut, yang digelar di Sutan Raja Hotel dan Convention  kalawat Minut,Selasa (08/03).
Kegiatan yang digelar Dinas Kelautandan Perikanan Sulut itu. Menurut Gubernur Permen KP telah mengamanatkan  perlunya dilakukan penghentian sementara (moratorium) perizinan usaha perikanan tangkap, guna mewujudkan pengolahan perikanan yang bertanggungjawab, dan penanggulangan Illegal Unrepoted  and Unregulated (IUU) fishing di wilayah pengolahan perikanan NKRI.
Namun demikian Gubernur mengakui dengan hadirnya Permen KP itu telah terjadi berbagai dampag di masyarakat, khusunya bagi para pelaku pembangunan di sektor perikanan dan kelautan, ujarnya.
Berbagai dampag itu kemudian harus segera disikapi dan disolusikan, guna mencegah perlambatan pertumbuhan ekonomi yang dapat dikontribusikan dan sektor ini.
Dalam konteks itulah maka Pemprov Sulut menggelar agenda rapat saat ini harus kita optimalkan bersama sebagai wahana komunikasi aktif dengan saling bertukar pikiran, gagasan dan informasi, sekaligus saran dan kritik membangun dalam rangka memastikan kesinambungan pembangunan sektor ini di Provinsi Sulut.sebagai Prime Mover mewujudkan poros maritim di KTI, jelas Dondokambey. Turut hadir Ketua Deprov Sulut Andrey Angouw, Direktur Bina Mutu dan Diversifikasi Ditjen Peningkatan Daya Saing Produk KP Kementerian KP, Kadis KP Ir Ronald Sorongan MSi. (Humas Pemprov Sulut).      

Gubernur: Jangan Abaikan Imunisasi







Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE bersama Ketua TP.PKK Sulut ibu Ritha Tamuntuan Dondokambey, Wagub Sulut Drs Steven Kandouw dan Wakil Ketua TP.PKK Sulut ibu dr Kartika Devi Tanos Kandou melakukan pencanangan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio tingkat Provinsi Sulut yang dipusatkan di Kec.Tikala Manado, Selasa (8/03) dengan meneteskan vaksin polio  kepada para anak-anak balita di Kelurahan Tikala Baru.
Gubernur dalam sambutannya  mengingatkan masyarakat Sulut jangan sampai mengabaikan imunisasi polio terhadap anak-anak balita.
Karena PIN Polio yang dilaksanakan serentak dari 8-15 Maret 2016 di suluruh tanah air kecuali Provinsi D.I Yogyakarta dengan sasaran kegiatan PIN anak usia 0-59 bulan.
"Kami selalu bertekad menjaga ketahanan generasi muda kita dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat," ujar orang nomor satu di sulut.
PIN polio yang dilaksanakan serentak hari ini hingga 15 maret 2016 mendatang di seluruh tanah air dengan sasaran anak usia 0-59 bulan merupakan kelompok yang paling rentan tertular penyakit polio.
Kegiatan ini menurut Gubernur penting dilalukan sebagai upaya mitigasi memberikan perlindungan optomal dari penyakit polio di daerah ini. Hal yang ta kalah penting adalah mempertahankan cakupan imumisasi rutin dengan target cakupan imunisasi polio di atas 95 persen, jelas Gubernur.
Sebab program imunisasi merupakan salah satu progam kesehatan yang paling efektif dalam pembangunan kesehatan, utamamya dalam pengendalian penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau PD3I yang mencakup sasaran 5 juta orang  di seluruh Indonesia, kata Domdokambey, sembari menam bahkan program ini perlu dukungan para pakar dari berbagai disiplin ilmu, termasuk para dokter spesialis, ahli kesehatan masyarakat dan ahli hukum serta wakil-wakil dari jajaran lintas sektor serta organisasi profesi bidang kesejatan, tamda pitra terbaik minut ini. (Humas Pemprov Sulut).

Dondokambey rangkul K2P2 Sosialisasikan Kebijakan Pemprov Sulut


Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey SE menyatakan akan merangkul para sesepuh pamong praja melalui wadah Keluarga Pensiunan Pamong Praja (K2P2) untuk mewakili Gubernur dalam mensosialisasikan program dan kebijakan strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Hal tersebut disampaikan Dondokambey saat menerima Dewan Pengurus (K2P2) Sulut di ruang kerjanya, selasa (08/03).
Dalam pertemuan yang berlangsung singkat itu, Gubernur mendengarkan sejumlah masukan dan nasehat serta dukungan penuh untuk kepemimpinan OD-SK dari para Pamong Senior melalui Ketua Dewan Pengurus K2P2 Hengky Lengkong. Kirananya segala masukan dan nasehat dapat dari K2P2 dapat menjadi pertimbangan Gubernur dalam pengambilan kebijakan, ujar mantan Asisten III Pemprov Sulut ini.
Dondokambey menyatakan ucapan terima kasih serta apresiasi kepada Dewan Pengurus K2P2 yang melalui dedikasi dan pengalaman tetap menjaga eksistensi dalam memajukan Sulawesi Utara.

“Melalui pengalaman kerja dari para pamong praja senior ini, kiranya bisa dicontoh dan dilanjutkan oleh para aparatur sipil negara yang ada di pemprov. Ketokohan, kapabilitas dan Keterpanggilan dari para pamong praja ini, bisa diikuti para Apartur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemprov agar bisa menjaga eksistensi dalam menjalankan tugas dan tanggung-jawabnya kedepan”, tandas Dondokambey.(Humas Pemprov Sulut)