Sulut Siaga Darurat bencana

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs. Steven Kandouw menyatakan wilayah Sulawesi Utara saat ini dalam kondisi siaga darurat bencana.

Pernyataan tersebut disampaikan Wagub saat memimpin rapat koordinasi penaggulangan bencana yang diselenggarakan Rabu (22/6) bertempat di ruang rapat WOC Kantor Gubernur Sulut.

Terhitung sejak 22 juni status siaga darurat bencana dilakukan karena dampak dari cuca buruk yang sudah menimbulkan bencana alam seperti banjir bandang dan tanah longsor hingga telah memakan korban meninggal dunia dan kerusakan rumah penduduk.

Wagub menyatakan pemerintah dan stakehokders terkait harus bergerak cepat bersama mengantisipasi segala bencana yang terjadi.

Wagub mengingatkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi untuk mengambil  identifikasi lebih akurat terkait data bencana dan kerugian yang muncul, informasi pemberitaan terkait bencana  hanya dari kepala BPBD Sulut agar tidak ada pernyataan tidak akurat lagi yang membuat informasi simpang siur.

Terkait bencana yang terjadi di Kabupaten Sangihe Wagub menistruksikan harus ada utusan ke lokasi kejadian, harus ada pencegahan agar tidak ada korban baru lagi, kembalikan kehidupan normal masyarakat yang terkena bencana, relokasi masyarakat yang terkena bencana, serta memperhatikan persediaan makanan dan air bersih agar tetap tersedia.

Berdasarkan laporan kepala BPBD Sulut Noldy Liow bencana alam terjadi di Kota Manado banjir, longsor, abrasi dan pohon tumbang dengan 1 korban jiwa, kota tomohon terjadi bencana longsoran di tinoor dan beberap titik di Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa selatan terjadi bencana gelombang pasang yg mengakibatkan hancur dan hanyutnya perahu motor di Amurang Timur dan juga tanah longsor di beberapa kecamatan di Kab minsel, Kabupaten Kepulauan Sitaro terjadi bencana banjir dan tanah longsor yang mengakibatkan hilangnya jembatan kiawang dan tertutupnya jembatan batu awang dengan material, Kabupaten kepulauan Sangihe  terjadi banjir dan tanah longsor yang mengakibatkan 3 orang meninggal dan 1 orang hilang, upaya pencarian telah dilakukan pihak BPBD setempat

Pada rapat tersebut juga Wagub mendengarkan informasi dari BMKG Sulut tentang cuaca yang ada di wilayah Sulut dimana fenomena badai La Lina masih terjadi, awan jenis comulonimbus nimbostratus dan stratus yang dapat menyebabkan terjadinya hujan dengan intensitas sedang dan lebat disertai petir secara merata dan cukup lama masih berada di atas wilayah Sulawesi Utara, prospek cuaca 3 hari kedepan masih akan hujan, untuk itu masyarakat harus tetap waspada jika terjadi hal yang tidak diinginkan.(humas provinsi sulut)

Crisnandi Minta SKPD Gunakan Absensi Elektronik

Jakarta-Dalam rangka meningkatkan disiplin aparatur negara guna menunjang peningkatan produktivitas, efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan publik, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Yuddy Chrisnandi, meminta jajaran instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk menggunakan absensi elektronik.

“Berdasarkan hasil evaluasi dan kunjungan lapangan saat safari ramadhan, kami menemukan masih banyak instansi pemerintah yang menggunakan absensi manual yang rawan dimanipulasi serta tidak bisa dimonitor secara real time. Karena itu saya minta jajaran instansi pemerintah untuk menggunakan absensi elektronik,” ungkap Yuddy di Jakarta (21/06).

Disampaikan, di lapangan ditemukan ada instansi yang absensinya lengkap padahal dari 19 orang karyawan yang baru hadir hanya 4 orang. Karena itu manipulasi tersebut harus dihentikan dan oknum pegawainya diberikan tindakan tegas.

“Apabila terjadi pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara, termasuk manipulasi data dan tidak hadir tanpa alasan yang jelas, maka perlu dilakukan penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku,’’ tegas Menteri Yuddy.

Menurut Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik, Herman Suryatman, sejak awal bulan Juni 2016, Menteri Yuddy melakukan Safari Ramadhan dengan tema “Pengawasan Disiplin PNS dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik”.

Berbagai instansi pemerintah, khususnya di daerah, disambangi Menteri Yuddy, mulai dari Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Kota Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, sampai dengan wilayah priangan Jawa Barat seperti Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Majalengka.

“Bukan hanya wilayah Jawa Barat dan Banten, kegiatan Safari Ramadhan pak Menpan secara random sampling juga akan menyasar wilayah Jawa Tengah, Jogjakarta dan Jawa Timur. Insyaallah akan berlanjut hari rabu besok,” ujar Herman.

Menurutnya, tujuan dari Safari Ramadhan tersebut selain memonitor disiplin para PNS di lapangan, khususnya disiplin masuk dan keluar kerja, juga untuk memastikan berbagai penyelenggara pelayanan publik memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Disampaikan Herman, berdasarkan temuan di lapangan saat Safari Ramadhan tersebut, saat ini Kementerian PANRB sedang menyiapkan surat edaran yang berisi himbauan kepada pimpinan instansi pemerintah untuk menggunakan sistem absensi berbasis elektronik guna menghindari adanya kecurangan dan/atau manipulasi data yang berhubungan dengan kehadiran pegawai.

Selain itu, absensi kehadiran dengan sistem elektronik dapat juga digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi serta sebagai salah satu tolok ukur tingkat kedisiplinan aparatur sipil negara.

Dalam surat tersebut juga ditekankan agar instansi melakukan integrasi sistem absensi elektronik dengan sistem aplikasi lainnya yang telah dikembangkan oleh setiap instansi pemerintah guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja pegawai secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran masing-masing.

“Untuk instansi pemerintah yang memiliki unit kerja yang cukup luas dan tersebar, kami minta dilakukan pula integrasi sistem absensi elektronik dimaksud dengan unit kerja yang membidangi kepegawaian,” ungkap Herman. (HUMAS/MENPANRB)

Gubernur himbau Warga Sangihe Tetap waspada

Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE dan Wagub Drs Steven Kandouw mengimbau warga Kabupaten Kepulauan Sangihe tetap mewaspadai cuaca ekstrim di musim penghujan yang di sertai angin kencang yang melanda Wilayah Sulut berapa hari ini, sehingga beberapa tempat di daerah
itu diterjang bencana tanah longsor dan banjir bandang seperti yang terjadi Kelurahan Kolongan Akembawi dan Kolongan Beha, pusat Kota Tahuna serta Pelabuhan Tahuna, wilayah Tamako dan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Akibat banjir bandang dan tanah longsor rersebut kurang lebih 50 unit rumah penduduk serta beberapa fasilitas umum masyarakat mengalami rusak berat serta di duga 4 warga hilang dan hingga kini masih di cari oleh petugas dan pemerintah setempat.
Oleh karena itu Olly dan Steven mengimbau Warga Sulut harus mewaspadai badai La Nina yang melanda daerah ini. Mengingat musim hujan dan angin kencang masih terus melandah daerah ini, karena itu kewaspadaan dini harus ada terutama bagi warga yang tinggal di  lereng gunung dan perbukitan serta pinggiran sungai. Keduanya juga menambahkan pihaknya telah menugaskan Kepala BPBD Sulut Ir Noldy Liow untuk terus memonitor setiap perkembangan yang terjadi sekaligus berkoordinasi  dengan para Bupati/Walikota se Sulut, karena Pemprov telah memberikam bantuan tanggap darurat bagi warga yang  mengalami musibah bencana.(Humas pemprov Sulut).

Wagub Kawasan berbatasan Masih Tertingal

Wakil Gubernur Sulut Drs Steven Kandouw mengakui kawasan perbatasan masih tertinggal. Untuk memajukanya perlu perhatian serius dari semua pihak, ujar Kandouw saat membuka pertemuan  Uji Sahi UU Pengelolaan Kawasan Perbatasan yang digelar Komite 1 DPD RI yang dipimpin Wakil Ketua Komite 1 Benny Ramdhani dengan jajaran Pemprov Sulut, unsur Forkopimda Sulut, Wakil Bupati Sitaro Siska Salindeho dan dua personil Anggota Dekab Sangihe Helmut Hontong (Ketua Komisi 1) dan Merry Pukoliwutang  (Ketua Fraksi Golkar) di ruang rapat CJ Rantung Selasa (21/06) kemarin.
Dalam kesempatan ini, Wagub secara lugas membeber berbagai permasalahan krusial di daerah perbatasan.
Menurut Wagub, 3 Kabupaten di Nusa Utara yakni Kepulauan Sangihe, Talaud dan Kepulauan  Sitaro masuk 5 besar daerah termiskin di Sulut. "Dari 15 indikator kemiskinan dari BPS, seluruhnya dimiliki warga miskin di sana antara lain kurangnya tenaga dokter, air bersih, serta sandang, pangan dan papan. Singkat kata wilayah perbatasan kepulauan butuh perhatian serius," beber wagub.
Belum lagi terhadap akses  pelayanan dasar masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan masih sangat rendah bahkan tidak ada.
Tiga Kabupaten Kepulauan ini, lanjut Wagub, memiliki fiskal rendah. "APBD dari 3 Kabupaten ini di bawah 5 persen. Dengan kondisi ini, kita tidak bisa berharap lebih Pemda di sana bisa melakukan penetrasi maksimal terkait pengentasan kemiskinan," kata Wagub.
Masalah lain yakni disparitas harga akibat medan serta sarana prasarana transportasi perhubungan yg belum memadai. "Perlu diketahui bersama, harga bahan pokok masyarakat di daerah perbataaan sangat tinggi dibandingkan dengan daerah di daratan," terangnya.
Selanjutnya Wagub mengelaborasi permasalahan keamanan dan pertahanan di daerah perbatasan. Ia menyentil permasalahan penduduk yang dikenal Sangihe Philipina (Saphi) atau Philipina Sangihe (Phisang, dimana status kewarganegaraan sampai aekarang masih belum jelas.  Wagub juga menyinggung adanya anasir-anasir dari kelompok fundamentalis yang menjadikan wilayah perbatasan Nusa Utara sebagai pintu masuk maupun pintu keluar para teroris dan pemerintah pusat kurang serius mengatasi masalah tersebut, tandas mantan Ketua Deprov Sulut ini.
Sebelumnya Benny Ramdhani mengungkapkan bahwa pertemuan ini merupakan reuni dengan Wagub Steven Kandouw karena pernah sama-sama duduk di DPRD Sulut selama 3 periode.
"Kami sudah beberapa hari berada di Sulut, dan kami sudah mendatangi jantungnya perbatasan di negara ini yakni di Kabupaten Kepulauan Talaud, untuk memotret langsung kondisi wilayah dan kehidupan masyarakat di bumi porodisa, karena undang-undang yang ada belum mampu mengakomodir daerah perbatasan," ujar mantan anggota Deprov Sulut ini.
Ramdhani juga mengakui bahwa, fakta empiris sampai hari ini ada ketimpangan antara kawasan barat san timur, atau jawa dan luar jawa, daratan dan kepulauan contoh Talaud tidak memilili legitimasi karena undang-undang belum mampu mengakomodir daerah perbatasan.
Brani juga menyebutkan kalau selama ini semua regulasi di potret dari istana Presiden atau lembaga pemerintah pusat terkait, tapi sekarang berbeda di potret langsung dari daerah vulan dari Jakarta sehingga betul-betul kita mengetahui kondisi daerah yang sesungguhnya.
Indonesia Timur itu berbicara perbatasan didalamnya juga berbicara Sulawesi Utara karena memiliki 3 daerah perbatasan, ujar Ramdhani sembari menambahkan, melalui pertemuan ini diharapkan mendapat berbagai masukan dalam penyempurnaan RUU ini. (Humas pemprov Sulut).

Biro Hukum gelar sosialisasi pedoman penanganan perkara

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui biro Hukum menggelar sosialisasi implementasi pergub Sulut nomor 25 tahun 2016 tentang penanganan perkara di lingkungan pemprov Sulut yang dilaksanakan di ruang Mapalus kantor Gubernur Senin (20/06) kemarin.

Dalam kegiatan ini, Gubernur Sulawesi Utara melalui asisten Administrasi Umum Ch. Talumepa SH MH mengatkan bahwa kegiatan ini diharapkan dapat memberi pemahaman lebih bagi penanagan perkara diblingkup pemprov, jelas Talumepa.

Kepala biro Hukum Setdaprov Sulut Glady N.L Kawatu SH M.Si didampingi kepala bagian Bantuan Hukum Franky Tambuwun SH menambahkan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas koordinasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pergub No. 25 tahun 2016 tentang pedoman penganganan perkara di lingkup pemprov. Jelas Kawatu.

Lebih lanjut Kawatu menambahkan para peserta yang hadir terdiri dari kepala bagian hukum kasubag bantuan hukumb kabupaten kota pejabat struktural eselon III, IV di SKPD lingkup provinsi, tutupnya.
(Humas Pemprov Sulut)

Palandung Terima Mahasiswa KKN UGM

Gubernur Sulawesi Utara Melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs. John Palandung M.Si menerima para peserta KKN dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Di ruangan ex WOC kantor Gubernur Senin (20/06) kemarin.

Palandung dalam kesempatan ini mengatakan, bahwa pemerintah Sulawesi Utara mengharapkan para mahasiswa UGM bisa bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat di bumi nyiur melambai ini dan dapat memberikan pengalaman yang akan berguna bagibpara mahasiswa nantinya, jelas Palandung.

Sementara itu, perwakilan mahasiswa menjelaskan bahwa Pengabdian bagi masyarakat adalah tujuan utama KKN ini, jelas Eki, peserta KKN dari Fakultas Teknik Geologi. 

Lebih lanjut katanya, seluruh teman teman mahasiswa UGM dapat memberi kontribusi positif bagi kabupaten/kota terlebih Sulawesi Utara pada umumnya.

KKN mahasisw UGM kali ini dijadwalkan hingga 7 agustus 2016 nanti, dan bertenpat diantaranya Kota Tomohon, dan Kabupaten sangihe. 

(Humas Pemprov Sulut)

Foto Kepala Biro Pemerintahan dan Humas DR. Jemmy S. Kumendong, M.Si