Menko PMK RI Puan Maharani Membuka Dialog Kebangsaan Dalam Rangka Hut NU.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Puan Maharani besama Gubernur Sulawesi Utara  Olly Dondokambey SE menghadiri Dialog Kebangsaan Posisi Agama dalam Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bertempat di Graha Gubernuran Bumi Beringin Manado Minggu ( 12/02) .sore kemarin
Dalam sambutan Gubernur mengatakan selamat datang kepada ibu Puan Maharani sekaligus mengucapkan terima kasih  dan apresiasi kepada pengurus Wilayah Nadhatul Ulama Sulut atas upaya positif dan kerjanya memprakarsai pelaksanaan kegiatan yang strategis ini.

Menyikapi berbagai hal ini, Negara terus berupaya secara maksimal dalam menghormati dan mengelola keragaman serta perbedaan yang menjadi karakter Indonesia yang majemuk. kata Gubernur
Sejalan dengan itu nilai- nilai yang ada dalam agama sangatlah baik bila digunakan sebagai dasar umtuk membentuk pola dan karakter budaya ditengah masyarakat, perpaduan antara nilai agama dan budaya akan membentuk karakter manusia yang seutuhnya. Ujar Gubernur

Dalam konteks itu maka kegiatan dialog kebangsaan ini menjadi penting untuk kita sukseskan bersama serta jadikan sebagai  wahana peningkatan pemahaman kita dalam upaya memaksimalkan peran agama dalam pembagunan manusia dan kebudayaan, NU selaku  organisasi islam terbesar di Indonesia sudah banyak memberikan kontribusi bagi bangsa melalui pembentukan karakter umat yang bertaqwa , berbudi luhur  dan berpengetahuan luas serta turut aktif dalam  meningkatkan rasa persaudaraan yang berpijak pada semangat persatuan dalam perbedaan. Jelas Gubernur.
Lebih dari itu saya mengajak  kepada Pengurus Wilayah Nadathul Ulama Sulut dan para tokoh agama untuk senantiasa bersinergi positif dengan pemerintah daerah agar semakin mampu memantapkan tekad  dan komitmen serta konsistensi dalam meningkatkan peran tokoh agama dan umat untuk menghasilkan kader NU yang memiliki moralitas yang tinggi dan juga mampu mengusahakan kesejahteraan dan pemerataan kesempatan berkembangnya ekonomi rakyat serta mengabdi menjadi yang terbaik di masyarakat, Tutup Gubernur.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Puan Maharani yang membuka dialog kebangsaan dalam arahan mengatakan  terdapat tiga ruang lingkup sesuai tugas dan fungsinya sebagai pimpinan di Kemenko PMK yaitu  menjamin kualitas hidup manusia,  meningkatkan kapabilitas manusia indonesia dan memperkuat karakter bangsa indonesia. Kata Menko PMK
Di era globalisasi sekarang ini  pemerintah dan masyarakat  hendaknya bersama -sama  bergotong royong mengisi ruamg ruang masyarakat berbangsa dan bernegara  dengan pemahaman  yang tidak sempit atau memggunakan istilah Bung Karno tanpa" egoisme agama", imbau Menko PMK.
Saya juga mengajak jajaran pengurus NU dan PWNU disemua daerah untuk bersinergi  dengan Pokja Revolusi Mental dalam meng upayakan pembentukan karakter bangsa yang merupakan kerja tanpa henti selama republik ini ada. Jelas  Menko PMK
Menko PMK lalu mengutip pidato Bung Karno  ketika menjelaskan tentang sila Ketuhanan dalam Pidato 1 juni didepan sidang BPUPKI yang intinya menegaskan pada prinsipnya bukan saja bangsa indonesia ber Tuhan ttetapi masing masing  orang Indonesia hendaknya berTuhan, Tuhan- nya sendiri pada prinsipnya hendaknya Negara Indonesia ialah Negara yang tiap tiap orangnya dapat menyembah Tuhan-nya dan beribadah dengan cara leluasa dan meniadakan egoisme  agamanya dan berkeTuhanan yang berbudi pekerti luhur ,berkeadaban , dengan sikap saling hormat menghormati sesama pemeluk agama dan kepercayaanya.ujar Menko PMK.
Oleh karena itu, Agama  dalam pembangunan Manusia dan kebudayaan merupakan pembangunan agama yang diarahkan untuk memberikan kekuatan pendorong kemajuan, memberikan landasan masyarakat yang berakhlak, bermoral  dan beretika yang mampu mewujudkan kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, harmonis dan ber Bhineka Tunggal Ika  dalam mencapai  kesejahteraan bersama dalam Pembanguan Manusia dan kebudayaan , memberikan landasan etik dan moral dalam membangun  jiwa gotong royong dan memjadikan Indonesia berdaulat , berdikari dan berkepribadian" siapapun dan apapun agamanya kalau  untuk kepentingan bangsa dan negara kita harus bersatu" tutup Menko PMK Puan Maharani.
Turut hadir dalam acara Ketua TP-PKK Sulut  IRita Dondokambey Tamuntuan tersebut Wakil Gubernur Steven Kandouw  Wakil Ketua TP - PKK Devi Kandouw Tanos Forkopimda Sulut, Sekretaris Provinsi Sulut Edwin Silangen , ketua Sinode GMIM  Pdt HWB Sumakul, para Rektor di Sulut dan tamu undangan lainnya.( Humas Pemprov Sulut).

Foto foto Gubernur

Kandouw dampingi Wapres JK bahas RUU Kepalang Merahan.

    Rancangan Undang Undang Kepalang Merahan, dibahas bersama Komisi IX DPR-RI dan Pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP)  yang dihadiri Ketua Umum, M Jusuf Kalla yang juga adalah Wapres RI, diikuti Wagub Sulut Drs Steven OE Kandouw selaku Ketua PMI Prov Sulut. Bertempat di Gedung Nusantara 1 DPR-RI, Senayan Jakarta. Pada Rabu petang, 8/02/2017.
    Bahwa pengaturan mengenai Kepalang Merahan belum diatur dalam suatu Undang Undang, dengan berpedoman pada Ratifikasi Konvensi Jenewa tahun 1949 dan UU No 59/1958 tentang; Keikutsertaan Negara RI akan seluruh Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949, maka mewajibkan Negara untuk menerapkannya dalam Sistem Hukum Nasional.
    Sebagaimana diketahui, tugas pokok Palang Merah yakni; Memberikan pertolongan untuk kemanusiaan baik pada masa perang atau damai untuk mengurangi penderitaan sesama manusia (Pasal 3.4 RUU Kepalang Merahan). Untuk itu Komisi IX DPR-RI menggelar RDP Umum bersama Pengurus PMI Pusat dan Daerah. Dalam rangka penyempurnaan Draft rancangan UU Kepalang Merahan untuk ditetapkan menjadi Produk Hukum Nasional. Sebagaimana dikutip Kabag Humas Pemprov Sulut Roy Saroinsong melalui Kasubag Perjalanan Biro Protokol KKP Setda Sulut, Faldy Tumarah SSTP dan KTU Wagub Sulut Hendra Tambajong. Yang turut serta mendampingi Wagub Drs Steven OE Kandouw.
  Pada kesempatan RDP, jajaran Pengurus PMI Pusat dihadiri juga diantaranya Wakil Ketua Umum Ginandjar Kartasasmita, Sekjen dr Ritola Tasmaya, MPH dan Pengurus Daerah di tiap Provinsi se Indonesia.
   Demikian Kabag Humas Pemprov selaku Juru Bicara memberitakan.

Gubernur Keynote Speech di STAKN Manado

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey SE mengatakan harus ada orang Kristen yang memperjuangkan hak-hak umat kristen di Pusat. Hal ini diungkapkan orang nomor satu di Sulawesi Utara saat menjadi Keynote Speech pada kuliah umum bagi civitas akademika di Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri   ( STAKN) Manado Rabu (07/02).
Lebih lanjut gubernur mengatakan, jangan kita alergi dengan kata politik atau politisi. Kita harus memahami rekan-rekan kita atau saudara kita yang terjun ke dunia politik. "Karna kalo so nda ada orang Kristen yang berpolitik, sapa lagi yang akan memperjuangkan hak kita di pusat atau di tingkat nasional" tegas Dondokambey.
Gubernur juga menjelaskan ilmu dasar terbentuknya suatu negara adalah politik, karena yang membentuk dan mengesahkan aturan di suatu negara adalah politisi. Yang penting adalah political will yang baik dari politisi tersebut, jelas Dondokambey.

Sementara itu terkait dengan peningkatan daya saing SDM menghadapi MEA Gubernur Dondokambey menjelaskan kepada para mahasiswa dan dosen STAKN beberapa pendekatan sehubungan dengan kesiapan dan tantangan Bangsa Indonesia khususnya warga Sulawesi Utara. Diantaranya dengan memanfaatkan sebaik-baiknya Peluang MEA. Tantangan tersebut diantaranya melalui Produk unggulan, barang dan jasa, tenaga kerja serta Investasi dan UMKM.

Selain itu strategi dalam menghadapi MEA melalui Aktualisasi Triksakti yang digaungkan Bung Karno "berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan." Jelas Dondokambey.
Disisi lain Ketua STAKN DR Jeane Marie Tulung  STh MPd mengungkapkan apresiasi dan ucapan terimakasih kepada Gubernur karna atas perjuangannya STAKN Manado bole ada seperti ini. Khususnya dalam proses transformasi dari sekolah tinggi ke Institut.

Turut hadir Kepala Dinas Pendidikan Daerah A.G Kawatu , Para Dosen STAKN dan tamu undangan lainnya.
(Humas Pemprov Sulut)

Anjangsana TP-PKK Sulut salurkan bantuan langsung

Ketua Tim Penggerak PKK Sulut IR. Rita Maya Dondokambey Tamuntuan didampingi Wakil Ketua TP-PKK Sulut Dr. Kartika Devi Kandouw Tanos MARS melakukan Anjangsana Di Panti Asuhan Ash-salam , Rumah Sakit Kusta Pandu, Dan TPA Sumompu Rabu (08/01) kemarin.

Dalam kegiatan ini, Ketua TP-PKK bersama Wakil Ketua juga rombongan memberikan bantuan langsung berupa bahan pokok berupa Beras, Minyak, Gula, Susu bagi para anak anak di Panti Asuhan, juga di Rumah Sakit Penyandang cacat kusta Dan TPA Sumompo.

Ferry Rega, Penyandang cacat kusta mengaku ini adalah Kali pertama selama puluhan tahun, para Penyandang cacat kusta mendapat perhatian Dari pemerintah, menurutnya, para Penyandang cacat kusta sangat senang didatangi first lady Sulawesi Utara "Ini pertama Kali torang dapa kunjungan bagini, torang senang boleh bertatap muka dengab Ibu Gubernur dengab Ibu Wagub" kata Ferry.

Ketua TP-PKK kemudian berkunjung Di Tempat Pembuangan Akhir Sumompo, kedatanganya kembali disambut meriah oleh warga sekitar, dibtempat ini kemudian diberikan pengobatan gratis bagi warga, memberikan Susu Dan kacamata serta bahan pokok kepada warga sekitar. Menurut Tamuntuan, Kegiatan Sosial  TPPKK ini diharapkan mampu memberikan dampak yang berarti bagi masyarakat, sekaligus bentuk  perhatian pemerintah bagi warga Sulawesi Utara, Pukas Tamuntuan.

Kegiatan Sosial TPPKK ini juga bekerjasama dengan Dinas Sosial, Dinas Kesehataj, serta Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Sulut.
(Humas Pemprov Sulut)

Gubernur Warning Sangadi dan Aparat Desa Tentang Penggunaan Dana Desa.

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey SE menghadiri rapat pembahasan prioritas penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2017 bertempat di  Kantor Bupati Bolaang Mongondow selasa ( 07/02) kemarin.
Dalam sambutan Dondokambey mengatakan guna tercpai visi dari pembangunan bangsa ini sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasiona 2015-2019 yakni Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkeprubadian yang berlandaskan Gotong Royong, dengan progres pembangunan demi tercapainya sembilan  agenda prioritas yang  lebih di kenal dengan Nawa Cita dengan salah satu agendanya Membangun Indonesia dari pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia itu
tahun 2016 pemerintah telah mengalokasikan dana desa untuk 1.504 desa se Sulawesi Utara sebesar Rp.911
498.499.000,- milyar meningkat 100% dari jumlah tahun sebelumnya ( 2015) yakni Rp
402.5 milyar.
Khusus untuk kabupaten Bolaang Mongondow sendiri tahun  2016 mendapat alokasi  sebesar Rp.119.867.236.000 untuk 200 desa.
Dana desa harus dapat di pahami dana yang bersumber dari Angaran  Pendapatan Belanja Negara ( APBN) yang di peruntukan untuk desa ditranfer melalaui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelengaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan serta filosofi : meningkatkan  kesejahteraan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subyek dari pembangunan,  kata Dondokambey.

Untuk tahun 2017 ini guna efektif dan efisien penggunaan dana  desa telah ditetapkan peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI  No 22 tahun 2016  tentang penetapan priotitas prnggunaan dana desa tahun 2017, sebagaimana amanat pasal 2 permendes no 22 tahun tahun 2017 bertujuan memberikan acuan program dan kegiatan bagi penyelengaraan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang dibiayai oleh dana desa, memberikan acuan bagi pemerintah kabupaten/kota menyusun pedoman teknis penggunaan dana desa dan memberikan acuan bagi pemerintah pusat dalam pemantauan dan evaluasi penggunaan dana desa, jelas Dondokambey

Perwakilan pemerintah pusat di daerah sulawesi utara (sulut) adalah gubernur. Oleh karena itu, terkait dengan bantuan dana desa, langsung dari pemerintah pusat masuk ke desa-desa,  jadi kalau ada sangadi dan pendamping desa yang tidak searah dan sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini gubernur sebagai penanggung jawab di provinsi sulut, "jangan salahkan gubernur kalau  tau para sangadi dan pendamping  desa" tidak sejalan dan tidak searah dengan kebijakan ini. Jadi, saya kira penegasan ini perlu.di kawal agar program pemerintah pusat ( Dana Desa) betul-betul dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan, tegas Dondokambey

Saya berharap dengan program dari pemerintah pusat seperti bantuan dana desa. Pemerintah provinsi akan mengawal bantuan dana desa ini sampai ke masyarakat dan dipergunakan harus sesuai dengan peruntukan serta sesuai dengan aturan yang ada,  Lanjut Dondokambey

"Karena, saya dipilih  masyarakat sulut selama lima tahun untuk mengawal kebijakan pemerintah pusat Untuk itu, Saya wajib mengawal semua program bapak presiden Jokowi agar tidak salah dilakukan oleh masyarakat. Tutup Dondokambey.

Sebelumnya, Penjabat Bupati Bolmong Nixon Watung dalam sambutannya mengatakan sehubungan  dengan pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Menteri Desa No 22 tahun 2016 tentang Penetapan Proiritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 di kabupaten Bolmong.

Sesungguhnya ini merupakan suatu penghormatan bagi kami pemerintah kabupaten Bolmong. Karena sudah dipercayakan memfasilitasi kegiatan ini.Dan bagi kami ini merupakan moment yang penting untuk semakin memantapkan komitmen dan konsistensi kita dalam upaya pemantapan pengelolaan dan penggunaan dana desa,  kata Watung.

Pada kesempatan itu Gubernur memberikan bantuan alat - alat pertanian umtuk  para petani.

Turut hadir, Anggota DPRD Sulut, Ketua DPRD Bolmong, jajaran pejabat eselon II lingkup Pemprov Sulut, jajaran Pemkab Bolmong, Camat, Sangadi, tokoh agama, tokoh masyarakat serta para pendamping  desa, fasilitator serta tamu undangan lainnya.

(Humas Pemrov Sulut)

TP PKK Provinsi Sulut Berbagi Kasih di Panti Asuhan.

Ketua Tim Penggerak  Pembinaan Kesejahteraan Keluarga ( TP- PKK  ) Provinsi Sulut Rita Dondokambey Tamuntuan dan Wakil Ketua TP-PKK Kartika Devi Kandouw Tanos serta jajaran TP-PKK, hari ini Selasa (7/2)   menyerahkan bantuan sosial (Bansos) ke sejumlah panti asuhan  lokasi panti asuhan di Sayap Kasih Tomohon dan panti asuhan di Tompaso.

Ketua TP-PKK Provinsi Sulut Rita Dondokambey Tamuntuan mengatakan, kegiatan baksos ini merupakan salah satu program TP-PKK Provinsi Sulut.

"Baksos ke panti asuhan ini sudah menjadi salah satu program TP-PKK demi menunjang program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK),"ungkap istri tercinta orang nomor satu sulut tersebut. Sembari berharap dengan bantuan sosial ini bisa meringankan beban bagi para anak yatim piatu.

Diketahui, penyaluran bantuan sosial ini atas kerjasama TP-PKK dengan Dinsos Sulut dan Biro Kesra Setdaprov Sulut.

( Humas Pemprov Sulut.)