Buka Rakornas UKPBJ, Wagub Kandouw Ingatkan Pejabat Pengadaan Bekerja Cepat dan Tepat Sasaran

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yang ada di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara diharapkan dapat bekerja dejgan cepat, tepat serta tetap hati-hati dalam proses pengadaan sehingga tercipta hasil kerja yang baik dan tepat sasaran.

Penegasan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Steven Kandouw saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kementerian Lembaga tahun 2019, bertempat di Hotel Four Points Manado, Rabu (10/4/2019). 

"Saya harap para pejabat pengadaan harus benar-benar teliti dalam melakukan proses pengadaan barang dan jasa, tetap prudent (hati-hati), dalam melaksanakan tugas," tegas Wagub.

Wagub juga menyatakan agar pejabat pengadaan harus mampu melihat kebutuhan dari pengadaan barang maupun jasa, pengadaan barjas harus dirasakan manfaatnya secara sustainable, tidak sembarangan. 

Disamping itu, Wagub juga menekankan pengadaan memiliki peran penting dalam kesuksesan organisasi pemerintah, organisasi penyepenggara barjas harus dapat memastikan skema kerja proses pengadaan yang dilakukan dengan harga wajar, dapat dipertsnggungjawabkan. 

"Proses pengadaan harus ada output dan outcome yang jelas, harus ada sebab akibat yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, jalankan semua proses sesua aturan," tutur Wagub. 

Untuk itu melalui rakornas UKPBJ ini Wagub Kandouw berharap dapat menghasilkan kesamaan visi dan misi dalam pengadaan barjas, menghasilkan kesepakatan bersama dalam membangun sistem pengadaan demi pelayanan publik yang maksimal.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala LKPP, Deputi Bidang Pengembangan dan SDK LKPP, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Sulut Jemmy Ringkuangan, serta para peserta Rakornas.(humas provinsi sulut)

Gubernur Olly Dondokambey Resmikan Asrama SMK PP Negeri Kalasey

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey meresmikan gedung asrama dan Ruang Praktek Siswa (RPS) Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK PP) Negeri Kalasey, Kabupaten Minahasa, Rabu (10/4/2019) siang.

Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti peresmian dan penekanan tombol sirene pembuka tirai selubung papan nama asrama oleh Gubernur Olly sambil disaksikan seluruh siswa SMK PP Kalasey.

Dalam sambutannya, Olly optimis sarana penunjang pendidikan representatif ini mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor pertanian Sulut.

"Ini menjadi suatu kebanggaan kita semua. Dua tahun lalu saya mengunjungi tempat ini dan melihat besarnya potensi sekolah ini untuk menunjang pertanian Sulut. Karenanya dengan adanya asrama baru ini akan membuat seluruh siswa yang tinggal pun nyaman untuk belajar dan tinggal di asrama," kata Olly.

Menurut Olly, Pemprov Sulut berkomitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor pertanian dengan membiayai penuh semua kebutuhan pembangunan fisik dan siswa SMK PP Negeri Kalasey selama tinggal di asrama.

"Sekolah ini full biayanya oleh pemerintah daerah termasuk biaya tempat tinggalnya. Seluruh siswa yang bersekolah di sini berasal dari 15 kabupaten dan kota di Sulut," ungkap Olly.

Lanjut Olly, SMK PP Negeri Kalasey yang memiliki 706 siswa ini juga berperan penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sulut.

"70 persen PAD Sulut dari sektor pertanian. Apalagi sekarang ini banyak turis yang mengunjungi Sulut sehingga kita harus mampu menyuplai produk holtikultura yang menjadi kebutuhan para wisman selama berlibur di Sulut," beber Olly.

Peresmian gedung asrama siswa dan RPS turut dihadiri Kadistanak Sulut Novly Wowiling, Kadisdikda Grace Punuh dan Kepala SMK PP Negeri Kalasey Jemmy Jermias. (Humas Pemprov Sulut)

Hadiri Rakersda Sulut, Wagub Ingatkan Dinkes Terus Tingkatkan Pelayanan Bagi Msyarakat

Wakil Gubernur Steven Kandouw membuka Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) Provinsi Sulut tahun 2019 yang dihadiri langsung oleh Menteri Kesehatan RI, Nila Moeloek, di GKCC Manado, Selasa (9/4/2019 ).

Dalam sambutan Wagub Kandouw mengatakan  selama tiga tahun kepemimpinan Bapak Gubernur Olly Dondokambey selalu berusaha agar pelayanan kesehatan di sulut bisa ditingkatkan, Salah satunya saat ini di Kota Kotambobagu akan diresmikan rumah sakit rujukan agar pelayanan kesehatan di Bolmong raya bisa ditingkatkan.

Lanjut Wagub, masih ada tugas juga untuk daerah kepulauan. "Kedepan apabila Tuhan berkenan kita akan membuat rumah sakit, dengan  harapan kami pemerintah pusat melalui ibu menteri Kesehatan membantu melengkapi rumah sakit ini," ungkap Wagub. 

Disisi lain, menurut Wagub pelayanan BPJS Kesehatan selama ini yang nilainya belum maksimal memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ada di daerah bumi nyiur melambai Sulawesi Utara, masih banyak tagihan rumah sakit ke BPJS ada yang sudah empat hingga lima bulan belum berproses.

"Di PMI saja sudah lima bulan, ratusan juta bayangkan saja sampai ratusan juta, saya tidak mengerti ini. Ditambah lagi sekarang ini cakupan BJPS dikurang-kurangi ada obat-obat tertentu yang dulu bisa ditanggung tapi sekarang tidak ditanggung. Jadi ini kritik untuk BPJS Kesehatan pusat karena mereka menurut hemat saya tidak punya passion dengan kesehatan, tegas Wagub Kandouw.

Wagub juga menyampaikan permintaan Gubernur Olly kepada Menteri Kesehatan untuk mempercepat Dana Alokasi Khusus (DAK) Kesehatan.

"Saya berharap kepada ibu Menter Kesehatan agar Dana DAK kesehatan ini dipercepat sesuai harapan pak Gubernur Olly untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan menuju Sulut Hebat semakin baik di sektor kesehatan," tutup Kandouw

Turut hadir  Ketua TP PKK Provinsi Sulut Ir.Rita Maya Dondokambey-Tamuntuan ,Wakil Ketua TP PKK Provinsi Sulut Dr. Kartika Devi Kandouw - Tanos, MARS, Ketua Dharma Wanita Sulut Ivonne Silangen, serta para jajaran dinas kesehatan Provinsi Sulut.(humas provinsi sulut)

Ibu Rita Rayakan Hut Ke 47 HKG PKK 2019 Di Bolsel

Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-47 tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Utara, khususnya di Kabupaten Bolaang Mongondow  Selatan dirangkaikan dengan beragam kegiatan dan perlombaan. 

Dihadiri langsung oleh Ketua Umum TP-PKK Prov. Sulawesi Utara Ir. Rita Dondokambey-Tamuntuan, kegiatan yang juga dirangkaikan dengan Pelaksanaan PKK KB Kesehatan tersebut nampak berlangsung meriah.

Diselah-selah kegiatan tersebut, ibu Rita dalam sambutannya menuturkan bahwa program-program PKK selalu terintegrasi dengan program-program lain terutama yang dikelola pemerintah maupun swasta baik di pusat, provinsi atau kabupaten/kota.

"dilingkungan Provinsi Sulut, kegiatan PKK juga disuport oleh atau didukung oleh instansi terkait, mitra terkait baik dukungan dana maupun dalam bentuk kegiatan langsung," terang ibu Rita.

Sehubungan dengan hal tersebut, Ibu Rita mengajak kepada semua lapisan anggota PKK agar selalu mengedepankan visi dan misi PKK guna memajukan bangsa dan daerah.

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilombakan pada kesempatan tersebut yakni;

1. Lomba Adm di desa Salongo didampingi Sek dan Ben desa, kec, kab

2. Lomba UP2K di desa Salongo didampingi pokja II desa, kec, kab

3. Lomba HATINYA di desa Soguo didampingi pokja III desa, kec, kab

4. Lomba Posyandu di desa Salongo didampingi pokja IV desa, kec, kab

5. Lomba LBS di desa Salongo didampingi pokja IV desa, kec, kab

Wakili Wagub, Mokoginta Buka Rakor UKPBJ

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven O. E Kandouw yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Rudy Mokoginta menghadiri Rapat Koordinasi Unit Kerja Penggunaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Provinsi Sulawesi Utara, di Ruang C. J. Rantung Kantor Gubernur Provinsi Sulut. Kemarin (08/04)

Dalam sambutannya Mokoginta menyampaikan bahwa salah satu spirit mendasar dilaksanakannya otonomi daerah ialah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, yang juga harus seiring sejalan dengan upaya-upaya meningkatkan kualitas pelayanan itu sendiri.

Menurut Mokoginta, proses pengadaan barang dan jasa pemerintah mempunyai peranan yang sanagat vital dalam pembangunan nasional untuk peningkatan publik, dalam pelaksanaannya harus dilaksanakan secara optimal yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Keunggulan Proses pengadaan barang dan jasa di setiap instansi pemerintah daerah sangat bergantung padaa kapasitas pemahaman para Aparatur pengadaan barang dan jasa terhadap aturan serta berbagai aturan turunan dan hal-hal terkait lainnya," kata Mokoginta.

Karenanya, Rudy mengharapkan rapat Koordinasi UKPBJ ini dapat diikuti sebaik-baiknya oleh para peserta, dan kepada narasumber agar supaya dapat menjelaskan secara spesifik dan mendalam, sehingga lewat kegiatan ini benar-benar kapasitas Aparatur Pengadaan barang dan jasa di lingkungan Provinsi Sulut dapat di transformasi ke arah yang semakin baik.

Sementara itu, Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan Tatang Rustandar Wiraatmaja, M. T menyampaikan tujuan rapat tersebut.

"Kegiatan ini untuk mencari regulasi atau kebijakan baru dan mendiskusikan kendala yang ada dilapangan," kata Tatang.

Lanjut Tatang, dinamika pengadaan barang dan jasa kedepan mendorong profesionalitas dan kompetensi orang yang menangani barang dan jasa

 "Karena UKPBJ  sebagai centre exelent untuk itu orang -orangnya harus  profesional dan kompeten agar bisa melayani masyarakat di wilayah masing masing" ujar Tatang.

Wagub: Dana Desa Harus Berikan Manfaat Bagi Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Kandouw menegaskan kepada aparat desa agar menggunakan dana desa dengan baik agar memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat. 

Penegasan tersebut disampaikan Wagub saat melakukan tatap muka bersama para perangkat desa, camat serta ASN lingkup Pemkab MiNahasa Tenggara dalam kegiatan sosialisasi penggunaan dana desa kerja sama antara Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan Pemkab Mitra, Senin (8/4/2019) bertempat di gedung serbaguna Kantor Bupati Mitra.

"Dana desa harus memberikan manfaat ke pertumbuhan ekonomi masyarakat, dana desa jangan sebatas sambilalu, prosesual, teatrikal sebatas menghabiskan dana saja,ada output tapi tidak ada outcome, peruntukannya harus jelas," tegas Wagub.

Para hukum tua harus pahami substansi diadakanya dana desa dimana untuk memotong alur birokrasi, agar dana tersebut dapat cepat sampai ke masyarakat, sesuaikan dengan program pembangunan Presiden RI dimana dana harus digunakan untuk kemakmuran desa.

Disisi lain Wagub mengakui efektifitas dana desa di Sulut hanya 55 persen. Idealnya adalah dana desa harus bergulir sustainable, harus jelas peruntukan dan dirasakan efeknya berjangka panjang bagi masyarakat. 

Untuk itu agar pemerintahan berjalan sukses dan penggunaan dana desa tepat sasaran para perangkat desa harus terus membenah diri untuk bersaing, Seluruh penyelenggara pemerintahan harus memberikan diri bergerak maju demi pembangunan daerah yang baik dan bersih. Para penyelenggara pemerintahan harus memiliki integritas, loyalitas dan prestasi dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Kabupaten Mitra James Sumendap, Wakil Bupati  Jesaja Legi serta para ASN lingkup Pemkab Mitra.(humas provinsi sulut)

Didampingi Gubernur Olly, Menko Luhut Luncurkan Program Satu Juta Nelayan Berdaulat

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan didampingi Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey meluncurkan program Satu Juta Nelayan Berdaulat dan produk aplikasi FishOn di Telkom Landmark Tower, Jakarta Selatan, Senin (8/4/2019) siang.

Pada launching yang dirangkaikan dengan Seminar Nasional Nelayan Indonesia Berdaulat melalui dukungan Teknologi 4.0 ini, Menko Luhut berharap program ini mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan di Indonesia, khususnya di wilayah-wilayah terpencil.

Menko Luhut menuturkan, program satu Juta Nelayan Berdaulat dilatarbelakangi oleh fakta kekayaan laut Indonesia menurut data UNDP pada 2017 sebesar USD 2,5 triliun per tahun. Namun, baru dapat dimanfaatkan sebesar 7 persen karena minimnya penggunaan teknologi. 

"Kita ingin membuat supaya nelayan-nelayan kita di daerah-daerah terpencil bisa hidupnya tambah baik. Karena tidak perlu melalui tangan kedua, ketiga dan keempat untuk menjual barangnya. Jadi ada akses langsung," ucap Luhut.

Menurut data KKP, lanjut dia, pada 2017 jumlah nelayan Indonesia mencapai 2,7 juta. Akan tetapi, jumlahnya semakin berkurang karena minat menjadi nelayan yang rendah.

Nelayan dengan jumlah hampir 3 juta ini mayoritas berada dalam ambang batas garis kemiskinan dan menyumbang 25 persen angka kemiskinan nasional. ‎

"Masalah utama nelayan Indonesia adalah belum adanya dukungan teknologi untuk menemukan lokasi keberadaan ikan secara akurat, real time dan murah. Ikan hasil tangkapan nelayan cepat membusuk, dan harga jual ikan yang murah di kalangan tengkulak," kata Luhut.

Untuk diketahui, Kemenko Kemaritiman bermitra dengan penyedia platform digital nelayan binaan Telkom Indonesia untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan laut nusantara berbasis data digital. Mereka membantu mengembangkan produk dari program tersebut, yaitu FishOn. Fitur-fiturnya adalah tempat jual-beli ikan, mencari ikan, katalog produk perikanan, layanan pesan singkat dan lain sebagainya yang dimanfaatkan seluruh nelayan Indonesia.

Peluncuran program Satu Juta Nelayan Berdaulat turut dihadiri Direktur Utama PT. Telkom Indonesia Alex J Sinaga serta pembicara CEO fishOn Fajar Widisasono dan Guru Besar IPB di Bidang Pakar Sistem dan Permodelan Perikanan Domu Simbolon. (Humas Pemprov Sulut)