Gubernur: Banyak Cara Menjual Pariwisata Sulut

Meskipun Bunaken masih menjadi primadoma pariwisata di Sulut, namun masih banyak potensi wisata lain yang sangat menjanjikan dan tidak kalah menarik yang dimiliki Sulawesi Utara.
Hal ini disampaikan Gubernur Sulut DR. S.H. Sarundajang dalam sambutannya saat membuka Workshop penyusunan desain strategis dan rencana aksi (DSRA) Destination Management Organization (DMO) Bunaken di hotel Plaza Manado (Jumat, 12/7) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI bekerjasama dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Utara.
 Dalam sambutannya, Gubernur meminta agar seluruh stakeholders pariwisata dapat saling menopang dan bekerjasama dalam mengembangkan kepariwisataan di daerah Sulut.
"Muara dari pariwisata itu sendiri adalah ekonomi, oleh karena itu pengembangam sektor pariwisata harus mempunyai multiplier effect yakni bagaimana mengangkat perekonomian masyarakat," imbuhnya.
Hadir dalam workshop tersebut kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sulut Suprianda Ruru, SH, LLM, mewakili dirjen Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Perekraf RI Hari Ristanto, fasilitator DMO Bunaken Prof. Winda Mingkid, para kepala dinas pariwisata kota dan kabupaten se-Sulut, serta para stakeholders pariwisata daerah ini.
Hari Ristanto dalam sambutannya mewakili Dirjen menyampaikan dukungan terhadap langkah-langkah gubernur dalam pengembangan kepariwisataan di daerah ini serta memberikan kepercayaan provinsi Sulut sebagai tuan rumah penyelenggaraan pertemuan DMO seluruh Indonesia pada September tahun ini.
(Jubir Pemprov Sulut: Judhistira Siwu, SE, MSi)

Kansil CS Berhasil Yakinkan DPR RI Soal 9 DOB Sulut

Kelengkapan berkas cikal bakal Provinsi baru BMR (Bolaang Mongondow Raya) dan PPKNU (Provinsi Kepulauan Nusa Utara) serta 7 Kabupaten/Kota baru akhirnya masuk ke DPR RI. Kamis (11/7) Kemarin, bertempat di ruang rapat Komisi 2 DPR RI, Gubernur Sulawesi Utara Dr. S. H. Sarundajang yang diwakili Wakil Gubernur Sulut Dr. Djouhari Kansil, berhasil mempresentasikan kesiapan pembentukan 9 daerah otonomi baru (DOB) yang terdiri dari 2 Provinsi serta 4 Kabupaten dan 3Kota baru di Sulut.

Pertemuan tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi 2 Agum Gunanjar, didampingi oleh anggota Komisi 2 serta fraksi-fraksi. Dari Sulut sendiri, nampak hadir Wakil Ketua DPRD Sulut, Ketua dan Anggota Pansus Pemekaran DPRD Sulut, dan para Bupati dan Wakil Bupati serta Pimpinan DPRD dan Panitia Pemekaran. ‘’Ketua Komisi 2 menyambut baik kelengkapan usulan 9 DOB tersebut, bahkan secara terang-terangan beliau menyatakan dukungannya untuk melanjutkan proses sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2007,’’ ujar Kansil yang dalam presentasi tersebut didampingi oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Edwin Silangen, Kepala Inspektur Sulut Mecky M. Onibala, plt. Sekwan Sulut John Palandung, dan Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Dr. Noudy Tendean. (Jubir Pemprov Sulut, Judhistira Siwu, M.Si)

Panda Sulut Matangkan Persiapan Pornas KORPRI

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus melakukan pematangan persiapan pelaksanaan Pekan Olah Raga Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia (Pornas-Korpri) yang sesuai rencana akan dilaksanakan pada September nanti. Berbagai hal terus dipacu termasuk persiapan lokasi pertandingan, dengan harapan agar pada saat pelaksanaan nanti, Sulut benar-benar sudah siap dalam menggelar iven bertaraf nasional ini. ‘’Persiapan harus maksimal karena sesuai rencana, Pornas Korpri ini akan dibuka langsung oleh bapak Presiden RI,’’ terang Ketua Panitia Daerah Pornas Korpri Ir. Siswa Rachmat Mokodongan, sebelum bertolak ke Jakarta untuk mem-follow-up persiapan Pornas Korpri pada Selasa (10/7) Kemarin.

Lanjut Mokodongan menjelaskan, ajang olahraga yang melibatkan para anggota Korpri seluruh Indonesia ini direncanakan akan mempertandingkan tujuh cabang olahraga yang meliputi catur, futsal, tenis meja beregu putra/putri dan perorangan, tenis lapangan beregu putra/putri dan perorangan, bulutangkis beregu dan perorangan, bola voli putra/putri dan bridge. ‘’Lokasi pertandingan untuk catur dan bridge akan dilaksanakan di Grand Hotel Kawanua, futsal di lapangan Megamas, tenis meja di Universitas Negeri Manado, tenis lapangan di Pingkan Matindas, bulutangkis di Gelanggang Olah Raga (GOR) Ari Lasut, serta bola voli hall A dan B KONI Sario Manado. Sementara untuk upacara pembukaan akan dilaksanakan di GOR Maesa Tondano Minahasa,’’ jelas Ketua Dewan Pengurus Korpri Sulut ini.

Terkait semua venue tempat pelaksanaan pertandingan, Mokodongan yang didampingi Kepala Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Sulut Yanny Lukas, Kepala Bagian Kerjasama dan Hukum Vanda B Jocom, dan Sekretaris Panitia   Daerah Pornas Korpri Jemmy Ringkuangan menjelaskan bahwa saat ini sementara dalam perbaikan, dan diperkirakan memasuki bulan Agustus semuanya sudah dirampungkan. "Pemprov Sulut sangat siap menggelar pesta olahraga empat tahunan para abdi negara ini. Sebagaimana kesuksesan iven-iven nasional bahkan internasional sebelumnya, kami berkomitmen untuk memberikan yang terbaik," katanya.

Menurut Mokodongan, saat ini beberapa provinsi lain sering datang ke Sulut untuk mengecek akomodasi, bahkan seberapa siap lokasi-lokasi pertandingan yang akan digunakan. Atas dasar tersebut Pemprov terus memacu pengerjaan venunya. ‘’Kami optimis, semua lokasi pertandingan akan tuntas disiapkan pada akhir Agustus, termasuk penyiapan semua atlit Sulut daerah ini yang akan berpartisipasi pada tujuh cabang olah raga nanti,’’ terang Mokodongan sembari berharap adanya dukungan semua masyarakat khususnya warga Korpri di daerah ini agar pornas bisa berjalan sukses, dan memperoleh hasil maksimal. (Juru Bicara Pemprov Sulut, Judhistira Siwu, M.Si)

Mokodongan Pimpin Serah Terima Jabatan Pejabat Eselon II

Pelaksanaan serah terima jabatan merupakan manifestasi dari sebuah penataan birokrasi dan tindaklanjut dari pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan pejabat struktural eselon II yang lalu, karena itu merupakan hal yang wajar dalam rangka kesinambungan roda pemerintahan terutama untuk meningkatkan kinerja organisasi secara internal dan kinerja pemerintah secara utuh. Demikian dikatakan Sekretaris Provinsi Sulut Ir. Siswa Rahmat Mokodongan pada serah terima jabatan seluruh  pejabat eselon II yang dilantik pada tanggal 8 Juli 2013 yang lalu bertempat di ruang Huyula Kantor Gubernur (10/7) Manado.

“Hadirlah sebagai figur panutan, pencerah dan perekat kebersamaan yang dapat menggairahkan semangat dan motifasi kerja serta memberi daya ungkit dalam pekerjaan yang baru, memperkuat koordinasi secara vertikal maupun horisontal untuk membangun senergisitas dan jaringan kerja yang terpadu, berkesinambungan dan menjalin hubungan yang harmonis dengan stakeholders secara dinamis.” Kata Mokodongan.

Pada kesempatan itu Mokodongan mengharapkan kepada para pejabat yang ditempatkan di SKPD baru untuk menjalin hubungan atasan dan bawahan yang baik dan mampu melanjutkan berbagai kebijakan dan program positif dan visioner yang telah dilaksanakan oleh pejabat yang lama serta ciptakan sistem dan pola kerja yang sistematis yang mampu memberikan lompatan yang inovatif untuk menjawab kebutuhan organisasi dan pelayanan kepada masyarakat.

Mutasi Eselon II Sudah Sesuai Mekanisme

Pemberhentian dan pengangkatan Pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pada Senin (8/7) Kemarin, sebagaimana surat keputusan (SK) Gubernur Sulut nomor 821.2/BKD/SK/112/2013,  telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme. Hal ini ditegaskan kembali oleh Gubernur Sulut Dr. S. H. Sarundajang melalui Juru bicaranya Judhistira Siwu M.Si, kepada sejumlah wartawan pada Selasa (9/7) Kemarin. Penegasan ini menurut Siwu, sekaligus menjawab pertanyaan beberapa pihak terkait penempatan Drs. John H. Palandung sebagai pelaksana tugas (PLT) Sekretaris DPRD (Sekwan) Sulut. ‘’Penempatan pelaksana tugas dalam jabatan sekretaris DPRD Sulut sama sekali tidak ada yang salah, semua sudah sesuai prosedur dan mekanisme yang ada,’’ tegas Siwu.

Menurut mantan Kabag Protokol Sulut ini,  prosedur pengangkatan PNS dalam jabatan struktural yang dilakukan Pemprov Sulut sudah mengacu pada PP Nomor 100 Tahun 2000 junto PP Nomor 13 Tahun 2002 serta Permendagri nomor 5 tahun 2005. Pada pasal 5 dan 6 PP Nomor 100 Tahun 2000 dijelaskan bahwa persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural adalah pendidikan yang meliputi pendidikan dasar, pendidikan umum dan perguruan tinggi, Pendidikan dan pelatihan dalam jabatan (diklatpim), masa kerja, pangkat dan golongan, jabatan yaitu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang pegawai, dan DP3 meliputi kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, kejujuran, kerjasama dan praktek kepemimpinan serta Daftar Urut Kepangkatan (DUK).

Dikatakannya, kalaupun saat ini ada beberapa pengeluhan perihal penempatan Sekwan Sulut dikarenakan alasan yang menduga sudah tidak mengakomodir suara dari Pimpinan Dewan, maka itu sangat keliru. ‘’Prinsipnya bapak Gubernur sangat menghormati kepentingan yang ada di DPRD. 3 nama yang diusulkan untuk ditempatkan secara definitif sebagai Sekwan saat ini sedang berproses. Dikarenakan kebutuhan organisasi yang sudah mendesak, Sekwan definitif sebelumnya saat ini sudah menempati jabatan eselon II yang lain. Sambil menunggu proses definitif dari 3 nama yang diusulkan, ditempatkanlah pak Palandung sebagai pelaksana tugas agar tidak terjadi kekosongan bahkan kevakuman pekerjaan,’’ jelas Siwu.  

Jadi, lanjutnya, kalaupun ada anggapan yang menilai bahwa Pemprov Sulut khususnya bapak Gubernur terkesan tidak mengakomodir suara DPRD terkait penempatan Sekwan, adalah sangat keliru. Karena sebagaimana yang selalu disampaikan oleh Sarundajang, pada dasarnya, pengangkatan PNS dalam jabatan struktural antara lain dimaksudkan untuk membina karier PNS dalam jabatan struktural dan kepangkatan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku. ‘’Pengangkatan selalu dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan,’’ tegasnya sembari menambahkan bahwa tidak ada muatan kepentingan apalagi muatan like or dislike. Semua dilakukan secara profesionalisme. (Juru Bicara Pemprov Sulut, Judhistira Siwu, M.Si)

Sarundajang : Sekretaris Daerah adalah Motor dan Filter

Gubernur Sulawesi Utara DR. S. H. Sarundajang melakukan pelantikan Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Jefry Korengkeng, SH, MSi dan Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahlis Gallang, SIP di ruang Mapalus Kantor Gubernur (8/7) Manado sesuai SK Gubernur Sulut No. 821.2/131.0/SK/112/2013 tanggal 5 Juli 2013.

Sarundajang mengatakan bahwa pelantikan ini merupakan kepentingan organisasi selaku abdi negara dan abdi masyarakat agar pelayanan  pemerintahan dapat berjalan dengan baik, transpalan dan akuntabilitas serta  harus terus diiplementasikan agar pelayanan  kepada masyarakat lebih cepat dan tepat sasaran.

“Sekretaris daerah adalah motor penggerak organisasi dan Filter dalam pelaksanaan tugas pemerintahan  untuk melakukan pembenahan dan pemantapan organisasi dalam kerangka peningkatan kinerja, pembangunan dan pelayanan publik. Dan sebagai sekretaris daerah  berkewajiban untuk membangun konstelasi struktur pemerintahan yang dinamis dan kondusif serta kembangkan budaya kerja yang maksimal bagi jajaran birokrat di masing-masing daerah agar reformasi birokrasi demi terciptanya tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.” Kata Sarundajang.

Pada kesempatan itu Sarundajang mengharapkan pada kedua sekretaris yang baru untuk mampu menggairahkan semangat kerja serta memberi leverage (daya ungkit) untuk menghasilkan perubahan dan pembaharuan agar dapat meraih opini WTP yang diberikan oleh BPK.  Dan kepercayaan yang diembankan dalam tanggungjawab jabatan ini dapat dijawab melalui kinerja dan etos kerja yang optimal sehingga roda pemerintahan di daerah akan terus maju secara berkesinambungan. Dan teruslah bangun hubungan yang harmoni dalam organisasi pemerintahan pada semua tingkatan dan semua pemangku kepentingan serta lakukan konsolidasi secara internal maupun eksternal secara berjenjang untuk menghasilkan kekuatan birokrasi.

Hadir pada kesempatan itu Wakil Gubernur DR. Djouhari Kansil, MPd, Bupati Minahasa, Wakil Bupati Minahasa, Wakil Bupati Bolmong Selatan, Sekretaris Provinsi Sulut, Pejabat eselon II Pemprov. Sulut, Pejabat Kab. Minahasa dan Kab. Bolmong Selatan, Pejabat eselon III dan IV pemprov. Sulut.

Foto-foto pelantikan pejabat struktural eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara