Dishub Buka Pendaftaran Calon Taruna

Ini tentunya berita menggembirakan bagi para generasi muda khususnya lulusan SMU sederajat. Menyusul Kementrian Perhubungan RI melalui Dinas Perhubungan Sulut, membuka pendaftaran bagi calon taruna Perhubungan.
“Saya mengajak para generasi muda di Sulut, yang ingin melanjutkan pendidikan, ayo ambil kesempatan dan peluang ini. Pendaftaran masih akan dibuka sampai tanggal 20 Juni 2014,”kata Kepala Dinas Perhubungan Sulut Joy Oroh, Rabu (18/06/2014).
Dikatakan Oroh, saat ini pendaftar sudah mencapai 50-an calon siswa baru. Berlaku untuk pria dan wanita. Tempat pendaftaran di kantor perhubungan Pemprov Sulut, setiap hari jam kerja.
“Lulusan Taruna baru perhubungan program Diploma 3 LLASDP Kementrian Perhubungan RI, berhak mendapatkan gelar Ahli Madya LLSADP,”kata Oroh.

Kadis Perhubungan Pemprov Sulut Drs Joi Oroh

Pemprov Bahas Potensi Konflik Pertambangan

Manado- Pemprov Sulut mengundang Kabupaten dan Kota se Sulut untuk membahas sejumlah potensi konflik pertambangan di Sulut. Rapat tersebut menurut Kepala Biro Sumber Daya Alam (SDA) Setdaprov Sulut, Ir Erni Tumundo, untuk mensinergikan peraturan terkait pertambangan.
Karenanya terang Tumundo usai rapat Rabu (18/06/2014) di kantor gubernur menyarankan, Kabupaten dan Kota yang memiliki potensi pertambangan untuk melengkapi semua persyaratan sesuai aturan yang berlaku.
“Yang penting untuk disikapi dalam pertambangan adalah Amdal,”ingatnya.
Rapat yang juga menghadirkan para akademisi tersebut ikut membahas polemik Pulau Bangka di Kabupaten Minut.
Dikatakan Tumundo, saat ini Kabupaten Minut sementara menyusun peraturan rencana sonasi pulau -pulau kecil.”Sementara berproses. Dulunya, sudah ada peraturan Perda pesisir dan pulau kecil tahun 2006 sesuai UU tahun 2004. Sekarang sudah punya rencana detail rinci pulau Bangka,”jelasnya.
Disebutkannya, status pulau Bangka dalam Perda RTRW Kabupaten Minahasa Utara dan Perda RTRW Pemprov Sulut nomor 1 Januari 2014 memang masuk kawasan pertambangan.
Selain itu, permasalahan penertiban Penambangan Emas Tanpa Ijin (PETI) di daerah masing-masing ikut menyeruak. Karena terang Tumundo, PETI ini sangat sulit untuk menertibkannya, serta pentingnya pengaturan pengelolaan limbah PETI.
“Kabupaten dan Kota mempersoalkan maraknya peredaran Zianida dan Mercury. Karenanya Kabupaten dan Kota disarankan untuk mendata siapa saja penggunanya supaya bisa terkontrol, serta menertibkan tata niaga peredaran Mercury dan Zianida, termasuk penataan ijin pertambangan,”katanya seraya menyebutkan, untuk pemanfaatan lahan suaka alam, daerah konservasi, hutan lindung, cagar alam, harus ijin Menteri Kehutanan RI. (DR Jemmy Kumendong, Kabag Humas selaku Jubir Pemprov)

Kepala Biro Sumber Daya Alam Setda Prov Sulut Ir Erni Tumundo

Dinkes Sulut Siap Antisipasi Gangguan Kesehatan Saat Pilpres

Dalam rangka menanggulangi masalah yang dapat timbul selama pelaksaan pemilu pilpres nanti, Dinas Kesehatan Provinsi Sulut bekerjasama dengan stakeholder terkait melaksanakan galdi lapangan penangu\gulangan masalah kesehatan akibat konflik social terkait pemilu 2014.

Kegiatan tersebut digelar Rabu (18/6) bertempat di lapangan Kantor Gubernur Sulut, dibuka oleh Wakil Gubernur  DR Djouhari Kansil.

Dalam sambutan pengarahannya, Wagub menegaskan seluruh pihak untuk tetap sigap menghadapi agenda nasional  terkait juga masalah penanganan masalah kesehatan yang mungkin saja akan terjadi. Undang-undang 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana mengkategorikan konflik dalam satu jenis bencana yaitu bencana social.

Kansil mengingatkan dalam situasi bencana khususnya konlik social, peran petugas kesehatan salam upaya penyelamatan dan perlindungan terhadap korban akan lebih baik jika terdapat koordinasi mobilisasi seumberdaya yang optimal dari seluruh stakeholder yakni TNI, Polri, PMI, SAR, Rapi, dalam satu komando.

 Untuk itu melalui kegiatan gladi bersama ini Kansil mengharapkan hasil yang maksimal terhadap kesigapan menghadapi bencana, meningkatkan kemampuan seluruh aparatur, dunia usaha dan seluruh elemen masyarakat dalam penanganan bencana serta semakin solidnya koordinasi antar lembaga sehingga dapat mewujudkan masyarakat tangguh dalam menghadapi bencana khususnya bencana konflik social.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulut Dr. Grace Punuh, M.Kes dalam laporannya mengatakan kegiatan melibatkan 300 orang yang berasal dari unsure Dinas Kesehatan Provinsi, Pusat penanggulangan krisis KEmenkes RI, Sejumlah rumah sakit, dalmas Polda Sulut, Sat Pol PP, Rapi, Damkar, SAR,PMI, Korem, Kodim, Diskominfo.
Senada dengan Punuh juga Sekretaris Dinkes Sulut Dr. Juni Tampemawa, M.kes  mengatakan kegiatan ini diselenggarakan guna mendukung lancarnya pemilu pilpres nanti dimana seluruh pihak harus siap dalam berbagai situasi termasuk potensi terjadinya konflik sosial di masyarakat dan masalah kesehatan yang dapat ditimbulkan, Tampemawa juga mengatakan anggaran kegiatan ini di dukung dengan biaya dari pusat penanggulangan krisis kesehatan Kemenkes RI.

Rangkaian kegiatan meliputi pertemuan, table top exercise, pelatihan petugas kesehatan dan awam serta kegiatan gladi penanganan kesehatan saat konlik sosial bersama yang turut disaksikan oleh Wakil Gubernur Sulut. ( Kabag Humas DR Jemmy Kumendong, MSi selaku jubir Pemprov Sulut)

GUBERNUR SULUT RAPAT BERSAMA GUBERNUR GORONTALO DAN FORKOMPINDA

Pasca ditetapkannya Gorontalo sebagai Provinsi tersendiri pada Tahun 2001, ternyata masih terdapat beberapa hal yang perlu diselesaikan dengan Provinsi Sulawesi Utara antara lain Masalah Batas Wilayah, Aset dan Benda Purbakala, untuk menyelesaikan hal tersebut Pemerintah Provinsi Gorontalo  mengundang Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk membicarakannya secara bersama pada Selasa (17/6) bertempat di Hotel Aryaduta Manado.

Rapat yang dipimpin oleh Gubernur Gorontalo Rusly  Habibie tersebut berlangsung dalam suasana akrab dan penuh canda.

Dalam kesempatan tersebut Gubernur Gorontalo Rusly Habibie yang didampingi oleh Ketua DPRD Provinsi Gorontalo menyatakan bahwa sebagai Anak Kandung dari Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo menganggap filosofi 'Torang Samua Basudara' adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Gorontalo, oleh karena itu penyelesaian permasalahan ini hendaklah dapat diselesaikan dengan penuh kekeluargaan dan menghindari pertentangan.

Dalam penjelasannya Gubernur Sulawesi Utara DR Sinyo Harry Sarundajang yang didampingi oleh Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara Pdt Meiva Salideho Lintang, STh, menyatakan bahwa beliau sangat mengapresiasi pelaksanaan rapat seperti ini yang melibatkan Forkompinda kedua daerah sehingga diharapkan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul secara komperhensif dan mampu menghasilkan keputusan-keputusan yang strategis yang sifatnya solutif bagi kedua daerah yang bersaudara.

Dalam kesempatan tersebut Gubernur Sulawesi Utara menyambut baik inisiatif untuk penyelesaian batas antar kedua daerah sebagai upaya strategis untuk mencegah terjadinya konflik antar Masyarakat maupun Pemerintah Daerah, juga untuk optimalisasi penyelenggaraan fungsi Pemerintah terlaksananya pelayanan umum.

Berkaitan dengan penyerahan aset, Gubernur Sulawesi Utara menyambut dengan baik hal tersebut, karena pada dasarnya aset-aset ini secara de facto telah menjadi haknya Pemerintah Provinsi Gorontalo,  juga sudah dipergunakan untuk kepentingan Pemerintah Daerah Gorontalo, hanya saja secara administratif memang belum tuntas penyelesaiannya.

Menyangkut aset-aset Purbakala dari Provinsi Gorontalo yang mungkin telah ditempatkan  di Museum, Gubernur S H Sarundajang menyarankan bahwa sebaiknya hal tersebut tetap berada di Museum, tidak perlu di pindahkan karena hal ini akan menjadi bukti sejarah bahwa Gorontalo pernah menjadi bagian dari wilayah Sulawesi Utara, dan juga sebagai daya tarik wisata di Sulawesi Utara.

Pada bagian akhir rapat tersebut Gubernur Sulawesi Utara mengusulkan untuk membuat MOU dan membentuk Tim untuk secara teknis menangani akan hal ini.

Rapat kemudian dilanjutkan dan dipimpin oleh Sekda Prov. Gorontalo ‘Prof DR. Ir. Winarni Monoarfa, Msi’ yang membahas, teknis penyusunan draf MOU yang konsepnya akan dibuat oleh Kepala Biro Hukum Setda Prov. Sulut.

Tampak hadir dalam rapat tersebut, Danlantamal Provinsi Sulawesi Utara, Kajati  Sulawesi Utara, Ketua Pengadilan Negeri, Kepala BIN sedangkan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara hadir, Kepala Badan Kesbang Drs Gun Lapadengan, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Praseno Hadfi SE AK, Kepala Badan Perbatasan Ir. Ruddy Mokoginta, Kepala Biro Pemerintahan dan Humas DR Noudy Tendean SIP, MSi, Kepala Biro Hukum Marshel Sendoh, SH. sedangkan dari Provinsi Gorontalo yang hadir adalah Para Anggota Forkompinda, Asisten I dan III Pemprov Gorontalo, Kepala Badan Kesbang Prov Gorontalo .(Kabag Humas DR Jemmy Kumendong, MSi selaku jubir Pemprov Sulut)

Sulut Siap Hadapi Implementasi ASEAN Community 2015

Provinsi Sulawesi Utara siap dalam menghadapi  implementasi ASEAN community pada tahun 2015 mendatang.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Sulut DR Sinyo Harry Sarundajang dalam Focus Group Discussion bersama tim Lemhanas RI dengan tema strategi penguatan nasional menuju komunitas ASEAN 2015 dalam rangka ketahanan nasional, yang diselengarakan Selasa (17/6) bertempat di ruang Mapaluse Kantor  Gubernur Sulut.

Sarundajang menyatakan berbagai kesiapan telah dilakukan pemerintah daerah dalam  menghadapi  implementasi ASEAN community 2015 mendatang, diantaranya dengan penguatan sektor pertanian, perdagangan serta social budaya demi mempercepat pencapaian target impelmentasi tersebut.

Sarundajang menyatakan Pemprov Sulut terus berupaya semaksimal mungkin dalam menangani masalah pembangunan dan tidak lupa berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan Negara tetangga terkait politik, hukum,  ekonomi dan keamanan. Juga disampaikan bahwa dalam rangka kemajuan yang lebih merata di Indonesia maka perlu di buka pintu pintu baru (multy gate) di Indonesia termasuk Sulut sebagai pintu gerbang Indonesia Timur Asia Pasifik, karena dalam kenyataan selama Indonesia merdeka hanya 1 pintu yang dibuka yaitu Batam, sedangkan China saja yang latar belakang negara komunis yang tertutup mau membuka pintu ekonomi bagi wilayahnya sebanyak 18 pintu sehingga kemajuannya menjadi sangat pesat. Sarundajang juga menyampaikan bahwa dengan di tetapkannya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Sulut dalam rangka Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) akan semakin meningkatkan daya saing ekonomi daerah yang pada gilirannya akan lebih membuat daerah siap menyambut MEA 2015. Pada bagian lain disampaikan bahwa pembangunan pelabuhan Bitung sebagai pelabuhan internasional (hub port) sangat diperlukan mengingat apabila sebuah produk masih harus dibawa ke Pulau Jawa kemudian dipasarkan akan memakan waktu lebih lama dan biaya yang lebih mahal, selanjutnya Sarundajang kembali menegaskan tentang perlunya Indonesia untuk melaksanakan konsep Blue Economic, karena eksploitasi kekayaan di laut masih sangat minim sehingga perlu dilirik lagi mengingat  Indonesia adalah negara kepulauan yang mempunyai kekayaan melimpah dilaut sehingga masa depan Indonesia seharusnya di laut.

Sementara tim Lemhanas RI yang di pimpin oleh deputi pengkajian strategic Lemhanas RI Irjen Pol. Boy Salamudin di damping tim pengkaji Lemhanas RI Laksda TNI Purn. Robert Mangindaan  menyatakan diskusi ini penting karena ASEAN Community merupakan isu yang strategic dan urgen.

Peran Indonesia dalam mewujudkan ASEAN Community selaras dengan undang-undang Negara Republik Indonesia 1945. Lemhanas RI sebagai Think Tank Presiden telah melakukan beberapa kali kajian regional yang bertujuan untuk meningkatkan peran dan kontribusi Indonesia di lingkup regional terutama dalam komuniti Negara ASEAN. Tim melakuakn kajian disejumlah daerah terutama di provinsi yang langsung berbatasan dengan Negara tetangga seperti Sulut yang berbatasan dengan Negara Piliphina.

Melalui diskusi ini juga bisa diketahui sampai dimana kesenjangan informasi mengenai ASEAN Community, serta mengetahui kesiapan pemerintah daerah dalam memperkuat strategi nasional menghadapi ASEAN Community nanti. Turut hadir dalam diskusi tersebut unsur Forkopimda Sulut serta sejumlah pejabat Eselon II lingkup Pemprov Sulut.(Kabag Humas DR Jemmy Kumendong, Msi selaku Jubir Pemprov Sulut)

Warga Korpri Netral Dalam Pilpres Nanti

Warga Korps Pegawai Negeri ( Korpri) yang juga merupakan PNS dalam pemilihan Presiden 9 Juli 2013 mendatang diharapakan untuk menjunjung tinggi asas netralitas.

Hal tersebut disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Sulut Drs S Parengkuaan, Msi saat memimpin Apel Korpri Pemprov Sulut Selasa (17/6) bertempat di ruang Mapaluse Kantor Gubernur Sulut.

Parengkuan menegaskan sesuai petunjuk Gubernur Sulut DR SH Sarundajang, seluruh Pegawai yang ada di lingkup Pemprov Sulut untuk bersikap sebagai aparatur yang professional, demokratis dan negarawan memiliki komitmen yang tegas dalam menghadapi segala tantangan di dunia pekerjaan. Termasuk dalam ajang Pilpres nanti, dimana seluruh warga Korpri harus netral.

Para pegawai diharapkan tetap menjadi teladan bagi masyarakat dengan mengikuti setiap tahapan kegiatan pilpres dengan baik, diharapkan juga agar seluruh pegawai menghindari  golput dan menjaga kondusifitas lingkungan masing-masing.

Selain hal tersebut, Parengkuaan juga mengingatkan kepada warga Korpri untuk tetap memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Sulut dengan memantapkan komitmen, disiplin dan sinergitas antar lini serta juga diikuti dengan peningkatan kesiapan organisasi  meliputi pemantapan administrasi, sarana fisik dan segala instrument pendukug lainnya.

Hindari segala bentuk pelanggaran dan deviasi karena akan merugikan banyak pihak. Seluruh pegawai diharapkan memberikan prestasi kerja nyata untuk mengulang prestasi yang meghantar Sulut sebagai daerah dengan kinerja terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan anggaran serta bisa kembali menyandang predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

Pada kesempatan trsebut juga Parengkuan memberikan SK kenaikan Pangkat bagi beberapa pejabat Eselon II yang ada di lingkup Pemprov Sulut  diantaranya Kepala Badan Perbatasan   M Mokoginta,SE,Mtp dari Pembina utama muda VI/c ke Pembina utama madya IV/d,Kepala Dinas Perikanan dan Kelauatn Ir R Sorongan, MSi dari Pembina tingkat I IV/b ke Pembina utama muda IV/c, Kelapa Dinas Tenaga Kerja dan Tansmigrasi Ch Talumepa, SH, Msi dari Pembina Tingkat I IV/b ke Pembina Utama Muda IV/c, Kepala Biro Perlengkapan Drs Edwin Kindangen, Msi dari Pembina tingkat I IV/b ke Pembina Utama Muda IV/c, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Dr Bahagia Mokoagow, Msi  Dari Pembina tingkat I IV/b ke Pembina utama muda IV/b.(Kabag Humas DR Jemmy Kumendong, MSi selaku Jubir Pemprov)