Hari ini Nonton Gratis Tarian Bhangra di Auditorium Mapalaus

Jumat (20/2) hari ini  Pukul 19:00 Wita di Auditorium Mapalus Kantor Gubernur,  akan berlangsung pementasan  pagelaran seni budaya berupa tarian rakyat Bhangra dari Punjab India.  Hal itu dikatakan Kadis Kebudayaan dan Pariwisata (Budpar) Provinsi Sulut Ir Happy T R Korah MSi, Kamis kemarin.
Pagelaran bertajuk "Festival of India on Indonesia" dalam rangka menyambut perayaan ulang Tahun (Annyversari) negara tersebut,  akan dihadiri Duta Besar (Dubes) India untuk Indonesia Gurjid Singh bersama Isteri, Konjen India di Bali AS Takhi, Gubernur Sulut Dr Sinyo Harry Sarundajang, Wagub Dr Djouhari Kansil MPd, Unsur Forkopimda Sulut bersama para pegawai,  pejabat dan pengusaha di daerah ini, jelas mantan Kadis Kelautan dan Perikanan Sulut .
Korah mengatakan, Dubes India untuk Indonesia  dan Konjen India di Bali bersama tim kesenian negerinya Mahatma Ghandi saat ini sudah berada di Sulawesi Utara, mereka sedang melakukan latihan panggung untuk pagelaran pada malam harinya.
Karena itu Korah mengajak seluruh warga masyarakat Sulawesi Utara untuk dapat menyaksikan secara langsung pagelaran seni tari yang penuh sensasional ini, karena tidak ada punggutan biaya alias nonton gratis. (Kabag humas Drs jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov).   

SHS: Imlek Telah Dirayakan Segenap Warga Bangsa

Gubernur Sulut Dr Sinyo Harry Sarundajang menyampaikan selamat Tahun Baru Imlek kepada seluruh umat Tri Dharma di Sulawesi Utara, yang akan merayakannya pada Kamis (19/2) hari ini.  Ucapan selamat tersebut disampaikan SHS, di kediaman rudis Gubernur di Bumi Beringin Manado, Rabu (18/2) kemarin.

Gubernur mengatakan Tahun Baru Imlek merupakan momentum yang tepat bagi umat Tri Dharma dan masyarakat Tionghoa untuk melakukan introspeksi diri, refeksi dan evaluasi serta melakukan transformasi diri menuju kebijaksanaan, kepekaan social dan kemuliaan.

Lewat Imlek ini kita dapat membangun kebersamaan, persatuan dan perdamaian, menjalin kesetiakawanan dan menumbuhkan kepedulian diantara sesama warga bangsa, ajak SHS, sembari menyebutkan, imlek juga merupakan titik tolak untuk menumbuhkan semangat baru dan harapan baru diantara sesama masyarakat di bumi pertiwi.

SHS mengakui dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini, kita merasakan tahun baru imlek bukan hanya dirayakan secara meriah dan sukacita oleh masyarakat tionghoa, tapi juga oleh segenap warga bangsa di seluruh nusantara. Semangat aksi barongsai, temaran beraneka lampion  dan beragam aksesori budaya etnis tionghoa menjadikan perayaan imlek lebih meriah di berbagai daerah termasuk di Sulut. Ini menunjukan bahwa bangsa kita, benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan , meneguhkan semangat bhineka tunggal ika dan memberi ruang besar bagi masyarakat tionghoa tanpa ada lagi sikap diskriminasi, tandas salah satu tokoh yang menjunjung tinggi pluralisme ini. Hadir Karo Kesra dr Bahagia Mokoagouw MKes serta Karo Pemerintahan dan Humas Dra Lynda Watania MM MSi. (Kabag humas Drs Jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov).          

  

Gubernur SKPD Harus Bantu PKK

Gubernur Sulut Dr Sinyo Harry Sarundajang berharap, seluruh SKPD dilingkungan Pemprov Sulut harus bantu program kegiatan TP.PKK Provinsi Sulut. Harapan Gubernur itu disampaikan pada Rakor pembahasan dan eveluasi MOU 2014 SKPD dengan PKK dan Pembahasan rencana program MOU 2015 di Gubernuran Bumi Beringin Manado, Rabu (18/2) kemarin.

 selaku Pembina PKK Sulut, Gubernur  tak lupa memberi apresiasi positif terhadap kinerja TP PKK Sulut di bawah komando sang isteri tercinta Ibu Deetje Sarundajang Laoh Tambuwun yang telah banyak memberi kontibusi nyata bagi keberhasil pembangunan daerah.

Selain itu Gubernur minta tiga hal kepada pimpinan SKPD terkait bidang pendidikan, ekonomi dan bidang kesehatan. Bidang pendidikan Gubernur berharap ada peningkatan Human Development Index (HDI) dari yang ada sekarang, peningkatan ekonomi dengan mencegah terjadinya invlasi pada bahan kebutuhan pokok masyarakat, serta bidang kesehatan melakukan pemberantasan terhadap penyakit menular maupun penyakit tidak menular, jelas Sarundajang sembari berharap kontribusi SKPD terkait melihat pentingnya kemananan makanan. Karena itu tentunya kita harus lakukan edukasi. Sementara untuk  Dinas kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Sulut kiranya  dapat menata restoran-restoran yang ada di lokasi objek wisata terkait dengan cara penyajian menu makanan secara higienis, termasuk perilaku sopan santun dan kerapihan seorang pelayan, jelas Gubernur dua periode ini.

Sementara untuk TP PKK Sulut, suami tercinta dari Ibu Deetje Sarundajang Laoh Tambuwun minta agar PKK dapat melakukan sosialisasi tentang gizi, karena ini penting bagi kesehatan manusia agar selalu sehat, juga dalam menghadapi pasar mebas Masyarakat Economi  Asean (MEA) 2015 Sarundajang berharap perlu dilakukan pelatihan ketrampilan kepada ibu-ibu PKK provinsi maupun kab/ko. Ia juga mengajak PKK untuk berkebun melalui gerakan sentuh tanah, dengan gerakan menaman.

Ketua TP PKK Sulut Ny Deetje Sarundajang Laoh Tambuwun menambahkan dari 57 SKPDdi Provinsi Sulut ada 24 SKPD yang belum memasukan MOUdari 2014 lalu. Karenaitu First Lady Sulut berharap SKPD tersebut dapat melakukan action di tahun 2015 terlebih dalam menyambut hajatan nasional Bulan Bahkti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) ke-XII dan Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG)  PKK ke 43 Tingkat nasional yang dipusatkan di Kabupaten Minut akhir Mei 2015 mendatang. Turut hadir Wakil Ketua TP PKK Sulut Ibu Mieke Kansil Tatengkeng bersama anggotanya serta para pejabat Eselon II di lingkungan Pemprov Sulut (Kabag humas Drs jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov)

      

Wagub: Kades Harus Mampu kelola Keuangan Desa

Wakil Gubernur Sulut Dr Djouhari Kansil MPd, mengingatkan  seluruh  kepala desa (kades) harus mampu mengelola keuangan desa dengan sebaik-baiknya. Permintaan Wagub tersebut disampaikan disela-sela pembukaan Sosialisasi Undang Undang RI No: 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Hajatan yang digagas BPMPD Sulut menampilkan pembicara utama  Direktur Pemerintahan Desa (Pemdas) Ditjen PMD Kemendagri DR Eko Prasetyanto PP MSi MA, di Graha Bumi Beringin Manado, Rabu (18/2) kemarin.

Menurut Kansil, UU Desa ini telah  mengatur mengenai sumber-sumber pendapatan desa berupa pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah kab/ko, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kab/ko serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.  Peraturan ini jelas mengatur sumber pendapatan desa yang secara keseluruhan digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggungjwab desa termasuk alokasi dana desa (ADD) yang dibiayai dari dana APBN mutlak dipertanggungjawabkan sehingga dikemudian hari tidak akan berdampag pada masalah hukum, jelas Kansil.

 Disisi lain Kansil mengingatkan, masalah pemekaran dan penetapan batas wilayah dengan adanya alokasi anggaran ke desa dikuatirkan jumlah desa akan bertambah sehingga berpengaruh pada batas wilayah antara desa.  Karena itu, batas wilayah desa haruslah mendapat perhatian khusus dari pemerintah maupun para stakeholders, jelas Kansil sembari menambahkan,  ketidak tegasan batas  suatu wilayah akan berdampak buruk pada penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa.

Prasetyanto mengatakan, dalan UU Desa ini menyebutkan, hak dan kewajiban masyarakat harus ada keseimbangan. Kenyataan lapangan banyak rakyat hanya menuntut, tapi lupa akan kewajiban membangun desa melalui partisipasi. Karena itu diharapkan, adanya kemampuan dan kemauan masyarakat untuk berpartisipasi membangun desanya, ajaknya.

Kepala BPMPD Sulut Ruddy Mokoginta SE MTP maksud dan tujuan sosialisasi ini untuk mengsinkronisasikan dan sinergitas penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan sumberdaya aparatur dalam penylenggaraan perintahan pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pesertanya berjumlah 1350 oraqng terdiri dari para Bupati, Kepala BPMPD, Kepala Bapeda, Inspentur, Camat, kadesa dan Sekdes Kab. Talaud, Sangihe, Bolmut, Boltim, Minahasa, Minut, Mitra, Minsel dan Kotamobagu, tambah Mokoginta. (Kabag humas Drs jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov).  

SHS Mengadakan kunjungan kerja ke Gorontalo

Senin 16 Februari 2015, Gubernur Sulawesi Utara DR. Sinyo Harry Sarundajang mengadakan kunjungan kerja ke Provinsi Gorontalo dengan agenda kerja mengikuti 2 undangan kegiatan yakni Rapat Koordinasi Optimalisasi Rekomendasi Tindak Lanjut Temuan BPK dan Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Gorontalo dalam rangka HUT Provinsi Gorontalo.

Pada acara Rapat Koordinasi Temuan BPK tersebut selain Gubernur Sulawesi Utara juga dihadiri oleh Gubernur Maluku Utara dan Gubernur Gorontalo. Sedangkan dari pihak BPK hadir Ketua BPK Bpk. DR. Bahrulah Akbar, MBA, Anggota VI BPK Sjafrudin Mosii serta turut dihadiri pula Ketua Komisi VIII DPR RI Bpk Fadel Muhamad. Acara rakor ini menurut Ketua BPK adalah untuk peningkatan pengelolaan keuangan dengan lebih baik sehingga mampu memperoleh opini terbaik BPK yakni Wajar Tanpa Pengecualian di seluruh tingkatan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah

Setelah mengikuti Rakor BPK, Gubernur Sulawesi Utara di dampingi oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs. John Palandung, MSi, Gubernur Gorontalo, Gubernur Maluku Utara dan Ketua BPK menuju Gedung DPRD Provinsi Gorontalo guna mengikuti Rapat Paripurna Istimewa Dalam Rangka HUT Provinsi Gorontalo Ke 14.

Disbudpar Terus mantapkan Persiapan Budaya India

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulut Ir Happy TR Korah menegaskan Pemerintah provinsi Sulut terus memantapkan persiapan menyambut pagelaran seni budaya Bhangra dari India, Penegasan itu disampaikan Korah kepada wartawan liputan Prmprov Sulut di Kantor Gubernur, usai mengikuti Apel Korpri, Selasa (17/2) kemarin.
Korah menyebutkan gedung auditorium Mapalus Kantor Gubernur yang menjadi tempat pagelaran seni budaya India pada 20 Pemberuari 2015 depan, telah disulap sedemikian rupa dengan berbagai ornamen negerinya Mahatma Ghandi, hal itu dimaksudkan agar suasasna india bisa diresapi pula oleh penonton yang akan menyaksikan pagelaran nanti. Apalagi Rabu (18/2) hari ini, Konsul Jenderal (Konjen) India Amarjeed Singh Takhi bersama rombongan dari India akan tiba di Manado, sekaligus mereka akan melakukan berbagai persiapan termasuk latihan panggung, jelas mantan Kepala BPMD Sulut. (Kabag humas Drs Jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov).    

Wagub Beri Apresiasi Terhadap BPK-RI

Wakil Gubernur Sulut Dr Jouhari Kansil MPd memberi apresiasi positif terhadap BPK Goes to Kampus di IPDN Kampus Sulut di Tampusu Minahasa, melalui kuliah umum Anggota VI BPK RI Prof DR Baharullah Akbar MBA, Selasa (17/2). Menurut Wagub kegiatan ini merupakan bentuk perhatian dan kepedulian yang tinggi terhadap Provinsi Sulut Sulut. Tentunya kita semua berharap agar pelaksanaan kuliah umum ini akan m mberikan pencerahan, pemahaman dan menambah pengetahuan serta wawasan tentang apa dan mengapa ada BPK serta apa tugas dan fungsi BPK, mengenal struktur organisasi, visi dan misi serta tujuan strategis dan lain-lain, agar supaya kita boleh mengerti dan memahami tugas, fungsi dan peranan BPK RI dalam proses pemeriksaan pengelolkaan keuangan Negara, sehingga dapat bersama-sama mengawal pengelolaan keuangan Negara yang transparan dan akuntabel, sekaligus sebagai perwujudan komitmen, kerjasama dan koordinasi dalam upaya mempercepat pemberantasan korupsi di tanah air, ujar Kansil.

Akbar mengatakan, salah satu kegagalan pemerintah adalah membiarkan segala sesuatunya mengikuti mekanisme pasar, padahal pasar sebagian besar dikuasasi oleh Multinational Company (MNC) sehingga bisa menyebabkan diintervensinya kebijakan-kebijakan yang akan dikelaurkan pemerintah oleh MNC. Padahal tujuan bernegara kita yang dicetuskan oleh para Founding Fathers dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa  serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdeakaan, perdamaian abadi dan keadilan soisial. Karena itu peran BPK sesuai visi dan misinya mengharapkan akuntabilitas pemda mampu menghasilkan laporan keuangan pemerintah (LKPD), laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD), laporan keterangan pertangungjawaban (LPJ) serta laporan akuntabilitas kinerja intansi pemerintah (LAKIP) harus konsisten dan terintegrasi dengan baik, harap Akbar. Sebelumnya Prof DR Edward Hutagalung mewakili Rektor IPDN menyebutkan, kuliah umum ini sangat peting bagi praja Madia dan Nindia untuk bisa mengetahui pengelolaan keuangan lewat APBN maupun APBD. Karena Presiden Jokowi/JK telah mengajak dalam pengelolaan keuangan pemerintah harus melakukan penghematan anggaran, dengan system anggaran Performance Badjeting. Kuliah umum tersebut diakhiri dengan tanyajawab dan pertukaran cendera mata. Turut hadir Bupati Minahasa, Drs Jantje Sayow, Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs Djhon Palandung MSi, Kadis Pora Drs Mecky M Onibala MSi, Kaban BKD DR Noudy Tendean SIP MSi, Kadis Sosial Drs Star Wowor MSi, Kadis Penda Drs Roy Tumiwa, Kepala BPK-BMD Ir Olvie Ateng serta Karo Umum Dra Femmy Suluh MSi. (Kabag humas Drs jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov).