Suluh: Calon Praja Hati-Hati Dengan Situs Palsu

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulut DR Femmy Suluh MSi menghimbau kepada masyarakat Sulawesi Utgara terutama bagi  para calon praja IPDN waspada  dengan situs palsu terkait penerimaan praja IPDN tahun 2015 yang sedang beredar saat ini.

Karena itu perlu diingatkan, agar masyarakat lebih berhati-hati, jangan sampai terpengaruh dengan situs-situs tidak resmi itu, karena hanya merugikan masyarakat itu sendiri, tegas mantan Karo Umum.termakan

Karena itu Suluh menegaskan, bahwa Pemerintah Provinsi Sulut sampai saat ini belum membuka penerimaan calon praja IPDN Tahun 2015 di Provinsi Sulut dan masih menunggu juknis penetapan tanggal seleksi, Jika ada penerimaan calon praja IPDN, pihak Pemprov Sulut akan memberikan pengumuman secara resmi melalui Website http://scpc.ipdn.ac atau di bkd.sulutprov.go.id atau melalui bagian humas pemprov Sulut. Informasi tersebut sekaligus sebagai pemberitahuan kepada seluruh masyarakat di Bumi Nyiur Melambai (Kabag humas Roy Saroinsong SH selaku jubir pemprov).

Penegasan Batas Daerah Harus Sesuai Standart Aturan Kartografis

Urgensi penegasan batas daerah menjadi mendesak karena kewenangan yang dimiliki daerah sangat ditentukan oleh batas-batas tersebut, Hal itu ditegaskan Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs Jhon Palandung MSi saat membuka Rakor fasilitasi dan sosialisasi penegasan batas daerah antar Provinsi dan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sulut.

Kegiatan yang digelar Biro Pemerintahan dan Humas di hotel Aryaduta Manado, Rabu (26/08) itu,  diikuti para Camat, Kepala Desa serta Badan Permusyawaratan Desa.

Palandung menyebutkan, batas daerah mempunyai kolerasi langsung dengan luas wilayah yang merupakan salah satu variable perhitungan dana alokasi umum  (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) serta dana bagi hasil (DBH). Disampingi itu, batas daerah dapat menentukan suatu wilayah daerah sebagai daerah penghasil sumber daya alam (SDA) apabila diwilayah berbatasan terdapat potensi SDA.

Untuk mewujudkan ketegasan batas daerah dilapangan diperlukan survey pemetaan yang baik dan benar serta memenuhi standard an aturan kartografis, jelas palandung.

Sementara Kabag Pemerintahan Boslar Sanger SE mengatakan, rakor tersebut diikuti para Kabag Pemerintahan, Camat, Hukum Tua dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berada di di daerah yang saling berbatasan dengan daerah lain. Sedangkan yang menjadi tujuan rakor, Sanger menambahkan  dalam rangka meningkatkan koordinasi pembinaan dan pengawasan (Korbinawas), pengenalan peraturan perundang-undangan dalam hal pengendalian  penyelenggaraan pemerintah daerah kab/ko dan tertib administrasi. Turut hadir Karo Pemerintahan dan Humas DR Jemmy Kumendong MSi sekaligus memberikan materi, Staf Ahli Gubernur Bidang SDM Steven Liow S.Sos, Kasie Batas antar daerah Wilayah IIb Ditjen PUM Drs Wardani. (Kabag humas Roy Saroinsong selaku jubir pemprov).

Palandung Minta BNN Lakukan Tes Urine bagi Pegawai.

Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Sulut Drs. John Palandung,Msi meminta kepada Badan Nasional Narkotika (BNN) Sulut untuk segera melakukan tes Urine bagi para pegawai yang ada di lingkup pemprov sulut, untuk mengetahui apakah ada pegawai yang mengkonsumsi narkoba.

Hal tersebut disampaikan Palandung saat membuka rapat koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tahun 2016, bersama BNN Sulut dan Pemprov yang digelar Rabu (26/8) bertempat di ruang rapat WOC kantor gubernur sulut.

Palandung juga mengatakan, narkoba merupakan kejahatan yang luar biasa dan mengancam proses tumbuh kembang bangsa. 18000 ribu orang meninggal dalam setahun karena narkoba dan saat ini kurang lebih 4.500.000 orang dalam tahap rehabilitasi. Menyadari hal tersebut, pemerintah tidak henti dan serius dalam menuntaskan masalah kejahatan narkoba. Menyikapi akan bahayanya penyalahgunaan narkoba di Indonesia terutama di Sulut, maka pemerintah dan BNN bersama satu visi menyatakan perang terhadap penyebaran narkoba, dengan melakukan koordinasi dan sinkronisasi terkait pemberantasan peredaran narkoba.

Pada rakor tersebut, Kepala BNN Sulut Drs. Sumira Dwiyanto,Msi menjelaskan peredaran narkoba dan sejumlah dampak yang terjadi bagi para pengguna yang ada di Sulut, dirinya meminta masyarakat bekerjasama pro aktif memberantas narkoba, jika dilingkungan tempat tinggal ada gerak gerik mencurigakan terkait peredaran narkoba, jangan khawatir untuk melaporkan kepada aparat terkait.

Wagub: Pilkada Serentak Merupakan Tanggungjawab Bersama

Wakil Gubernur Sulut Dr Djouhari Kansil MPd mengatakan, pilkada serentak merupakan tangunggungjawab kita bersama. Penegasan  tersebut disampaikannya pada peserta apel gelar pasukan operasi mantap praja samrat 2015, di kompleks mega mas Manado, Rabu (26/08) kemarin.
Kegiatan yang diikuti, unsur TNI/Polri, Pol PP serta instansi terkait lainnya, serta pasangan calon (paslon) Gubernur/Wagub Sulut, pasangan calon Walikota/Wawali Manado berlangsung sukses.
Menurut Wagub, apel gelar pasukan ini merupakan tahapan penting yang harus dilaksanakan untuk memastikan bahwa Polri serta seluruh instansi terkait dan segenap komponen masyarakat, baik dari unsur TNI, Pemda, mitra kerja kamtibmas dan stakeholders lainnya benar-benar siap baik dari segi kekuatan personil, maupun kelengkapan sarana dan prasarana,dalam menghadapi pilkada serentak tahun 2015 ini.
Untuk itu melalui apel ini, diharapkan dapat dilakukan pengecekan mendetail, sehingga seluruh rencana yang telah dirancang dengan matang dapat diimplementasikan secara optimal. Dengan demikian keamanan dan kenyamanan dan kondusifitas kehidupan sosial kemasyarakatan di sulut benar-benar terjaga, sehingga mampu menjamin terwujudnya kehidupan berdemokrasi di daerah yang sama-sama kita cintai ini,ujar Kansil.  
Pada kesempatan tersebut Wagub telah menyampaikan delapan poin penting sebagai pedoman pelaksanaan tugas dilapangan antara lain, lakukan deteksi dini dengan mengoptimalkan fungsi intelejen dan babinkamtibmas  di lapangan, untuk mengetahui dinamika dan perkembangan situasi di masyarakat sehingga seluruh potensi yang dapat menimbulkan gangguang keamanan dan ketertiban dapat diantisipasi sedini mungkin. Berikan himbauan baik melalui media cetak maupun media elektronik, sebarkan leaflet dan pasang spanduk serta berdayakan pengamanan swakarsa.
Kesempatan tersebut paslon Gubernur Maya Rumantir telah memandu pembacaan ikrar siap dipilih dan siap tidak dipilih dalam pelaksanaan pilkada serentak Tahun 2015 di wilayah Provinsi Sulut.
Paslon Gub/Wagub yang tidak hadir  pasangan nomor urut 1 yaitu  Olly Dondokambey dan Steven Kandou. (Kabag humas Roy Saroinsong SH vselaku jubir pemprov). 
  

Wagub: Anak-Anak Adalah Investasi Bangsa

Wakil Gubernur Sulut Dr Djouhari Kansil Mpd menegaskan anak-anak adalah investasi jangka panjang dan memiliki profit luar biasa besar bagi kemajuan bangsa.

Penegasan orang nomor dua di Sulut itu disampaikan pada peringatan hari anak nasional (HAN) Tahun 2015 yang turut di hadir Menteri Pemberdayaan dan perlindungan anak Prof DR Yohana Susana Yambise Ph.D di Graha Bumi Beringin Manado, Selasa (25/08) kemarin.

Anak-anak mempunyai fungsi sebagai Agen Of Change, Moral Force ang Sosial Kontrol dalam masyarakat. Saat besar nanti, merekalah yang akan berperan aktif sebagai kekuatan moral, control social dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional, jelas Kansil.

Selain itu mengacu pada tema HAN tahun ini yaitu wujudkan lingkungan dan keluarga ramah anak, maka Kansil berharap, kedepan lingkungan dan keluarga kiranya akan menjadi basis terdepan pemenuhan cita-cita mencetak anak-anak Indonesia yang berkualitas.

Sementara Menteri Yohana Yambise, saat membuka kegiatan HAN tersebut, berpesan masa depan bangsa berada pada anak-anak Indonesia. Karena itu sejak dini anak-anak harus diasuh lebih berkualitas memiliki pengetahuan, ketrampilan dan pemahaman yang komprehensif dalam pemenuhan hal dan perlindungan anak, sehingga nantinya menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceriah, berahklak mulia, serta memiliki rasa cinta tanah air. Dalam tersebut Yambise juga telah memberikan hadiah kepada anak-anak yang mampu menjawab setiap pertanyaan yang diberikan, termasuk kepada anak-anak autis.

Kepala BP3A Sulut Ir Ernie Tumundo MSi, melaporkan, kegiatan ini diikuti 400 peserta yang terdiri dari SD, SMP, SMA sederajat, anak-anak PA, anak-anak jalanan, anak-anak dengan disabilitas dan anak-anak berkebutuhan khusus. (Kabag humas Roy Saroinsong SH serlaku jubir pemprov).      

Yambise Ajari Soal Gender Kepada Isteri Legislator

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Prof DR Yohana Susana Yambise PhD, di ruang rapat mapaluse kantor Gubernur, Sela (25/08)  mengajari isteri-Isteri legislator Sulut terkait dengan masalah gender. Kegiatan yang bertajuk Seminar sehari itu diikuti seluruh isteri-isteri legislator baik provinsi maupun kabupaten/kota.
Kegiatan yang di gagas Kerukunan Isteri Anggota Dewan (KIAT) Sulut itu ikur di hadiri Wagub Dr Djouhari Kansil MPd, Kepala BP3A Sulut Ir Ernie Tumundo MSi serta Ketua KIAT dr Kartika Devi Kandou Tanos.
Yambise membuka cakrawala berpikir para isteri-isteri legislator ini yaitu guna, mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta pelindungan anak di Provinsi Sulut, harus dilaksanakan dengan berbagai strategi serta kebijakan pemerintah daerah.   Kesetaraan dan keadilan gender ini lebih diarahkan untuk peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dan anak di berbagai bidang pembangunan; pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan, penguatan kelembagaan pengarustamaan gender dan anak; serta penanganan tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak, ujar Menteri Asal Papua ini.Yambise mengakui, capaian pembangunan manusia dan pembangunan gender di sulut sudah mencapai hasil yang baikbahkan diatas rata-rata nasional hal ini ditandai dengan tingginya niulai IPM dan IPG yaitu berada padarangking tiga untuk IPM dan rangking tujuh untuk IPG.
Namun demikian selisih nilai IPM dan IPG Provinsi Sulut masih lumayan tinggi yaitu sebesar 7,65 diatas rata-rata nasional, hal ini menunjukan bahwa kesetaraan gender masih perlu ditingkatkan kemajuan pembangunan manusia di provinsi sulut karena belum sejalan dengan peningkatan kesetaraan gender, sembari berpesan untuk meningkatkan ini di tuntut adanya peran serta dari isteri-isteri legislator, ujarnya. (Kabag humas Roy Saroinsong SH selaku jubir pemprov).   

Yambise: Beri Pujian Hasil Pemilu Legislatif Provinsi Sulut

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Prof Dr Yahana Susana Yambise PhD memberikan Pujian  hasil Pemilu Legislatif 2014 di provinsi Sulut, karena menempatkan daerah ini pada rangking pertama dalam keterwakilan jumlah anggota DPRD perempuan yang duduk di lembaga legislatif tingkat Provinsi Sulut yaitu sebanyak 14 orang dari 45 anggota atau sebesar 31,11 %.

Pujian Yambise itu disampaikan pada temu koordinasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang dihadiri Wakil Gubernur Sulut Dr Djouhari Kanil MPd di ruang rapat CJ Rantung, Selasa (25/08) kemarin.

Yambise menyebutkan, untuk indikator gender di Provinsi Sulut Tahun 2013 IPM/HDI berada pada angka 77,36 % atau berada pada peringkat tiga nasional, demikian pula indeks pembangunan gender IPG/GDI69,72% berada pada peringkat 7 Nasional. Indeks pembangunan gender IDG/GEM peringkat 4 Nasional, jelas Yambise saat menyampaikan paparan keberhasilah sulut di sector pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Namun dibalik pujian itu Yambise juga tak lupa memohon adanya perhatian dari Pemprov Sulut, untuk melarang petani cap tikus Sulut, tidak lagi menjual minuman keras itu ke Papua, alasannya karena meniman cap tikus itulah yang menjadi salah satu penyebab tingginya tindak riminal yang terjadi  di tanah Papua. Tak hanya itu yang dimintakan Yambise, juga terkait dengan perdagangan perempuan (Traffiking) di Kawasan Timur Indonesia (KTI), Ia menilai  nomor satu perempuan dari Manado.

Kiranya stikma negative itu dapat dihilangkan, kedepan saya akan mengangkat perempuan Manado ke level yang lebih bermartabat. Apalagi konsep pemerintahan Jokowi, pembangunan di mulai dari KTI, tandasnya.     

   

Senada dengan Menteri, Wakil Gubernur Sulut Dr Djouhari Kansil MPd mengatakan, partisipasi perempuan di lembaga legislatif tingkat provinsi untuk periode 1009-2014 sebesar 24,4% kemudian meningkat menjadi 33,33% pada periode 2014-2019 dan merupakan salah satu provinsi dengan angka tertinggi nasional.

Selanjutnya untuk prosentase partisipasi perempuan di Pemprov sebanyak 44% (khusus pejabat Eselon II Pemprov Sulut perempuan 11 orang dan laki-laki 41 orang), sedangkan perempuan sebagai Kepala Daerah dari 15 Kabupaten/Kota sebanyak 3 Bupati/Walikota perempuan (Minsel, Kepulauan Talaud dan Kotamobagu), sedangkan Wakil Bupati sebanyak dua orang yakni Minut dan Sitaro).

Kansil menambahkan, partisipasi perempuan pada lembaga yudikatif juga cukup signifikan yaitu untuk jaksa perempuan 43 orang (26%) dari jumlah jaksa sebanyak 167 orang dan jumlah hakim perempuan adalah 59 orang (68%) dari jumlah hakim 78 orang.

Kepala BP3A Sulut Ir Ernie Tumundo MSi mengatakan, Komitmen Pemda yang telah dituangkan dalam berbagai kebijakan dan program di SKPD terkait memberikan sumbangsih yang signifikan dalam pembangunan dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah ini. Termasuk penerapan sekolah ramah anak dan puskesmas ramah anak, serta menyediakan route yang aman bagi anak-anak ked an dari sekolah. (Kabag humas Roy Saroinsong SH selaku jubir pemporv).