Sumarsono: BPK Antar Dinamika Pemerintahan Sulut Lebih Baik

Penjabat Gubernur Sulawesi Utara DR Sumarsono,MDM menyatakan kehadiran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di provinsi Sulut selama ini telah mengantar dinamika pemerintahan Sulut lebih baik dan terarah.

Hal tersebut disampaikan Sumarsono saat memberikan sambutan dalam acara Serah Terima Jabatan  kepala perwakilan BPK RI Provinsi Sulut, dari Pejabat lama Andi Kangkung Lologau kepada pejabat baru Endang Tuti Kardiani. Kamis (15/10) bertempat di kantor perwakilan BPK RI Sulut.

Sumarsono menyampaikan selamat datang dan bertugas kepada pejabat baru perwakilan BPK RI di Sulut, dengan harapan agar pejabat baru dapat menunaikan amamat dengan totalitas tinggi demi hasil terbaik bagi BPK Sulut.

Kepada bapak pejabat lama, Sumarsono menyampaikan terima kasih atas karya yang diberikan selama menjabat kepala BPK Sulut, semua pencapaian yang diberikan Andi dapat ditingkatkan pejabat baru.

Sumarsono yang juga merupakan dirjen Otda Kemendagri ini meyampaikan bahwa BPK Sulut dibawah kepemimpinan bapak andi telah mampu mengawal kinerja Pemprov Sulut khususnya dalam pengeelolaan keuangan sehingga memebrikan progres yang positif. Dinamika pemerintahan semakin baik dalam menghadapi globalisasi.

Melalui sertijab ini merupakan momentum untuk memperkuat mata rantai organisasi, BPK harus terus berkembang optimal dengan
tantangan kerja yang menuntut adanya sinergitas, sebagai Penjabat Gubernur, Sumarsono  mengajak jajaran BPK RI perwakilan Sulut untuk menopang kepala yang baru agar terwujudnya tatanan pemerintahan yang baik dan dapat menghasilkan capaian berkualitas.

Wakil ketua BPK RI Sapto Amal Damandari dalam sambutan juga mengatakan rotasi di lingkup BPK RI dilaksanakan dalam rangka menjaga profesionalime birokrasi, pejabat baru diharapkan memberi kontribusi nyata dan tingkatkan berbagai capaian yang diraih selama ini, serta tetap jalankan prinsip independen dan profesionalitas dalam melaksanakan tugas.

Hadir dalam Sertijab tersebut Sekjen BPK RI, Unsur Forkopimda Sulut, Bupati Walikota se Sulut, para Sekda, pimpinan instansi vertikal dan tamu undangan lainnya.(Kabag humas Roy Saroinsong,SH selaku jubir pemprov sulut)

Sumarsono Kumpul Bupati/Walikota Bahasa Isu Strategis

Penjabat Gubernur Sulut Dr Sumarsono MDM, Selasa (13/10) lalu, diruang rapat CJ Rantung  mengumpulkan para Bupati/Walikota se- Sulut untuk membahas lima isu strategis yang terjadi di Sulut. 

Isu pertama yang dibahas, yakni  upaya percepatan penyerapan anggaran, pilkada serentak 2015, program Nawacita 2016, permasalahan kekeringan dan dampak perubahan iklim serta evaluasi penerapan anggaran berbasis akrual.

Menurut Sumarsono kelima hal yang menjadi isu strategis terebut supaya dapat disikapi dengan arif dan bijaksana, oleh Bupati/Walikota agar masyarakat bisa merasa terlindung. Seperti upaya percepatan penyerapan anggaran, agar bisa terlaksana tepat waktu, tepat sasaran dan tepat pengelolaannya perlu ada komitmen dari Bupati Walikota sehingga realisasi fisik maupun keuangan tidak terjadi keterlambatan.  Karena itu diperlukan upaya strategis untuk mendorong percepatan penyerapan anggaran yang lebih efektif  agar masyarakat bisa menikmati hasil pembangunan di daerah.

Seiring dengan Pilkada serentak, menjadi harapan Sumarsono agar pemda kabupaten/kota mendukung baik dari segi pendanaan, SDM maupun infrastruktur. Suksesnya pilkada ini juga telah menjadi komitmen saya secara pribadi selaku Pj Gubernur Sulut. Selama bertugas di daerah ini, Sumarsono juga telah menetapkan program Tri Karya yaitu mengamankan Pilkada serentak agar bisa berjalan lancar, aman dan sukses, menjaga iklim kondusif serta melaksanakan tugas tambahan yang diberikan pemerintah pusat.

Sementara untuk program Nawacita Sumarsono menyebutkan, postur plafon program yang tersedia dalam APBD 2016 harusnya sesuai dengan program nawacita. karena itu APBD Provinsi sudah direvisi kembali untuk disesuai dengan agenda pembangunan nawacita.
Terkait dengan upaya mengatasi dampak kekeringan dan perubahan iklim, maka Pj Gubernut Sulut ini memintakan agar mewaspadai  musim kemarau yang berkepanjangan dengan membentuk satgas penanggulangan kemiskinan, tidak membuang puntung rokok sembarangan, tidak melakukan pembakaran di perkebunan ataupun hutan-hutan, melakukan gerakan menanam jika telah tiba pada musim penghujan.
Setelah itu para bupati/walikota memaparkan permasalahan dan hal-hal strategis lainnya.
Namun ada hal menarik dalam rapat koordinasi kali ini dimana Bupati/walikota yang hadir lebih lengkap dibanding rapat-rapat yang diadakan sebelumnya, tercatat yang hadir Bupati Talaud, Bupati Sangihe,Wakil Bupati Sitaro, Bupati Minahasa,Walikota Manado, Bupati Bolmong, Bupati Bolmut, Bupati Boltim, Wakil Walikota Bitung,Wakil Bupati Mitra, yang lainnya diwakili oleh Sekda yaitu Minsel, Minut dan Tomohon.
Karo Pemerintahan dan humas Dr Jemmy Kumendong MSi menambahkan, Usai Rakor Gubernur Sumarsono melanjutkan rapat Forkompinda Sulawesi Utara yang membahas tentang persiapan Pilkada serentak pada Rabu 9 Desember 2015 mendatang, yang juga turut dihadiri oleh para Bupati Walikota serta Kapolres dan Dandim se Sulawesi Utara. (Kabag humas Roy Saroinsong SH selaku jubir pemprov).

Gubernur Kecewa Dengan Tindakan PLN

Pemadaman listrik yang sudah tidak beraturan yang terjadi di Sulut  saat ini, membuat Penjabat Gubernur Sulut Dr Sumarsono MDM kecewa berat, sekaligus tidak percaya dengan alasan klasik yang disampaikan GM PLN Suluttengo Baringin Nababan, karena turunnya permukaan air di danau tondano akibat kemarau panjangan.

Kekecewaan Gubernur terhadap tindakan PLN itu ditumpahkan dihadapan para Bupati/Walikota se-Sulut, saat menggelar Raker membahas isu-isu strategis yang terjadi di Sulut, Selasa lalu di ruang CJ Rantung.

Rupanya pemadaman listrik ini, harus di jadikan salah satu poin dalam agenda stretegis ini, tegas Sumarsono  disela-sela penyampaikan lima isu strategis. Karena selama Sumarsono berbicara listrik sudah padam sebanyak tiga kali. Sehingga mengganggu suasana raker, dan ruang menjadi gelap gulita.  

“Bayangkan saja seorang Gubernur yang sedang berbicara di podium  diperlakukan seperti ini, bagaimana kalau terjadi  kepada masyarakat pasti mereka marah,” ujar mantan Kepala Badan Pengelola Perbatasan Pusat.

Rupanya listrik sudah menjadi keprihatinan, karena rakyat mulai mengeluh. Setiap hari saya menerima SMS terkait pengeluhan masyarakat ini. PLN jangan terus menerus hanya meminta maaf, tapi harus cari solusi terbaik sebagai upaya melindungi rakyat sesuai program nawacita. Negara harus hadir untuk melindungi dan memberi rasa aman bagi rakyat. Karena itu jika sampai Bulan Desember menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, listrik masih mati menyala- mati menyala begini , saya akan laporkan kinerja GM Suluttenggo kepada Menteri supaya segera diganti orang lain, tandas Dirjen Otonomi Daerah kemendagri RI ini.

Sementara Bupati Minahasa Drs Jantje W Sajow membanta keras alasan PLN Sulutenggo menjadikan Danou Tondano sebagai biang penyebabnya listrik padam di Sulut. “GM PLN jangan jadi pembohong, karena sampai saat ini air di Danaou Tandano tidak mengalami penurunan,” tegas Sajow. Sembari menambahkan Danaou Tondao sering dijadikan tumbal jika terjadi bencana banjir, dibilang karena air danau meluap, dimusim kemarau seperti sekarang ini, juga demikian di jadikan tumbal, padahal itu tidak benar sama sekali, kunci Sajow.

Sebelumnya, Sekprov Ir Siswa R Mokodongan melaporkan, kegiatan ini merupakan bentuk penguatan fungsi Gubernur sebagai Kepala Daerah dan Wakil Pemerinth Pusat di Daerah yang dimaksudkan untuk memperkuat hubisamping itu sebagai bentuk optimalisasi kesiapan Pemda dalam pelaksanaan PP No.7 Tahun 2010 Tentang Standar Akutansi Pemerintah. Sedangkan Tujuannya salah satu putra terbaik toabuan ini menyebutkan untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum serta melakukan koordinasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum dan penyelenggaraan Otda. (Kabag humas Roy Saroinsong SH selaku jubir pemprov).    

         

    

Sumarsono Hijrah Ke Bumi Beringin

Hampir sebulan lamanya nginap di Swissbell Hotel Manado, Penjabat Gubernur Sulut Dr Sumarsono MDM bersama isteri Ny. Tri Rachayu Sumarsono, Rabu (14/10) kemarin, akhirnya hijrah ke rumah dinas Gubernur di Bumi Beringin (bumber) Manado.

Saya sangat bersyukur kalau hari ini (kemarin-red) saya sudah hijrah ke The White House Of Sulawesi Utara (sebutan Rudis Gubernuran Bumber) dari swissbell.  Saya namakan gedung ini sebagai gedung putih Sulut, alasannya karena saat ini kita sedang menghadapi Pilkada serentak, Rabu 9 Desember 2015 mendatang, tujuannya untuk menghilangkan kesan mendukung kontestan tertentu dalam pilada, sebut Sumarsono.

Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri RI ini, mengakui sedikit lamanya dia dan isteri tinggal di hotel, karena gedung ini baru selesai di renovasi, dan hari ini (kemarin-red) saya dan isteri serta sespri Imelda, ajudan Riko, Amel dan  Rivo, mulai tinggal di gedung putih ini. Kehadiran saya di gedung ini sebagai symbol Negara, ujar Sumarsono, sembari menambahkan tidak baik tinggal di hotel berlama-lama nanti akan di kritik oleh rakyat.

Sekprov Sulut Ir Siwa R Mokodongan, sebelumnya mengatakan, mudah-mudahan dengan pindahnya Bapak dan Ibu tinggal di rudis ini, kiranya akan membawa berkat, rizkit, dan kesuksesan. Walaupun waktunya hanya singakt tapi harapan kami, kiranya  dari rudis ini pula akan banyak melahirkan ide-ide segar bagi kemajuan pembangunan sulut. 

Hijrah Sumarsono ke rudis gubernur di bumber diawali dengan doa yukuran bersama yang dipimpin Iman Masjid Kartini Bumber, yang dilanjutkan dengan peringatan Tahun Baru Hijriah (1 Muharam) 1437 H.    (Kabag humas Roy Saroinsong SH selaku jubir pemprov).

        

Mokodongan Dipersiapkai Jadi Pj Gubernur BMR

 Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulut Ir Siswa R Mokodongan bakal dipersiapkan untuk menjadi Penjabat Gubernur Provinsi Bolaang Mongondow Raya (BMR), hal itu dikatakan Penjabat (Pj) Gubernur Sulut Dr Sumarsono MDM saat menyampaikan sambutannya pada doa syukuran menempati rumah dinas Gubernuran Bumi Beringin Manado, Rabu (14/10) kemarin.

“Tahun depan Pak Mokodongan akan jadi Pj Gubernur BMR setelah DOB ini resmi menjadi Provinsi. Ini merupakan amanah dari mantan Gubernur Sulut Dr Sinyo Harry Sarundajang kepada Mokodongan, dan tentunya saya harus wujudkan, sehingga setelah saya meninggalkan daerah ini dengan hati yang lapang,” jelas Sumarsono.

Dipilihnya Mokodongan untuk memegang jabatan orang nomor satu di daerah penghasil beras terbesar di Sulut, menurut Dirjen Otonomi Daerah Kemengdari RI ini,  selain sebagai salah satu putra terbaik Bumi Totabuan yang saat ini sementara memegang jabatan strategis di Pemprov Sulut , tapi juga sebagai birokrat senior serta satu-satunya pejabat Eselon Satu di Sulut, itu salah satu alas an sehingga Gubernur SHS memilihnya, tegasnya.

Saat dimintai tanggapannya, Mokodongan sendiri, hanya menjawab singkat Alhamdulillah. Jika saya diberikan kepercayaan oleh pimpinan untuk menahkodai Daerah otonomi Baru ini, maka saya harus terima, karena ini merupakan amanah yang harus dilaksanakan, katanya. (Kabag humas Roy Saroinsong SH selaku jubir pemprov).    

     

Gubernur Sambut Kedatangan 542 jemaah Haji Sulut

Penjabat Gubernur Sulut DR Sumarsono,MDM Rabu (14/10) pagi menjemput kedatangan 542 orang jemaah haji asal Sulut yang baru menyelesaikan perjalanan  ibadah haji di mekah.

Rombongan jemaah haji yang terbagi dalam dua penerbangan tersebut mendarat dengan mulus di bandara Samratulangi Manado.

Saat menyambut jemaah dalam pesawat, Sumarsono menyampaikan selamat datang dan selamat menjadi haji yang mambrur kepada seluruh jemaah haji, kiranya ibadah yang telah dijalankan bisa bermakna bagi jemaah dan masyarakat Sulut.
Para jemaah juga diharapkan bisa terus menjaga kerukunan antar umat beragama dan tetap menjadi contoh pluralisme yang baik bagi sesama.

Turut hadir dalam penjemputan tersebut, Kepala Kantor Kementrian Agama Sulut, Kepala Biro Kesra Provinsi Sulut.(Kabag humas Roy Saroinsong,SH selaku jubir pemprov sulut)

10 November Pencanangan GSM

Dalam upaya mengatasi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sulut, akibat musim kemarau yang berkepanjangan, maka Pemerintah Provinsi akan melakukan pencanangan gerakan Sumarsono Menanam (GSM). Tak tanggung-tanggung langkah cerdas melindungi rakyat dari bencana ini, rencananya akan dicanangkan di peringatan hari Pahlawan 10 Nopember 2015 mendatang. Hal itu disampaikan Penjabat Gubernur Sulut Dr Sumarsono MDM pada rapat koordinasi terbatas (Rakortas) upaya pengendalian kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan yang di gelar di Dinas Kehutanan Provinsi Sulut di jalan pumorow manado, Selasa (13/10) lalu.

Sumarsono menyebutkan, urusan kehutanan menjadi salah satu sektor prioritas karena  menyangkut hajat hidup orang banyak dan merpuakan salah satu sumber potensi daerah.

Kekeringan dan kebakaran hutan yang belakangan ini terjadi menjadi isu aktual yang memerlukan respon dan penanganan pemerintah daerah secara tepat, efektif dan efisien.

Sehingga dalam tataran implementasinya perlu dilakukan beberapa upaya, salah satunya melalui gerakan sulut menanam atau dikenal sebagai Gerakan Sumarsono Menanam (GSM).

Orang yang menanam akan disebut pahlawan sekaligus sebagai kader penggerak. Gerakan sulut menanam adalah gerakan rakyat, bukan gerakan pemerintah, karena fungsi pemerintah hanya membuat regulasi dan rakyat menjadi pelopor, jelas Sumarsono.

“Untuk melindungi rakyat dari bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan, maka negara harus hadir agar masyarakat merasa dilindung,” ujar Dirjen Otonomo Daerah Kemendagri ini.

Oleh karena itu Sumarsono berterima kasih sekaligus mendukung  gerakan sulut  menanam sejuta pohon bagi rakyat Sulut, hal ini  sejalan  dengan program Presiden Jokowi yaitu revolusi mental yang harus dipahami sebagai suatu gerakan seluruh rakyat dengan cara yang tepat untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada masyarakat.

Kadis Kehutan Sulut Ir Herry Rotinsulu MSi mengatakan, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sulut selain disebabkan oleh factor alam akibat adanya fenomena ilim El-Nino tapi juga akibat kesengajaan oknum masyarakat yang membuka lahan dengan cara membakar.

Rotinsulu menyebutkan, luas kebakaran hutan dan lahan s/d 12 Oktober kurang lebih 5.683 hektar terdiri atas hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi seluas 3.616 hektar dan diluar kawasan hutan dan lahan perkebunan seluas 2.067 hektar, sembari menambahkan pembentukan satgas pengendalian kebakaran hutan dan lahan telah terbentuk hingga ditngkat desa dan kelurahan dengan melibatkan unsure pemerintah.dinas terkait, TNI Polri, Ormas, Relawan serta organisasi terkait lainnya. (kabag humas Roy Saroinsong SH selaku jubir pemprov).