Wagub: Mulai Senin Tidak Ada Perjalanan Luar Daerah

Wakil Gubernur Sulut Drs Steven Kandouw, mewarning seluruh ASN dilingkup Pemprov Sulut, bahwa mulai hari senin depan tidak ada perjalanan dinas luar daerah. Larangan tersebut ditujukan kepada seluruh pejabat Eselon II hingga staf yang telah merencanakan perjalanan tugas luar daerah guna menghadiri kegiatan kedinasan yang digelar baik Kementerian, Badan maupun lembaga yang ada di pusat.

Penegasan itu disampaikan orang nomor dua di Sulut, saat memimpin apel olah raga bersama seluruh ASN lingkup Pemprov Sulut di halaman kantor Gubernur, Jumat pagi (13/04) kemarin.

“Mulai hari Senin saya tidak akan menandatangani surat tugas TL daerah yang diajukan oleh SKPD”, ungkap Kandouw.

Tujuan larangan Wagub tersebut tidak lain untuk memperlancar pemeriksaan BPK RI yang sementara berlangsung di Pemprov Sulut.

“Tuntaskan dulu pemeriksaan BPK ini hingga selesai, baru bisa melakukan tugas luar daerah, apapun hasil pemeriksaan nanti mendapat opini WTP atau Disclamer tidak masalah”,  papara mantan Ketua DPRD Sulut ini.

Namun dibalik hasil pemeriksaan BPK nanti, pasti akan ketahuan mana SKPD yang menjalankan tugas dengan baik maupun tidak baik. Sebab hasil opini nanti akan menentukan penilaian pimpinan terhadap para Kepala SKPD yang ada.

Sebab rincian kesalahan pengelolaan keuangan di SKPD, terhadap penilaian pimpinan bukan hanya terhadap Eselon Dua akan tetapi sampai kepada staf, tegas suami tercinta dari dr Kartika Devi Kandouw Tanos ini.

Menurut Kandouw, keinginan Gubernur Olly Dondokambey SE agar kedepan pemerintahan kita bisa memiliki Team Work yang kuat menuju sulut hebat.  

Kandouw juga mengingatkan kepada seluruh ASN agar disaat di jam-jam kerja jangan hanya ngerumpi maupun main kartu. Sebab apa yang dilakukan beberapa ASN di SKPD tertentu, rekamannya sudah ada sama saya, pungkasnya.

Usai olah raga bersama, Wagub di dampingi, Wakil Ketua TP PKK Sulut Dr Kartika Devi Kandouw Tanos, Kaban BKD Sulut DR Femmy M Suluh MSi dan Direktur Kepatuhan Bank Sulutgo Jeffry Salilo, telah melakukan pemeriksaan gula-darah serta penyerahan undian berhadiah dari Bank Sulutgo kepada 30 ASN Pemprov, . (Humas Pemprov Sulut).      

Wagub: Diknas Sulut Fasilitasi Peserta OSN Menuju Palembang

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs.  Steven Kandouw menegaskan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sulut untuk memfasilitasi dengan baik para peserta Olimpiade Sains Nasional (OSN) utusan sulut yang akan mengikuti lomba OSN di Palembang 15 sampai dengan 21 mei 2016 mendatang.

Penegasan tersebut disampaikan Wagub saat melakukan pertemuan dengan 30 peserta jenjang SD,SMP dan SMA utusan Sulut, Jumat (13/5) bertempat di ruang rapat Wagub.

Wagub meminta Diknas Sulut untuk memperhatikan semua keperluan para peserta seperti makanan, tempat penginapan  dan keperluan lainnya  saat mengikuti kegiatan lomba hingga selesai. Wagub juga berpesan kepada para peserta untuk menjaga kesehatan, belajar, berdoa dan rileks agar saat lomba bisa dilakukan dengan baik.

Selain itu juga, Wagub mengatakan para peserta yang mewakili Sulut ini merupakan kebanggaan rakyat Sulut, semuanya telah menjadi pemenang, kalaupun nanti mendapat prestasi di tingkat nasional itu merupakan bonus tambahan bagi para peserta.

Turut hadir dalam acara tersebut, Kadis Diknas AG Kawatu, para pendamping peserta dan orang tua peserta. Diketahui sebelumnya telah dilaksanakan selekai pra OSN se Sulut dan menghasilkan 30 peserta yang akan mengikuti lomba bidang matematika, fisika, ekonomi, ilmu bumi, astronomi.(Humas Pemprov Sulut)

Wagub Dampingi Menpan Blusukan Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Menpan RB Yuddy Chrisnan didamping Wagub Sulut Drs Steven kandouw melakukan blusukan di Instansi penyelenggara pelayanan publik, Kamis (12/05).

Blusukan yang dimulai dari Puskesmas Teling Manado Menteri disambut Sekot Manado Harvey Sendoh dan Kepala Puskesmas Teling dr Octavin Y Umboh. Yuddy mengakui walaupun gedung puskesmas ini kecil akan tetapi aktifitas pelayanan kesehatan berjalan lancar. Bahkan konsep pelayanan Universal Health Coverage yang di lakukan puskesmas ini akan diadopsi menjadi program nasional, ujar Chrisnandi

“Saya terkesan baik dengan pelayanan kesehatan di sini, karena Kepala puskesmas mampu memberdayakan seluruh ASN sebagai penyelenggara pelayanan publik walaupun diperhadapkan dengan sarana dan prasarana medis yang sangat terbatas serta masih menggunakan system manual, namun mampu melayani masyarakat setiap hari 30-50 orang”, ujarnya.

Dr Octavin menyebutkan, Puskesmas yang dipimpinnya memiliki 47 pegawai termasuk 5 tenaga dokter, serta memiliki 5 tenaga dokter Intreship, 4 poliklinik yaitu poliklinik umum, anak, ibu serta poliklinik gigi, sembari menambahkan walaupun tidak menyiapkan polikliknik khusus bagi para lansia, tapi kami mengutamakan pelayanan kepada para orang tua kita ini. Sedangkan ditanya penyakit apa yang paling menonjol dr Octavin menjawab yakni penyakit ispad dan hipertensi.

Selanjutkan Menteri bersama Wagub dan rombongan melakukan pertemuan di Polda Sulut, serta melakukan peninjauan di Kantor pelayanan BPJS Kesehatan di kompleks Marina Plaza Manado. 

Kemudian Menpan bersama Wagub menuju kota Bitung untuk melihat pelayanan publik yang ada di rumah sakit Manembo-nembo, polres Bitung dan kantor walikota Manado, Menpan berpesan agar semua yang terkait dengan prlayanan publik untuk lebih memaksimalkan pelayanan agar masyarakat bisa terlayani dengan baik. (Humas pemprov sulut).

Menpan: ASN Sulut Pacu Reformasi Birokrasi

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi minta semua komponen Apartur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Sulut memacu reformasi birokrasi.

Permintaan Yuddy disampaikan  saat  membuka acara forum koordinasi, komunikasi dan konsultasi PANRB (FORK3PANRB) di ruang rapat CJ Rantung Kantor Gubernur Sulut, Kamis (12/05) kemarin.

“Saya memberi apresiasi atas kerja keras Gubernur Olly Dondokambey SE bersama Wagub Drs Seven Kandouw, Bupati/Walikota se- Sulut serta jajaran ASN yang telah bekerja keras dalam menerapkan berbagai program PANRB. Namun demikian terdapat beberapa agenda reformasi birokrasi yang perlu mendapat perhatian, bahkan lebih dipaau pelaksanaannya dilapangan,”jelas Chrisnandi.

Chrisnani  mengungkapkan sejak tahun 2014 Kementrian PANRB  menyelenggarakan kompetisi ivovasi pelayanan publik. Namun dalam kurun waktu 3 Tahun hanya ada 1 inovasi dari wilayah Sulut yang masuk TOP 99, yaitu jaminan kesehatan semesta (Universal Health Coverage) dari Kota Manado, sembari berharap, agar unit-unit pelayanan di daerah Sulut lebih aktif untuk berinovasi ataupun melakukan replikasi dari berbagai inovasi yang ada dalam TOP 99 selama 3 tahun terkhir, terangnya.  

Dari laporan hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2015, Yuddy menyebutkan, hanya Pemprov Sulut dan Kota Manado mendapat Kategori B, dua kabupaten/ kota memperoleh predikat CC, dan sisanya sebanyak 12 kabupaten/kota memperoleh predikat C. Predikat CC dan C tersebut menunjukkan masih banyak area perbaikan yang dapat dilakukan. Oleh sebab itu, dia meminta Pemprov maupun kabupaten/kota untuk terus meningkatkan upaya dalam penerapan manajemen berbasis kinerja dan jika diperlukan dapat meminta bantuan asistensi dari Kementerian PANRB.

Dalam paparannya dia juga menyebutkan, dari data APBD Tahun 2014 lalu, hanya 7 dari 16 pemda yang proporsi belanja kepegawainnya dibawah 50 persen dari total APBD, sebagai contoh Kota Manado dan Kabupaten Minahasa rasionya bahkan melampaui 60 persen. “Proporsi ini tentu tidak sehat jika dikaitkan dengan kebutuhan belanja pembangunan yang berdampak langsung kepada masyarakat dan dunia usaha. Terhadap hal ini saya meminta agar Saudara sekalian segera melakukan Penataan Manajemen SDM Aparatur yang selaras dengan hasil audit organisasi yang diikuti oleh langkah redistribusi ASN” tegasnya

Disampaikan pula, saat ini belum ada unit kerja di wilayah Provinsi Sulawesi Utara yang berhasil mendapat predikat Wilayah Bersih Korupsi (WBK) meskipun ditetapkan sebagai Zona Integritas sejak tahun 2013. “Saya berharap agar unit-unit kerja tersebut dapat segera menjadi role model penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani”, ungkapnya.

Ditambahkan, kepatuhan pelaporan LHKASN melalui aplikasi SiHarka masih sangat rendah. Sampai saat ini baru Kabupaten Kepulauan Talaud dan Kabupaten Minahasa Utara yang melakukan input wajib LHKASN, untuk kabupaten/kota lainnya bahkan ada yang belum mengambil username dan password. Terhadap hal tersebut, Menteri Yuddy berharap agar seluruh komponen daerah dapat memenuhi kewajiban tersebut. Khususnya kepada Sekretaris Daerah dan Segenap Pimpinan SKPD diminta untuk bertindak sebagai penggerak utama (prime over) PANRB di Daerah.

Yuddy juga menegaskan agar setiap instansi mengambil langkah konkrit yang berorientasi hasil untuk mempercepat perwujudan pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif, efisien dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas guna perwujudan Nawa Cita yang menjadi Agenda Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2015-2019.

Senada dengan Yuddy, Wagub Steven Kandouw menyebutkan melalui kegiatan ini diharapkan, pelayanan publik di Sulut dalam menunjang program Nawa Cita Presiden Jokowi dan Visi Misi Gubernur dan Wagub Sulut dapat terlaksana sesuai  harapan dan target Pemerintah Pusat, Pemprov s/d Kabupaten/Kota. Bahkan orang nomor dua di Sulut ini minta ASN sebagai penyelengaran pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi harus adanya inovasi-inovasi atau terobosan secara optimal.

Sebab grand design pembangunan daerah Sulut terus diarahkan pada peningkatan kualitas SDM yang berkepribadian, berdaulat dan berdikari melalui pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, dan penguatan ekonomi lokal secara inklusif yang dijabarkan dalam delapan program prioritas pembangunan yang diantaranya reformasi birokrasi tata kelola pemerintahan yang baik, pungkasnya. Kesempatan itu Wagub telah melaunching aplikasi sistem informasi pelaporan harta kekayaan (Si Harka) yang turut didampingi Menpan dan Isnpektur Provinsi Sulut Praseno Hadi. (Humas Pemprov Sulut).

Gubernur Bakal Pangil Eman dan Sajow Terkait Penyelesaian Batas Tomohon-Minahasa

Batas wilayah memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena impaknya sangat mempengaruhi berbagai kebijakan strategis pemerintah dalam rangka mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu penataan batas daerah sangat penting dalam rangka tertib administrasi. Gubernur Sulawesi Utara melalui Kepala Biro Pemerintahan Dr. Jemmy S. Kumendong, MSi menyampaikan bahwa prestasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sebagai Fasilitator Penyelesaian Batas Daerah terbaik se-Indonesia agar tetap di pertahankan bahkan ditingkatkan. Menurut Doktor jebolan UGM ini munuturkan bahwa apa yang menjadi arahan Gubernur harus ditindaklanjuti dalam rangka mewujudkan Pemerintahan Hebat. Saat ini kami sementara menyusun dan menganalisis berdasarkan kajian teknis terkait segmen batas Kabupaten Minahasa dengan Kota Tomohon yang sampai saat ini belum menemui kata sepakat. Gubernur Sulut melalui Tim Penegasan Batas Provinsi akan mengundang khusus Bupati Minahasa  Jantje W Sajow dan Walikota Tomohon Jimmy Eman untuk membahas dan menyelesaikan batas kedua daerah sesuai dengan kesepakatan dan kajian dari Tim Penegasan Batas Provinsi berdasarkan Permendagri 76 tahun 2012. Untuk itu Pemerintah Provinsi berharap kedua daerah dapat mengikuti jejak dari daerah lain yang sudah sepakat bahkan telah terbit Permendagri.

Tim Penegasan Batas Pemprov Sulut menyayangkan sikap kurang terpuji yang dilakoni Asisten Pemerintahan dan Kesra Kota Tomohon Trusye Kaunang yang kehadirannya bertindak atas nama Walikota Tomohon  dimana saat melakukan penyelesaian segmen batas Tomohon-Minahasa yang difasilitasi Pemprov Sulut yang bersangkutan meninggalkan lokasi, karena hanya alasan sepeleh karena so lama batunggu sehingga saat itu tidak ada solusi yang diperoleh dalam penyelesaian batas tersebut, karena yang hadir dari Tomohon hanya Kabag Pemerintahan, Camat Tomohon Tengah dan Lurah Matani sedangkan dari Minahasa langsung dihadiri  Asisten Pemerintahan dan Kesra DR Denny Mangala MSi, Kabag Pemerintahan, Camat Tondano Barat dan Lurah Tataaran.  Menurut Kabag Pemerintahan Pemprov Boslar Sanger SE menstinya pejabat yang ditugaskan pimpinan harus lebih sabar menunggu, karena masalah batas kedua daerah tersebut sangat penting dan sesuai arahan Bapak Gubernur tahun ini kedua segemen batas tersebut harus tuntas, agar masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan  kedua daerah itu bisa hidup aman dan tentram. (Humas Pemprov Sulut).   

Hari Ini Menpan Blusukan di Manado, Pastikan Pelayanan Publik Optimal

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Yuddy Chrisnandi, rencananya hari ini Kamis (12/05), akan melakukan blusukan ke berbagai penyelenggara pelayanan publik di Kota Manado Sulawesi Utara.

Menpan ingin memastikan pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan Provinsi Sulawesi Utara Optimal. Blusukan, melakukan check and recheck ke beberapa penyelenggara pelayanan publik," ujar Herman Suryatman, Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB di dampingi Karo Pemerintahan dan Humas Setda Provinsi sulut DR Jemmy Kumendong MSi Rabu (11/05), di ruang kerja Kumendong.

Menurut Herman ada beberapa penyelenggara pelayanan publik yang akan dikunjungi oleh Menteri Yuddy dalam kunjungannya ke Manado. Diantaranya Kantor Pemerintah Provinsi Sulut, Polda Sulut, Puskesmas di Kota Manado, Kantor BPJS, Kanwil BPN Sulut, dan Kanwil Bea Cukai Sulut.

"Namun sebelumnya, Menpan  akan menghadiri sekaligus membuka acara Forum Koordinasi, Komunikasi dan Konsultasi Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (FORK3PANRB) di ruang rapat CJ Rantung Kantor Gubernur Setelah itu baru beliau ke lapangan," kata Herman, yang di iyakan Kumendong.

Dijelaskan, kedatangan Yuddy beserta jajaran deputinya ke Manado dalam rangka pelaksanaan FORK3PANRB. Acara yang akan dihadiri oleh Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE bersama Wagub Drs Steven Kandouw, Unsur Forkopimda Provinsi Sulut, para Bupati/Walikota, dan jajaran pejabat birokrasi pemerintahan se Provinsi Sulut tersebut akan digelar besok di Kantor Gubernur Sulut.

Menurut Herman, melalui FORK3PANRB, Kementerian PANRB memberi ruang dan waktu yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, untuk menggali dan menyerap informasi terkait kebijakan bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Di sisi lain, melalui kegiatan jemput bola tersebut, jajaran Pemda juga dapat menyampaikan aspirasi dan umpan balik dalam rangka perbaikan kebijakan di masa yang akan datang.

Berbagai kebijakan strategis Kementerian PANRB, mulai penataan SDM aparatur, penataan kelembagaan dan tata laksana, pelayanan publik, sampai dengan akuntabilitas kinerja dan pengawasan akan dibedah langsung oleh para Deputi Kementerian PANRB.

"Ini adalah kegiatan terobosan. Biasanya rapat koordinasi bersama instansi pusat dilaksanakan di Jakarta, tapi kami berbeda karena pejabat kementerian yang datang ke lapangan. Bukan hanya untuk membangun koordinasi dan komunikasi, tapi juga bisa dimanfaatkan untuk konsultasi. Makanya besok kami akan selenggarakan juga coaching clinic. Silahkan manfaatkan dengan baik," pungkas Herman menutup perbincangan (Humas Pemprov Sulut).

Sendoh: Pemprov Rekrut Siswa Magang ke Jepang

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut bekerjasama dengan Gambate Indonesia Tahun ini telah merekrut  siswa magang ke Jepang. Hal itu ditegaskan Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Provinsi Sulut  Marsel Sendoh SH MSi kepada wartawan di sela-sela penutupan Pameran Bursa Kerja (Job Fair) di Manado Town Square baru lalu.  

Didampingi Pembina Gambate Indonesia Meydi Lensun dan Ketua Gambate Indonesia Asril Tatande, Sendoh menyebutkan, program siswa pemagangan ke Jepang melalui Gambate Indonesia ini, diakuinya sangat baik dan manfaatnya sudah dirasakan oleh warga Sulut, salah satunya Pa Meydi Lensun mantan Wakil Bupati Boltim ini, beliau merupakan salah satu alumni program tersebut.

Bahkan para alumni Gambate Jepang sudah banyak yang berhasil setelah kembali ke tanah air ada yang menjadi Anggota Dewan, Pejabat maupun pengusaha di daerah ini. Ini merupakan Program dari Kemenakertrans dengan Internasional Manpower (IM) Japan sejak Tahun 1993 lalu, ujar mantan Karo Hukum Setda Provinsi Sulut ini.   

Sendoh juga menambahkan, dalam pelaksanaan Job Fair baru lalu,  sebanyak 30 calon siswa magang ke Jepang telah mendaftar lewat Gambate Indonesia, bahkan pihaknya kemarin (Rabu-red) telah memberangkatkan 3 siswa magang ke Jepang.

Sementara Pembina Gambate Indonesia Meydi Lensun menyebutkan, siapa saja bisa menjadi siswa magang ke Jepang, tapi harus berusia 19 s/d 26 Tahun, tinggi badan minimal 160 Cm, tidak bertato dan ditindik serta memiliki berat badan 50 kg.  Sebelum magang mereka selama dua bulan di Manado mendapat pembekalan terkait budaya dan bahasa Jepang, serta dua bulan pula di Jakarta mendapatkan hal yang sama. Sedangkan target Sulut untuk Tahun ini sebanyak 40 orang, jelas mantan Wabup Boltim ini.

Ketua Gambate Indonesia Asril Tatande mengungkapkan, sampai saat ini alumni Indonesia sudah mencapai 50 ribu orang,  yang sedang magang di jepang berjumlah 8 ribu termasuk dari Sulut 64 orang. Mereka setiap bulan mendapat gaji mulai Rp 15 Juta s/d 20 Juta. Program ini berlangsung 3 sampai 5 Tahun, selesai magang pulang ke Indonesia juga mendapat modal sekitar Rp.70 juta.  

Asril menambahkan Gambate Indonesia berpusat di Provinsi Sulut. Bagi masyarakat yang ingin menjadi siswa magang ke jepang silahkan mendaftar di Kantor Notaris Syane Loho dengan alamat samping SMA Kristen YPKM Jl. DR Sutomo  No. 20 Manado. (Humas Pemprov Sulut).