Ibu Rita Ajak Perempuan Sulut Maksimalkan Peran Dalam Pembangunan

Kaum perempuan di Sulawesi Utara harus mampu memaksimalkan perannya dalam membangun dan memajukan daerah.

Hal itu disampaikan Ketua Tim Penggerak PKK Sulut, Ir Rita Maya Dondokambey-Tamuntuan pada Pelatihan Keterampilan Bagi Perempuan Dengan Masalah Sosial yang dilaksanakan di Manado, Selasa (8/8/2017) siang.

"Kita mampu mengoptimalkan semua potensi yang dimiliki kaum perempuan dalam mengisi proses pembangunan yang ada," katanya.

Kesempatan yang dimiliki kaum perempuan untuk berkarya dalam pembangunan itu, menurut Ibu Rita juga diatur dalam konstitusi yang sangat jelas menempatkan perempuan sebagai mahluk ciptaan Tuhan dengan keluhuran harkat dan martabatnya.

"Kaum perempuan sebagai warga negara memiliki kedudukan, hak, kewajiban, tanggung jawab, peranan dan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berperan dalam berbagai bidang kehidupan dan kegiatan pembangunan," ujarnya.

Meskipun demikian, masih dalam sambutan, Ketua TP-PKK Sulut menyebutkan masih terjadinya tindak kekerasan terhadap kaum perempuan hingga sekarang ini.

"Perempuan di Indonesia masih rentan terhadap tindak kekerasan. Kondisi ini terekam dari catatan tahunan 2017 Komnas Perempuan, dimana sepanjang tahun 2016, terdapat 259.150 jumlah kekerasan terhadap perempuan," paparnya.

Untuk mengatasi masalah itu, Istri tercinta Gubernur Olly Dondokambey, SE ini mengajak seluruh masyarakat Sulut untuk meningkatkan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan dan perlakuan salah lainnya.

"Kita harus merubah sikap permisif masyarakat dan praktek budaya yang toleran terhadap kekerasan dan perlakuan salah lainnya serta harus dioptimalkannya peran dan fungsi aparat penegak hukum dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan seksual terhadap perempuan," imbuhnya.

Lebih jauh, terkait pelaksanaan pelatihan keterampilan bagi perempuan dengan masalah sosial itu, Ibu Rita sangat mengapresiasi kegiatan yang merupakan hasil kerjasama Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Daerah (DP3AD) dan TP-PKK Sulut itu.

"Ini adalah bentuk nyata dari komitmen dan dukungan kita sekalian untuk memberikan kontribusi positif bagi proses pembangunan. Semua tantangan dan permasalahan yang ada bisa kita temukan solusi atau jalan keluarnya," jelasnya.

Adapun pelatihan itu turut dihadiri Sekretaris DP3AD, Jouke Kairupan, SE yang mewakili Kadis DP3AD, Ir. Mieke Pangkong, M.Si dan pengurus TP-PKK Sulut lainnya. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

Wagub Kandouw Buka Iven TIFF 2017

Iven Tomohon Internasional Flower Festival (TIFF) "The 7 Wonder Of Tomohon" resmi dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw didampingi Wakil Ketua TP-PKK Sulut Kartika Devi Kandouw-Tanos, dengan memukul tetengkoren secara bersamaan dengan Wali Kota Tomohon Jimmy Eman dan Wakil Walikota  Syerly Adelyn Sompotan, Selasa (8/8/2017) Kemarin

Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw dalam sambutannya mengatakan, atas nama pemerintah provinsi Sulawesi Utara (Sulut) serta 14 Kabupaten/Kota, kami mengucapkan Salut, bangga kepada Pemerintah Kota Tomohon, baik kepada Walikota dan Wakil Walikota serta seluruh masyarakat Kota Tomohon yang hari ini menggelar acara yang luar biasa ini.

"Pada kesempatan ini, saya nyatakan, TIFF bukan hanya milik pemerintah dan rakyat Kota Tomohon, tapi milik seluruh rakyat Sulawesi Utara (Sulut) dari Miangas sampai Pinagoluman," ungkapnya.

Untuk itu harapan kami, TIFF tahun ini harus lebih bagus dari TIFF tahun kemarin.

"Jadi harapan kita tahun depan akan lebih bagus dari tahun ini dengan catatan Kementerian Pariwisata RI dapat membantu  kegiatan ini lagi agar lebih spektakuler lagi," harap Wakil Gubernur Sulut ini

Dikesempatan yang sama, Walikota Kota Tomohon Jimmy Eman mengatakan, kegiatan TIFF 2017 ini merupakan agenda tahunan yang sudah masuk ke tujuh tahun dilaksanakan di Kota Tomohon.

'Menghadirkan iven ini akan selalu menjadi tantangan, kehormatan,  kebanggaan negeri ini menjadi persembahan ter besar bagi masyarakat Kota Tomohon tapi juga bagi Sulawesi Utara dan bagi persada negeri indonesia. Tomohon adalah untuk Tomohon, tapi Tomohon ada juga untuk Sulawesi Utara dan Tomohon untuk negeri bangsa kita semua bangsa indonesia," ungkap Walikota.


Sebelumnya Ketua TIFF Kota Tomohon yang selaku Wakil Walikota Tomohon mengatakan, kegiatan TIFF 2017 ini merupakan suatu ajang promosi kota bunga di kota Tomohon sekaligus sebagai tujuan wisata lingkungan, baik eko tourism maupun agro tourism serta memperkenal kota Tomohon sebagai kota tujuan utama di provinsi Sulut yang miliki panorama alam yang indah untuk dikunjungi serta mendukung program pemerintah pusat dibidang pariwisata dan program pemerintah provinsi Sulut. Dan menjalin kerjasama potensi pariwisata antar kota se indonesia sehingga makin berkembang yang pada gilirannya mendukung program pemerintah dibidang pariwisata, katanya
( Humas Pemprov Sulut )

Gubernur Olly Dondokambey Letakkan Batu Pertama, Pembangunan Yonif 712/WT Dimulai

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey SE meletakkan batu pertama Pembangunan Redislokasi Yonif Raider 712/WT di Kelurahan  Bailang kecamatan Bunaken Kota Manado Selasa (8/08/2017) Kemarin.
Dalam sambutan Gubernur  mengatakan, Pemerintah Provinsi Sulut  siap bekerja sama membantu TNI khususnya jajaran Kodam XIII/Merdaka  dalam pembangunan Redislokasi Yonif 712/WT., karena kehadiran TNI sangatlah banyak membantu dalam keamanan Negara Republik Indonesia.

Lanjut Olly Dondokambey ,  dimana Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu bagian integral Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara Filipina, sehingga aspek pertahanan di daerah ini menjadi sangat penting dan sangat dibutuhkan, utamanya dalam hal menangkal setiap ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa di daerah ini, menindak setiap bentuk ancaman, baik dari luar maupun dari dalam negeri serta memulihkan kondisi keamanan yang terganggu akibat kekacauan, kata Gubernur.
Maka tidak dapat di pungkiri TNI yang bertugas di wilayah Provinsi Sulawesi Utara memiliki tugas dan tanggung jawab serta peranan yang dituntut lebih, apalagi mengingat beragam tantangan dan potensi ancaman tersendiri juga senantiasa hadir di daerah ini, seperti halnya potensi hadirnya tindakan atau kegiatan-kegiatan penyeludupan barang terlarang, serta potensi dijadikannya daerah ini sebagai jalur transit gerakan terorisme internasional, lanjut Gubernur.

Dari sisi ancaman terorisme sendiri, kita sadari bahwa akhir-akhir ini fenomena global gerakan terorisme semakin menggurita, terus bergejolak dan mengusik keamanan negara, serta menjadi ancaman serius bagi segenap komponen bangsa di dunia. dimana salah satu bukti nyata yang terjadi adalah konflik baku tembak yang berkecambuk antara militer Filipina dengan kelompok maute yang berafiliasi dengan ISIS di kota Marawi Filipina, ujar Olly Dondokambey.

Dengan pembangunan redislokasi yonif 712/wt di desa bailang ini nantinya diharapkan mampu melengkapi kinerja jajaran Komando Resort Militer (Korem) 131/Santiago  dalam pelaksanaan tugas pengamanan perbatasan Negara Kesatuan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempertahankan keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman militer serta ancaman bersenjata termasuk didalamnya mencegah daerah ini dijadikan jalur masuk dan tempat transit bahkan dijadikan lokus aksi oleh pelaku terorisme, sehingga nantinya tidak manghambat proses pembangunan daerah  yang tengah diupayakan dalam rangka mewujudkan sulawesi utara sebagai salah satu pintu gerbang Indonesia di kawasan timur, harap Olly Dondokambey.

Mengiringi suasana kebersamaan ini, saya atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, mengucapkan " selamat atas dimulainya proses pembangunan redislokasi yonif 712/wt dengan peletakan batu pertama  dijajaran Komando Militer (KODAM) XIII/ Merdeka Khususnya jajaran Komando Resort Militer (KOREM)131/Santiago, kiranya proses pembangunan yang akan berjalan dapat berlangsung tanpa hambatan dan pada waktunya nanti akan turut melengkapi sarana dan prasarana dalam menjaga kedaulatan NKRI dari bumi Nyiur Melambai serta pemerintah Provinsi Sulawesi Utara akan merelokasi dalam anggaran APBDP tahun ini untuk bantuan kendaraan oprasional dalam menunjang tugas dari para Koramil tutup Olly Dondokambey.

Dalam kesempatan yang sama Pangdam XIII/ Merdeka Mayjen TNI Ganip Warsito SE,  MM mengatakan, Jajaran Kodam XIII/ Merdeka sangat berterima kasih kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dimana perhatian dari Gubermur Sulut Olly Dondokambey sangatlah besar sehingga boleh terselengaranya acara peletakan batu pertama pembangunan redislokasi Yonif 712/wt, kata Pangdam
Memang postur Kodam XIII/Merdeka sangat banyak yg  hatus diubah sesuai dengan kondisi alam  juga kahadiran bataliyon infanteri( YONIF) 712/Wiratama sangatlah memacu perekonomian di daerah Bailang, dan diucapkan terima kasih juga kepada masyarakat yang telah rela memberikan tanahnya untuk pelebaran jalan untuk kelancaran tugas TNI, tutup Pangdam Ganip Warsito.

Turut hadir Forkopimda Sulut,  Rektor Unima  Paula Runtuwene, Unsur  Kodam dan Korem, Tokoh Agama serta Tokoh Masyarakat

( Humas Pemprov Sulut )

Olly minta 2 Ranperda di percepat

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey SE meminta mitra kerja pemerintah yaitu DPRD Provinsi Sulawesi Utara untuk mempercepat 2 buah Ranperda yang tengah di godok. Hal ini dutarakan Olly kala menyampaikan sambutan pada Sidang Paripurna Terkait dengan pembahasan 2 Buah Ranperda yaitu Perubahan ke 2 perda Nomor 7 tahun 2011 tentang pajak, dan Ranperda tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan Anggota Dewan provinsi Sulawesi Utara, di Gedung Dewan, Selasa (08/08) kemarin.

Dalam kesempatan ini, Gubernur mengatakan, bahwa Ranperda mengenai pajak yang dibahas ini diharapkan mampu mengoptimalkan pendapatan pemerintah, serta memberi landasan hukum yang pasti terhadap perpajakan yang sesuai dengan kondisi di bumi nyiur melambai ini, ujar Dondokambey.
Untuk Ranperda yang kedua, mengenai hak keuangan dan administratif Pimpinan dan anggota dewan, Olly mengatakan bahwa selaku mitra kerja pemerintah, DPRD lewat ranperda kali ini harus lebih baik lagi dalam mengoptimalkan peran dan fungsi demi sulawesi utara yang semakin Hebat, ujar Olly.
Gubernur juga mengapresiasi DPRD selaku mitra kerja yang langsung bergerak cepat dengan membentuk pansus untuk masing masing ranperda, serta berterimakasih bagi seluruh fraksi yang sudah memberi dukungan dan masukan bagi ke 2 ranperda ini melalui pemandangan umum fraksi.

Fraksi Amanat Keadilan, Fraksi PDIP, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi Demokrat dan Fraksi Restorasi Nurani untuk keadilan seperti diketahui bersama melalui pemandangan umum fraksi,  menyetujui untuk Ranperda ini dibahas ke tahap yang lebih lanjut.
Untuk itu, Gubernur mengingatkan agar bagi seluruh pihak yang terlibat dalam Ranperda ini, baik Pemerintah, dan anggota Legislatif untuk memberikan perhatian khusus bagi Ranperda yang tengah dibuat, agar mempunyai kualitas, tidak tumpang tindih dengan aturan di atas, serta mampu dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan Sebaik baiknya, tegas Dondokambey.
(HUMAS PEMPROV SULUT)
dryp

Sekprov Silangen Hadiri Pembukaan Pelaksanaan Potensi Pejabat Tinggi dan Kompetensi Pejabat Administrator

Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara Edwin Silangen  SE.MS menghadiri  pembukaan pelaksanaan penilaian potensi pejabat tinggi dan kompetensi pejabat administrator se wilayah kerja Regional XI BKN yang dibuka oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN)Dr. Ir. Bima Haria Wibisana, MSIS di Aula E.A.Manihuruk Kantor Regional BKN Sulut Senin ( 07/08/2017 ) Kemarin.

Menurut wibisana Untuk menetapkan seorang pejabat dalam struktur pemerintahan, kita tidak boleh memilihnya karena suka atau tidak suka kepada pejabat tersebut.


“Tidak boleh menetapkan seorang pejabat hanya karena like and dislike saja, harus sesuai mutu, kecocokan profesi serta penilaian-penilaian objektif lainnya”, himbau Wibisana.

Lebih lanjut, Wibisana mengatakan bahwa imbas dari Kepala Daerah yang hanya memilih pejabat karena like and dislike saja, maka implementasinya akan terlihat pada proses pelayanan publik yang tidak optimal.

“Tugas utama seorang pemimpin daerah, baik itu Gubernur, Bupati/Walikota tentu pada optimalisasi pelayanan publik yang muaranya pada kesejahteraan masyarakat yang dipimpinnya. Caranya seperti apa? Tentu melalui program-program dan kebijakan yang dijalankan para Kepala Dinas/Badan dan Biro, nah kalau Kepala Dinasnya tidak memiliki basic di tempat tersebut, dan keahliannya tidak terlalu baik, tentu keinginan mensejahterakan rakyat tidak akan terwujud”, contoh Wibisana.

Untuk itu, menurut Wibisana, pelaksanaan Talent Pool ini sangat penting untuk menentukan seorang pejabat sesuai kemampuan serta kriteria objektifnya di suatu dinas.

“Makanya, BKN ingin membantu para Kepala Daerah melalui pelaksanaan talent pool ini untuk mengetahui pejabat sesuai kemampuan dan bidang yang dikuasainnya, jadi bisa diketahui kemampuan teknis pejabat tersebut lebih tepatnya  itu cocok untuk dinas mana. Hal ini bisa diketahui melalui data assesment center,” jelasnya.

Dilokasi yang sama, senada dengan Wibisana, Kepala BKN Kantor Regional XI Manado, English Nainggolan, mengatakan bahwa pelaksanaan Talent Pool ini merupakan program BKN dalam mencari pejabat sesuai kemampuan.

“Ini akan mempermudah, terutama menjadi bahan untuk mutasi atau rotasi pejabat,” tuturnya.

Nainggolan juga menambahkan bahwa program ini untuk sementara masih untuk Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrator.

“Untuk sementara untuk jabatan pimpinan tinggi dan administrator dulu,  kedepannya semua ASN akan mengarah ke sana (talent pool),” tambahnya.

Adapun yang hadir dalam pembukaan talent pool ini, diantaranya Sekretaris Provinsi Sulut Edwin Silangen, Sekretaris BKD Sulut Flora Krisen, Sekretaris Daerah Kabupaten Sitaro Adry Manengkey dan sejumlah pejabat eselon III pemprov, kabupaten/kota di Sulut, Gorontalo dan Maluku Utara.

Rapat Paripurna DPRD Tentang Penyampaian dan Penjelasan Gubernur Tentang KUA PPAS Perubahan APBD Sulut 2017 di Sampaikan Wagub Kandouw

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven O.E Kandouw menghadiri rapat Paripurna DPRD dalam rangka penyampaian/penjelasan Gubernur terhadap KUA dan PPAS perubahan APBD Provinsi Sulut Tahun Anggaram 2017 dan usulan 2 ( dua ) buah ranperda tentang perubahan kedua perda no 7 tahun 2011 tentang pajak daerah serta ranperda tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Sulawesi Utara di ruang rapat DPRD Sulut Senin ( 07/08) Kemarin.
Dalam Penyampaian wagub mengatakan, penyusunan KUA dan PPAS tahun 2017 mengacu pada permendagri nomor 18 tahun 2016 tentang penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) tahun 2017, pokok-pokok APBN perubahan 2017 dan RKPD perubahan tahun 2017 yang ditetapkan dengan peraturan Gubernur Sulawesi Utara, kata Wagub.
Oleh karena itu,  bahwa KUA PPAS perubahan tahun 2017 menetapkan asumsi ekonomi makro dan kebijakan anggaran perubahan, pertumbuhan ekonomi diproyeksi kisaran 6,2 s/d 68 persen sementara angka nasional 5,1 persen,sedangkan PDRB perkapita berada di kisaran angka Rp 44 s/d 46,12 juta perkapita. Ujar wagub.
Mengacu pada ketentuan Permendagri Nomor 18 Tahun 2016, maka  perlu untuk dilakukan beberapa penyesuain dan perubahan kerangka pendanaan APBD T.A 2017 Provinsi Sulut guna mendukung dan mempercepat realisasi pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Program Prioritas di Daerah,  kata Wagub Kandouw

Setelah dilakukan beberapa penyesuaian maka kegiatan prioritas pembangunan sulut pada KUA PPAS perubahan 2017 yang akan dilaksanakan SKPD antara lain, Sulut Pintar dengan bimbingan teknis mata pelajaran kimia , bahasa inggris fisika untuk 400 guru, bimbingan teknis non guru, pengadaan komputer untuk UNBK secara bertahap bagi 15 sekolah, revolusi toilet, program magang ke luar negeri, bantuan studi bagi siswa sma, smk dan mahasiswa, pembebasan ring road II, peningkatan ruas jalan Lirung-kolongan balang ( Talaud ), peningkatan ruas jalan bandara -likupang, penyusunan feasibility studi, basic plan dan amdal alternatif jalan bandara-likupang serta amdal ring road III, penyusunan design landacape agrowisata sapi perah tampusu, pembebasan lahan alternatif jalan bandara - likupang, pelaksanaan pendidikan dan latihan serta penyediaan bahan praktek ( jaring dan motor ) untuk nelayan di 6 lokasi, pelatihan pengolahan ikan dan pelatihan perempuan pasisir, peningkatan kesejahteraan petani/pekebun, pelatihan budidaya ikan air tawar dan pengadaan rumpon, penyusunan DED penataan bangunan dan lingkungan pulau siladen, penyusunan KLHS untuk kawasan pariwisata likupang, penyusunan master plan smk pertanian, rehabilitasi tanaman perkebunan dan intensifikasi cengkih dan pala, pengadaan sarana dan prasarana perkantoran, bantuan kendaraan bermotor untuk instansi terkait, penanganan mitigasi bencana, pengadaan alat pembersih /pengangkat eceng gondok di danau tondano, pelaksanaan event nasional bidang urusan kebudayaan dan pelaksanaan dan tindak lanjut peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan, administatif Pimpinan dan Anggota DPRD, jelas Wagub
( Humas Pemprov Sulut )

Mewakili Gubernur, Rudy Mokoginta Buka Dialog Bersama Rencana Ratifikasi Konvensi Minamata Tentang Merkuri

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey yang diwakili Asisten II, Rudy Mokoginta,  membuka dialog  publik bersama,
Tim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ( KLHK ) Tim Komisi VII DPR RI yang diketuai Bara Hasibuan , Institusi Pendukung  Teknis AGC ( Artisanal Gold Council ) dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sulut, Marly Gumalag pada Senin (07/08/2017) Kemarin  di ruang CJ Rantung Kantor Gubernur terkait 'Ratifikasi Konvensi Minamata' yang bertema Pengesahan Minamata Convention on Mercury.
Sambutan Gubernur yang dibacakan Ruddy Mokoginta mengatakan , merkuri telah menjadi perhatian global sejak pencemaran oleh perusahaan Chisso Minamata Factory ( CMF ) yang membuang limbah metal mercuri ke teluk Minamata Jepang sekitar tahun 1956-1968 sehingga mengakibatkan permasalahan kesehatan pada penduduk di sekitar teluk minamata, katanya.
Terkait dengan itu maka pemerintah dan masyarakat Sulut yang juga memiliki potensi
tambang dan kegiatan pertambangan, termasuk pertambangan emas rakyat, kita diajak untuk berdialog dan memberikan masukan yang konstruktif terhadap pematangan Ratifikasi Konvensi Minamata, ujarnya.
Oleh karena itu , saya berharap kiranya kegiatan ini dapat memberikan kontribusi yang positif dan masukan yang bermanfaat demi keberhasilan Ratifikasi Konvensi Minamata, untuk meminimalisir potensj pencemaran lingkungan hidup dan gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh merkuri, tutupnya.

Anggota Komisi VIi DPR RI Bara Hasibuan mengatakan bahwa pihaknya sangat berterima kasih atas sambutan dari pemerintah provinsi untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud.

"Ini bersifat dialog yang nantinya akan dibahas dan mencari solusi bagaimana baiknya dalam mengimbangi Mercury termasuk dampaknya Minamata pada kesehatan manusia terlebih untuk kulit," terangnya.



Dan melalui pemaparan perwakilan dari Kementerian LHK, Tuti Mintarsih mengatakan mengapa harus ada konvensi Minamata? Karena Mercury ini berbentuk sebuah partikel racun yang berpindah tempat melalui udara, juga banyak digunakan sehari-hari terutama lampu pijar, termometer (alat kesehatan), kosmetik (namun telah dilarang oleh badan POM,).

" Ada 3 Mercury diantaranya, elemental (biasa dalam kosmetik,), unorganik dan organik juga mempunyai larutan (biasa dalam tambang mas,red) dampak dalam kesehatan bisa bertahun-tahun dengan gangguan saraf bagi anak kecil," kata Tuti, dan  menambahkan bahwa emisi Mercury tertinggi itu di Indonesia terdapat pada pertambangan juga terjadi juga diberbagai badan dunia, yang melalui PBB juga telah melakukan suatu pemberitahuan untuk memperingatkan tentang dampak dari Mercury, ujar Tuti.

Adapun dari pihak pemerintah Kanada akan memberi bantuan alat pengelola emas tanpa Mercury, dan kegiatan ini dihadiri Direktur  Pengelolaan B3 KLHK Yun Inseni, Direktur Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka KLHK Sulistyowati, Kepala Dinas ESDM B.A Tinungki,  Pejabat dari Kabupaten /Kota, Akademisi dan para Mahasiswa beberapa perguruan tinggi.
( Humas Pemprov Sulut )