Gubernur Olly Ingatkan Pentingnya Akselerasi Ekonomi Di Perbatasan Sulut

Ketersediaan sumber daya alam baik sumber daya kelautan dan perikanan serta potensi pariwisata bahari yang beragam adalah modal yang sangat penting sebagai upaya menggerakkan roda perekonomian di wilayah perbatasan Sulawesi Utara.

Hal itu disampaikan Gubernur Olly Dondokambey, SE dalam sambutan yang diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Drs. John Palandung, M.Si pada Rapat Koordinasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat di Kawasan Perbatasan Sulut yang dilaksanakan di Manado, Kamis (26/10/2017) pagi.

"Kita harus mengakselerasi lebih baik lagi perekonomian di kawasan perbatasan melalui pemanfaatan sumber daya dan keunggulan lokal yang ada sebagai upaya kita untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, sebagaimana yang menjadi salah satu amanat dalam sembilan agenda prioritas pembangunan bangsa," katanya.

Disamping itu, Gubernur Olly juga berharap agar rapat koordinasi itu dapat menghasilkan rekomendasi-rekomendasi strategis untuk ditindaklanjuti pemerintah pusat.

"Antara lain seperti peninjauan regulasi perdagangan lintas batas Indonesia dan Filipina," ungkapnya.

Lebih jauh, masih dalam sambutan, Olly menyinggung pentingnya realisasi penguatan kapasitas kelembagaan pasca PP 18/2016 tentang perangkat daerah dengan meningkatkan kembali status kelembagaan yang khusus mengelola wilayah perbatasan.

"Ini sebagai kepatuhan terhadap amanat undang-undang nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara yang mewajibkan provinsi yang berbatasan langsung dengan negara tetangga agar membentuk badan khusus yang mengelola wilayah perbatasan negara," bebernya.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Dr. Jemmy Kumendong, Kepala Bagian Perbatasan Ir. Herman Koessoy, para akademisi dan seluruh peserta dari kabupaten dan kota di Sulut. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

Wagub Kandouw buka Rakor Penguatan Perencanaan Naker Daerah Pemprov Sulut

     Pembangunan Ketenagakerjaan, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 13/2003 tentang; Ketenagakerjaan. mengamanatkan diantaranya  bahwa pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara  optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Guna mewujudkan hal tersebut diperlukan Perencanaan tenaga kerja yang terarah dan berkesinambungan. Hal ini diutarakan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sulawesi Utara, dr Kartika Devi Kandouw Tanos, MARS dihadapan Wakil Gubernur Sulut Drs Steven OE Kandouw dan Kepala Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan Barenbang Kementerian Tenaga Kerja RI, Drs Agus Triyanto AS,MM. Pada Rapat Kordinasi Penguatan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah Provinsi Sulut 2017, di Ruang Rapat CJ Rantung Lt 1 Kantor Gubernur Sulut, Kamis Siang, 26/10/2017.
   Sementara itu Wagub Sulut Drs Steven OE Kandouw, dalam sambutan pembukaan Rakor tersebut, sebagaimana dikutip Kabag Humas Pemprov Sulut Roy RL Saroinsong SH, dihadapan peserta dari Instansi Bappeda/Balitbang Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, maupun Biro lingkup Setda Provinsi, Bagian Kesra di 15 (lima belas) Pemkab/Pemkot, BPS Sulut, APINDO, SPSI, menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional tenaga kerja mempunyai peran dan kedudukan yang sangat penting dalam pembangunan kualitas ketenagakerjaan serta upaya peningkatan  perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.
  Lebih jauh dikatakan Wagub Kandouw, realita yang ada dan kondisi permasalahan di daerah ini dimana masih diperhadapkan dengan masalah pengangguran berdasarkan data BPS per Bulan Februari 2017, jumlah pengangguran mencapai 77.100 orang. Jumlah ini mengalami penurunan dibandingkan pada periode Februari 2016 sebesar 92.600 orang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 6.12 %, menurun dari TPT pada Februari 2016 sebesar 7.82 %. Angka ini masih lebih tinggi dengan TPT Nasional yang mencapai 5.33 %. Termasuk masalah lainnya yakni masih rendahnya produktivitas kerja, kurangnya kesempatan kerja dan rendahnya kesejahteraan pekerja.
   Masih dalam paparan Wagub Sulut, menguraikan bahwa kebijakan yang konprehensif dan multi dimensi diperlukan,  yang tertuang dalam Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja yang nantinya dapat dijadikan acuan dan pedoman oleh seluruh pemangku kepentingan. Sesuai yang dituangkan dalam UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 7. Hal ini juga dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2007 tentang ; Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja. Dimana setiap Pemerintah Daerah (Provinsi, Kab/Kota) wajib menyusun rencana tenaga kerja untuk lingkup wilayahnya masing-masing.
   Selanjutnya dikesempatan itu pula Karo Kesra Setda Prov Sulut, dr Kartika Devi Kandouw-Tanos, MARS, dalam laporannya, bahwa pelaksanaan Rakor ini nantinya sasaran yang ingin dicapai  diantaranya;  adanya rekomendasi untuk penguatan perencanaan tenaga kerja daerah yang nantinya akan ditindak lanjuti oleh setiap Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas terkait, juga masing masing Kab/Kota akan memiliki Perencanaan Tenaga Kerja Daerah (PTKD).
   Demikian Kabag Humas Pemprov Sulut selaku Juru Bicara, Memberitakannya (R2LS)
 

Gubernur Olly Apresiasi Sulut Jadi Tuan Rumah Seminar Diplomasi Ekonomi Indonesia

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE yang diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Rudi Mokoginta, SE, M.TP mengapresiasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI atas dipilihnya Sulut sebagai lokasi Seminar Diplomasi Ekonomi Indonesia : Partisipasi Indonesia Dalam Forum G20 dan Hasil KTT G20 yang diselenggarakan di Manado, Kamis (26/10/2017) pagi.

"Saya menyambut baik dan merespons positif dilaksanakannya kegiatan ini, Karena itu, dengan penuh kebanggaan, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada panitia pelaksana atas dipilihnya Sulut sebagai tempat pelaksanaan kegiatan ini, sekaligus ucapan selamat datang di Bumi Nyiur Melambai kepada para pembicara yang berasal dari luar daerah," katanya.

Gubernur Olly juga menjelaskan, agenda seminar Diplomasi Ekonomi Indonesia itu menjadi momentum tepat untuk mengkomunikasikan hasil dan capaian forum G20 secara umum dan keterlibatan Indonesia di dalamnya.

"Agar terciptanya pemahaman yang utuh bagi kita sekalian serta persamaan persepsi yang bermuara pada kemajuan pembangunan bangsa yang sejahtera dan berkelanjutan," ujarnya.

Lebih jauh, masih dalam sambutan, Olly menerangkan, sebagai forum ekonomi, G-20 merupakan ajang konsultasi dan kerjasama hal-hal yang berkaitan dengan sistem moneter internasional.

"Pertemuan G-20 diatur untuk mengkaji, meninjau, dan mendorong diskusi di antara negara industri maju dan sedang berkembang terkemuka mengenai kebijakan-kebijakan yang mengarah pada stabilitas keuangan internasional dan mencari upaya-upaya pemecahan masalah yang tidak dapat diatasi oleh satu negara," imbuhnya.

Diketahui, di tengah ketidakpastian global dan pesimisme masyarakat terhadap manfaat globalisasi, sebagai emerging economy dengan pertumbuhan PDB sebesar 5,02% pada tahun 2016, suara Indonesia di forum G20 menjadi signifikan, khususnya dalam menawarkan solusi bersama terhadap tantangan globalisasi yang mempengaruhi dinamika perekonomian.

Di tempat yang sama, Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral dan Pembiayaan Kemenko Perekonomian RI Dr. Rizal Edwin Manansang menjelaskan tujuan dilaksanakannya agenda itu.

"Seminar ini untuk memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan mengenai Forum G20 dan peran serta Indonesia di dalamnya," katanya.

Lanjut Manansang, seminar itu diharapkan dapat mendorong timbulnya berbagai pemikiran dan ide dari para pemangku kepentingan sehingga dapat memberi masukan bagi kemajuan diplomasi ekonomi Indonesia di forum G20.

Pertemuan itu turut dihadiri Direktur Pembangunan, Ekonomi dan Lingkungan Hidup Kementerian Luar Negeri, Muhsin Syihab dan para peserta seminar. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

Gubernur Olly Ingatkan Pentingnya Pembangunan Infrastruktur Bagi Kesejahteraan Masyarakat Sulut

Sektor infrastruktur di Sulawesi Utara harus terus dipacu optimalisasinya karena mampu menunjang pembangunan daerah.

Hal itu disampaikan Gubernur Olly Dondokambey, SE dalam sambutan yang diwakili Kepala BPKAD Praseno Hadi, Ak, MM pada pelatihan "linking urban infrastructure investment project to financing" yang diselenggarakan di Manado, Rabu (25/10/2017) pagi.

"Pengelolaan pada sektor ini sangat mendukung pemerintah daerah dalam menunjang pertumbuhan ekonomi dan mengatasi berbagai permasalahan seperti pengangguran dan kemiskinan yang muaranya pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Oleh karena itu, Olly mengingatkan pentingnya dukungan dari semua pihak dalam pembangunan infrastruktur sebagai investasi kemajuan sulut di masa depan.

"Mutlak bagi kita untuk menjamin berbagai proses yang dimulai dari perencanaan, pendanaan dan pelaksanaan dapat berjalan se paripurna mungkin serta ditunjang dengan sumber daya manusia sebagai pengelola pembangunan yang berkompeten, terkait modalitas, perencanaan dan pendanaan infrastruktur," ujarnya.

Lebih jauh, masih dalam sambutan, Gubernur Olly mendukung penuh agenda yang diselenggarakan oleh Cities Development Initiative For Asia dan PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT. SMI) itu. Dia berharap seluruh peserta pelatihan mampu memami setiap informasi yang disampaikan sehingga bermanfaat bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan.

"Momentum yang terselenggara saat ini dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi pembangunan Sulut yang semakin baik kedepannya," imbuhnya.

Diketahui, PT. SMI merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan 100 persen kepemilikan saham oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Perusahaan plat merah itu memiliki mandat untuk mendukung percepatan pengembangan infrastruktur, dengan fokus Program Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) yang mengikutsertakan berbagai institusi keuangan, baik swasta maupun multilateral.

Sejalan dengan rencana Pemerintah RI untuk mentransformasi PT SMI menjadi Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia (LPPI), PT SMI mendapat perluasan sektor yang dapat dibiayai, yaitu bukan hanya infrastruktur publik, tetapi juga infrastruktur sosial.

Pertemuan itu turut dihadiri perwakilan dari pemerintah kabupaten dan kota di Sulut. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

Sekprov Edwin Silangen Buka Seminar Kepahlawanan Kyai Modjo

Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawanya, ini merupakan salah satu kepedulian Pemprov Sulut berdasarkan UU RI nomor 20 tahun 2019 dan peraturan pemerintah RI nomor 35 tahun 2010 telah mengatur tentang gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan maka implementasinya digelar seminar kepahlawanan Kyai Modjo.

Hal ini dikatakan Sekretaris Provinsi Sulut Edwin Silangen SE MS saat membuka kegiatan ini, bahwa Gubernur dan Wagub Sulut sangat gembira sekaligus memberikan apresiasi terkait dengan penggagas/ pengusul seminar Kyai Modjo yang akan diusulkan mendapatkan gelar Pahlawan Nasional, selasa (24/10/2017) kemarin di Hotel Aryaduta Manado.

Lanjut Silangen, berbicara tentang pahlawan tentunya menyangkut perjuangan karena telah berkorban membela bangsa dan negara serta pantang menyerah sekaligus telah mengaktualisasikan perjuangan tanpa pamrih serta berjuang melebihi kemampuannya. Sehingga pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban untuk melakukan penelitian, pengkajian sejarah bagi para pejuang yang benar mempunyai riwayat perjuangan yang sangat mulia dan berharga bagi bangsa Indonesia.

Sementara itu, Kadis Sosial dr Grace Punuh menambahkan melalui simposium/seminar kepahlawanan Kyai Modjo,  maka hasil seminar secara prosedur akan ditindaklanjuti Pemprov Sulut melalui pengkajian kepahlawananan, seminar nasional daerah dan dilakukan sidang oleh tim penilai pengkaji gelar daerah (TP2GD) yang akan diteruskan ke tim penilai ppengkaji gelar nasional, katanya.
Hadir pada kesempatan itu para tokoh -tokoh masyarakat, mahasiswa, serta keluarga Kyai Modjo bahkan Sekda Kabupaten Gorontalo, dan akademisi, bahkan dalam kesmepatan itu salah satu nara sumber dari jakarta memberikan buku terkait Kyai Modjo kepada Sekprov yang diwakili Kadis Sosial didampingi Sekretaris Dinas Valio Dondokambey dan Kabid pemberdayaan  Sosial Joice Rukmini.
( Humas Pemprov Sulut )

Olly Dukung BPJS Ketenagakerjaan Jangkau Ribuan Pegawai Non ASN

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE mendukung penuh upaya BPJS Ketenagakerjaan dan pemangku terkait dalam meningkatkan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan hingga Pegawai Pemerintah
Non Pegawai Negeri (PPNPN)/Non ASN/Honorer dan Aparatur Desa di Sulut.

"Saya memberikan dukungan penuh terhadap berbagai program perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Dukungan ini
sebagai bentuk sinergitas Pemprov Sulut dan BPJS Ketenagakerjaan untuk memperhatikan jaminan sosial para pekerja dan aparatur desa," ungkap Olly dalam sambutan yang dibacakan Kadisnakertrans Ir. Erny Tumundo pada kegiatan Sosialisasi Cakupan Kepesertaan PPNPN dan Aparatur Desa di Manado, Selasa (24/10/2017) pagi.

Ditambahkan Olly, program kepesertaan Non ASN dan perangkat desa tersebut telah diatur konstitusi jaminan sosial.

“Sistem ini menjamin perlindungan sosial bagi warga negara. Dalam artian apabila terjadi risiko ekonomi, kecelakaan kerja, hari tua maupun pensiun, maka tenaga kerja yang bersangkutan dapat dicover,” ujarnya.

Lebih jauh, masih dalam sambutan, Olly mengimbau pemerintah kabupaten dan kota di Sulut di agar memperhatikan kepesertaan jaminan sosial bagi pekerja dan aparatur desa di daerahnya masing-masing.

“Selama ini kepesertaan ketenagakerjaan hanya menyasar pegawai swasta yang ada di perusahaan. Tetapi saat ini telah ada imbauan dari Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan BPJS Ketenagakerjaan telah ada nota kesepakatan untuk mendukung program Non ASN ini,” tegasnya.

Di tempat yang sama, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sulut Asri Basir menargetkan sebanyak-banyaknya peserta jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Potensi peserta yang ada di Sulawesi Utara mencapai 24 ribu. Tetapi yang tercatat sebagai peserta berjumlah 13 ribu. Diharapkan dapat menjangkau seluruhnya,” bebernya.

Asri melanjutkan, program di BPJS Ketenagakerjaan memberikan sejumlah jaminan kepada peserta meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Pensiun (JP) dan Jaminan Kematian (JKM). “Sebagai peserta, tenaga kerja memiliki hak dan jaminan,” pungkasnya.

Kegiatan itu turut dihadiri perwakilan dari kabupaten dan kota di Sulut. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

Gubernur OD Support Warga Jemaat Germita Talaud

   Di kala kunjungan kerja Gubernur Sulawesi Utara Olly  Dondokambey SE dan rombongan Forkopimda Sulut ke Kabupaten Kepulauan Talaud, Senin kemarin (23/10),  berkenan menghadiri Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-20,  Sinode Gereja Masehi Injili Talaud (GERMITA) sekaligus membuka pelaksanaan  Sidang Sinode Lengkap (SSL)  Germita ke-V. Setelah tiba di Bandara Melongguane, melanjutkan dengan menumpang Kapal KRI TNI AL 'Pulau Karakelang' di Jemaat Imanuel Lirung. 
    Gubernur Olly Dondokambey di kesempatan memberikan sambutan, sebagaimana di lansir Kabag Humas Pemprov Sulut Roy RL Saroinsong SH, dihadapan Jemaat dan Badan Pelaksana Harian (BPHS) Sinode Germita, secara spontan memberikan support dan semangat kepada warga Gereja untuk tetap melaksanakan amanat gereja dalam  Bersekutu, Bersaksi dan Melayani. Sekaligus menyampaikan selamat HUT dan pelaksanaan Sidang Sinode.
   Lebih jauh di jelaskan Gubernur Sulut, mengharapkan lewat momentum ini warga jemaat dan gereja  Germita tetap melahirkan damai sejahtera dan komitmen iman untuk terus berkarya dalam melakukan pembaharuan di berbagai aspek pelayanan bagi kemuliaan-Nya ditengah arus dinamika perubahan zaman serta menuntut peran gereja dalam memelihara dan meningkatkan mutu pelayanan maupun kekhudusan dalam satu persekutuan tubuh Kristus.
   Dalam suasana yang penuh keakraban dan kekeluargaan ini, sebagai wujud kecintaan dan kepedulian Pemerintah Provinsi Sulut, kepada Warga Masyarakat Bumi Poridisa yang mendiami salah satu Pulau terujung di wilayah Perbatasan NKRI, oleh Gubernur Olly Dondokambey, berkenan memberikan bantuan sejumlah uang tunai kepada Panitia SSL Germita.
   Demikian Kabag Humas Pemprov Memberitakannya (R2LS)