Olly Hadiri Rakor Gubernur se-Indonesia di Bidakara

Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, SE menghadiri Rapat Koordinasi Gubernur, Sekretaris Daerah, dan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik se-Indonesia yang digelar Kementerian Dalam Negeri di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (7/2/2018) pagi.

Olly yang tampil mengunakan kemeja batik coklat lengan panjang terlihat serius menyimak informasi yang dipaparkan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Dalam sambutannya itu Mendagri Tjahjo menyatakan telah mencabut 51 Permendagri yang menghambat birokasi. Pencabutan permendagri tersebut merupakan arahan Presiden Joko Widodo untuk memutus rantai birokrasi yang cukup panjang, baik itu di pemerintahan, kepegawaian, bidang penanggulangan bencana, perpajakan, komunikasi dan telekomunikasi.

Termasuk juga bidang pelatihan dan pendidikan, bidang usaha kecil mikro dan menengah, bidang wawasan kebangsaan, bidang kepamongprajaan, dan tata ruang, serta bidang perizinan dan penelitian riset.

“Sebagaimana arahan Pak Presiden, bahwa kepada seluruh gubernur dan ketua DPRD se-Indonesia, hari ini saya mengumumkan mencabut 51 permendagri,” ucap Tjahjo.

Selain Permendagri, Tjahjo juga berencana mencabut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) desa. Hal ini agar kepala desa lebih fokus terhadap program bantuan desanya dan melakukan tugas-tugas yang menjadi program bupati dan gubernur.

Sementara keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatasi kewenangan Kemendagri untuk membatalkan perda, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada kepala daerah.

“Kami menyerahkan sepenuhnya kepada para gubernur dan para bupati/walikota, kemungkinan masih ada perda-perda yang menghambat investasi, perizinan dan lainnya, bagaimana cara memotong alur birokrasi ini akan bisa berjalan dengan baik,” terang Tjahjo.

Di tempat yang sama, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan, ada sejumlah ancaman yang harus diantisipasi oleh para kepala daerah, khususnya para gubernur.

Salah satunya yakni ancaman terorisme dan kelompok radikal. Wiranto mengatakan, terorisme merupakan ancaman global yang tak mengenal batas negara mana pun.

"Peran serta pemda harus terlibat di dalamnya. Harus ikut serta, kita menanggulangi total," ujar Wiranto.

Tindakan yang bisa dilakukan mulai dari pemulihan pelaku teroris, penangnan korban terorisme, dan pendeteksian sel terorisme di wilayah masing-masing.

Wiranto mengatakan, tidak mungkin penanganan ancaman tersebut hanya diserahkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) atau Polri semata.

"Jadi Mendagri mengumpulkan Gubernur untuk kita semua memahami betul ancaman di negeri ini," kata Wiranto.

Ancaman berikutnya yang patut diantisipasi yakni kerawanan jelang pilkada. Situasi diperkirakan akan memanas karena konflik antar-pendukung pasangan calon.

Wiranto mengatakan, pemerintah telah memetakan sejumlah daerah yang rawan saat pemilu.

"Oleh karena itu, daerah yamg indeks kerawanan masih tinggi, kita mohon para pejabat derah memahaminya bersama kepolisian, TNI dan Kemendagri untuk menurunkan indeks itu," kata Wiranto.

Wiranto mengatakan, ada pula ancaman tak terduga yang kemungkinan dihadapi di semua wilayah, yakni bencana alam. Pemerintah daerah sudah mengantisipasi sebisa mungkin daerahnya tidak banjir, namun masih saja terjadi.

Ini termasuk daerah yang banyak hutan, rawan longsor dan kebakaran. Tugas kepala daerah, kata Wiranto, adalah mengeliminasi ancaman tersebut agar tidak terjadi.

"Kalau terjadi segera cepat tanggap untuk membantu korban. Itu sesuatu yang harus kita lakukan," kata Wiranto. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

Wagub Kandouw : Dedikasi, Loyalitas Prestasi dan Pengorbanan Harus Ditanamkan

Menjaga dan menegakan Perda adalah porsi utama Pol PP.
Hal ini dikatakan Wakil Gubernur Sulut Steven O.E Kandouw di saat memberikan arahan kepada Satuan Polisi Pamong Praja ( Sat Pol PP )  untuk menunjang program kerja OD -SK di Aula Kantor Bappeda Sulut selasa ( 06/02/2018 ) kemarin.
Dalam menjaga perda ini SatPol PP harus disiplin .
" Karena masalah disiplin sangat penting kalau melangar harus diberhentikan tidak ada pengecualian" Kata Wagub Kamdouw.

Bapak Gubernur dalam setuap kesempatan selalu katakan agar semua aset -aset pemprov harus di jaga seperti tempat Pameran  Lembangunan   Bukit Kasih, Fesbudaton dan yang lainya .

Untuk itu kemampuan   kualitas dan teknik  harus ditingkatkan untuk menunjang dari pekerjaan .

"Kondisi fisik Pol PP harus mumpuni  dan peralatan harus ditingkatkan untuk menunjang pekerjaan dan buat road map yang jelas " kata Kandouw.

Disamping itu unit pemadam harus lebih sigap dan cepat dalam menyikapi kejadian-kejadian yang ada.
"Kalau terjadi kebakaran harus segera dan cepat teratasi" ujar Kandouw

Diharapkan agar betul- betul memahami situasi dan lingkungan kita,  karena Pol PP tugasnya luas  semua aspek bisa masuk.
" Pak Gubernur mau  semua pekerjaan  harus merit sistem, jadi siapa  yang kerja harus dihargai karena itu dedikasi  loyalitas prestasi dan  pengorbanan harus kita tanamkan,  untuk menuju Sulut Hebat, tutup Kandouw

Wagub Kandouw Resmikan SPPBE PT Gemilang Anugerah Sejahtera

Wakil Gubernur Steven O.E Kandouw  i meresmikan Stasiun Pengisian dan  Pengangkutan Bulk Elpiji ( SPPBE )  PT Gemilang Anugerah Sejahtera   di Matani Satu Kota Tomohon Selasa (06/02).2018 ) kemarin


Dalam.sambutan Wagub Kandouw mengatakan , salut proficiat banyak selamat kepada keluarga besar Sampakang -Limen atas  usaha ini.
"Selaku pemerintah provinsi banyak berterima kasih karena sudah mampu memback up pasokan gas  yang 90 persen dipakai  untuk golongan menegah ke bawah " kata Wagub Kandouw.

Harapan  saya sebagai pemerintah  untuk jaga terus quality control dan kesehatan keselamatan kerja K3.

" Karena unit seperti ini sangat riskan akan  kecelakaan kerja dan utamakan keselamatan dalam pekerjaan" harap Kandouw.

Dan Ingat terus tentang lokal content Pak Gubernur mau kemiskinan harus diberantas utamakan  tenaga kerja lokal.
"Dengan adanya  perusahaan ini Tomohon semakin berkembang dan akan menambah PAD serta menguntungkan masyarakat sekitar untuk kesejahteraan rakyat", tutup.Wagub Kandouw.

Ibadah pentahbisan peresmian SPPBE dipimpin oleh Pdt JohnAwuy dan dihadiri oleh  Sekretaris Kota Tomohon Harold Lolowang, Kadis Diserindag Sulut .Jenny Karouw, Camat Tomohon Timur Sherly Bororing.dan Lurah Matani 1 Wisye Lomboan.

Wagub Kandouw Buka Bimtek Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah

Wakil Gubernur Sulut Drs Steven OE Kandouw membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah di lingkungan Pemprov Sulut di ruang Mapalus Kantor Gubernur Sulut, Selasa (6/2/2018) kemarin

Dalam sambutan, Wagub Kandouw menegaskan pentingnya kegiatan Bimtek bagi staf dan pejabat yang bertanggungjawab langsung mengelola keuangan daerah, termasuk Kuasa Pengguna Anggaran dan bagian keuangan, bagian verifikasi dan bagian pengadaan barang pada SKPD lingkup Pemprov Sulut.

"Kegiatan Bimtek ini penting agar para Pengelola keuangan memahami secara persis aturan tata kelola keuangan. Karena setiap tahun aturan terkait pengelolaan keuangan dapat berubah, sehingga perlu dilakukan bimtek," tandas Wagub Kandouw.

Dengan adanya sejumlah regulasi baru, kata Wagub Kandouw, maka setidaknya dalam internal dinas, ada diskusi dan rapat dalam membahas sistem pengelolaan keuangan, sehingga diperoleh satu visi dan pemahaman terkait regulasi yang dimaksud.

Wagub Kandouw juga mengingatkan dan mengimbau agar ASN yang sudah dipercayakan pimpinan guna mengelola keuangan, tidak gampang terjerumus ke dalam tindakan yang berdampak langsung dengan masalah hukum.

Menurut Wagub Kandouw, penguatan terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) memang masih perlu dan terus ditingkatkan.

"Hal ini memang harus dilakukan, agar menghindari pikiran negatif dan niat untuk melakukan sesuatu yang tidak benar. Jangan ada yang punya otak untuk merampok. Jangan pernah berpikiran seperti itu," tegasnya.

Adapun Bimtek ini  rencananya akan digelar selalma dua hari dari tanggal 6 - 7 /2/2018 dan menghadirkan para narasumber dari  pihak penegak hukum diantaranya, Kejaksaan terkait dampak tindak pidana korupsi. Juga tatakelola penyusunan anggaran daerah, dan tatakelola barang milik daerah.

( Humas Pemprov Sulut )

Gubernur Olly : Sektor Pertanian Jadi Katup Pengaman Perekonomian Nasional

Sektor pertanian dan peternakan sangat berperan penting dalam perekonomian Sulawesi Utara karena mampu memberikan lapangan pekerjaan bagi sebagian besar penduduk, menyediakan bahan mentah bagi industri dan menghasilkan devisa negara melalui ekspor non migas.

Hal itu disampaikan Gubernur Olly Dondokambey, SE dalam sambutan yang diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Rudi Mokoginta, SE, M.TP pada rapat kerja daerah pembangunan pertanian dan peternakan yang dilaksanakan di Manado, Selasa (6/2/2018) siang.

"Bahkan mampu menjadi katup pengaman perekonomian nasional dalam menghadapi krisis ekonomi yang melanda Indonesia dalam dua dekade terakhir," katanya.

Oleh karena itu, menurut Gubernur Olly, menjadi suatu keharusan bagi segenap komponen pembangunan terkait, utamanya Instansi pemerintahan mengupayakan pembangunan pertanian dan peternakan yang berkelanjutan.

"Ini untuk memenuhi kebutuhan pangan, papan dan bahan baku industri, memperluas lapangan kerja dan lapangan berusaha, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan pendapatan nasional, sambil senantiasa menjaga kelestarian lingkungan demi peningkatan kesejahteraan rakyat," ungkapnya.

Terkait pelaksanaan Rapat Kerja Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan, orang nomor satu di Sulut itu mengajak seluruh peserta untuk betul-betul memanfaatkannya sebagai wahana untuk menyamakan persepsi dalam mewujudkan target utama arah pembangunan pertanian dan peternakan Provinsi Sulawesi Utara tahun 2016 - 2021.

"Khususnya di tahun 2018, guna mendukung terwujudnya kedaulatan pangan," tandasnya.

Sebagai informasi bagi, pada tahun 2018 ini, target pembangunan pertanian dan peternakan di Sulawesi Utara meliputi peningkatan produksi komoditas pangan nasional dengan target produksi padi 613.583 ton dan jagung 539.834 ton serta cabe 16.977 ton, bawang merah 2.658 ton, dan tomat 25.238 ton untuk mengamankan produksi dan produktivitas komoditas yang berpengaruh terhadap inflasi nasional.

Selain itu, meningkatkan produksi daging sapi sebanyak 3.465.639 kg untuk mendukung pemenuhan kebutuhan daging sapi dalam negeri.

Sejalan dengan itu, di tahun 2018 ini Pemprov Sulut tetap fokus pada penanaman komoditas jagung dengan luas 450.000 ha dengan target produksi 2.000.000 ton untuk mendukung peningkatan produksi komoditas jagung selain untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Disamping itu juga, untuk mendorong percepatan pencapaian target produksi padi 784.000 ton, cabe 21.311 ton, bawang merah 2.701 ton dan produksi daging sapi 3.727.783 kg melalui kegiatan upaya khusus (upsus) padi, jagung, cabe, bawang merah dan upsus sapi indukan wajib bunting (upsus siwab).

Ditempat yang sama Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Novly Wowiling menjelaskan tujuan dilaksanakannya pertemuan itu.

"Rapat ini untuk mengevaluasi pembangunan pertanian di tahun 2017. Ini sebagai bahan dasar untuk bergerak di tahun 2018 sehingga tidak menemui hambatan pada pelaksanaan kegiatan," katanya.

Agenda itu turut dihadiri perwakilan dari dinas pertanian dan peternakan kabupaten dan kota di Sulut. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

Kandouw : Program Pembangunan Harus Didukung Dengan Penerapan K3

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs. Steven O.E. Kandouw menjadi inspektur Upacara Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional Tahun 2018 yang dilaksanakan di Gedung Mapalus, Senin (5/2/2018) pagi.

Kandouw mengatakan, peringatan Bulan K3 tahun 2018 ini merupakan tahun keempat bagi bangsa Indonesia yang secara terus menerus berjuang, berperan aktif dan bekerja secara kolektif dalam mewujudkan "Kemandirian Masyarakat Indonesia Berbudaya K3 Tahun 2020".

Adapun hal ini ujar Kandouw selaras dengan tema pokok K3 tahun 2018, yakni "Melalui Budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kita Bentuk Bangsa Yang Berkarakter".

Kandouw menjelaskan bahwa pemerintah saat ini masih memprioritaskan pembangunan infrastruktur antara lain, fasilitas transportasi baik udara, darat maupun laut serta sarana prasarana penunjang lainnya.

"Program pembangunan tersebut harus didukung dengan penerapan K3 agar pelaksanaannya tidak terjadi kecelakaan serta penyakit saat kerja," kata Kandouw saat membacakan sambutan tertulis Menteri Ketenagakerjaan RI Hanif Dhakiri.

Dijelaskan olehnya, kecelakaan kerja berdampak pada kerugian material, korban jiwa, gangguan kesehatan, dan mengganggu proses produksi.

"Karena itu perlu diperlukan upaya untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja maupun penyakit saat bekerja secara maksimal," ujar Kandouw.

Dirinya menjabarkan, berdasarkan data dari BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2015 telah terjadi kecelakaan kerja sebanyak 110.285 kasus sedangkan tahun 2016 sejumlah 105.182 kasus sehingga mengalami penurunan sebanyak 4,6 % sedangkan bulan Agustus tahun 2017 terdapat sebanyak 80.392 kasus.

"Kementerian Ketenagakerjaan sebagai pemegang kebijakan nasional tentang K3 sangat mengharapkan dukungan pemerintah, pemerintah daerah, lembaga, masyarakat industri untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan K3," katanya.

Kandouw juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terus mengembangkan dan membudayakan K3 sebagai bagian dari konstribusi untuk membangun bangsa dan negara.

Usai sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan launching unit reaksi cepat pengawas ketenagakerjaan. Peluncuran itu ditandai dengan pemukulan tetengkoren berulangkali oleh Wagub Kandouw.

Adapun, pertemuan itu turut dihadiri Sekdaprov Edwin Silangen, SE, MS, Direktur Norma K3 Direktorat Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 (Ditjen PPK dan K3) Kemenaker Herman PH, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sulut Asri Basir, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Utara Ir. Erny Tumundo, perwakilan serikat pekerja, pimpinan perusahaan dan ASN Pemprov Sulut. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

Gubernur Olly : Bangun Kekompakan Pelayanan

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE menghadiri ibadah penerimaan Pdt. Deisy Deeby Singkoh, S.Th di Jemaat GMIM Lembah Yordan Wilayah Manado Barat Daya, Minggu (4/2/2018) malam.

Dalam sambutannya, Gubernur Olly mengapresiasi ibadah penerimaan Pdt. Deisy Deeby Singkoh, S.Th

"Pemerintah provinsi serta selaku pribadi dan keluarga mengucapkan
selamat datang dan selamat melayani kepada Pdt. Deisy Deeby Singkoh, S.Th. Kiranya lewat momentum ini akan semakin mengimplementasikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus," katanya.

Disamping itu, Gubernur Olly juga berharap agar Pdt. Deisy dapat membangun hubungan yang harmonis dan sinergi dengan Badan Pekerja Majelis Jemaat, para Pelayan Khusus, Komisi
BIPRA, Komisi Kerja serta seluruh jemaat GMIM Lembah Yordan.

"Sehingga akan terbangun kekompakkan dan kesamaan misi, visi dan persepsi dalam pelayanan
ke depan," ungkapnya.

Oleh karena itu, Gubernur Olly mengharapkan seluruh pelayan dan jemaat senantiasa menjadi pelopor dalam mempererat ikatan
persatuan dan kebersamaan.

"Serta mampu menjadi pemimpin yang patut diteladani serta senantiasa membawa ketenangan dan kedamaian di tengah-tengah kehidupan berjemaat dan bermasyarakat," paparnya.

Usai sambutan, Gubernur Olly memberikan bantuan uang senilai Rp. 25 juta untuk GMIM Lembah Yordan Batu Kota.

Adapun ibadah itu turut dihadiri Ketua Badan Pekerja Majelis Wilayah Manado Barat Daya, Pdt. Djenny Bato, S.Th, Wakil Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat
GMIM Lembah Yordan, Pnt. Trayanus Kundiman dan para pejabat Pemprov Sulut. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)