OD-SK Komitmen Wujudkan SDGs

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE menegaskan komitmen penuh Pemprov Sulut yang dipimpinnya bersama Wakil Gubernur Drs. Steven O.E. Kandouw dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) di bumi nyiur melambai.

"Fokus utama dari pembangunan Sulawesi Utara ini bersinergi dengan beberapa tujuan utama SDGs, yakni : pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, kesehatan, kelestarian lingkungan hidup dan lainnya," kata Olly pada Kunjungan Kerja Tim Panitia Kerja SGDs Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI yang dilaksanakan di Ruang C.J. Rantung, Kamis (5/4/2018) siang.

Olly menuturkan, seluruh upaya perbaikan yang dilakukan Pemprov Sulut dalam waktu dua tahun terakhir ini telah menorehkan berbagai kemajuan pembangunan yang sejalan dengan tujuan pencapaian SDGs.

"Angka kemiskinan mengalami penurunan menjadi 7,90 persen, Gini Ratio sebesar 0,394, angka pengangguran berada pada posisi 6,12 persen," tandasnya.

Lanjut Olly, pencapaian positif tersebut juga mampu diwujudkan dalam bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

"Angka Harapan Hidup penduduk Sulawesi Utara berada pada posisi 71,02 tahun. Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 71,05. Perekonomian Sulawesi Utara Tahun 2017 juga tumbuh sebesar 6,32 persen, lebih tinggi jika dibandingkan rata-rata nasional," paparnya.

Diketahui, di tahun 2018 ini Pemprov Sulut juga telah menetapkan beberapa program prioritas daerah yang sinergis dengan tujuan SDGs, antara lain : Pembangunan Pendidikan, Pembangunan Kesehatan, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kedaulatan Pangan (Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Kelautan), Peningkatan Daya Saing Investasi, dan Pembangunan Pariwisata dan Pengelolaan Bencana dan Mitigasi Iklim.

Oleh karena itu, Gubernur Olly optimis kunjungan kerja Panja SDGs Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI dapat memberikan solusi di berbagai bidang pembangunan Sulut, seperti regulasi untuk mengotimalkan hasil perikanan serta regulasi untuk mengoptimalkan arus ekspor impor barang di pelabuhan internasional Bitung.

"Kami optimis kunjungan dari BKSAP DPR RI ini pasti membawa Sulut lebih maju di segala bidang. Selama ini, hubungan Pemprov Sulut dengan parlemen sangat baik. Bahkan hampir setiap kedatangan parlemen ke Sulut selalu diterima oleh Gubernur atau Wakil Gubernur," imbuhnya.

Di tempat yang sama, Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI, Nurhayati Ali Assegaf juga selaku Ketua Tim Panitia Kerja (Panja) Sustainable Development Goals (SDGs) menyebutkan pentingnya keterlibatan parlemen dalam mendukung pencapaian SDGs.

"SDGs dirumuskan melalui proses yang sangat partisipatif dan bottom-up tidak lagi seperti pendahulunya yakni MDGs. Sehingga paradigma pembangunan global ke depan adalah sangat partisipatif, melibatkan semua pihak termasuk parlemen,” urainya.

Nurhayati menggarisbawahi signifikansi keterlibatan parlemen telah termaktub dalam deklarasi KTT Dunia yang digelar belum lama ini yang dinamai Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development.

“Parlemen sangat penting terlibat dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Kami adalah jembatan aspirasi antara masyarakat kepada para pengambil kebijakan. Kami adalah pendorong kebijakan baik legislasi maupun anggaran untuk mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan,” jelasnya.

Parlemen, sambung Nurhayati, sejalan dengan perannya mendukung kebijakan luar negeri pemerintah, pro-aktif menggalang kerjasama antar-parlemen untuk mensukseskan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan ke depan.

Nurhayati menerangkan, Panja SDGs merupakan kelanjutan dari Panja MDGs yang dibentuk sejak tahun 2010. Panja berkontribusi menyeluruh dalam beragam pelaksanaan MDGs dan ke depan terkait SDGs.

“Dalam konteks anggaran misalnya, anggaran pendidikan kami setujui 20 persen yang tentu dapat mendukung pencapaian MDGs,” urainya.

Pertemuan itu turut dihadiri Wakil Gubernur Drs. Steven O.E. Kandouw, sejumlah anggota DPR RI yakni Evita Nursanty (PDIP), Titiek Soeharto (Golkar), Arief Suditomo (Hanura), Bara Hasibuan (PAN) serta para pejabat Pemprov Sulut. (Humas Pemprov Sulut)

Petrus Tuange Kembali Plt Bupati Talaud

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE kembali menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kepulauan Talaud kepada Wakil Bupati Petrus Simon Tuange, untuk memimpin Kepulauan Talaud sejak 6 April Hingga 23 Juni 2018.

SK dengan nomor 858/1548/sekr.Ro.Pemhumas diserahkan langsung kepada Tuange melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs. Edison Humiang, Msi, Kamis (5/4) bertempat diruang kerja Asisten.

Tuange kembali menjadi Plt Bupati Talaud karena Bupati Talaud Sri W Manalip telah ditetapkan KPUD Talaud sebagai peserta pilkada serentak tahun 2018, sehingga Manalip harus melaksanakan cuti diluar tanggungan negara terhitung tanggal 6 april sampai dengan 23 juni  2018.

Sesuai dengan peraturan dalam Menteri dalam Negeri nomor 74 tahun 2016 tentang cuti diluar tanggungan negara Selama melaksanakan cuti diluar tanggungan negara, Sri Wahyuni Manalip dilarang menggunakan fasilitas yang terkait jabatannya selama kampanye.

Diketahui, Wakil Bupati Petrus Tuange sebelumnya telah menjabat sebagai Plt Bupati Kabupaten Talaud sejak tanggal 5 Januari hingga 5 april 2018 karena Bupati Sri Wahyuni diberhentikan sementara dari jabatan Bupati, karena masa diberhentikan sementara telah habis dan Wahyuni ikut serta dalam pilkada Talaud, secara aturan maka Wahyuni harus mengambil cuti diluar tanggungan negara.(humas provinsi sulut)

THL Pemprov Sulut Harus Sopan dan Beretika

Seluruh Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) wajib untuk menjaga wajib berlaku sopan kepada semua orang beretika dan menjaga kebersihan lingkungan tempat kerja.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua TP-PKK Provinsi Sulut, Rita Dondokambey Tamuntuan saat memberikan materi dalam acara Sosialisasi tentang etika dan kepribadian tenaga harian lepas (THL) dalam pelayanan publik, yang digelar oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulut, Kamis (5/4) di ruang FJ. Tumbelaka Kantor Gubernur.

"Saya berharap kepada seluruh THL lingkup Pemprov Sulut, baik THL yang perempuan dan THL laki-laki agat tetap berpenampilan rapih, berlaku sopan kepada semua orang yang berinteraksi dikantor, karena kalian semua (THL) merupakan tanggungjawab dari pemerintah provinsi sulawesi utara dalam melayani masyarkat," ujarnya.

Ibu Rita Dondokambey mengingatkan lagi etika perlu dalam dunia kerja agar tugas bisa terlaksana dengan baik, lebih khusus kepada THL perempuan agar dalam menggunakan pakaian selama bertugas dikantor harus rapih dan sesuai aturan yang di tetapkan pemerintah provinsi.

"Kenakan pakaian harus rapih dan sesuai aturan yang ada, Jangan kenakan pakaian yang tidak sesuai, apalagi kenakan pakaian yang tak pantas untuk dilihat oleh semua orang," harapnya.

Sembari mengingatkan kembali kepada THL yang ada di lingkup Pemprov Sulut agar setiap hari senin sampai dengan kamis agar memakai sepatu hitam jenis vantofel, dan untuk THL perempuan
kenakan pakaian rok dibawah lutut.

"Agar terlihat rapih dan tidak memakai asesories warna warna yang mencolok, dilarang warnai rambut pada saat melaksanakan tugas kedinasan," tegas istri tercinta Gubernur Sulut itu.

Diketahui acara Sosialisasi tentang etika dan kepribadian tenaga harian lepas (THL) dalam pelayanan publik tersebut dibuka oleh Kepala BKD Sulut Femmy Sulut, turut dihadiri oleh Pengurus TP-PKK Prov Sulut serta sejumlah THL lingkup Pemprov Sulut.(humas provinsi sulut)

Pemprov Gelar Ibadah Paskah

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven O. E Kandouw menghadiri acara Paskah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulawesi Utara. Kemarin (05/04)

Dalam sambutannya Wagub mengatakan dalam momentum perayaan Paskah ini. "mari kita tingkatkan semangat Etos Disiplin kerja, dan dapat di Implementasikan melalui Kesaksian dalam bentuk nyata dalam melaksanakan tugas Pokok dan fungsi kita,"Harapnya.

Lebih jauh Wagub Menyampaikan selamat datang bagi para peserta Paskah Asia yang telah hadir di Sulut. "For the Particular of ASEAN welcome to our land that full of smiling people, thousand churches this is our land north sulawesi and hope during the particular of asean, hope you will enjoy this land (kepada perwakilan dari ASEAN, selamat datang di tanah Sulawesi Utara yang penuh dengan orang-orang yang penuh dengan senyum dan penuh dengan  ribuan Gereja, inilah tanah kami semoga selama di sini partisipan perwakilan Gereja  bisa menikmati indahnya tanah sulawesi utara)," Ucapnya.

Dalam acara tersebut juga Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menyerahkan bantuan Diakonia kepada Panti asuhan Bukit Harapan Pakowa dan Panti asuhan St. Lukas masing-masing sebesar 5 Juta rupiah yang diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur, Sekprov, dan Karo Kesejahteraan Rakyat Prov. Sulut.(humas provinsi sulut)

Gubernur Olly Imbau Petugas Hotel Berikan Pelayanan Prima Kepada Wisatawan

Peran sektor perhotelan tidak dapat dipisahkan dalam dunia pariwisata karena dapat mendukung penuh setiap gerak pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata di Sulawesi Utara.

Hal itu disampaikan Gubernur Olly Dondokambey, SE dalam sambutan yang diwakili Kepala Dinas Pariwisata Daniel Mewengkang pada Pelatihan SDM Kepariwisataan Bagi Petugas Pelayanan Hotel yang dilaksanakan di Manado, Kamis (5/4/2018) pagi.

"Khususnya dalam memberikan pelayanan prima, memberi kesan yang baik terhadap wisatawan, yang kesemuanya berpengaruh pada peningkatan arus kunjungan wisawatan," katanya.

Lanjut Gubernur Olly, tidak dapat dipungkiri bahwa petugas pelayanan hotel sebagai aktor utama dalam sebuah hotel harus mampu secara optimal dalam memberikan pelayanan bagi para tamu atau wisatawan yang berkunjung atau menginap.

"Petugas pelayanan hotel harus mampu memberi kesan positif, dengan kata lain, mampu memberikan service exellence yang akan membuat para tamu terkesan dengan Manado, dan bumi nyiur melambai Provinsi Sulawesi Utara," tandasnya.

Disamping itu, Gubernur Olly juga mengajak seluruh jajaran pemerintah dan stakeholders pembangunan, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota untuk senantiasa bersinergi, memacu produktivitas pelaku usaha, khususnya di sektor penunjang pariwisata, seperti souvenir dan kuliner, menjaga stabilitas keamanan daerah serta mensukseskan brand pariwisata seperti “North Sula We See”.

"Ini merupakan ajakan kepada masyarakat di seluruh penjuru dunia untuk melihat potensi, keindahan alam serta keberagaman adat-istiadat, seni dan budaya Sulawesi Utara yang tersebar di 11 kabupaten dan 4 kota, terlebih yang ada di Manado," imbuhnya.

Diketahui, saat ini Pemprov Sulut sedang berupaya mencapai visi terwujudnya Sulawesi Utara yang berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya melalui optimalisasi sasaran dari ke-Tujuh Misi (Sapta Cita) Pembangunan Daerah 2016-2021, dimana di dalamnya termasuk pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata.

Pelatihan SDM Kepariwisataan turut dihadiri Ketua Tim Crisis Center Kementerian Pariwisata RI, I Gusti Ngurah Putra, Perwakilan Asisten Deputi Pengembangan Sumber Daya Manusia Megawati Panjaitan dan ratusan tenaga kerja perhotelan di Manado. (Humas Pemprov Sulut)

SULUT Menuju E-Government, SEKPROV Warning SKPD tak melek SIMDA Perencanaan

Pemerintah Sulawesi Utara melalui Sekprov Sulut Edwin H Silangen, MS kembali menegaskan keinginan Sulawesi Utara untuk menjadi yang terdepan dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat, salah satunya dalam mewujudkan E-Government. Menurut Silangen, salah satu poin penting menuju E - Government, adalah E - Planning, Perencanaan berbasis IT yang akan memudahkan pemerintah dalam memantau proses demi proses perencanaan, mulai dari Visi Misi, hingga sampai pada program dan kegiatan, terstruktur dan terekam dalam 1 aplikasi SIMDA Perencanaan.

Menurut Silangen, dengan adanya E Planning nantinya akan tersinkronisasi dengan  e - budgeting yang memudahkan perencanaan dan pengelolaan keuangan dan terpantau lewat aplikasi, sehingga di kemudian hari tidak ada lagi program dan kegiatan yang masuk tidak sesuai prosedur yang ada dalam sistem, Jelas Silangen saat membuka Sosialisasi dan Bimtek  Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Perencanaan dan Keuangan, di Swisbel Hotel Maleosan Manado.  (3/4) kemarin.

Lebih lanjut menurut Silangen, SKPD yang ada di Pemprov Sulut harus betul-betul memahami, agar nantinya dapat turut mengoperasikan aplikasi ini, ungkap Silangen. "Dari 39 OPD yang ada dan terkait, belum semua hadir dalam bimtek simda Perencanaan ini, seharusnya seluruh SKPD mengetahui pengoperasian simda perencanaan ini," tegas Silangen.

Hal Senada disampaikan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Asiano Gammy Kawatu SE, M.Si menambahkan bahwa E budgeting yang sudah ada bersama dengan e planning akan meningkatkan kualitas kinerja pemprov sulut, yang transparan dan akuntabel.

Menutup sambutanya, Sekprov menghimbau seluruh OPD agar memberi perhatian untuk aplikasi Simda ini, yang direncanakan per 1 januari 2019, seluruh Perencanaan Pemprov Sulut sudah berada dalam aplikasi Simda Perencanaan.

Turut Hadir dalam kegiatan ini, Perwakilan BPKP RI dan Prov Sulut Sebagai Narasumber, Pejabat Eselon III dan IV serta pengelola keuangan dan Perencanaan provinsi dan kab kota.(humas provinsi sulut)

Penduduk Sulut Tiga Besar Paling Bahagia di Indonesia, Wagub Kandouw : Ini Peranan Ibu-Ibu PKK

Penduduk di Sulawesi Utara masuk dalam tiga besar paling bahagia di Indonesia dengan indeks kebahagiaan sebesar 73,69 persen setelah Maluku Utara (75,68) dan Maluku (73,77). Selain itu, Sulut juga meraih peringkat teratas daerah paling toleran dengan tingkat toleransi mencapai 5,90 persen.

Pencapaian positif itu tak terlepas dari peranan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Sulut untuk mewujudkan kerukunan dalam keluarga dan lingkungan sekitar.

"Provinsi Sulawesi Utara meraih nomor tiga daerah paling bahagia. Ini adalah peranan dari ibu-ibu PKK nya," kata Wakil Gubernur Drs Steven O.E. Kandouw pada Peringatan Hari kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-46 yang dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi dan Konsultasi TP PKK Tingkat Kabupaten/Kota/Provinsi yang digelar di Manado, Rabu (4/4/2018) siang.

Lanjut Kandouw, terciptanya kerukunan dan kebahagiaan masyarakat Sulut itu sejalan dengan peringatan HKG PKK kali ini yang memilih tema Kerukunan Dalam Keluarga dan Lingkungan untuk Mewujudkan Indonesia Damai.

"Saya sangat mengapresiasi tema peringatan HKG PKK tahun 2018 tentang pentingnya kerukunan dalam keluarga dan lingkungan. Ini sangat penting," tandasnya.

Disamping itu, Kandouw juga mengajak Tim Penggerak PKK menjadi penggerak dalam upaya pelestarian lingkungan untuk mencegah kerusakan alam. Satu diantaranya melalui pencanangan Hari Anti Plastik untuk mengurangi penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari.

"Saat ini banjir bisa terjadi di semua wilayah. Ini menyadarkan kita untuk selalu memelihara lingkungan. Rencananya Bapak Gubernur pada bulan April ini akan mencanangkan Hari Anti Plastik di Sulawesi Utara," bebernya.

Lebih jauh, Kandouw mengingatkan pentingnya koordinasi dan konsultasi yang dilakukan TP PKK Tingkat Kabupaten/Kota/Provinsi.

"Koordinasi itu sangat penting. Tanpa adanya koordinasi maka pembangunan tidak akan berjalan optimal," imbuhnya.

Di tempat yang sama, Ketua TP-PKK Sulut Ir. Rita Maya Dondokambey-Tamuntuan saat membacakan sambutan Ketua Umum TP PKK Pusat Erni Guntarti Tjahjo Kumolo mengatakan, keluarga dan lingkungan menjadi benteng utama untuk terciptanya keamanan dan kedamaian di masyarakat sehingga membutuhkan peran Tim Penggerak PKK dan kader PKK dalam menjembatani peran setiap orangtua untuk membangun ketahanan dalam keluarga.

Hal tersebut menjadi penting, karena ketahanan dalam keluarga itu kunci keharmonisan dan kerukunan dalam setiap rumah tangga.

"Saya ingin mendorong agar seluruh tim penggerak dan kader PKK senantiasa memberikan contoh nyata dan keteladanan dalam ikut serta menciptakan kerukunan keluarga dan lingkungan sehingga bisa terwujudnya Indonesia yang aman nyaman tenteram dan damai," tuturnya.

Disamping itu, menurut Ibu Rita, tema peringatan HKG PKK yang menyebutkan bahwa keluarga dan lingkungan jadi benteng utama terwujudnya masyarakat aman tentram dan damai adalah tepat karena tahun 2018 sampai tahun 2019 disebut sebagai tahun politik, seiring diadakannya Pilkada serentak di 171 daerah dan Pilpres pada tahun berikutnya.

"Yang penyelenggaranya diharapkan berlangsung damai. Saya juga ingin mengajak jajaran TP PKK untuk memberi bimbingan dan pembinaan pada kader-kader PKK termasuk kader Dasawisma. Karena pada mereka terletak fungsi kerja termasuk di dalamnya menciptakan lingkungan yang damai tersebut," tandasnya.

Sementara itu Wakil Ketua TP PKK Sulut dr. Kartika Devi Kandouw-Tanos menjelaskan sejarah singkat TP PKK di Indonesia.

Ibu Kartika menerangkan Gerakan PKK di masyarakat berawal dari kepedulian istri Gubernur Jawa Tengah pada tahun 1967, yaitu Ibu Isriati Moedani, setelah melihat keadaan masyarakat yang menderita busung lapar.

Lanjut Ibu Kartika, pada awalnya program PKK adalah 10 segi pokok PKK. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melaui 10 Segi Pokok Keluarga dengan bentuk Tim Penggerak PKK di semua tingkatan, yang keanggotaan timnya secara relawan dan terdiri dari tokoh/pemuka masyarakat, para isteri kepala dinas/jawatan dan isteri kepala daerah sampai dengan tingkat desa dan kelurahan yang kegiatannya didukung dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

"TP PKK merupakan motor penggerak bagi masyarakat yang tumbuh dari bawah melalui gerakan keluarga kecil bahagia dan sejahtera," ungkapnya.

Adapun pertemuan itu turut dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah (DPMDD) Royke H. Mewoh serta pengurus TP PKK kabupaten dan kota se Sulut. (Humas Pemprov Sulut)