Pemerintah Ada Untuk Nelayan

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang diwakili oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Ir Ronald Sorongan M.Si membuka Musyawarah Daerah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia DPD HNSI di ruang C. J. Rantung kantor Gubernur (7/4/2018)

Dalam musyawarah tersebut, pemerintah mengharapkan kepada DPD Pusat agar dapat membimbing dan membina sehingga program pusat dan kota ada sinegritas. Untuk itu himbauan dari pemerintah untuk HNSI agar dalam menjalankan tugas, kiranya sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga. Karena dengan demikian apa yang diharapkan baik bagi kab/kota, provinsi dan pemerintah pusat dapat terwujud.

Lebih jauh lagi, apa yang menjadi tujuan dari kab/kota dapat sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari pemerintah. Sehingga di dalamnya tercipta kemitraan antara HNSI dan pemerintah.

Mengenai pemilihan pengurus HNSI, pemerintah menaruh harapan besar agar pengurus yang terbentuk (setelah musyawarah ini), memiliki kepentingan untuk membangun nelayan. Karena dengan demikian apa yang menjadi keinginan dari nelayan, pemerintah baik di dalamnya provinsi kota dan pusat dapat membantu.

Hal ini dilihat karena tingkat kemiskinan yang tertinggi ada di nelayan. Untuk itu pemerintah menghimbau adanya benang merah antara pusat, provinsi dan kota untuk menyikapi hal tersebut.

Lanjutnya dalam sambutan, pemerintah memberi arahan agar HNSI yang terbentuk harus memiliki sekretariat dan kiranya HNSI yang terbentuk dapat menjalankan program-program yang dapat dikerjakan oleh HNSI

Turut hadir dalam kegiatan tersebut ketua panitia selaku ketua DPD HNSI Sulut Ben Awoah. Spd, ketua umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Mayjend. (Purn) Marinir DR. Hj Yusuf Solihin Martadiningrat, MBA, Phd, serta seluruh nelayan yang tergabung dalam HNSI

Ratusan Anak Muda Kristen Asia Kumpul di Manado, Gubernur Olly : Torang Samua Ciptaan Tuhan

Pelaksanaan Asian Ecumenical Youth Assembly (AEYA) 2018 di Sulawesi Utara mampu memberikan platform regional bagi lebih dari 350 anak muda Kristen di Asia untuk berkumpul, menjalin persaudaraan, dan mengembangkan jaringan ekumenis muda Asia. Kegiatan tersebut berfokus pada tema 'Tuhan, Kirimkan Terang dan Kebenaran-Mu untuk Memimpin Kami.'

"Karena Torang Samua Ciptaan Tuhan sehingga semua kegiatan yang kita jalani harus bersandar kepada Tuhan sebagai Kepala Gereja," kata Gubernur Olly Dondokambey, SE lalu disambut tepuk tangan ratusan peserta konferensi di Grand Kawanua International Convention Centre Manado, Sabtu (7/4/2018) siang.

Disamping itu, Olly juga mengucapkan terimakasih kepada pemerintah pusat dan kaum muda Kristen Asia yang telah mempercayakan Sulut menjadi lokasi pelaksanaan Asian Ecumenical Youth Assembly 2018.

Sebanyak 17 negara Asia yang mengikuti AEYA, yakni : Indonesia, Malaysia, Hongkong, Kamboja, Myanmar, Bhutan, Jepang, Srilanka, Bangladesh, Korea, Australia, India, Pakistan, Filipina, Nepal, Taiwan dan New Zealand.

"Saya selaku Pemerintah Provinsi dan atas nama masyarakat mengucapkan terima kasih yang tinggi atas kepercayaan yang diberikan kepada daerah Sulawesi Utara untuk menjadi lokasi pelaksanaan Asian Ecumenical Youth Assembly 2018," tandasnya.

Lanjut Olly, Pemilihan Sulut sebagai lokasi pelaksanaan AEYA 2018 adalah tepat. Pasalnya, Sulut sampai saat ini masih menjadi daerah dengan stabilitas keamanan yang terkendali, ditengah-tengah pluralitas atau keberagaman etnis, religi, budaya dan adat istiadat, bahkan disebut-sebut sebagai salah satu daerah teraman dan daerah toleran, dengan indeks toleransi tertinggi pertama serta indeks kebahagiaan tertinggi ketiga di Indonesia.

Oleh karena itu, Gubernur Olly menyatakan kesiapannya untuk menyelenggarakan iven internasional yang lebih besar yakni Sidang Raya Dewan Gereja Sedunia pada tahun 2020 mendatang.

"Jika diperkenankan, Sulawesi Utara siap menjadi lokasi konferensi gereja-gereja sedunia," ucapnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Christian Conference of Asia (CCA) Dr Mathews George Chunakara menyatakan komitmen penuh CCA untuk mendukung lancarnya acara ekumenis utama yang terbuka secara eksklusif untuk anak muda Kristen Asia.

“Kami sangat senang ikut memfasilitasi acara ekumenis utama yang terbuka secara eksklusif untuk anak muda Kristen Asia. Karena orang-orang Asia, terutama kaum muda, menghadapi banyak tantangan dalam kehidupan sehari-hari, itu adalah harapan dan doa tulus kami bahwa AEYA akan membantu setiap peserta untuk mendiskusikan dan merefleksikan masalah yang mereka hadapi dalam konteks mereka masing-masing," katanya.

Chunakara menuturkan, tantangan yang dihadapi anak muda Kristen Asia saat ini berbeda dibandingkan dengan persoalan yang terjadi di masa lalu. Oleh karena itu, Chunakara berharap AEYA menjadi yang terdepan dalam menghadapinya.

“Isu-isu pemuda saat ini jauh berbeda dari apa yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Kami berharap AEYA akan secara efektif menangani beberapa masalah Asia yang paling relevan dan bertindak sebagai pendahulu untuk perubahan besar dalam beberapa hari mendatang," tandasnya.

Diketahui, sejumlah isu dan tema yang dibahas dalam Asian Ecumenical Youth Assembly, diantaranya : 'Menuju Membentuk Dunia yang Berubah: Peran Pemuda Asia', 'Saksi Nabi terhadap Kebenaran dan Cahaya: Perspektif Teologis Alkitabiah, 'Merangkul dan Menghargai Keragaman dan Martabat Manusia', 'Mengubah Nilai-Nilai dan Budaya Keluarga di Asia: Suara Antar Generasi', 'Intoleransi Agama dan Politisasi Agama', 'Kecerdasan Buatan: Masa Depan Kaum Muda Asia' dan 'Perdagangan Orang dan Orang-Orang yang Bergerak di dalam dan di Luar Asia.'

Adapun pembukaan Asian Ecumenical Youth Assembly 2018 secara resmi ditandai dengan pemukulan tetengkoren oleh Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri RI, Cecep Herawan. Cecep menerangkan pemerintah pusat sangat mengapresiasi penyelenggaraan AEYA 2018 di Sulut.

Pembukaan Asian Ecumenical Youth Assembly 2018 turut dihadiri Wakil Gubernur Drs. Steven O.E. Kandouw, Presiden Christian Conference of Asia (CCA) Pdt WTP Simarmata MA, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Pdt. Dr. Henriette Tabita Lebang, M.Th, The first Youth Secretary of CCA Bishop Dr. Soritua A.E. Nababan, Ketua Sinode GMIM Pdt. Dr. Hein Arina, Sekdaprov Edwin Silangen, SE, MS, Ketua TP PKK Sulut selaku Ketua Umum Panitia Ir. Rita Maya Dondokambey-Tamuntuan, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat selaku Wakil Ketua Umum Panitia dr. Kartika Devi Kandouw-Tanos, MARS dan para pejabat Pemprov Sulut lainnya. (Humas Pemprov Sulut)

Di Tangan OD-SK, Sulut Semakin Progresif

Kinerja yang telah dilakukan Gubernur Olly Dondokambey, SE dan Wakil Gubernur Drs. Steven O.E Kandouw selama tahun 2017 mampu membawa Sulawesi Utara semakin progresif di berbagai bidang.

Terbukti, Pemprov Sulut mampu mengoptimalkan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di tahun 2017, PAD Sulut sebesar Rp 1.146.694.267.559 meningkat dari Rp. 981.071.815.882 pada tahun 2016.

"Optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah melalui kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi mampu meningkatkan PAD Sulawesi Utara," kata Olly Dondokambey, SE saat menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2017 di ruangan sidang gedung DPRD, Jumat (6/4/2018) siang.

Diketahui, Sulut juga memperoleh dana perimbangan sebesar Rp. 2.508.041.622.193 dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 77.185.233.000 sehingga secara keseluruhan total pendapatan daerah sebesar Rp. 3.731.919.122.752.

Selain itu, Gubernur Olly juga menyampaikan laporan di bidang lainnya. Misalnya dalam urusan pariwisata. Di tahun 2017 upaya pengembangan pariwisata semakin diperlebar melalui promosi pariwisata ke mancanegara dan keikutsertaan dalam berbagai pameran promosi, yang berdampak pada meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara di tahun 2017 mencapai 86.000 orang, dan wisatawan nusantara 1.698.523 orang.

"Hal ini, memicu berkembangnya usaha sarana penunjang, seperti jumlah hotel berbintang mencapai 38 hotel, dan hotel non bintang mencapai 325 hotel," ujarnya.

Adapun, dalam urusan penanaman modal, Olly menerangkan peningkatan signifikan investasi PMA dan PMDN dibandingkan target RPJMD, yakni: 346 proyek dengan nilai yang targetkan sebesar Rp.2.500.000.000.000,-

"Sedangkan dalam realisasi kita mampu mencetak angka spektakuler, yakni: sebesar Rp.7.935.940.139.000,- atau mencapai 317,44% dari target," bebernya.

Berkembangnya sektor pariwisata serta meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi Sulut. Olly menuturkan, perekonomian Sulawesi Utara tahun 2017 tumbuh sebesar 6,32%, meningkat sebesar 0,15% dibandingkan tahun 2016 yang berada pada poin 6,17%.

Angka kemiskinan juga mampu ditekan sebesar 0,3% dari angka 8,20% pada tahun 2016 menjadi 7,9% di tahun 2017, diikuti oleh angka pengangguran sebesar 6,20% di tahun 2016 berkurang menjadi 6,18% pada tahun 2017. Untuk inflasi, turun dari 3,31% di tahun 2016, menjadi 2,44% di tahun 2017. Sebaliknya pada bidang investasi mengalami kenaikan signifikan dari 4,5 triliun di tahun 2016, naik menjadi 6 triliun pada tahun 2017.

Sementara itu, dalam bidang pendidikan, Gubernur Olly menyebutkan berbagai kemajuan dan prestasi yang telah dicapai, antara lain : Angka Partisipasi Kasar (APK), untuk SD 106,09%; SMP 106.93% dan SMA 88,22%; Angka Partisipasi Murni (APM) SD 89,93%; SMP 76,19%  dan SMA 61,97%; Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-12 tahun sebesar 98,12%; usia 13-15 tahun sebesar 88,50% dan usia 16-18 tahun sebesar 68,52%; angka putus sekolah untuk tingkat SD 0,13%, SMP 0,37% dan SMA 0,08% serta SMK 0,40%; Angka Melek Huruf sebesar 99,63%, atau mampu menekan angka buta huruf hingga titik 0,37%, dengan kontribusi rata-rata bersekolah mencapai 9,09 tahun dan tingkat kelulusan untuk SD mencapai 100% kelulusan, SMP 99,99%, SMA 99.97%, SMK 99,96%.         

"Angka tersebut menjadi cerminan keberhasilan kinerja kita dalam aspek pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan," ungkapnya.

Selanjutnya, Gubernur Olly menerangkan terjadinya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Sulut dalam capaian kinerja sebagai berikut: Angka Harapan Hidup terus meningkat hingga mencapai 71.02 tahun, menurunnya jumlah kasus gizi buruk dari 40 kasus di tahun 2016, mampu ditekan hingga 25 kasus di tahun 2017, atau berkurang sebesar 38%.

Persentase gizi buruk yang mendapatkan perawatan mencapai 100%; Angka Kematian Ibu (AKI) menurun dari 54 kasus di tahun 2016 menjadi 36 kasus di tahun 2017; dan penurunan angka kematian bayi dari 250 kasus pada tahun 2016, turun menjadi 161 kasus pada tahun 2017.

Lebih jauh, Gubernur Olly berharap agar seluruh pelaksanaan pembangunan Sulut kedepan semakin menguatkan hubungan kerja pemerintah daerah dengan DPRD.

"Saya meyakini bahwa posisi paling depan sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah adalah DPRD. Kami merasakan sinergitas yang telah terbangun secara mutual. Sambil berharap, kedepan hubungan kerja akan lebih baik lagi, lebih efektif, kokoh dan luwes serta saling memajukan secara timbal balik kearah perubahan yang lebih baik," imbuhnya.

Usai penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban dari gubernur, di tempat yang sama Ketua Deprov Andrei Angouw berjanji akan segera membahasnya melalui panitia khusus (pansus).

"Para personel pansus akan membahas laporan pertanggungjawaban gubernur dalam waktu yang telah ditentukan dan akan disampaikan dalam sidang paripurna istimewa," bebernya.

Rapat paripurna turut dihadiri Wakil Gubernur Drs. Steven O.E. Kandouw, Kapolda Irjen Pol Bambang Waskito, Kajati Roskanedi SH, MH dan para pejabat Pemprov Sulut. (Humas Pemprov Sulut)

Resmikan Gereja Katolik St. Teresa, Gubernur Apresiasi Peranan Umat Katolik Dalam Membangun Sulut

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey mengapresiasi peranan umat Katolik dalam membangun Sulawesi Utara dengan menjadi bagian dalam menjaga keharmonisan, kebersamaan antar umat dan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Gubernur didampingi Ketua TP PKK Sulut ibu Rita Dondokambey Tamuntuan  bersama Uskup Manado Mgr. Benedictus E Rolly Untu saat meresmikan Gereja Katolik  St. Teresa di kompleks perumahan GPI Manado, Jumat (6/4).

Gubernur mengharapkan dengan selesainya proses pembangunan gereja sekiranya akan mampu lebih mengoptimalkan pelayanan umat Katolik di kota Manado dan Provinsi Sulut.

“Gereja yang telah dibangun ini merupakan wadah bagi pembangunan iman umat dalam persekutuan ibadah, pelayanan firman dan aktivitas religius lainnya,” katanya.

Gubernur mengapresiasi peranan umat Katolik dalam pembangunan daerah Sulut. Gubernur berharap umat paroki St. Teresia untuk selalu menjadi mitra aktif pemerintah dalam mendukung berbagai program dan kebijakan pemerintah melalui dukungan doa dan karya nyata.

Lebih jauh, Gubernur mengajak umat Katolik untuk selalu menjaga persatuan dan kebersamaan yang telah terjalin selama ini. Hal itu dibuktikan dengan keberhasilan Sulut meraih predikat daerah paling toleran di Indonesia.

“Marilah kita selalu menjalin keharmonisan, kebersamaan dalam kasih demi mewujudkan kedamaian dan kerukunan di tengah-tengah kehidupan keluarga, umat Katolik maupun dalam bermasyarakat,” ujar Gubernur.

Gubernur juga mengajak umat Katolik untuk ikut mendoakan dan mensukseskan iven internasional perayaan Paskah Asia dan pertemuan pemuda ekumeneis se Asia yang akan digelar di kota Manado dan Kabupaten Minahasa 6 sampai 12 April 2018.(humas provinsi sulut)

OD-SK Komitmen Wujudkan SDGs

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE menegaskan komitmen penuh Pemprov Sulut yang dipimpinnya bersama Wakil Gubernur Drs. Steven O.E. Kandouw dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) di bumi nyiur melambai.

"Fokus utama dari pembangunan Sulawesi Utara ini bersinergi dengan beberapa tujuan utama SDGs, yakni : pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, kesehatan, kelestarian lingkungan hidup dan lainnya," kata Olly pada Kunjungan Kerja Tim Panitia Kerja SGDs Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI yang dilaksanakan di Ruang C.J. Rantung, Kamis (5/4/2018) siang.

Olly menuturkan, seluruh upaya perbaikan yang dilakukan Pemprov Sulut dalam waktu dua tahun terakhir ini telah menorehkan berbagai kemajuan pembangunan yang sejalan dengan tujuan pencapaian SDGs.

"Angka kemiskinan mengalami penurunan menjadi 7,90 persen, Gini Ratio sebesar 0,394, angka pengangguran berada pada posisi 6,12 persen," tandasnya.

Lanjut Olly, pencapaian positif tersebut juga mampu diwujudkan dalam bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

"Angka Harapan Hidup penduduk Sulawesi Utara berada pada posisi 71,02 tahun. Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 71,05. Perekonomian Sulawesi Utara Tahun 2017 juga tumbuh sebesar 6,32 persen, lebih tinggi jika dibandingkan rata-rata nasional," paparnya.

Diketahui, di tahun 2018 ini Pemprov Sulut juga telah menetapkan beberapa program prioritas daerah yang sinergis dengan tujuan SDGs, antara lain : Pembangunan Pendidikan, Pembangunan Kesehatan, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kedaulatan Pangan (Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Kelautan), Peningkatan Daya Saing Investasi, dan Pembangunan Pariwisata dan Pengelolaan Bencana dan Mitigasi Iklim.

Oleh karena itu, Gubernur Olly optimis kunjungan kerja Panja SDGs Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI dapat memberikan solusi di berbagai bidang pembangunan Sulut, seperti regulasi untuk mengotimalkan hasil perikanan serta regulasi untuk mengoptimalkan arus ekspor impor barang di pelabuhan internasional Bitung.

"Kami optimis kunjungan dari BKSAP DPR RI ini pasti membawa Sulut lebih maju di segala bidang. Selama ini, hubungan Pemprov Sulut dengan parlemen sangat baik. Bahkan hampir setiap kedatangan parlemen ke Sulut selalu diterima oleh Gubernur atau Wakil Gubernur," imbuhnya.

Di tempat yang sama, Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI, Nurhayati Ali Assegaf juga selaku Ketua Tim Panitia Kerja (Panja) Sustainable Development Goals (SDGs) menyebutkan pentingnya keterlibatan parlemen dalam mendukung pencapaian SDGs.

"SDGs dirumuskan melalui proses yang sangat partisipatif dan bottom-up tidak lagi seperti pendahulunya yakni MDGs. Sehingga paradigma pembangunan global ke depan adalah sangat partisipatif, melibatkan semua pihak termasuk parlemen,” urainya.

Nurhayati menggarisbawahi signifikansi keterlibatan parlemen telah termaktub dalam deklarasi KTT Dunia yang digelar belum lama ini yang dinamai Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development.

“Parlemen sangat penting terlibat dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Kami adalah jembatan aspirasi antara masyarakat kepada para pengambil kebijakan. Kami adalah pendorong kebijakan baik legislasi maupun anggaran untuk mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan,” jelasnya.

Parlemen, sambung Nurhayati, sejalan dengan perannya mendukung kebijakan luar negeri pemerintah, pro-aktif menggalang kerjasama antar-parlemen untuk mensukseskan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan ke depan.

Nurhayati menerangkan, Panja SDGs merupakan kelanjutan dari Panja MDGs yang dibentuk sejak tahun 2010. Panja berkontribusi menyeluruh dalam beragam pelaksanaan MDGs dan ke depan terkait SDGs.

“Dalam konteks anggaran misalnya, anggaran pendidikan kami setujui 20 persen yang tentu dapat mendukung pencapaian MDGs,” urainya.

Pertemuan itu turut dihadiri Wakil Gubernur Drs. Steven O.E. Kandouw, sejumlah anggota DPR RI yakni Evita Nursanty (PDIP), Titiek Soeharto (Golkar), Arief Suditomo (Hanura), Bara Hasibuan (PAN) serta para pejabat Pemprov Sulut. (Humas Pemprov Sulut)

Petrus Tuange Kembali Plt Bupati Talaud

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE kembali menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kepulauan Talaud kepada Wakil Bupati Petrus Simon Tuange, untuk memimpin Kepulauan Talaud sejak 6 April Hingga 23 Juni 2018.

SK dengan nomor 858/1548/sekr.Ro.Pemhumas diserahkan langsung kepada Tuange melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs. Edison Humiang, Msi, Kamis (5/4) bertempat diruang kerja Asisten.

Tuange kembali menjadi Plt Bupati Talaud karena Bupati Talaud Sri W Manalip telah ditetapkan KPUD Talaud sebagai peserta pilkada serentak tahun 2018, sehingga Manalip harus melaksanakan cuti diluar tanggungan negara terhitung tanggal 6 april sampai dengan 23 juni  2018.

Sesuai dengan peraturan dalam Menteri dalam Negeri nomor 74 tahun 2016 tentang cuti diluar tanggungan negara Selama melaksanakan cuti diluar tanggungan negara, Sri Wahyuni Manalip dilarang menggunakan fasilitas yang terkait jabatannya selama kampanye.

Diketahui, Wakil Bupati Petrus Tuange sebelumnya telah menjabat sebagai Plt Bupati Kabupaten Talaud sejak tanggal 5 Januari hingga 5 april 2018 karena Bupati Sri Wahyuni diberhentikan sementara dari jabatan Bupati, karena masa diberhentikan sementara telah habis dan Wahyuni ikut serta dalam pilkada Talaud, secara aturan maka Wahyuni harus mengambil cuti diluar tanggungan negara.(humas provinsi sulut)

THL Pemprov Sulut Harus Sopan dan Beretika

Seluruh Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) wajib untuk menjaga wajib berlaku sopan kepada semua orang beretika dan menjaga kebersihan lingkungan tempat kerja.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua TP-PKK Provinsi Sulut, Rita Dondokambey Tamuntuan saat memberikan materi dalam acara Sosialisasi tentang etika dan kepribadian tenaga harian lepas (THL) dalam pelayanan publik, yang digelar oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulut, Kamis (5/4) di ruang FJ. Tumbelaka Kantor Gubernur.

"Saya berharap kepada seluruh THL lingkup Pemprov Sulut, baik THL yang perempuan dan THL laki-laki agat tetap berpenampilan rapih, berlaku sopan kepada semua orang yang berinteraksi dikantor, karena kalian semua (THL) merupakan tanggungjawab dari pemerintah provinsi sulawesi utara dalam melayani masyarkat," ujarnya.

Ibu Rita Dondokambey mengingatkan lagi etika perlu dalam dunia kerja agar tugas bisa terlaksana dengan baik, lebih khusus kepada THL perempuan agar dalam menggunakan pakaian selama bertugas dikantor harus rapih dan sesuai aturan yang di tetapkan pemerintah provinsi.

"Kenakan pakaian harus rapih dan sesuai aturan yang ada, Jangan kenakan pakaian yang tidak sesuai, apalagi kenakan pakaian yang tak pantas untuk dilihat oleh semua orang," harapnya.

Sembari mengingatkan kembali kepada THL yang ada di lingkup Pemprov Sulut agar setiap hari senin sampai dengan kamis agar memakai sepatu hitam jenis vantofel, dan untuk THL perempuan
kenakan pakaian rok dibawah lutut.

"Agar terlihat rapih dan tidak memakai asesories warna warna yang mencolok, dilarang warnai rambut pada saat melaksanakan tugas kedinasan," tegas istri tercinta Gubernur Sulut itu.

Diketahui acara Sosialisasi tentang etika dan kepribadian tenaga harian lepas (THL) dalam pelayanan publik tersebut dibuka oleh Kepala BKD Sulut Femmy Sulut, turut dihadiri oleh Pengurus TP-PKK Prov Sulut serta sejumlah THL lingkup Pemprov Sulut.(humas provinsi sulut)