Kekayaan Laut Melimpah, Pemprov Sulut Fokus Perkuat Sektor Perikanan

Pemerintah terus memperkuat sektor kelautan dan perikanan karena berperan penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi di Sulawesi Utara.

Hal itu disampaikan Gubernur Olly Dondokambey, SE dalam sambutan yang diwakili Sekdaprov Edwin Silangen, SE, MS pada Rapat Kerja Teknis Pembangunan Kelautan dan Perikanan Sulawesi Utara yang dilaksanakan di Minahasa Utara, Kamis (19/4/2019) pagi.

"Sektor kelautan dan perikanan menjadi salah satu program prioritas pembangunan daerah, guna mewujudkan kedaulatan pangan dalam menunjang berbagai sektor pembangunan lainnya," katanya.

Menurut Gubernur Olly, harapan ini sangat realistis karena Sulut memiliki potensi sumber daya kemaritiman yang sangat besar. Perkembangan positif itu juga didukung pemerintah pusat sehingga Sulut semakin memfokuskan pembangunan sektor kelautan dan perikanan melalui pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya, penguatan daya saing produk kelautan, perikanan, dan pengelolaan ruang laut.

"Sumber daya yang melimpah hampir tersebar diseluruh wilayah Provinsi Sulawesi Utara baik perikanan tangkap maupun budidaya perikanan," tandasnya.

Lanjut Olly, berbagai kebijakan yang telah ditetapkan di sektor kelautan dan perikanan tersebut telah menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan, antara lain:

Pada tahun 2017, produksi perikanan tercatat 818.192,3 ton atau meningkat 5,99% dibanding tahun sebelumnya sebesar 771.880,28 ton;

Konsumsi sebesar 58,88 kg/kapita/tahun meningkat 0,41%, dan ekspor komoditi perikanan mengalami kenaikan dari 20.734.344,37 kg menjadi 22.161.387,81 kg di tahun 2017;

Kenaikan volume ekspor juga dibarengi dengan naiknya nilai ekspor dari 107.034.865,42 US$ tahun 2016 menjadi 127.669.313,31 US$ pada tahun 2017. Nilai Tukar Nelayan juga meningkat menjadi 113,3 di tahun 2017, bila dibandingkan tahun 2016 yang sebesar 106,86;

Juga telah disalurkan sebanyak 998 unit katinting ke 105 kelompok nelayan miskin, 56 unit motor tempel ke 56 kelompok nelayan di hampir semua Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara, penyaluran bibit ikan mas dan nila ke 36 kelompok pembudidaya, 400 unit cool box ke 100 kelompok pengolah dan pemasar;

Lebih jauh, Gubernur Olly berharap, agenda rapat kerja teknis kelautan dan perikanan dapat menjadi wadah yang efektif dalam rangka meningkatkan sinergitas, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar semua pemangku kepentingan.

"Sekaligus sebagai sarana untuk melakukan evaluasi berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang telah dan akan dilakukan kedepan," imbuhnya.

Pertemuan itu turut dihadiri Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Ronald Sorongan dan perwakilan dari kabupaten dan kota di Sulut. (Humas Pemprov Sulut)

GUBERNUR AJAK SATUKAN TEKAD DAN KOMITMEN SEMANGAT PENGABDIAN DALAM PEMBERDAYAAN DESA

Gubernur Sulawesi Utara diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Kristiano Tolumepa SH. M.Si membuka Forum Penguatan Kelembagaan Masyarakat Desa yang berlangsung di ruang F. J. Tumbelaka Kantor Gubernur Sulut pada Rabu (18/4) pagi.

Para undangan berasal dari unsur kecamatan, kepala desa, tokoh adat, serta tim penggerak PKK kabupaten/kota dan desa di Provinsi Sulawesi Utara.

Forum ini diselenggarakan sebagai wahana peningkatan sinergitas kerja melalui sharing pengetahuan, ide dan gagasan serta kritik dan saran yang konstruktif agar mampu memperoleh rekomendasi terkait strategi penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat desa yang implementatif.

"Mari kita terus jaga dan satukan tekad dan komitmen kita, untuk tidak pernah menyurutkan semangat pengabdian dalam upaya pembinaan Perangkat Desa dan kelembagaan di daerah Sulawesi Utara yang kita cintai ini, agar tetap eksis mengikuti perubahan Pemerintahan," tutup Gubernur dalam sambutannya yang dibacakan Talumepa.(humas provinsi sulut)

Musrenbang RKPD 2019, Wagub Kandouw Ingatkan Kembali 10 Prioritas Pembangunan Sulut

Perencanaan pembangunan yang baik akan menentukan keberhasilan pembangunan di Sulawesi Utara sehingga sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk melaksanakan sebaik mungkin di setiap aspeknya.

Hal itu pula yang mendasari Wakil Gubernur Drs. Steven O.E. Kandouw untuk mengingatkan kembali 10 prioritas pembangunan Sulut kepada seluruh bupati, walikota dan pejabat yang hadir dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019 di Grand Kawanua International Convention Center Manado, Rabu (18/4/2018) siang.

"Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, pembangunan pendidikan, pembangunan kesehatan, revolusi mental dan reformasi birokrasi, infrastruktur dan pengembangan wilayah, kedaulatan pangan, trantibmas dan kesuksesan pemilu, peningkatan daya saing investasi, pembangunan pariwisata dan pengelolaan bencana dan mitigasi iklim," tegasnya.

Diketahui, 10 prioritas pembangunan daerah tersebut sejalan dengan RKPD Tahun 2019 yang berfokus pada tema : mempercepat kemandirian ekonomi, kedaulatan politik dan berkepribadian dalam budaya melalui pemerataan pembangunan ekonomi, sosial dan infrastruktur menuju Sulawesi Utara yang berdaya saing.

Kandouw menuturkan, 10 prioritas daerah ini akan dikerjakan dalam program-program pembangunan yang diimplementasikan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Sulut Tahun 2019 dengan nilai proyeksi APBD mencapai Rp. 4.189.199.182.341 untuk mendanai prioritas pembangunan daerah, antara lain pembangunan infrastruktur, termasuk infrastruktur penunjang pariwisata.

"Semua prioritas pembangunan daerah ini dijabarkan pada lebih dari 630 program. Dalam RKPD 2019 ini, APBD Provinsi Sulut diproyeksikan sebesar hampir Rp. 4,2 triliun," bebernya.

Lanjut Kandouw, target indikator makro ekonomi Sulut pada tahun 2019 yang menjadi dasar penyusunan alokasi anggaran untuk mengerjakan 10 program prioritas tersebut adalah : pertumbuhan ekonomi 6,3 - 6,7 persen, inflasi 2,7 ± 1 persen, pengangguran 6,70 persen, kemiskinan 7,8 persen, IPM 71,2, PDRB (Rp) 120 triliun dan Rasio Gini 0,39.

"Seluruh Kepala Perangkat Daerah agar memperhatikan Target Indikator Makro ini  untuk diterjemahkan ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah masing-masing," imbuhnya.

Di tempat yang sama, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Soni Sumarsono mengatakan Musrenbang adalah perpaduan bottom-up planning dan top down policy .

"Bottom up planning digunakan ketika menghadapi berbagai aspirasi masyarakat dari bawah. Sedangkan top down policy digunakan untuk menampung aspirasi pemerintah secara nasional," tandasnya.

Oleh karena itu, Sumarsono menegaskan, seluruh RKPD dapat searah dengan program Presiden Joko Widodo yakni Nawacita.

"Partai boleh beda namun presiden hanya satu. Karena itu semua program pembangunan di daerah harus terintegrasi dengan pemerintah pusat supaya berjalan optimal," bebernya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Ricky S. Toemandoek menjelaskan tujuan dilaksanakannya Musrenbang RKPD. "Kegiatan ini untuk menyempurnakan rancangan RKPD 2019 menjadi rancangan akhir RKPD 2019 dengan mengacu pada RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2021," katanya.

Menariknya, Musrenbang tersebut dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman oleh kepala daerah dan penyerahan penghargaan dari Bappenas terhadap daerah yang paling baik dalam merencanakan pembangunan daerahnya.

Adapun urutan pemenang kategori kabupaten dengan perencanaan terbaik yaitu, pertama Minahasa Selatan, peringkat kedua diraih oleh dua kabupaten, yakni : Bolaang Mongondow Selatan dan Minahasa Tenggara dan peringkat ketiga juga diraih dua daerah yaitu Bolaang Mongondow Utara dan Kabupaten Kepulauan Sitaro.

Adapun urutan kota dengan perencanaan terbaik di Sulut yaitu pertama Kotamobagu, kedua Manado dan peringkat ketiga diraih Tomohon.

Musrenbangprov Sulut turut dihadiri jajaran Forkopimda, Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw, Sekdaprov Edwin Silangen, SE, MS, Deputi bidang politik, hukum dan Hankam Bappenas RI Slamet Soedarsono, Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR, Bobby Prabowo serta bupati dan walikota. (Humas Pemprov Sulut)

Sendoh Buka Kegiatan Seleksi Calon Paskibraka Sulut

Manado -  Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey yang diwakili Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sulut, Marcel Sendoh, Selasa (17/04) bertempat di hotel Grand Puri Manado membuka kegiatan Seleksi Calon Paskibraka tahun 2018. 

Kadispora Marcel Sendoh didampingi Kabid Pengembangan Pemuda, Y Paendong menjelaskan, seleksi Paskibraka kali ini diikuti oleh total 30 peserta utusan 15 Kabupaten /Kota di Sulut. "Jadi tiap Kabupaten/Kota mengirimkan sepasang putra dan putri terbaik yang telah melalui tahapan seleksi di masing - masing daerah. Total keseluruhan 15 putra dan 15 putri yang akan mengikuti seleksi ketat. Dari hasil seleksi ini akan diperoleh sepasang yang dianggap terbaik sebagai wakil Sulut di tingkat nasional," urai Sendoh. 

Paendong menambahkan adapun seleksi yang akan dilakukan para peserta sesuai standar yang berlaku, yakni psikotest, kesehatan, parade, samapta, PBB, wawancara, kesenian dan pantuhir. Hingga akhirnya terpilih satu putra dan satu putri yang akan menjadi utusan Paskibraka Sulut di tingkat nasional. 

Adapun para tim juri dan pelaksana yang berkompeten berasal dari unsur TNI, Universitas, Kesehatan, Staf Khusus Gubernur Bidang Pemuda, Pers JIPS, PPI dan Dispora. "Seleksi dilaksanakan secara transparan dan diharapkan memperoleh hasil yang terbaik," kunci Sendoh

KOMISI II DPRD LAMPUNG BELAJAR PENGELOLAAN KELAPA DI SULUT

Sebanyak empat belas anggota DPRD Provinsi Lampung melakukan kunjungan kerja ke Pemprov Sulut dengan agenda rapat koordinasi di ruang WOC Kantor Gubernur Sulawesi Utara pada Selasa  (17/4) pagi.

Assisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan M.Rudy Mokoginta dalam kesempatan ini mewakili Gubernur Olly Dondokambey menyambut hangat kedatangan para anggota Komisi II yang membawahi bidang pariwisata, perdagangan dan perindustrian tersebut.

Adapun maksud dan tujuan kunjungan kerja adalah para anggota legislatif Provinsi Lampung melihat daerah Sulawesi Utara telah maju dalam sektor pariwisata selain daripada itu Sulut mampu mempertahankan komoditi kelapa kopra sehingga  ingin belajar dari Pemprov Sulut agar dapat mengaplikasikannya di daerah asal mereka.

Kegiatan rapat di isi dengan sesi diskusi dan tanya jawab terkait pengeloaan kelapa dan kopra, serta diskusi terkait strategi bagaimana Sulut bisa memajukan sektor pariwisata dengan cepat. Turut hadir dalam rapat tersebut Karo Pemerintahan dan Humas DR.Jemmy Kumendong M.Si, Karo Pembangunan Drs. Edwin Kindangen M.Si, Kadis Pariwisata Daniel Mewengkang SE, M.Si, Plt. Kadis Kebudayaan Ferry Sangian S.Sos, MAP, Kadis Disperindag Ir. Jenny Karouw M.Si.(humas provinsi sulut)

Lemhanas RI Kaji Masalah Kemanan di Sulut

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Kandouw menerima kunjungan Tim  Lemhanas RI diruang kerja Kantor Gubernur, Selasa ( 17/04/2018 )

Dalam pertemuan tersebut, Deputi Pangkajian Strategis Lemhanas RI yang juga sebagai ketua tim Prof Dr Ir Djagal Wiseso Marseno M.Agr mengatakan maksud dan tujuan datang ke Sulut adalah untuk melakukan suatu kajian mengantisipasi masalah keamanan  di kawasan Asia -Pacifik karena  Sulawesi Utara adalah  Provinsi di ujung utara Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga karena itu menjadi sampel kajian ini. Nantinya hasil kajian akan dilaporkan langsung kepada Presiden RI Joko Widodo.

"Tim diturunkan dari Lemhanas dari deputi pengkajian dan beberapa tenaga ahli profesional dari Lemhanas," katanya.

Sementara itu Wagub sangat berterima kasih akan kunjungan orang tim Lemhanas ke Sulut untuk mengkaji sampai dimana ketahanan dalam bidang keamanan hingga pendidikan yang ada di Sulut.

Lebih jauh Wagub menjelaskan terkait Ketahanan dalam bidang, dimana Pendidikan Sulut perlu mendapat perhatian khusus agar lebih maju lagi dan dapat bersaing dengan daerah lain di Indonesia, sehingga putra putri asal Sulut dapat bersaing dalam berkarya.

Disamping itu Wagub memaparkan  masalah keamanan kawasan perbatasan Sulut, dimana perlu adanya perhatian lebih dari pemerintah pusat. Wagub juga memaparkan keberhasilan Sulut dalam memajukan sektor pariwisata dengan melonjaknya kunjungan turis mancanegara.

Dikatahui Tim Lemhanas yang mengikuti pertemuan dengan Wagub adalah Deputi Pengkajian Sretegis Lemhanas RI Prof Dr Ir Djagal Wiseso Marseno M.Agr. Direktur Pengkajian Hankam Marsma TNI Ade Dian Suryachandra M.Se
Kolonel Gatot Sutomo ST
Kombes Pol Susana Saras
Mayor Inf Mardiyanto S.Sos.(humas provinsi sulut)

APINDO Bantu Pemerintah Dalam Percepatan Pembangunan

Faktor penunjang penting dalam menentukan keberhasilan suatu daerah adalah seberapa besar daerah tersebut mampu mengenali, mengelola dan memaksimalkan pemanfaatan keunggulan potensi yang dimiliki.

Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Drs. Edison Humiang, saat menghadiri acara Pelantikan Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sulawesi Utara dan Diskusi Panel  di Ruang C.J. Rantung kantor Gubernur (16/04).

Humiang menyampaikan "untuk dapat terus memacu percepatan pembangunan daerah diberbagai sektor, maka diperlukan peran dan kontribusi aktif dari seluruh komponen pembangunan yang ada, dan termasuk didalamnya segenap pengurus dan anggota APINDO," Katanya

Mari senantiasa saling bekerjasama dan saling bahu membahu dengan Pemerintah daerah dalam mewujudkan Sulawesi Utara yang Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya," Mantan Kasat Pol PP ini.

Hal senada disampaikan juga oleh ketua DPP APINDO Nicho Like. MBA bahwa  Apindo juga mendukung penuh Sulut Hebat, karena salah satu visi/misi dari apindo untuk menjadi tulang punggung pembangunan Provinsi Sulawesi Utara.

"Selamat bertugas dan selamat mengemban amanah kepada segenap pengurus DPP APINDO Sulut yang baru di lantik, semakin menggelorakan semangat kerja dalam karya pengabdian untuk memberikan yang terbaik bagi Daerah dan bangsa,"Tutupnya.(humas provinsi sulut)