Lemhanas RI Gali Informasi Pembangunan Perbatasan di Sulut

Dalam rangka menghimpun informasi mengenai percepatan pembangunan infrastruktur di wuilayah perbatasan, guna mendukung sistem logistik nasional sekaligus memperkokoh ketahanan nasional.

Tim Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) RI melaksanakan surfey dan dialog bersama Pemerintah Provinsi Sulut bersama instansi terkait lainnya.

Kunjungan tersebut di terima langsung oleh Asisten Perekonomian dan Pambangunan Drs. S Parengkuan, dilaksanakan Senin (15/7), bertempat di raung rapat WOC kantor Gubernur Sulut.

Dalam sambutannya, Parengkuan menjelaskan mengenai kehidupan masyarakat Sulut yang berada di daerah perbatasan, dimana mereka sangat bergantung pada kondisi alam karena sebagian wilayah tinggal mereka terdiri dari lautan.

“Kondisi wilayah perbatasan Sulut sangat memprihatinkan, secara politis memberikan peluang terjadinya inflasi asing bagi kegiatan penyeludupan barang, narkoba dan psikotropika, terorisme dan ilegal fishing,” ujarnya.

Untuk itu, Pemprov Sulut mempunyai beberapa konsep rencana strategis pembangunan wilayah perbatasan dengan mengembangkan sistem wilayah pembangunan ekonomi, pembenahan institusi dan infrastruktur pendukung demi memperkuat struktur ekonomi, serta mengutamakan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat lokal dengan memberikan kesempatan seluasnya bagi masyarakat untuk meningkatkan pendidikan secara formal maupun non formal.

“Pemerintah Sulut juga melakukan penerapan manajemen pemerintahan khusus perbatasan, optimalisasi pembagunan infrastruktur komunikasi perbatasan, memperkuat sistem pengawasan wilayah perbatasan yang bekerjasama dngan TNI dan Polri,” tutur Parengkuan.

Ketua Tim Survey Lemhanas RI Brigjen TNI Asis Wanto menyatakan tim Lemhanas mengambil fokus di Sulut  karena wilayah Sulut merupakan daerah terdepan yang berbatasan dekat langsung dengan negara tetangga.

“Melalui pertemuan ini, Kami juga mendapatkan gambaran mengenai pembangunan ekonomi perbatasan, hasil diskusi ini akan kami sampaikan kepada Presiden RI sebagai masukan untuk percepatan pembangunan perbatasan NKRI,” jelasnya.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Danlantamal VIII Laksamana pertama TNI Guguk Handayani, Danrem 131 Santiago Brigjen TNI  Johny Tobing, Kepala Bappeda Sulut Ir R Roring, Msi, Kepala Badan Perbatasan M Mokoginta, kepala Dinas Perhubungan P Tampubolon, Kepala Dinas Perindag Olvi Ateng, Kepala Biro Pemerintahan dan Humas DR N RP Tendean.(Juru Bicara Pemprov Sulut, Judhistira Siwu, SE, Msi)