Setiap
Kepala SKPD di lingkup Pemerintah Provinsi Sulut, wajib melakukan kontrol
Secara langsung dan mendalam pada setiap pelaksanaan kegiatan program kerja di
SKPD-nya masing-masing.
Penegasan tersebut
disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur
Sulut DR Djouhari Kansil, kepada seluruh kepala SKPD dalam rapat pimpinan
Evaluasi Pengawasan Penyerapan Angaran (EPPA), yang dilaksanakan Selasa (16/7),
di ruang rapat Wagub.
“Saya minta
seluruh kepala SKPD wajib mengetahui kegiatan apa yang dilaksanakan di satuan
kerjanya apakah jalan atau tidak, ,” tegas Kansil.
Langkah tersebut
diyakini Kansil bisa membantu setiap kepala SKPD agar bisa mengontrol jalanya
penyerapan anggaran apakah sesuai yang direncanakan atau sudah mengalami
penyimpangan.
“Kalau ada
kontrol secara langsung, pasti kita mengetahui sejauh mana pelaksanaan
kegiatan, jangan kepala SKPD acuh tak acuh, nanti setelah ada pemeriksaan baru
sadar ternyata ada kekuarangan ataupun kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan
tersebut,” kata Wagub.
Untuk itu
perlu adanya koordinasi yang baik antara bawahan dan atasan, serta jangan ragu
berkoordinasi dengan pihak pengawas dalam hal ini inspektorat ketika mungkin
ada terjadi kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan.
Dalam rapat
itu, Wagub juga menyinggung masalah pengadaan barang di setiap SKPD, dimana
setiap pengadaan harus didahului dengan kelengkapan administrasi, lalu barang
dapat di keluarkan, jangan sampai terbalik.
Wagub kembali
mengingatkan kepada setiap kepala SKPD agar mengerti tentang program EPPA,
supaya nantinya dalam rapat pipmpinan setiap bulan, kepala SKPD mengerti
bagaimana menjelaskan bagaimana penyerapan anggaran yang dilakukan instansi
yang dipimpinnya.
“Ini
merupakan kewajiban kepala SKPD, kalau tidak mengerti EPPA susah nanti
menjelaskan realisasi anggaran, karena dalam program EPPA ini kita dapat
mengetahui realisasi penyerapan anggaran secara jelas,” kata Wagub.(Jubir
Pemprov Judhistira Siwu, SE,Msi)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar