25 SKPD Mendapat Raport Merah

Rapim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (EPPA) Provinsi Sulut  untuk posisi 31 Mei 2014 yang dipimpin Wakil Gubernur Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd,di ruang Mapaluse Kantor Gubernur, Rabu (11/6) kemarin, sedikitnya ada 25 SKPD yang mendapat raport merah, karena realisasi keuangan deviasinya masih tinggi yaitu 5 s/d 20 persen, sementara 13 SKPD mendapat raport biru.

Bagi SKPD yang mendapat raport merah, Wagub menginstruksikan  supaya segera berkoordinasi langsung dengan keasistenan masing-masing, untuk menuntaskan berbagai hambatan atau kendala yang terjadi, termasuk penyesuaian/perubahan target dengan mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku, paling lambat dua hari kedepan, karena pada 18 Juni nanti akan dilaksanakan pertemuan di Sekretariat EPPA Biro Pembangunan. Karena menurut Wagub, penyebab  SKPD mendapat raport merah, alasannya karena berkas-berkas belum dilengkapi pihak ke 3 termasuk kelalaian dari staf pengelola yang lambat meng SPJ kan berkas-berkas yang ada sehingga menghambat penyarapan anggaran. Termasuk paket-paket luncuran segera dituntaskan minggu ini sudah selesai, sehingga evaluasi bulan depan tidak menjadi alasan klasik bagi SKPD-SKPD yang bersangkutan, ujarnya sembari menyebutkan, terkait dengan rencana umum pengadaan (RUP) dari tayangan ada 9 UPT/Balai yang belum melakukan, Kansil menyebutkan, tenyata sudah digabungkan di RUP induk SKPD sehingga sudah dianggap selesai.

 Sementara menyengkut penandatanganan kontrak bersama paket lelang tahap ke-2 akan dilaksanakan pada 26 juni 2014 mendatang, termasuk semua SKPD yang melaksanakan pekerjaan fisik supayamemasukan data lengkap (rekam jejak) seperti foto dokumentasi maluai dari nol persen s/d selesai 100 persen, tandas Kansil.

Kepala Inspektorat Provinsi Sulut Drs. Mecky M Onibala MSi, memintakan perhatian kepada 27 SKPD yang belum melaporkan  pemeriksaan fisik kendaraan dinas, karena ini merupakan permintaan BPK, supaya segera membawa kendaraan dinas tersebut di kantor gubernur untuk dilakukan pemeriksaan fisik, termasuk absensi sidik jari. Turut mendampingi Wagub Kaban BPK-BMD Praseno Hady SE AK dan Karo Pembangunan Farly Kotambunan SE. (Kabag humas DR. Jemmy Kumendong MSi selaku jubir pemprov).