Jumat, 12 Juni 2015

Wagub: Sampaikan 6 Sasaran Rencana Aksi Korsup Sektor Kehutanan







Wakil Gubernur Sulut Dr Djouhari Kansil MPd dihadapan peserta gerakan nasional penyelamatan sumber daya alam (SDA) Indonesia sektor  kehutanan. Kegiatan yang digelar KPK-RI di Gorontalo baru lalu diikuti Empat Provinsi yakni Gorontalo, Sulbar, Malut dan Sulut .
Adapun 6 sasaran rencana aksi Koordinasi dan Supervisi (korsup) sektor kehutanan yang disampaikan Wagub meliputi penyelesaian pengukuhan kawasan hutan dan penataan ruang dan wilayah administrasi, pelaksanaan penataan perizinan, perluasan wilayah kelola masyarakat, penyelesaian konflik kawasan hutan, penguatan instrument lingkungan hidup dalam perlindungan hutan serta membangun system pengendalian anti korupsi.
Kansil mengatakan, realisasi penetapan kawasan hutan s/d Mei 2015 sesuai SK Penetapan 500.005,42 Ha (65,38 %) di 69 lokasi sedangkan usulan penetapan:230.395,88 Ha (30.13%) di 10 lokasi. Sedangkan rencana aksi tata batas Tahun 2015 s/d 2019  batas luar 288.81 Km, batas fungsi 12.12 Km, jumlah 300.93*), prosentase 100.00 % berasal dari dana APBN. 
Sementara untuk gerakan nasional penyelamatan SDA Indonesia di sektor Perkebunan Kansil menyebutkan, perkebunan besar swasta mencapai (3.43 %) dengan jumlah perusahaan 52 buah yang brada di delapan kabupaten luas HGU 14,092.35 Ha, luas tanah bangunan 147.57 Ha,  tanah cadangan  2,242.35 Ha, tanah yang tidak dapat ditanami 1,640.25 Ha. Komoditi yang ditanam kelapa 9,370.18 dan kakao 692.00. Untuk perkebunan rakyat mencapai 96.57 %, yang tersebar di 15 kabupaten/Kota dengan luas areal 396,513.32Ha, tanaman yang belum menghasilkan 74,218.47, menghasilkan 295,586.14, tanaman tua/rusak 26,708.71, produksi 306,977.64/Ton, produktifitas 1,038.54/Ton, jumlah petani 343,219 KK. Kansil menambahkan, sararan rencana penyelamatan SDA sektor perkebunan yaitu peningkatan produksi dan produktifitastanaman rakyat, pelaksanaan penataan perizinan perkebunan,pembinaan kepada kelompok tani budidaya dan usaha berbasis ramah lingkungan serta membangun sistem pengendalian anti korupsi. turut hadir Kadis Kehutanan Ir Herry Rotinsulu, Kadis Perkebunan Nixon Watung SH serta para bupati/ Walikota se-Sulut.  
(Kabag humas Drs Djahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov).  

Tidak ada komentar:

Posting Komentar