Wagub Kandouw : Keamanan Jadi Kunci Realisasi Investasi

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengapresiasi upaya Polri dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mendorong percepatan pembangunan diberbagai sektor melalui jaminan keamanan berinvestasi bagi para investor.

"Kami berterimakasih atas acara yang diselenggarakan BKPM dan Mabes Polri ini. Kami mendukung investasi di Sulawesi Utara," kata Wakil Gubernur Drs. Steven O.E. Kandouw pada Sosialisasi Pedoman Kerja BKPM dan Polri Tentang Koordinasi Perlindungan Dan Keamanan Bagi Dunia Usaha Untuk Mendukung Kegiatan Investasi Di Indonesia yang dilaksanakan di Ruang C.J Rantung, Senin (7/5/2018) siang.

Menurut Kandouw, dukungan penuh dari BKPM RI dan Polri itu terbukti mampu mendorong sektor investasi di Provinsi Sulawesi Utara dapat terus tumbuh dan meningkat.

"Tahun 2017 untuk investasi PMA dan PMDN, kita mampu meraup investasi sebesar Rp.7,9 triliun atau 317,44 persen, jauh diatas target RPJMD kita yang sebesar Rp.2,5 triliun," ujarnya.

Lanjut Kandouw, meningkatnya nilai investasi tersebut karena peranan BKPM dan Polri dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif di Sulut.

"Investasi tanpa keamanan adalah nol. Keamanan adalah kunci bertumbuhnya Investasi. Jaminan keamanan di Sulut membuat para investor tidak ragu menanamkan modalnya. Mari kita jaga terus keamanan. Karena itu adalah modal kita," bebernya.

Lebih jauh Wagub Kandouw menerangkan bahwa investasi berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi Sulut karena pengelolaan potensi keunggulan yang dimiliki daerah dan percepatan berbagai program kegiatan prioritas pembangunan yang ada, tentu memerlukan pembiayaan yang sangat besar, dan apabila hanya mengandalkan dana APBN/APBD, tentu akan sangat terbatas.

"Disinilah dibutuhkan pembiayaan melalui peran serta para investor dalam dan luar negeri," imbuhnya.

Di tempat yang sama, Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Pol. Moechgiyarto menerangkan sosialisasi pedoman kerja tersebut merupakan tindak lanjut atas penandatanganan Nota Kesepahaman antara BKPM dengan Polri pada tanggal 22 Februari 2016 di Istana Negara.

"Sosialisasi di Sulawesi Utara adalah untuk menindaklanjuti MOU BKPM dan Polri. Saya harap seluruh jajaran kepolisian baik di Polda Sulut dan di seluruh Polres dapat memahami dan mengaplikasikannya," katanya.

Lanjut Moechgiyarto, Baharkam Polri berkomitmen mengamankan investasi di Indonesia agar berjalan sesuai aturan.

"Selaku Kabaharkam adalah tugas saya untuk mengamankan investasi di Indonesia termasuk Sulawesi Utara. Namun jika ditemukan ada masalah atau kasus terkait investasi tentunya akan ditangani oleh Bareskrim Polri," tandasnya.

Sementara itu, Direktur Wilayah III Kedeputian Pengendalian Pelaksanaan BKPM Wisnu Soedibjo menjelaskan bahwa pedoman kerja BKPM dan Polri merupakan guidelines bagi kedua instansi untuk dapat saling membantu guna menciptakan iklim investasi yang kondusif di Indonesia.

"Melalui kerja sama ini, BKPM, Polri, Pemprov Sulut dan Polda Sulut dapat mengidentifikasi permasalahan dan kendala gangguan keamanan yang dihadapi investor serta saling bekerjasama dalam menyelesaikan permasalahan tersebut," katanya.

Sosialisasi tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Sulut, Hendry Kaitjili dan perwakilan dari kabupaten dan kota di Sulut. (Humas Pemprov Sulut)