Wagub Terima Rektor Griffith University

Wakil Gubernur Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd, Senin (10/6) kemarin, menerima kunjungan Rektor Griffith University Brisbane Australia Dr. Peter Davey yang turut didampingi Lucinda Chappell Direktur Regional Asia Tenggara. Tujuan kedatangannya mereka bedua  di daerah ini, dalam rangka membangun kerjasama bidang pendidikan dengan Pemerintah Provinsi Sulut.
Wagub yang turut didampingi Kadis Diknas Sulut Drs. Star Wowor MSi serta para alumni dari Griffith University menyambut baik atas kunjungan Rektor Peter Davey dan Lucinda Chappell di daerah ini. "Prinsinya Pemprov Sulut sangat welcom atas kedatangan Mr. Davey dan Mrs. Lucinda ke Bumi Nyiur Melambai yang ingin melakukan kerjasama dengan pemerintah Provinsi Sulut.
Nanti akan kami laporkan kepada Gubernur Sulut menyangkut penanda tanganan kerjasama pendidikan dengan Pemprov Sulut. Pasti Pak Gubernur akan merespons kerjasama ini, karena Pak Gubernur orangnya sangat konserna dengan hal seperti  ini", ujar mantan Kadis Diknas Sulut.
Kansil menyebutkan,  mereka telah menawarkan kursus-kursus berjangka pendek, menengah bahkan kursus jangka panjang, program Magister dan program Doktor, kepada para pegawai yang ingin melanjutkan studynya di negara mereka. Program yang ditawarkan ini sangat baik  bagi daerah kita, karena selain pendidikan juga menyangkut lingkungan hidup, sosial, kesehatan masyarakat dan pengembangan berkelanjutan. Selain itu Wagub juga menawarkan agar Griffith University dapat membangun kerjasama dengan Unima dan Universitas Dela Sale manado, tambah jebolan DR Universitas Meredeka Malang. (Kabag humas Jackson Ruaw selaku jubir pemrpov).

 
    

Rapat EPPA: Rokum dan Ropemhum Masih Yang Terbaik

Rapat Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (EPPA) untuk realisasi keuangan  per 31 Mei 2013 yang dipimpin Wakil Gubernur Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd di rupat Wagub, senin (10/6) kemarin, setidaknya ada 14 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerima raport biru, sedangkan 10 SKPD dengan rapor hijau, 5 SKPD  rapor kuning serta 20 SKPD mendapat rapor merah.

Sementara Biro Hukum dan HAM serta Biro Pemerintahan dan Humas dinilai masih tetap yang terbaik, karena mampu mempertahankan posisinya di 10 besar sejak rapat EPPA triwulan pertama bergulir hingga saat ini. Itu artinya Biro yang dipimpin Ch. Talumepa SH MH dan Dr. Noudy RP Tendean sangat konsisten dengan apa yang menjadi harapan  dari Wagub Djouhari Kansil.

Sedangkan predikat rapor merah yang diraih oleh 20 SKPD dalam rapat EPPA kali ini antara lain Sekretariat DPRD Sulut, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kelautan dan Perikanan, Badan Diklat, Kesbang Pol, Dinas Perhubungan dan Kominfo, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan Nasional serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulut.

Selain itu, masih ada 20 SKPD yang mempunyai deviasi keuangan 10 s/d 35 persen  yang dianggap melebihi standar yang ada, artinya  belum mencapai target yang diharapkan pimpinan, antara lain Biro SDA, Sekwan, Bappeda, Kesbang, Diklat Perpustakaan, Dinsos, Diknas, Dishub, Dispora, KPID dan RSUD Noongan.  

Wagub mengatakan, SKPD yang mendapat rapor merah dinilai malas melakukan pencairan dana padahal pelaksanaan tender sudah selesai dilaksanakan. Uang muka proyek harus segera dibayar ke pihak ketiga, jangan di tahan-tahan karena ini, sangat mempegaruhi realisasi keuangan kita, ujarnya.

Karena itu Wagub memerintahkan, Karo Pembangunan Farly Kotambunan, SE,  harus turun kembali disetiap SKPD segera berkoordinasi dengan Tim TEPPA SKPD, untuk memberikan penyuluhan terkait dengan kotrak-kontrak yang sudah ditandatangani harus ada progres, apa sudah jalan atau belum, supaya ada pengawasan dari Tim TEPPA Provinsi. Berikut laporan-laporan sebelum tanggal 5 sudah masuk di Setda, agar bisa dirangkum oleh Tim TEPPA Provinsi, sembari mengingatkan. Turut mendamping Wagub Asisten Administrasi Umum Edwin Silangen, Kaban BPKBMD Preseno Hady, dan Karo Pembangunan Farly Kotambunan. (Kabag humas Jackson Ruaw selaku jubir pemprov).    

       

Onibala: Semua PNS Wajib Ikut Apel Kerja!

Gubernur Sulawesi Utara Dr. S. H. Sarundajang,  melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs. Mecky M. Onibala M.Si, kembali mengingatkan seluruh pegawai negeri sipil (PNS) khususnya yang ada di lingkungan Pemprov Sulut tentang disiplin PNS. Bahkan untuk menegaskan disiplin PNS dimaksud, Sarundajang mengeluarkan surat edaran nomor 800/2036/sekr-Ro.Org tentang disiplin apel kerja di lingkungan Setda Sulut yang ditandatangani Sekretaris Provinsi Sulut Ir. Siswa Rachmat Mokodongan. ‘’Disiplin PNS merupakan kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar akan dijatuhi hukuman disiplin,’’ tegas Onibala sembari menambahkan bahwa surat edaran tersebut berangkat dari peraturan pemerintah RI nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS dan peraturan Gubernur Sulut nomor 2 tahun 2011 tentang pemberian tambahan penghasilan bagi PNS. ‘’Karena daftar hadir pada apel kerja pagi, siang, dan sore hari dijadikan dasar pemberian tambahan penghasilan PNS,’’ tambahnya.

Yang menarik, mantan Penjabat Bupati Minsel ini secara terang-terangan memberikan kritik dan peringatan tegas kepada sejumlah Pejabat eselon yang jarang hadir pada apel kerja. ‘’Semua PNS tanpa terkecuali wajib mengikuti apel kerja, apalagi PNS tersebut memegang tanggungjawab sebagai pejabat eselon, mulai dari eselon IV sampai II tanpa ada pengecualian, kecuali yang bersangkutan dalam kapasitas tugas luar,’’ tandas Onibala .

Sekalipun begitu, Onibala mengakui bahwa memang ukuran penilaian hasil kerja seorang PNS tidak semata pada daftar hadir waktu mengikuti apel kerja. Juga tergantung dari apa yang dikerjakan oleh PNS bersangkutan selama jam kerja berlangsung. Sama saja tidak kerja jika PNS hanya datang kantor untuk ikut apel kerja sementara apa yang menjadi tugas pokok dan fungsinya tidak mampu dikerjakan dengan maksimal. ‘’Saya percaya semua aparatur sangat tahu persis apa yang menjadi tanggungjawabnya. Secara garis besar, setiap PNS tanpa terkecuali wajib mengikuti kegiatan apel pagi, siang, dan sore dengan menandatangani daftar hadir, serta melaksanakan apa yang menjadi tupoksi dengan disertai inovasi dan kreatifitas tinggi,’’ ujarnya.

Khusus surat edaran di lingkungan sekretariat daerah provinsi Sulut, secara teknis telah diatur bahwa Kepala Biro bertanggung jawab terhadap daftar hadir pegawai di lingkungan biro masing-masing dan setelah apel sore dilaksanakan 1 rangkap daftar hadir diserahkan ke Biro Organisasi untuk direkap dan dilaporkan kepada Sekretaris Provinsi Sulut. ‘’Dengan kata lain, pembayaran tunjangan kinerja daerah (TKD) berdasarkan disiplin kehadiran dan kinerja PNS dinilai oleh Kepala biro masing-masing dan hasil penilaian diusulkan melalui Biro Organisasi untuk diproses lebih lanjut,’’ jelas Onibala sembari menambahkan bahwa khusus para Asisten dan Staf Ahli Gubernur, mengikuti apel kerja di lingkungan keasistenannya dan staf ahli di bidang masing-masing, sedangkan terkait pembayaran TKD Asisten dan Staf Ahli Gubernur diusulkan oleh Biro Organisasi. ‘’Dengan adanya aturan-aturan tentang disiplin kehadiran, kembali ditegaskan bahwa semua PNS tanpa terkecuali, staf sampai pejabat eselon wajib mengikuti apel kerja, wajib mengisi daftar hadir,’’ tegas mantan Kepala BKD Sulut ini dihadapan sejumlah PNS pada apel kerja pagi khusus Keasistenan Pemerintahan dan Kesra, Senin (10/6) Kemarin, dimana dalam apel tersebut dihadiri oleh sejumlah staf, pejabat eselon IV, III, dan II di lingungan keasistenan I diantaranya Staf Ahli bidang hukum dan politik John Palandung M.Si, Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Dr. Noudy Tendean, dan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Dr. T. Abeng. (Jubir Pemprov Sulut, Drs. Jackson F. Ruaw, M.Si)

Wagub: FKUB Ikut Minimalisir Penyakit HIV/AIDS

Kehadiran Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) diharapkan,   akan menjadi media yang efektif guna  membantu program pemerintah daerah  dalam meminimalisir meningkatnya penyakit HIV/AIDS di Provinsi Sulawesi Utara. Penegasan itu disampaikan Wakil Gubernur Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) FKUB Sulut 2013, di Hotel Aryaduta Manado, Jumat (7/6) kemarin.

“Pemerintah daerah mengharapkan, adanya kerjasama yang baik dari para tokoh-tokoh agama yang tergabung dalam forum ini untuk membantu mensosialisasikan dampag negatif dari penyakit HIV/AIDS ini kepada manusia.  Karena sampai saat ini belum ada obat yang dapat menyembuhkan penyakit mematikan ini, Bahkan penyakit ini telah menyebar ke seluruh kabupaten/kota se-sulut”, kata Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Sulut.

 Karena dari sisi agama, kita berkewajiban bagaimana harus memberi buah-buah yang baik kepada anak-anak kita, agar kelak nanti mereka itu akan menjadi generasi muda yang memiliki masa depan yang cerah, ujar mantan Kadis Diknas Sulut ini.

 Selain itu Wagub yang juga selaku Ketua Dewan Penasehat FKUB Provinsi menyebutkan, peran FKUB sangatlah besar dalam proses pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama, karena dalam wadah ini para tokoh agama saling berdialog, bertukar pikiran, ide dan saling memberi masukan yang konstruktif dalam rangka membina hubungan yang harmonis antar sesama umat beragama di sulawesi utara.

Kansil menambahkan, Implementasi persaudaraan ini, dibuktikan dengan terbangunnya toleransi umat beragama, dengan cara menjaga keamanan dan ketertiban selama umat beragama menjalankan ibadah pada acara-acara keagamaan, serta dalam menopang berbagai kebijakan dan program  pemerintah daerah.

Rakor yang berlangsung selama dua hari itu, diikuti para Kepala Kandepag Kab/ko, Pengurus FKUB Kab/ko serta Pengurus FKUB Provinsi. Turut pula dihadiri Kakanwil Kemenag Sulut Drs. H. Sa’ban Mauludin MPDi serta  Ketua FKUB Pdt DR. Nico Gara. (Kabag humas Jackson Ruaw selaku jubir pemprov).   

       

      

Wagub: Batas Wilayah Antar Daerah di Sulut Segera Dituntaskan

Tujuan  Otonomi Daerah (Otda) yang antara lain ditandai dengan lahirnya daerah-daerah baru hasil pemekaran dimaksudkan untuk  mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, sehingga dari sisi pengawasan akan lebih terkontrol. Hal itu dikatakan, Wakil Gubernur Sulut Dr. Djouari Kansil MPd saat membuka Rakor penegasan batas daerah secara pasti dilapangan antar Kabupaten/Kota, di Hotel Arya Duta Manado, Selasa pekan lalu.

Kegiatan yang digelar Biro Pemerintahan dan Humas itu menurut, mantan Kadis Diknas sulut, substansi dari pelaksanaan otda, merupakan upaya pemberdayaan masyarakat guna, menumbuhkembangkan prakarsa, kreativitas dan peningkatan peran masyarakat disegala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga mampu lebih mempercepat terwujudnya pemerataan kesejahteraan rakyat, ujarnya.

Namun demikian orang nomor dua di sulut ini menyebutkan, lahirnya daerah-daerah pemekaran baru ternyata tidak lepas dari berbagai persoalan dan permasalahan batas antar daerah, yang diakibatkan karena adanya kepentingan sumber daya ekonomi didalamnya, sehigga memicu timbulnya konflik antar daerah. Yang sebetulnya merupakan suatu keniscayaan negatif apabila terjadi, karena sudah tentu akan menghambat penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, jelasnya.    

 Sementara, menyangkut penyelesaian batas wilayah antar daerah di sulut, jebolan S3 Universitas Merdeka Malang ini menyatakan, akan segera dituntaskan, melalui suatu keputusan yang berdasarkan asas musyawarah mufakat, dan ini telah disuport oleh Kemendagri, pungkasnya.

Karo Pemerintahan dan Humas DR. Noudy RP Tendean melaporkan, kegiatan yang diikuti Asisten Pemerintahan dan Kesra Provinsi dan Kab/ko, BPN, Biro Hukum, kabag Pemerintahan dan Camat,  berlangsung dua hari itu tujuannya, untuk lebih memantapkan enam segmen penyelesaian batas antar kab/ko di Provinsi Sulut dan dalam rangka mempercepat penyelesaian penegasan batas daerah antar kab/ko. Sedangkan pembicara selain Sekprov Sulut Ir. SR Mokodongan dan Direktur Wil. Administrasi dan Perbatasan DR. Eko Subowo dan Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs. Mecky Onibala, juga Dirjejen PUM DR. Imade Suwandi sekalgius menutup kegiatan tersebut pada esok harinya, tambah Tendean. (Kabag humas Jackson Ruaw selaku jubir pemprov).      

Komisis XI DPR RI Kunjungi Pemprov Sulut

Dalam rangka melaksanakan funsi pengawasan, Panja Indikator Kesejahteraan komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat  DPR RI yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan dan perbankan melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Utara.

Kunker tersebut dilaksanakan Jumat (7/6) bertempat di ruang Huyula Kantor Gubernur Sulut dan diterima langsung oleh Wakil Gubernur Sulut DR Djouhari Kansil, Mpd di damping sejumlah pejabat lingkup Pemprov Sulut.

Dalam sambutannya Wagub menyatakan terima kasih untuk perhatian dari institusi DPR RI terhadap dinamika perkembangan ekonomi dan kesejahteraan di Sulut, sehingga melalui pertemuan bersama dapat menghasilkan ide, masukan serta informasi dalam merealisasikan kebijakan dan program pemerintah.

“Daerah Sulut memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, di dukung dengan harmonisasi masyarakat menjadi garansi positif sekaligus tantangan dalam memaksimalkan pembangunan daerah, untuk itu Pemprov terus memacu sektor agro kompleks sesuai rencana strategis daerah,” ujar Wagub.

Lanjut dijelaskannya, dalam menunjang kesejahteraan di Sulut, Pemprov juga berusaha melakukan revitalisasi  pertanian, perikanan serta pariwisata sebagai prime mover pembangunan daerah, melalui upaya tersebut telah menghasilkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,86 persen.

“Angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2011 yang tumbuh sebesar 7, 39 persen, penguatan ekonomi Sulut masih berlanjut dimana dalam tahun ini juga pertumbuhan triwulan satu tahun 2013 mencapai 7,57 persen,” ungkap Wagub.

Wagub juga menyampaikan pertumbuhan ekonomi Sulut dalam tiga tahun terakhir secara rata-rata bertumbuh 7,47 persen, jauh melebihi rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang tumbuh sebesar 6,23 persen.

Ketua Tim yang dipimpin oleh Wakil ketua Komisi XI DPR RI Ir. Hj. A.P.A Timo Pangerang memberikan apresiasi baik atas kemajuan Provinsi Sulut yang bertahap mengalami perbaikan Sumber daya, ekonomi dan pembangunan. “Kami juga sudah mendapatkan data dari pihak terkait mengenai pertumbuhan Sulut, data ini akan menjadi masukan bagi kami untuk dibahas bersama bagi kemajuan Sulut nanti,” ujarnya.

Timo memberikan apresiasi baik bagi Sulut karena besar anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat setiap tahunnya bertambah berkat bantuan dari dua putra kawanua yang duduk dalam Komisi XI DPR RI yakni  Edwin Kawilarang dan Olly Dondokambey, yang selalu memprioritaskan kepentingan pembanunan daerah Sulut. Turut hadir juga dalam kunjungan tersebut perwakilan BI Sulut, BPKP, BPS Sulut. (Kabag Humas Drs Jackson F Ruaw, Msi)

Mokodongan : Semua Umat Wajib Menjaga Kerukunan

Gubernur Sulawesi Utara Dr. S. H. Sarundajang melalui Sekretaris Provinsi Sulut Ir. Siswa Rachmat Mokodongan kembali mengajak masyarakat Sulut untuk semakin memantapkan komitmen dalam menjaga dan mempertahankan kehidupan yang rukun dan damai antar umat beragama yang ada di tanah Nyiur Melambai ini. Ajakan tersebut disampaikan Mokodongan di hadapan sejumlah umat Muslim pada peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW 1434 Hijriyah, di Masjid Raya Ahmad Yani Manado. ‘’Mari kita semua saling mendukung lewat doa dan karya nyata terhadap upaya pemerintah untuk mewujudkan masyarakat Sulut yang semakin berbudaya, berdaya saing dan sejahterah,’’ tegas Mokodongan yang langsung diaminkan oleh seluruh Jemaah.

Menurut Mokodongan, peringatan hari-hari besar keagamaan termasuk Isra Mi’raj diharapkan dapat memberikan hikmah yang sebesarnya gune memperkuat kebersamaan yang dilandasi semangat Ukhuwah (persaudaraan), baik ukhuwah islamiyah maupun ukhuwah wathoniyah (atas dasar kesamaan tanah air) dan ukhuwah basharaiyah (atas dasar kebangsaan). ‘’Sekaligus guna meningkatkan kualitas iman dan taqwa sebagai factor penting bagi peningkatan eksistensi dan peran kita dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,’’ terang Mokodongan yang dalam kesepatan tersebut juga menyerahkan sejumlah bantuan di Masjid Ahmad Yani.

Dalam konteks hablum minallah (hubungan vertical kepada Allah SWT), lanjut mantan penjabat Walikota Kotamobagu ini, Isra Mi’raj antara lain mengandung hikmah sebagai bukti kebesaran dan kekuasaan Allah yang melebihi segala kekuasaan makhluk lain, merupakan salah satu bentuk ujian keimanan yang diberikan kepada umat manusia, dan melalui peristiwa Isra Mi’raj turunlah perintah atau kewajiban menjalankan shalat lima waktu. ‘’Shalat merupakan identitas keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Subhana Wata’alah serta wujud pengabdian makhluk kepada sang khaliq,’’ aku Mokodongan sembari menambahkan bahwa dalam konteks hablum minannas (hubungan horizontal kepada sesame manusia), peringatan Isra Mi’raj merupakan wahana silaturahmi untuk lebih meningkatkan kualitas ukhuwah dan sinergi dalam kerangka saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran khususnya antara ulama dan umaro (pemerintah), maupun stakeholders dan seluruh elemen masyarakat dalam melakukan revitalisasi nilai-nilai keagamaan agar menjadi sumber etika guna terwujudnya keberhasilan pembangunan seutuhnya, secara material maupun spiritual. (Jubir Pemprov Sulut, Drs. Jackson F. Ruaw, M.Si)