Dukungan Warga Gereja Mengkristal Ke SHS, Yewangoe: Jangan Sia-siakan Kesempatan Ini!

Para petinggi gereja Protestan di Indonesia di dalam wadah Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (MPH-PGI) pada hari Sabtu (7/12) mengadakan diskusi terbatas bersama dengan Gubernur Sulawesi Utara DR. S.H. Sarundajang yang bertempat di kediaman pribadi Keluarga Sarundajang di Kawangkoan. Diskusi tersebut adalah rangkaian terakhir dari kegiatan Rapat MPH-PGI yang dilaksanakan pada 4-7 Desember 2013 di Desa Leilem Kabupaten Minahasa. Dalam diskusi tersebut SHS (sapaan akrab Sarundajang) memaparkan tentang isu-isu strategis yang dihadapi warga gereja yang juga sebagai warga negara sebagaimana menjadi isu global maupun nasional. Beberapa poin yang diangkat adalah masalah lingkungan hidup, pemberdayaan ekonomi warga gereja dan masyarakat pada umumnya, penanggulangan kemiskinan, kemajemukan sampai pada kesiapan warga gereja untuk menghadapi tahun politik 2014 yang akan datang. Sebagaimana diungkapkan SHS, pemilu 2014 adalah ajang bukan hanya semata-mata ajang pertarungan politik antara calon-calon baik legislative maupun dalam suksesi kepemimpinan nasional nanti, namun pemilu tersebut adalah momentum penting dalam rangka bagaimana kita sebagai warga negara maupun warga gereja akan menentukan nasib bangsa kita kedepan. “Akan menjadi seperti apa bangsa kita kedepan adalah tergantung dari pemimpin yang nantinya akan kita pilih. Sebagai warga gereja tentunya kita harus bijak dan cerdas dalam memilih pemimpin kita. Negara kita adalah negara yang sangat kaya yang berdiri diatas kemajemukan dan berbagai kepelbagaian. Hal ini yang paling utama yang harus dipahami untuk menjadi pemimpin di republic ini’, tukas Sarundajang. Menyinggung soal tahun politik 2014, Ketua Umum MPH PGI Pdt. DR. Andreas Yewangoe pun angkat bicara dalam diskusi tersebut. Menurut Yewangoe, warga gereja saat ini harus mampu menjadi ‘pemain inti’ dan bukan hanya ‘pemain cadangan’ dalam kancah perpolitikan  nasional. Dia menganggap bahwa sudah bukan jamannya lagi warga gereja untuk tabu berbicara tentang politik dan bagaimana proses melahirkan pemimpin-pemimpin nasional. “Kongkritnya ialah, saat ini Pak Sarundajang menjadi satu-satunya orang Kristen dan kader terbaik gereja dari peserta konvensi calon presiden Partai Demokrat. Bagi saya ini adalah sebuah peluang bagi warga gereja untuk dapat menjadi seng pemimpin di negara kita. Saya mengajak kita untuk tidak melihat pak SHS nya, tapi lihatlah visi dari perjuangan kita semua sebagai Umat Kristiani yang adalah warga NKRI”, kata Yewangoe yang langsung disambut dengan aplaus para peserta yang lain.

Dalam diskusi tersebut hadir lengkap para MPH-PGI yaitu Ketua Umum: Pdt. Dr. Andreas Yewangoe; Ketua-ketua: Pdt. Dr. Karel Ph. Erari, Pnt. Ir. Royke O. Roring, M.Si.,  Pdt. Untung S.K. Wijayaputra, S.Th.,  Ruth Kadarmanto, M.A. ;Sekretaris Umum: Pdt. Gomar Gultom, M.Th.;  Wakil Sekretaris Umum: Pdt. Liesje Fonny Emma Makisanti, S.Th, M.Si;  Bendahara Umum: Pdt. Kumala Setiabrata, M.Th.; Wakil Bendahara Umum: Pnt. Raffly Tamburian, SE, M.Div;  Anggota-anggota: Pdt. Dr. Lies Maloa, Pdt. I Made Priana, M.Th., Pdt. Dr. Zakaria J. Ngelow,  Joni Mesalangi, ST.

Diskusi ditutup dengan tukar-menukar cinderamata berupa buku antara Ketua Umum MPH PGI dengan Gubernur SHS karya kedua tokoh nasional tersebut.

(Juru Bicara Pemprov Sulut, Judhistira Siwu, SE,MSi)

Pemprov gelar safari NATAL Pertama di TOMOHON

Jajaran Pemerintah Provinsi Sulut menggelar Safari Natal pertama dengan Pemkot Tomohon, di Taman Kota Tomohon, Jumat (6/12) pekan lalu. Ibadah Natal  dipimpin Pdt Aruperes Walangitan, di hadiri Gubernur Dr. Sinyo Harry Sarundajang bersama Isteri Ny. Deetje Sarundajang Laoh Tambuwun, Wagub Dr. Djouhari Kansil MPd, Walikota Tomohon Jimmy Eman, serta unsur BKSAUA/FKUB dan pejabat teras Provinsi maupun Tomohon.  
Gubernur saat menyampaikan sambutan natalnya mengajak, pemerintah dan masyarakat kota tomohon untuk merenungkan sekaligus  mampu menghayati hakekat natal yangsedang kita rayakan, karena kita diingatkan oleh Firman Tuhan lewat Yohanes 3:16 yang selalu diucapkan dan diingat-ingatkan setiap merayakan Ibadah Natal. Bahkan kitab ini menjadi inti dari semua ayat firman Tuhan perjanjian lama sampai perjanjian baru. Dan ayat ini juga merupakan primadona yang luar biasa, karena disitu  mengandung arti  yang luas ada Allah Bapa, Kasih serta ada Janji Allah kepada umat yang percaya.
Oleh karena itu kita yang merayakan natal ini kiranya ada perubahan sikap dan tindakan dalam hidup sehari-hari, karena natal Yesus Kristus yang dilaksanakan diseluruh dunia untuk membawa damai dan sejahtera bagi umatnya.
Bagian lain Sarundajang juga tak lupa mengingatkan, agar Pemkot Tomohon Tahun depan harus bisa merah Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI, karena Tahun 2012 lalu, Kota tomohon sudah bisa meraih WDP, ujarnya. (kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).  

Kaum Bapa GMIM Jadilah Imam dan Nabi

Pria Kaum Bapa Sinode GMIM usai menggelar konven bagi calon Komisi pelayanan PKB Jemaat  periode 1014-2017 dan syukuran mengakhiri tahun pelayanan khusus di rayon minahasa menggelar Ibadah pra natal, di jemaat Nasaret Touliang Oki Wil Tandengan  Minahasa, Jumat (6/12) kemarin.

Sementara yang memimpin ibadah pra natal natal dipercayakan kepada penasehat PKB Sinode GMIM Pnt. Dr. Djouhari Kansil MPd.

Dalam khotbahnya yang terambil dari Kitab Injil Matius 2:1-2 dan Kitab Injil Lukas 2:8-12, Ketua PKB Jemaat Pniel Tuna mengajak agar PKB GMIM rayon minahasa boleh meneladani keteladanan dari para orang-orang majus serta para gembala dipadang. Mereka itu  dengan tulus hati disertai semangat pengorbanan, walaupun melalui perjalanan yang panjang tetapi hasrat iman yang tulus itu akhirnya berhasil membawa mereka untuk bisa berjumpa dengan sang raja damai yaitu Yesu kristus yang lahir di kadang betlehem.

Kansil juga membedakan orang majus dan para gembala diibaratkan sebagai orang yang kaya dan miskin, orang pintar serta orang yang tidak pintar. Cerminan dari orang majus dan para gembala tersebut, mewarnai dari para pelayan PKB GMIM saat ini. Sebab Tuhan tidak memandang status sosial ekonomi maupun pendidikan apabila Tuhan mau memakai kita untuk menjadi alat kesaksiannya ditengah-tengah dunia ini, maka semua itu akan terjadi, ujar Ketua PKB Wilayah Mawakom, sembari mengajak agar PKB GMIM boleh menjadi Imanm dan nabi ditengah-tengah keluargadan jemaat.

Sementara Ketua PKB Sinode GMIM Pnt. Jendry Keintjem SH MH dalam sambutan natalnya mengharapkan PKB GMIM untuk turut menyukseskan Pileg dan Pilpres Tahun 2014 mendatang. Sembari mengingatkan, jangan mengeksploitasi gereja dengan memanfaatkan simbol atau lanbang-lambang GMIM untuk di gunakan dalam berpolitik praktis.

Sedangkan Sekda Minahasa Jefrry Korengkeng SH MSi, menghimbau PKB Rayon Minahasa untuk mendukung setiap program pemkab minahasa, terutama dalam menjaga kamanan dan ketertiban dimasyarakat.  Karena  Pemkab Minahasa saat ini sedang giat-giatnya melakukan penyusunan dokumen perencanaan untuk pembangunan infrastruktur, pembangunan di sektor kesehatan serta sektor pembangunan lainnya seperti pendidikan dan pariwisata, tambah manta Inspektur Provinsi Sulut ini. (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).  

   

DWP Sulut Gelar Pasar Murah

Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sulutdalam rangka HUT ke-14 dan Natal 2013 menggelar pasar murah di halaman belakang Kantor Gubernur Sulut. Kegiatan yang bekerjasama dengan Dinas Perindag Sulut itu, menurut Ketua DWP Sulut Esther Mokodongan Turang dalam rangka membantu warga miskin terutama menghadapi perayaan Hari Natal 2013 dan Tahun Baru 2014 mendatang.  Kami menjual kebutuhan sembilan bahan pokok bagi warga. Sedangkan harganya lebih murah dari harga di pasaran, karena DWP Sulut telah mensubsidi 30 persen dari harga jual, ujarnya sembari menambahkan, sebelumnya Dinas Perindag telah mengedarkan  kupon kepada warga yang kurang mampu ini. Ikut mendamping pada isteri Asisten dan isteri Kepala SKPD sebagai pengurus DWP Sulut.(Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov). 

Situmorang Koordinasi Pemerintahan Umum di Sulut

Direktur Jenderal Pemerintahan  Umum (Dirjen PUM) Drs Saud Situmorang  dalam rangka kunjungan kerjanya di daerah ini, akan melakukan koordinasi dengan Pemprov Sulut terkait dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang pemerintahan umum serta implementasi iklim kondusif  dalam mendukung terwujudnya ketentraman, ketertiban umum (trantibum) serta perlindungan masyarakat (linmas), hal itu dikatakan Karo Pemerintahan dan Humas Dr. Noudy RP Tendean SIP MSi di ruang kerjanya, Jumat (6/12) kemarin.

Situmorang yang akan tiba siang ini (kemarin) dari Jakarta, dan malam harinya akan menjadi nara sumber dialog interaktif di salah satu stasiun televisi swasta di daerah ini, bersama Wagub Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd, Kasat Pol. PP Provinsi Edwin Roring SE MSi serta Dr. Ferry Liando dari unsur Perguruan Tinggi Sulut, jelas Tendean sembari menyebutkan dialog tersebut mengangkat topik Pencitraan Satuan Polisi Pamong Praja di Sulut.

Menurut Tendean Situmorang yang kini dipercayakan oleh Mendagri sebagai Penjabat Gubernur Maluku akan mengupas secara  luas keberadaan Sat Pol PP. Karena itu sangat penting pencitraan Sat Pol PP, agar masyarakat lebih mengetahui peran dan fungsi yang sebenarya dari para pengawal Perda, sembari menambahkan sesuai motto mereka adalah praja wibawa yang artinya pemerintahan yang berwibawa yang mengemban tugas sebagai garda terdepan pengamanan Perda, sesuai pasal 148 UU No.32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah, tandas Doktor bidang Politik dari UGM, Turut mendampinginya Kabag Pemerintahan Drs. Lucky Taju MSi, Kasubag Dekonsentrasi dan TP Boslar Sanger SE serta Kasubag Penerangan dan Publikasi AY Rambing S.Sos. (Kabag humas Judisthira Siwu Selaku jubir pemprov).  

    

Pemprov Kucurkan 5 Ratus Juta Untuk Panitia BMR

Pemerintah provinsi Sulut benar-benar menunjukan keseriusannya untuk mendukung percepatan pembentukan Provinsi Bolmong Raya (BMR). Salah satu bukti, Kamis (5/1) kemarin Karo Pemerintahan dan Humas Dr. Noudy RP Tendean SIP MSI menerima Ketua Panitia pemekaran Provinsi BMR Drs. Abdulah Mokoginta di ruang kerjanya bersama Wakil Sekretaris Panitia untuk membahas proses pencairan dana bantuan pemprov dalam bentuk hibah TA 2013 untuk menunjang persiapan pembentukan Provinsi BMR, jelas Tendean sembari menyebutkan dana bantuan hibah tersebut khususnya menunjang kelengkapan pemenuhan kelangkapan teknis pemekaran yang dikelolah oleh panitia.
Karena itu tendean berharap, kiranya dengan adanya bantuan tersebut akan dapat diamnfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh panitia.
Ketua panitia Abdullah Mokoginta, menyatakan, ucapan terima kasih kepada pemerintah provinsi yang telah menyiapkan dana hibah tersebut, sembari mengakui bahwa pemprov sulut selama ini, telah memberikan perhatian yang cukup besar dalam proses pembentukan provinsi BMR ini, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih atas nama rakyat bolmong raya, tambah mantan Wagub Sulut ini. Diketahui sampai berita ini diturunkan panitia telah melakukan proses pencairan dana hibah tersebut di BPKBMD Sulut. turut hadir Kasubag Otda Danny Tamara SSTP MSi, Kabag TUP Bolmong selaku Sekretaris 1 Panitia pemekaran BMR Teguh Krisjati.  (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).

  

Wilayah Perbatasan Merupakan Garda Terdepan NKRI

Gubernur Sulut sebagai wakil pemerintah pusat yang ada di daerah memiliki tanggungjawab terkait dengan masalah keamanan diwilayah perbatasan di daerah ini. Tercatat  Sulut yang memiliki 286 pulau serta 11 pulau terluar  didalamnya adalah pulau Miangas dan Marore, eksistensinya memerlukan perhatian serta penanganan  yang komprehensih dari semua stakeholder yang ada, sehingga masyarakat yang hidup diwilayah tersebut bisa merasa aman dan nyaman. Hal itu disampaikan Karo Pemerintahan dan Humas Dr. Noudy RP Tendean SIP MSi saat menyampaikan materi tentang “Peran Gubernur sebagai wakil pemerintah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah termasuk wilayah perbatasan”,  dihadapan peserta sosialisasi pengelolaan pembangunan wilayah batas negara dan kawasan perbatasan Provinsi Sulut Tahun 2013, diikuti unsur TNI dan instansi sipil terkait di Hotel Quality Manado, Kamis (5/12) kemarin.

Kegiatan yang digelar Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Sulut itu, menurut, Doktor bidang politik jebolan UGM, kondisi negara kita beragam adat istiadat, budaya serta bahasa yang berbeda, ini tentunya tidak bisa hanya ditangani oleh pemerintah pusat (sentralisasi) pasti akan gagal, maka pemerintah pusat menyerahkan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah melalui Gubernur sebagai Kepala daerah otonom di provinsi untuk mengelola tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di daerah, termasuk wilayah perbatasan  agar daerah bisa lebih mandiri (desentralisasi). Dengan tugas-tugas otonomi daerah itu, maka Gubernur memiliki dua peran sebagai wakil pemerintah untuk menjalankan fungsi koordinasi, pembinaan dan pengawasan (korninawas) serta sebagai Kepala daerah, ujar mantan Direktur IPDN Regional Manado. Kegiatan yang dibuka Kaban Pengelola Perbatasan Ir. Rudi Mokoginta dan ditutup oleh Karo Pemerintahan dan Humas, tambah Kabid Pengelolaan Batas Negara Arthur Tumipa MEd. (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).