Jumat, 13 Desember 2013

Wagub:Kerukunan Sulut Menjadi Indonesia Mini

Rasa kebersamaan dan persaudaraan ditengah-tengah pluralitas kehibupan beragama selama ini, menjadikan Provinsi Sulut sebagai salah satu daerah teraman di Indonesia. Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Dr. Djouhari Kansil MPd saat menerima kunjungan kerja Tim Komisi VIII DPR-RI yang berjumlah 9 orang dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII Drs H Mahrus Munir selaku ketua tim, di ruang Ex WOC Jumat (13/12) kemarin.
Komisi yang membidangi masalah agama, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penanggulangan bencana, badan aman zakat nasional serta wakaf Indonesia, menurut orang nomor dua di sulut, geliat ekonomi yang cukup positif yang dialami pemerintah dan masyarakat sulut saat ini, karena diperkuat oleh stabilitas keamanan daerah yang terkendali. Meskipun kondisi sulut sangat majemuk baik dari sisi etnis, religi, budaya dan adat istiadat. Realitas keberagaman ini patut disyukuri sebagai anugerah, sehingga masyarakat senantiasa hidup rukun, saling menghargai dan menghormati perbedaan, ujarnya sembari menyebutkan rasa kebersamaan dan persaudaraan ini telah menjadi perekat dari kemajemukan sebagai pemersatu dan garansi positif bagi berlangsungnya dinamika ekonomi dan pembanunan di daerah ini. Karena itu Kansil menambahkan soal kerukunan ini menjadikan sulut sebagai Indonesia mini.
Munir juga sependapt dengan Kansil, berbicara soal kerukunan beragama sulut luar biasa, dan tentunya menjadi kebanggaan kita bersama.
Selain itu Kansil berharap Komisi VIII mendesak BNPB untuk segera merealisasikan laporan permintaan bantuan penanggulangan bencana dari Pemprov Sulut, karena akibat bencana tersebut cukup banyak kerugian yang diderita warga. Ikut Hadir Kakanwil Kemenag Drs. H Sa'ban Mauludin MPdi, Kadis Sosial AG Kawatu SE MSi, Kepala BP3A Ir. Mieke Pangkong, Kepala BPBD Ir. Noldy Liow, Karo Pemerintahan dan Humas Dr. Noudy RP Tendean SIP MSi, Karo Kesra dr Bahagian\ Mokoagow, Presidium BKSAUA Pdt RAD Siwu, Kepala Kantor Kemenag dan para Kepala Kantor urusan Agama se- Sulut.  (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).


     

Komisi VIII Kecewa Dengan Sikap M Jasin

Tim Komisi VIII yang berjumlah 9 orang dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII Drs. Mahrus Munir selaku Ketua Tim, merasa kecewa dengan sikap Irjen Kemenag RI M Jasin, yang turut menjeneralisasi masalah biaya nikah yang dialami salah satu Kepala Kantor urusan Agama di Provinsi Jawa Timur, sehingga menyebabkan Kepala KUA yang bersangkutan kini bermasalah hukum. Penegasan Munir itu sekaligus menjawab pertanyaan yang di ajukan para Kepala KUA se-Sulut saat melakukan pertemuan dengan mitra kerja Pemprov Sulut yang  dihadiri Wakil Gubernur Dr. Djouhari Kansil MPd, Kakanwil Kemenag Drs. Sa’ban Mauludin MPdi, Kadis Sosial AG Kawatu SE MSi, Kepala BP3A, Kepala BPBD Ir. Noldy Liow, Karo Pemerintahan dan Humas Dr. Noudy RP Tendean SIP MSi, Karo Kesra dr Bahagia Mokoagow, Ketua Presidium BKSAUA Pdt Dr. RAD Siwu, Kapala Kantor Kemenag danKepala KUA se-Sulut, di ruang Ex WOC Jumat. (13/12) kemarin.
Munir mengatakan, masalah yang dihadapi kepala KUA di Jatim tersebut, menjadi keprihatinan kami di Komisi VIII, mestinya M Jasin selaku Irjen kemenag tidak boleh bersikap seperti itu, sembari menyebutkan biaya nikah yang hanya Rp.30 ribu, sebenarnya sudah tidak sesuai dengan jaman sekarang. Selanjutnya masalah tunjangan yang hanya Rp. 2 Juta dan tahun depan dinaikan menjadi Rp.3 Juta per bulan dinilai masih kurang  guna menunjang biaya operasional mereka, apalagi mereka yang bertugas di wilayah kepulauan seperti di sulut, pasti tidak cukup, tegasnya.
Karena itu Dia minta KUA sulut, segera mengajukan surat  kenaikan tunjangan menjadi Rp 5 Juta kepada Menteri Agama pasti akan kami dukung tambah munir.( Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).  



     

Kansil : Setetes Darah Sangat Berguna

Setetes darah dapat menyelamatkan jiwa manusia , kata-kata bijak itu benar adanya, marilah kita terapkan dalam kehidupan bersama kita, karena bagi yang sehat dapat memberikan tetesan darahnya melalui donor darah secara sukarela. Dengan tetsan darah yang kita miliki dapat memberikan sumbangan yang sangat berarti bagi orang yang memerlukan. Demikian disampaikan Wakil Gubernur Sulut DR. Djouhari Kansil, MPd saat memperingati hari kesetiakawanan sosial nasional tahun 2013 yang dirangkaikan pemberian donor darah bertempat di Autorium Mall mantos (13/12).
Kansil mengharapkan dalam menghadapi setiap masalah seperti bencana alam dan korban kecelakaan, harus cepat mengambil tindakan  kongkrit dan melakukan aksi reaksi cepat untuk menolong secara tepat sasaran dan terkoodinasi, karena bukan hanya tugas PMI  semata tetapi menjadi tugas dan kewajiban semua pihak.
“Sungguh, saya sangat berterima kasih kepada semua surelawan yang boleh memberikan setetes darah dengan penuh kerelaan tampa meminta imbalan bagi upaya kemanusiaan demi keselamatan jiwa manusia.” Harap Kansil.
Pada kesempatan itu Kadis Sosial Gemmy Asiano Kawatu, SE, MSi,  dalam laporannya mengatakan bahwa diadakannya kegiatan HKSN kiranya dapat menjadi alat pengungkit untuk menggerakkan kembali nilai-nilai kesetiakawanan sosial yang ada di masyarakat.

Hadir pada kesempatan itu Inspektur Pemberdayaan Sosial Kemensos RI Drs. Jarwono, Kadis Diknas Harold Monareh, SH, Ketua perhimpunan donor darah sulut, Wakil ketua PMI, Ketua Gerakan Fajar Nusantara, Hengky Wijawa.  Dan acara di akhiri dengan pemberian Kube dan bantuan rumah serta meninjau pelaksanaan donor darah. (Kabag Humas Judhistira Siwu selaku Jubir Pemprov Sulut)




Parengkuan Buka Bimtek PSPM Bidang Kominfo

Asisten Ekonomi Pembamgunan Setda Provinsi Sulut Drs. Sanny Parengkuan MAP, membuka Bimbingan Teknik (Bimtek) Penerapan Standar Pelayanan Minimal  (PSPM) Bidang Kominfo, di Swiss belhotel maleosan Jumat (13/12) kemarin.
Kegiatan yang digelar Direktorat Komunikasi Publik Ditjen Infokom Publik, diikuti SKPD terkait sebagai mitra kerja Kominfo dari Provinsi dan Kabupaten/Kota, se-Indonesia Timur.
Parengkuan mengatakan, standar pelayanan minimal (SPM) harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemda sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib memperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.
Namun realitas menunjukan dalam penyusunan rencana pencapaian target SPM serta pelaporannya, masih terdapat berbagai kendala dalam implementasinya, baik dari sisi kebijakan maupun koordinasi antar tingkat pemda belum berjalan maksimal, jelas Parengkuan sembari menyebutkan,  persoalan lain yang dihadapi adalah penerapan SPM oleh daerah harus diintegrasikan kedalam RPJMD dan RKPD dan dianggarkan dalam APBD, sementara disisi lain dukungan kebijakan penganggaran oleh DPRD dirasakan masih kurang, karena dianggap bukan prioritas oleh para wakil rakyat kita. Karena itu diperlukan upaya agar DPRD dapat sepenuhnya mendukung program-program yang etrkait dengan penerapan SPM, tandasnya.
Kasubid Tata Kelola Publik Mariaman Purba menyebutkan, kegiatan bimtek wilayah timur dilaksanakan dalam bentuk pelatihan kepada pemda di bidang perencanaan serta bidang kominfo, sedangkan sasarannya untuk meningkatnya kualitaslayanan infokom pemerintah secara terencana. Hadir Kadis Perhubungan dan Kominfo Joy Oroh. (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).


       

Kamis, 12 Desember 2013

Wagub: Hari ini PNS Pemprov Gelar Donor Darah di Mantos

Wakil Gubernur Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd menegaskan,  Jumat (13/12) hari ini, Pemprov Sulut akan menggelar donor darah dalam rangka ikut menyukseskan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) Tahun 2013. Kegiatan donor darah tersebut akan diikuti seluruh pejabat hingga hingga staf yang dimulai pukul 10.00 wita.
Wagub mengatakan donor darah ini merupakan kerjasama Pemprov dengan PMI Cabang sulut, dimana Bapak Gubernur Dr. Sinyo Harry Sarundajang beberapa waktu yang lalu telah menyampaikan hal itu kepada Ketua Umum PMI Pusat Jusuf Kalla, saat melakukan pencangan seribu donor darah di mantos.  

Karena itu Kansil mengimbau, agar kepala SKPD dapat mengajak seluruh pejabat Eselon III, IV dan staf untuk ikut menyukseskan kegiatan donor darah tersebut. (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).  

Wagub: Penyandang Disabilitas Miliki Ragam Kelebihan

Dinas Sosial Provinsi Sulut, dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional (HDI) Tahun 2013 tingkat Provinsi Sulut, Kamis (12/12) kemarin, menggelar Kampanye sosialisasi dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas tahun 2013. Kegiatan yang berlangsung di Panti sosial bina netra tumoutou, kalurahan Paal 4 Manado dibuka oleh Wagub Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd, diikuti seluruh panti asuhan di daerah ini.
Wagub mengatakan, penyandang disabilitas tidak akan ada perbedaan dengan orang yang bukan disabilitas, walaupun ada kekurangan akan tetapi mereka itu memiliki ragam kelebihan dan hidup mandiri. Buktinya sampai saat ini banyak yang telah menyandang gelar kesarjanaan serta ketika menjadi utusan dalam berbagai iven nasional selalu mengukir prestasi gemilang.
Karena itu banyak aspek yang harus kita kembangkan kepada mereka aitu pendidikan yang menjadi hak dari semua orang, pelayanan kesehatan dan lain sebagainya, ujar  mantan Kadis Diknas Provinsi Sulut.
Kansil juga mengakui di sulut para penyandang disabilitas dalam menempuh pendidikan masih digabung, padahal bisa lebih efektif apabila mereka itu disediakan kelas khusus sehingga proses belajar mengajar akan berjalan selbih maksimal, sembari menyebutkan, di sulut mereka tidak termarjinalkan karena selalu diberi kesempatan untuk menyalurkan kreatifitas mereka melalui panti asuhan masing-masing.
Karena itu Kansil memberi harapak kiranya kampanye sosial ini akan memperkokoh rasa persaudaraan, kebersamaan dan rasa kepedulian dari seluruh stakeholders yang ada di darah ini, karena mereka adalah bagian dari komunitas masyarakat, tandas orang nomor dua di sulut ini. Kesempatan itu Wagub telah menyerahkan satu buah kursi roda kepada seorang anak penyandang cacat.
Kadis Sosial AG Kawatu, SE MSi, menyebutkan,  dalam kampenye sosial kali ini ada banyak hal yang bisa diperoleh peserta antara lain menambah pengetahuan tentang hak-hak penyandang cacat sehingga anak-anak akan mendapat semangat yang kuat dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Turut hadir Asisten Pemerintahan dan Kesra Edwin Silangen SE MS (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).


        

Rampangiley Pantau Kesiapan Panda WCRC

Usai memimpin rapat perdana bersama Panitia Daerah (Panda) di ruang Ex WOC, Kamis (12/12) kemarin,  Deputy I Bidang Koordinasi Lingkungan Hidup dan Kerawanan Sosial Kemenko Kesra RI Willem Rampangiley kepada sejumlah wartawan pos Pemprov mengatakan, Provinsi Sulut pada Bulan Mei 2014 mendatang akan menjadi tuan rumah pelaksanaan World Coral Reef Conference (WCRC).
Pertemuan perdana ini, selain memantau sekaligus mendengar kesiapan panitia daerah terkait dengan penyelenggaraan acara itu sendiri, apa yang menjadi kendala dan kita akan mendapat konfirmasi serta  kegiatan apa saja yang akan digelar nanti. Selanjutnya ingin mengetahui dari semua stakeholders dan pemangku kepentingan itu “Will In Form”, tahu apa kegiatan termasuk masyarakat, ujar mantan Dan Lantamal VIII, sembari menyebutkan, iven WCRC  bisa digelar di Bumi Nyiur Melambai, merupakan gagasan dari Bapak Gubernur Sulut Dr. Sinyo Harry Sarundajang.
Perwira Bintang Dua ini menyebutkan, yang menjadi sasaran kegiatan ini, tidak lain untuk memberi manfaat yang besar bagi peningkatan pendapatan masyarakat di daerah ini, disamping masyarakat ikut pula menikmatinya (entertainment), sementara tujuannya bukan hanya sulut, tetapi nasional dan global internasional peduli terhadap pelestarian lingkungan.
Menurut Rapangiley, ada tiga hal yang akan dibahas  dalam WCRC nanti, yaitu ketahanan pangan, kelestarian lingungan serta bisnis yang rama lingkungan, sembari menambahkan bahwa Tema dari kegiatan ini yaitu Terumbuh karang untuk keberlangsungan perikanan, kunci perwira yang murah senyum.
 Kepala DinasKelautan Perikanan (DKP) Ir. Ronald Sorongan MSi, menyebutkan untuk persiapan WCRC 2014 pihaknya sudah melakukan berbagai sosialisasi baik yang dilakukan Pak Gubernur sendiri, mapun pantia daerah baik di iven nasional maupun iven internaiona. Dan saat ini kesiapannya Sorongan menambahkan, sudah berkoordinasi dengan panitia nasional. Bahkan selama ua bulan terakhir ini panitia nasional sering mengunjungi daerah ini untuk mengadakan pengecekan lokasi, agenda acara bersama dukungan personilpanitia daerah dan kegiatan ini sudah ada beberapa narasumber termasuk partisipan yang bersedia ikut dalam iven ini. Sedangkan Sekretariat panitia di Bappeda Sulut. (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).