Komisi yang membidangi masalah agama, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penanggulangan bencana, badan aman zakat nasional serta wakaf Indonesia, menurut orang nomor dua di sulut, geliat ekonomi yang cukup positif yang dialami pemerintah dan masyarakat sulut saat ini, karena diperkuat oleh stabilitas keamanan daerah yang terkendali. Meskipun kondisi sulut sangat majemuk baik dari sisi etnis, religi, budaya dan adat istiadat. Realitas keberagaman ini patut disyukuri sebagai anugerah, sehingga masyarakat senantiasa hidup rukun, saling menghargai dan menghormati perbedaan, ujarnya sembari menyebutkan rasa kebersamaan dan persaudaraan ini telah menjadi perekat dari kemajemukan sebagai pemersatu dan garansi positif bagi berlangsungnya dinamika ekonomi dan pembanunan di daerah ini. Karena itu Kansil menambahkan soal kerukunan ini menjadikan sulut sebagai Indonesia mini.
Munir juga sependapt dengan Kansil, berbicara soal kerukunan beragama sulut luar biasa, dan tentunya menjadi kebanggaan kita bersama.
Selain itu Kansil berharap Komisi VIII mendesak BNPB untuk segera merealisasikan laporan permintaan bantuan penanggulangan bencana dari Pemprov Sulut, karena akibat bencana tersebut cukup banyak kerugian yang diderita warga. Ikut Hadir Kakanwil Kemenag Drs. H Sa'ban Mauludin MPdi, Kadis Sosial AG Kawatu SE MSi, Kepala BP3A Ir. Mieke Pangkong, Kepala BPBD Ir. Noldy Liow, Karo Pemerintahan dan Humas Dr. Noudy RP Tendean SIP MSi, Karo Kesra dr Bahagian\ Mokoagow, Presidium BKSAUA Pdt RAD Siwu, Kepala Kantor Kemenag dan para Kepala Kantor urusan Agama se- Sulut. (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar