Sekprov Janji TKD Bulan Januari Terima Penuh

Penyebab keterlambatan pembayaran tunjangan Kinerja Daerah (TKD) bulan Januari 2014  bagi PNS yang mengabdi dilingkungan Pemprov Sulut,  karena bendahara SKPD yang lambat memprosesnya, hal itu ditegaskan Sekprov Sulut Ir. Siswa R Mokodongan, Kamis (27/2) kemarin, menjawab pertanyaan wartawan Pos Pemprov di ruang kerjanya. “keterlambatan pembayaran TKD ini, bukan dari pemprov tapi karena ulah bedahara SKPD yang bersangkutan karena malas mengurusnya”, katanya. Ini kan bukan saya yang mengurus tapi bendahara SKPD yang mengurusnya. Namun pun untuk TKD bulan januari ini, Mokodongan menyebutkan, pimpinan masih memberi kelonggaran untuk bisa diterima secara penuh oleh pegawai, alasannya karena di bulan Januari 2014 seluruh PNS dilingkungan Pemprov Sulut, selama hampir tiga minggu ikut dilibatkan ambil bagian  membersihkan lumpur dan sampah di Kota Manado, pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi pertengahan Januari 2014 lalu, sekaligus menjawab kegalauan perasaan hati dari para Public Servant TKD untuk Bulan Januari dijamin pegawai akan menerima penuh, janjinya. Bagian lain Mokodongan juga menyebutkan, semua penyaluran bantuan bencana yang disalurkan oleh Pemprov Sulut semuanya ada berita acara, karena setiap saat Inspektorat Provinsi melakukan pemeriksaan. Karena itu Pemprov sangat berhati-hati dengan masalah penyaluran bantuan kepada warga korban bencana banjir,  karena harus memiliki nama dan alamat yang jelas, katanya. (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).       

Mokodongan : Masalah Bunaken Secepatnya Diselesaikan

Ojek wisata Bunaken yang telah menjadi icon pariwisata sulut, kini berada diambang kehancuran, karena ada sejumlah warga yang menkomplain bahwa tanah dilakosasi objek wisata kawasan Taman Nasional Bunaken (TNB) seluas 17.800 H merupakan milik leluhur mereka, sehinga berdampag negatif terhadap  aktivitas kunjungan wisatawan  baik domestik maupun  manca negara. Hal itu disampaikan Wakil Ketua HPWLB Pdt Billy Johanes saat menyampaikan tuntutan masyarakat peduli bunaken, bahwa dalam rangka kepedulian objek wisata pulau bunaken, maka kami selaku masyarakat dan organisasi pelestarian bunaken menyampaikan empat tuntutan untuk segera ditindaklanjuti oleh Pemprov Sulut. yaitu agar pemprov segera menyelesaikan tanah bunaken sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. Sehingga tidak meresahkan masyarakat dan berdampak pada menurunnya kunjungan wisatawan dan pendapatan ekonomi lokal; Agar pemprov dan DPRD Slut memberi perhatian khusus terhadap pembangunan di pulau bunaken; Agar pemerintah/instansi terkait segera mengadakan bersih-bersih pulsu bunaken; Agar pemprov dalam hal ini Gubernur dan Wakil Gubernur dalam waktu 1 minggu segera meninjau lokasi untuk melihat langsungkeadaan/masalah yang ada. Para pengunjuk rasa yang tergabung dari berbagai organisasi pengelola wisata bunaken ini, usai membacakan tuntutan mereka langsung diserahkan kepada Karo Perlengkapan Drs. Edwin Kindangen MSi yang turut didampingi Kadis Budpar Suprianda Ruru SH LLM. Pertemuan selanjutnya berlangsung di ruang kerja Sekprov Sulut Ir. Siswa Mokodongan, dari pengunjuk rasa mengutus 5 perwakilan yang mewakili asosiasi mereka masing-masing. Terkait dengan masalah ini Mokodongan mengungkapkan, dalam waktu dekat ini Pemprov Sulut akan  segara menuntaskannya  melalui tim yang terdiri Biro Perlengkapan, Disbudpar dengan meminta bantuan serta dukungan dari aparat Polresta Manado untuk melakukan cek dan cros cek dilapangan sehingga secepatnya masalah ini diselesaikan secara cepat, janjinya seraya menyebutkan,  karena itu saya minta Pak Billy dan kawan-kawan juga dapat membantunya, mana yang terbaik oleh rakyat itulah yang diutamakan, jelas Mokodongan. Turut hadir Sekretaris Disbudpar Darwin Darwis dan Kepala Seksii Pengembangan Kreasi Seni Charles Taju SSTP MSi. (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).   

       

Gubernur Sarundajang: Pemilu 2014 Harus Sukses!

Pelaksanaan pesta demokrasi Pemilihan Umum Legislatif yang akan dilaksanakan pada bulan April mendatang dan pelaksanaan Pemilihan presiden 2014 harus sukses, karena bila terjadi sesuatu maka  akan berakibatkan terjadinya inflasi bagi negara kita dan kepada seluruh komponen masyarakat yang memiliki hak pilih agar dapat mempergunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya jangan menjadi golput. Demikian disampaikan Gubernur Sulawesi Utara DR. S. H. Sarundajang saat memimpin rapat koordinasi Pemerintahan antara pemerintah provinsi Sulawesi utara dengan pemerintah kabupaten kepulauan Sangihe, (26/2) di GOR  Manente Tahuna.

Sarundajang mengatakan bahwa momen pemilu merupakan pesta demokrasi yang dilaksanakan 5 tahun sekali  jadi kepada warga masyarakat kiranya dapat mensukseskan dengan cara menghadiri dan menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 april 2014 yang merupakan pemilu legislative dan pada tanggal 9 juli 2014 akan melaksanakan pemilihan presiden dan kepada seluruh masyarakat serta  para calon legislative DPRD Kabupaten dan DPRD provinsi  agar dapat melakukan politik yang baik dan santun serta menghindari pelanggaran-pelanggaran sampai selesai pelaksanaan pesta demokrasi negara kita.

Sarundajang mengharapkan kepada seluruh pns harus netral dan kepada segenap masyarakat dan aparat pemerintahan yang ada di kabupaten kepulauan sangihe untuk dapat bersama-sama menggawal pelaksanaan pesta demokrasi yang akan kita laksanakan pada tahun ini dan bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat serta aparat keamanan agar bersama-sama saling membantu dalam pendistribuan logistic pemilu agar supaya  tiba dengan baik di setiap tps yang ada sampai di pelosok desa yang ada di pulau-pulau.

Hadir pada pertemuan tersebut Bupati Kepulauan Sangihe H.R. Makagangsa, Kapolda Sulut Brigen Jemmi  P. Sinaga, Danlanmal VIII  Manado Laksamana Pertama Raja Morni Harahap, Kajati Sulut Sianturi, Kasrem 131 Santiago, pejabat eselon II Provinsi sulut.

(Juru Bicara Pemprov Sulut, Judhistira Siwu, SE, MSi)

Pisah Sambut Kapolda dan Dan Lantamal VIII

Pemerintah Provinsi Sulut melalui Gubernur Dr. Sinyo Harry Sarundajang, Wagub Dr. Djouhari Kansil MPd dan Sekprov Ir. Siswa R Mokodongan di Rudis Gubernuran Bumi Beringin Manado, Minggu (23/2) pekan lalu, menggelar acara Pisah Sambut Kapolda Sulut dari Brigjen Pol Drs. Robby Kaligis kepada Brigjen Pol Jimmy P Sinaga serta  Dan Lantamal VIII Manado dari Laksma TNI Gugug Handayani kepada Laksma TNI Raja Morni Harahap. SHS sapaan akrab Gubernur Sulut, sangat berterima kasih kepada ke-dua Jenderal  Pak Kaligis dan Pak Handayani atas pengabdian selama bertugas di Sulut. Terutama kepada Pak Kaligis yang kini dipromosi menjadi Jenderal Bitang Dua dengan pos baru sebagai Kakor Brimob Polri, sementara Pak Handayani yang kini telah menempati pos yang baru sebagai Dir Umum Kodiklat TNI di Jakarta.

Gubernur juga berharap Kapolda Sulut yang baru Brigjen JP Sinaga dapat melaksanakan tugas dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Kapolda merupakan ujung tombak dari tugas-tugas keamanan, pembinaan maupun tugas-tugas lain, apalagi menjelang agenda politik tahun 2014 ini  Dimana Pemilihan Anggota Legislatif maupun Pilpres sudah didepan mata, karena itu diharapkan selama berlangsunggnya agenda politik ini di sulut Polda yang di beck up oleh unsur TNI, kiranya mampu menjaga keamanan dan kenyamanan daerah Bumi Nyiur Melambai, Harap Sarundajang. Sementara mantan Dan lantamal VIII Gugug Handayani memberikan apresiasi yang tinggi disertai ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Sarundajang, karena selama 19 bulan bertugas di sulut, kami terus mendapat nasehat dan bimbingan dari Pak Gubernur. Senada dengan Gugug, Kaligis juga taklupa menyampaikan terima kasih kepada Pak Gubernur bersama seluruh jajaran pemerintah Provinsi, juga Bupati/Walikota bersama jajarannya, karena selama hampir 7 bulan bertugas di daerah kelahirannya, kami terus mendapat suport. Karena itu saya sangat berhati-hati dalam menjalankan tugas selama menjadi Kapolda Sulut. Kapolda Sulut Brigjen JP Sinaga  berharap sebagai warga sulutr yang baru mohondapat diterima serta dapat memberikan bimbingan dan dukungan kepada kami agar bisa melaksanakan tugas dengan baik,sebagai Kapolda Sulut, kuncinya.

Ikut hadir, Ketua TP. PKK Sulut Ny. Deetje Sarundajang Laoh Tambuwun, Wakil Ketua Ny. Mieke Kansil Tatengkeng,  Wagub Dr. Djouhari Kansil MPd, Sepkprov Ir, Siswa R Mokodongan, Ketua Deprov Meiva Salindeho Lintang, para Bupati/Walikota, Pimpinan Perbankan dan Pejabat ters PemprovSulut. (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).      

    

Gubernur: Minahasa Bisa Bangkit Melalui Hasil Pertanian!

“Kesinambungan Ketahanan Pangan di daerah merupakan salah satu indikator utama terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal itu juga mempengaruhi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah dimana menandakan bahwa sektor pertanian mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.” Hal itu disampaikan Gubernur Sulut Dr Sinyo Harry Sarundajang ketika membawakan sambutan pada kegiatan Pencanangan “Minahasa Sebagai Kabupaetn Cabe 2014” yang bertempat di Gedung Wale Ne Tou Minahasa, Sasaran Tondano, Selasa (25/2). Kegiatan yang merupakan sinergi dan kolaborasi antar Bank Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam mendukung Ketahanan Pangan, UMKM dan Keuangan inklusif

Selanjutnya digelar pula penandatanganan MoU antara Bupati Minahasa Jantje W Sajow dengan Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara Luctor E Tapiheru, yang dilanjutkan dengan  penyerahan bantuan Alsintan dari Gubernur Sulut Dr SHS kepada Bupati JWS, penyerahan bibit Cabe kepada Ketua TP PKK Minahasa Dr Olga Sajow-Singkoh MHum serta demontrasi anjungan Kartu Pegawai Elektronik dan penyerahan CSR sebesar Rp 596.514.144,- dari Bank Sulut kepada Pemkab Minahasa.

Gubernur SHS juga mengatakan bahwa sudah saatnya Minahasa ini “bangkit” dengan mengangkat potensi-potensi pertanian yang ada di daerah yang subur ini. “Minahasa bisa bangkit dengan produksi pertanian. Dengan cabe misalnya, saya mendapat laporan bahwa permintaan cabe di luar sulut sangat tinggi, permintaan pasar ini adalah peluang yang harus kita ambil. Saya meminta Bupati dan jajarannya untuk dapat proaktif dalam membantu para petani melalui kebijakan-kebijakan yang pro-petani”, kata Gubernur pilihan rakyat pertama Sulut tersebut.

Ditambahkan Gubernur agar sebagai warga Minahasa tentunya sangat bangga dengan tanah yang ada, karena tanaman cabe ini hanya di taruh pada polibek-polibek bisa hidup apalagi di tanam langsung di halaman rumah serta pada lahan-lahan yang kosong, sudah pasti akan tumbuh.

Gubernur SHS juga memberikan apresiasi kepada Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sulut yang telah membantu pemerintah dengan menginventasi dan langsung berhubungan dengan masyarakat petani, melalui pinjaman kepada kelompok tani untuk perkembangan komoditi Cabe ini.

Acara yang juga dihadiri oleh Kapolda Sulut Brigjen Pol Jimmy Palmer Sinaga, Kajati Sulut, Danlantamal Sulut, Kasrem 131 Santiago, Kepala BIN Sulut, para pimpinan Perbankan Sulut antara lain Dirut Bank Sulut James Salibana, SE, MM dan undangan lainnya. Dari jajaran pemerintah provinsi nampak hadir Asisten Ekonomi dan Pembangunan Drs. Sanny Parengkuan, MBA, Kadis Pertanian Ir. Yohanes Pelenewen, Kaban Ketahanan Pangan Ir. Rene Hosang, Kepala Bakorluh Ir. J. Senduk dan Karo Ekonomi Dra. Linda Watania, MSi.

(Juru Bicara Pemprov Sulut, Judhistira Siwu, SE, MSi)

Mokodongan: Anggota Korpri Bukan Warga Kelas Dua

Anggota korpri sebagai aktor pemeran di bidang pemerintahan dalam menjalankan tugas dan pekerjaan setiap hari, tak luput dari kecelakaan kerja. Hal itu disampaikan Sekprov Sulut Ir. Siswa R Mokodongan saat menyampaikan materi “Kebijakan perihal BPJS Ketenagajerjaan di lingkup PNS Pemprov”, yang disampaikan pada sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan, Senin (24/2) kemarin di ruang Hujula Kantor Gubernur.

 Sebagai Ketua Korpri tentunya berharap agar jaminan kecelakaan kerja dari  anggota saya (anggota Korpri) jangan diperlakukan ketika masih jamannya Askes dulu dimana PNS di-ibaratkan hanya sebagai warga kelas dua, sehingga standar pelayanan yang mereka peroleh diangap kurang maksimal. Hal itu kiranya tidak akan terjadi lagi di era BPJS Ketenagakerjaan sekarang ini. kalau perlu saya usulkan para Abdi Negara ini apa bila terjadi kecelakaan kerja harus mendapat perawatan di kelas satu, ujarnya sembari menyebutkan, tiap bulan setiap anggota Korpri mendapat potongan 5 persen sesuai besaran gaji yang diterima, karena itu tidak ada alasan anggota Korpri harus diperlakukan sebagai warga kelas dua, tandasnya.

Bagian lain Mokodongan mengatakan, sebagai public servan yang prefesional tidak dapat berjalan maksimal apabila tidak dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan dari pemerintah, yang berupa remunerasi gaji, tunjangan kesejahteraan, penyediaan perumahan yang layak dan asusransi kesehatan. Disamping itu anggota Korpri akan diberikan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov)

  

SHS Tidak Menghambat Program Tetty

Mencermati pemberitaan surat kabar harian Koran Manado yang terbit Senin (24/2) kemarin, pada halaman depan dengan Judul SHS Hambat program Tetty dan sub Sudul triwulan pertama Minsel nihil aktivitas terkait dengan APBD 2014 terkatung-katung. Dimana dalam isi berita Gubernur Sulut SH Sarundajang pun dituding sengaja menghambat, karena Surat keputusan (SK) Gubernur dalam hal merekomendasi penggunaan APBD Minsel belum juga di tanda tangani. Hal itu di bantah oleh Karo Pemerintah dan humas Setda Provinsi Sulut Dr. Noudy RP. Tendean SIP.MSi, Senin (23/2) kemarin di Kantor Gubernur.

Tudingan seperti itu tidak mendasar sama sekali,  Justeru sebaliknya secara normatif  SK tersebut sudah ditandatangani oleh Pak Gubernur Sinyo Sarundajang dan telah diserahkan kepada Kabid Anggaran DPKAD Minsel Efert Kawalo pada 20 Pebruari 2014 lalu, yaitu SK Gubernur No. 50 Tahun 2014 Tentang Evaluasi Ranperda Kab. Minsel Tentang APBD 2014 dan Ranperbup Minsel Tentang Penjabaran APBD 2014, hal ini sekaligus menjawab tudingan dari salah satu personil DPRD Minsel, ujar mantan Direktur IPDN Regional Sulut.

Karena selama ini konsultasi dan evaluasi seperti ini,  semuanya berjalan sesuai prosedur dan mekanisme aturan, tidak ada dalam kamus pemerintah provinsi untuk menghambat urusan administrasi pemerintahan, termasuk konsultasi evaluasi Ranperda APBD 2014 Minsel, semuanya berjalan dalam koridor aturan. Bapak Gubernur tidak pernah  menahan-naham proses evaluasi ini.

Jebolan Doktor UGM Jogya ini menyebutkan secara normatif, sebenarya proses Ranperda Minsel memang sudah sangat terlambat masuk ke pemprov. Mestinya paling lambat 30 Nopember 2013 dokumen APBD Minsel ini sudah di setujui bersama  baik DPRD maupun Pemkab Minsel, akan tetapi persetujuan ini baru terjadi pada 31 Desember 2013. Kemudian paling lambat tiga hari atau awal Januari 2014 sudah disampaikan ke pemprov, namun sayangnya dokumen itu baru disampaikan pada 4 Pebruari 2014.         

Selanjutnya sesuai Permendagri No. 13/2006 menjelaskan bahwa hasil evaluasi APBD ini dituangkan dalam keputusan Gubernur dan disampaikan kepada Bupati/Walikota paling lambat 15 hari kerja, itu berarti  sejak dibahas 6 Pebruari lalu oleh Tim TAPD Provinsi sampai penyerahan dokumen APBD ke Pemkab Minsel belum terlambat karena baru memasuki 12 hari kerja, jadi dalam kasus APBD Minsel tidak ada yang dihambat dan yang menghambat. Justeru saat ini pemerintah provinsi sementara menunggu laporan hasil tindak lanjut  terkait rekomendasi/hasil evaluasi  APBD sebagaimana dalam SK Gubernur tersebut, baik dalam bentuk surat laporan maupun Perda APBD. Terkait dengan itu, untuk menjaga harmonisasi pemerintahan, diharapkan kepada semua pihak agar tidak mempolitisir bagian dari proses administrasi negara ini ke dalam wilayah-wilayah politik praktis-pragmatis, tandas Tendean.   (kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pem prov).