SHS: Penduduk Mahkota Siou dan Tikela Masuk Minahasa

Gubernur Sulut Dr Sinyo Harry Sarundajang, melalui Kepala Biro Pemerintahan dan Humas DR Jemmy Kumendong MSi menegaskan, penduduk yang bermukim di Perum Mahkota Siou Malendeng berkedudukan di Desa Sawangan  Kec, Tombulu dan warga masyarakat Desa Tikela Kec, Tombulu masuk wilayah Kabupaten Minahasa.

Hal itu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 59 Tahun 2014 yang mengatur tentang Batas Wilayah antara Kota Manado dan Kabupaten Minahasa, tegas Kumendong.

Menurut Kumendong, dengan adanya Permendagri tersebut maka batas wilayah Manado dengan Minahasa sudah sudah tuntas  dan tidak bisa lagi dipermasalahkan.

Penjelasan Kepala Biro Pemerintahan dan Humas tersebut sekaligus menjawab pertanyaan dari Ketua Bawaslu Provinsi Sulut Herwin Malonda yang masih mempermasalahkan warga pemilih yang tinggal di wilayah perbatasan Desa Tikela, pada acara sosialisasi pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015 yang digelar Pemprov Sulut, Jumat ( 12/6) kemarin. Karena itu melalui Press Realis ini kami menegaskan kembali bahwa penduduk yang tinggal di Perum Mahkota Siou dan warga Desa Tikela bukan penduduk Kota Manado, akan tetapi mereka merupakan penduduk yang tinggal (berdomisili) di wilayah Kabupaten Minahasa, tegas Kumendong. 

Sementara Kabag Pemerintahan Boslar Sanger SE, berharap baik Pemkab Minahasa maupun Pemkot Manado hendaknya melakukan sosialisasi bagi warga masyarakat di kedua wilayah perbatasan tersebut. Mengingat daftar potensi penduduk pemilih pemilihan (DP4) sudah diserahkan oleh Mendagri kepada KPU pusat pada 3 Juni 2015 lalu. Dan nantinya KPU Pusat akan menyerahkan kepada KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten/kota. Data tersebut  yang nantinya akan dijadikan sebagai acuan penetapan daftar calon pemilih kepala daerah, tandas Sanger.  (Kabag humas Drs Djaja Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov).      

Wagub: Sampaikan 6 Sasaran Rencana Aksi Korsup Sektor Kehutanan

Wakil Gubernur Sulut Dr Djouhari Kansil MPd dihadapan peserta gerakan nasional penyelamatan sumber daya alam (SDA) Indonesia sektor  kehutanan. Kegiatan yang digelar KPK-RI di Gorontalo baru lalu diikuti Empat Provinsi yakni Gorontalo, Sulbar, Malut dan Sulut .

Adapun 6 sasaran rencana aksi Koordinasi dan Supervisi (korsup) sektor kehutanan yang disampaikan Wagub meliputi penyelesaian pengukuhan kawasan hutan dan penataan ruang dan wilayah administrasi, pelaksanaan penataan perizinan, perluasan wilayah kelola masyarakat, penyelesaian konflik kawasan hutan, penguatan instrument lingkungan hidup dalam perlindungan hutan serta membangun system pengendalian anti korupsi.

Kansil mengatakan, realisasi penetapan kawasan hutan s/d Mei 2015 sesuai SK Penetapan 500.005,42 Ha (65,38 %) di 69 lokasi sedangkan usulan penetapan:230.395,88 Ha (30.13%) di 10 lokasi. Sedangkan rencana aksi tata batas Tahun 2015 s/d 2019  batas luar 288.81 Km, batas fungsi 12.12 Km, jumlah 300.93*), prosentase 100.00 % berasal dari dana APBN. 

Sementara untuk gerakan nasional penyelamatan SDA Indonesia di sektor Perkebunan Kansil menyebutkan, perkebunan besar swasta mencapai (3.43 %) dengan jumlah perusahaan 52 buah yang brada di delapan kabupaten luas HGU 14,092.35 Ha, luas tanah bangunan 147.57 Ha,  tanah cadangan  2,242.35 Ha, tanah yang tidak dapat ditanami 1,640.25 Ha. Komoditi yang ditanam kelapa 9,370.18 dan kakao 692.00. Untuk perkebunan rakyat mencapai 96.57 %, yang tersebar di 15 kabupaten/Kota dengan luas areal 396,513.32Ha, tanaman yang belum menghasilkan 74,218.47, menghasilkan 295,586.14, tanaman tua/rusak 26,708.71, produksi 306,977.64/Ton, produktifitas 1,038.54/Ton, jumlah petani 343,219 KK. Kansil menambahkan, sararan rencana penyelamatan SDA sektor perkebunan yaitu peningkatan produksi dan produktifitastanaman rakyat, pelaksanaan penataan perizinan perkebunan,pembinaan kepada kelompok tani budidaya dan usaha berbasis ramah lingkungan serta membangun sistem pengendalian anti korupsi. turut hadir Kadis Kehutanan Ir Herry Rotinsulu, Kadis Perkebunan Nixon Watung SH serta para bupati/ Walikota se-Sulut.  

(Kabag humas Drs Djahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov).  

JIPS Beri Kado Ultah Buat Kumendong

Para wartawan yang tergabung dalam Jurnalis Independen Pemprov Sulut (JIPS) membagi suka dengan memberikan kado ulang tahun berupa kue tart kepada Karo Pemerintahan dan Humas DR Jimmy Kumendong MSi yang pada Jumat (12/6) kemarin genap berusia 45 Tahun. Kue tart yang dihiasi lilin berwarna merah dengn angka 45, dibawah langsung Koordinator JIPS Donny Aray wartawan Kompas TV di damping Sekretaris Simon Gesimaking wartawan Komentar  serta anggota JIPS lainnya langsung meminta Kumendong untuk meniup lilin yang bertuliskan angka 45 itu. Aray mengatakan, pemberian kue ultah ini sebagai bentuk kebersamaan dengan para wartawan yang setiap hari ngepos di gedung putih . Perayaan ultah Kumendong bersama karyawan/karyawati Biro Pemerintahan dan humas dan JIPS itu berlangsung sederhana dalam suatu ibadah syukur dipimpin Pdt GE Kumaat STh.

Dalam kesaksiannya Karo Jemmy Kumendong yang didampingi Isteri tercinta Djeneke Onibala SH, MSA pemeriksa pada Inspektorat Provinsi Sulut mengatakan, selama hidup Tuhan telah memberi nafas kehidupan kepadanya, kesehatan, isteri dan anak-anak serta jabatan. Itu semua adalah kebaikan Tuhan, ujar Kumendong. Sembari menambahkan, Aku hendak bersyukur dengan segenap hati  tentang kebaikan Tuhan, sebab kasih setia dan janjiNya melebihi segalaNya. (Kabag humas Drs Jahja Rondonuwu MSi selaku

Sekprov: Sulut Jadi Contoh Pilkada Serentak

Sekretatis Provinsi Sulut Ir. SiswaR Mokodongan mengatakan Sulawesi Utara menjadi daerah percontohan dengan melaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Sekpov saat membuka acara sosialisaai pelaksanaan pilkada serentak tahun 2015, yang diselenggarakan Biro Pemerintahan dan Humas Jumat (12/6) bertempat di ruang Mapaluse kantor Gubernur Sulut.

Mokodongan mengatakan Sulut sebagai contoh karena Sulut akan melaksanakan Pilkada Serentak pemilihan Gubernur dan Bupati Walikota di 7 daerah. Hal ini tentunya tidak mudah diperlukan kerjasama yang baik antar stakeholders terkait agar pilkada dapat dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku.

Penyelenggaraan pilkada rentan dengan masalah etika dan hukum, sejak tahapan hingga proses akhir. Untuk itu Sekprov menghimbau agar para pelaksana pemilu bersikap hati-hati  dan jangan terlibat dalam kepentingan, harus netral. Jika ditemukan pelanggaran harus mendapatkan sanksi tegas.

Sekprov juga mengatakan, Pemprov Sulut telah menghibahkan anggaran pilkada kepada KPUD Provinsi, Kabupaten kota dan Kepolisian Daerah sebesar RP 193 Miliar, anggaran tersebut diharapkan dapat digunakan sebaik mungkin demi terselenggaranya pilkada yang jujur dan damai. Melalui kegiatan ini Mokodongan mengharapkan peserta dapat saling berbagi informasi agar pelaksanaan pilkada 9 desember nanti berjalan sukses.

Kepala Biro Pemerintahan dan Humas DR Jemmy Kumendong, Msi dalam laporan mengatakan kegiatan ini dilaksanakan agar pemerintah, legialatif, maupun penyelenggara dapat memahami peraturan perundang-undangan dalam hal pelaksanaan pilkada serentak. Para peserta yaknj pimpinan komisi A DPRD, Kaban Keabangpol, Kabag Pemerintahan, Sekretaris KPUD, ketua panswaslu kabupaten kota se Sulut, para peserta akan mendapatkan materi dari ketua KPU Sulut, Ketua Bawaslu Sulut dan Pemprov Sulut.(Kabag humas Drs. Jahja Rondonuwu, Msi selaku jubir Pemprov Sulut)

Palandung Buka Musprov PGPI Sulut

Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Sulut Drs John H Palandung MSi mewakili Gubernur Sulut menghadiri dan membuka Acara Musyawarah Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia (PGPI) Sulut, Rabu (10/6) kemarin, di Ruangan CJ Rantung Kantor Gubernur Sulut.
Palandung mengatakan PGPI turut berkontribusi aktif dalam menyelesaikan masalah sosial yang terjadi ditengah-tengah bangsa dan Negara, termasuk di Sulut. “PGPI melakukan terobosan-terobosan baru sehingga semakin memantapkan eksistensi dalam melaksanakan tugas pelayanan bagi sesama”, ucap Palandung.
Asisten mengajak segenap komponen PGPI untuk meningkatkan komitmen, konsistensi, dan sinergitas dalam kehidupan bergereja, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. PGPI hendaknya dimaksimalkan dalam merumuskan berbagai program kerja yang mencakup pemantapan revitalisasi makna Pentakosta, termasuk aktif membekali diri dengan kemampuan pribadi baik Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Emosional, dan Kecerdasan Spiritual.
Palandung memberikan apresiasi atas perkembangan PGPI, termasuk dalam berkontribusi mendukung kemajuan yang ada di Sulawesi Utara. Harapan kedepannya agar PGPI terus berkembang dan menjadi garam dan terang bagi dunia. (Kabag Humas Drs Jahja P Rondonuwu MSi selaku jubir Pemprov)

Gugus Depan Pramuka Sulut Harus Tetap Di Jaga

Gugus depan gerakan  Praja Muda Karana (Pramuka) yang ada di Provinsi Sulawesi Utara harus terus di jaga dan di tingkatkan Kualitas demi menyelaraskan program Pramuka dalam membangun karakter muda bangsa.

Hal tersebut disampaiakan ketua  Kwartir Daerah (Kwarda) Pramuka Sulut Vanda Sarundajang melalui Sekretaris Kwarda Drs. Maurits Bernardus,SH,Msi pada kegiatan sosialisasi dan monitoring evaluasi akreditasi gugus depan dan tata dasar gerakan Pramuka yang digelar Rabu (10/6) bertempat di gedung pramukan Koni Sario Manado.

Demi memajukan para generasi muda yang tergabung dalam gerakan pramuka, para pembina Kwartir Cabang di setiap Kabupaten Kota agar meningkatkan keterampilan dan management organisasi demi pramuka yang lebih maju lagi, pengurus daerah terus memotivasi para anggota untuk menciptakan inovasi dalam melaksanakan setiap program pramuka.

Bernardus juga berterima kasih kepada pengurus Kwartir nasional (Kwarnas) yang banyak membantu pramuka Sulut guna memantapkan gugus depan pramuka Sulut.

Sementara itu Perwakilan Kwarnas Farid Wadjdi dalam sambutan mengatakan kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan penilaian kelayakan program berdasar criteria yang ditetapkan, menjamin gugus depan terakreditasi sesuai standart kwarnas, memotivasi gugus depan untuk terus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu tinggi. Hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan Kwarda se Sulut.

Wagub Paparkan 5 Fokus Korsup Minerba Sulut di Sektor Pertambangan

Wakil Gubernur Sulut Dr Djouhari Kansil MPd  menyampaikan Pemaparan lima fokus kegiatan korsup minerba Sulut di sektor pertambangan, dihadapan peserta rapat monitoring dan evaluasi gerakan nasional penyelamatan sumberdaya alam Indonesia di sektor pertambangan, kehutanan dan perkebunan.

Kegiatan yang digelar KPK-RI di hotel maqna Gorontalo, Rabu (10/6) kemarin. di Buka oleh Wakil Ketua KPK-RI Zulkarnaen, diikuti Wagub Sulut, Wagub Gorontalo, Wagub Maluku Utara dan Sekprov Sulbar serta para kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten/Kota di Empat Provinsi ini.  

Lima fokus minerba yang disampaikan Wagub tersebut yaitu penataan izi usaha pertambangan, pelaksanaan kewajiban keuangan pelaku usaha pertambangan minera dan batu bara, pelaksanaan pengawasan produksi pertambangan mineral dan batu bara serta  pelaksanaan kewajiban pengolahan/pemurnian hasil tambang mineral dan batu bara.

Kansil menyebutkan, kegiatan usaha pertambangan meliputi kontrtak karya (kk) 6 buah, izin usaha pertambangan (IUP) 135 buah yang meliputi IUP eksplorasi 62 buah dan IUP operasi produksi 73 buah dengan luas total wilayah KK dan IUP 395.365,28 Ha.

Sementaraq bahan galian yang sementara di usahakan meliputi emas, pasir besi, bijih besi, nikel mangan, batu gamping, batu lembung, tanah urug dan bebatuan, jelasnya.

Demikian pula dengan penataan IUP clear dan clean  (CNC) =47 IUP yang teridir dari 41 IUP mineral logam dan 6 IUP mineral non logam dan bantuan. Non CNC=88 IUP meliputi 28 IUP mineral logam serta 60 IUP mineral logam dan batuan.

Kesempatan itu Kansil juga menyebutkan, penataan IUP Kabupaten/Kota di Sulut. Minahasa jumlah IUP 26 , Minsel 24, Mitra 13, Minut 14, Bolmong 29, Boltim 9, Bolsel 2, Bolmut 9,Sangihe 3,Talaud 2, Tomohon3. Sementara Sitaro Manado dan Kotamobagu belum ada IUP.

Kansil menambahkan, dari Kabupaten/Kota yang pemegang IUP tersebut sebagian besar bergerak pada mineral logam serta bantuan, sementaraq mineral non logam hanya 4. Turut hadir Kadis ESDM Ir Marly Gumalag, Kadis Kehutan Ir Herry Rotinsulu, Kadis Perekebunan Nixon Watung SH serta Kepala Bappeda Ir Roy O Roring MSi. (Kabag humas Drs Jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov).