Gubernur Tetapkan Pembina Rohani Kristen-Islam Pemprov Sulut

Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE menetapkan pembina kerohanian Kristen-Islam dilingkup Pemprov Sulut, lewat keputusannya  Nomor : 91a Tahun 2016 Tentang penunjukan pembina kerohanian Kristen dan Islam serta penanggungjawab pelayanan Ibadah di lingkungan Kantor Gubernur Sulut.

Keputusan Gubernur tersebut telah diserahkan Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs Jhon Palandung MSI kepada Pendeta Drs GEW Kumaat STh MSi selaku Pembina rohani agama Kristen dan kepada KH Drs Rizali M Noor selaku Pembina rohani agama Islam di sela-sela Ibadah rutin ASN Pemprov di ruang CJ Rantung, Kamis (23/06) kemarin.

Palandung mengatakan, dengan diserahkannya Keputusan Gubernur tersebut, kiranya pelayanan ibadah bagi ASN yang beragama Kristen akan terus berlangsung dengan baik di setiap hari Jumat bulan berjalan. Demikian pula dengan pelayanan ibadah bagi ASN yang beragama Islam seperti majelis taqlim yang juga dilaksanakan di hari yang sama, akan terus ditingkatkan, ujar Palandung.

Kabag pengembangan Sosial dan Keagamaan Biro Kesra Olga Saisab S.Sos mengatakan, dalam Keputusan Gubernur tersebut ikut mendampingi Pdt Kumaat sebagai Pembina rohani Kristen yakni Pdt Lisje Makisanti STh MSi. Sedangkan penanggungjawab pelayanan Ibadah baik Kristen maupun Islam yaitu Olga Saisab sendiri, katanya sembari menambahkan, tugas Pembina kerohanian Kristen dan Islam selain  mengkoordinir jadwal ibadah di masing-masing SKPD tapi juga melaksanakan pelayanan ibadah bagi ASN dilingkungan Pemprov Sulut, melaksanakan pelayanan duka dan HUT, melakukan konseling bagi ASN yang bermohon, menjadi rohaniawan pada acara pelantikan pejabat serta mengambil sumpah/janji dan upacara kenegaraan serta acara kedinasan lainnya. (Humas Pemprov Sulut).

India Bakal Tingkatkan Kunjungan Wisman ke Sulut

Konsulat Jenderal India untuk Indonesia Ro Sunil Babu memuji berbagai langkah pembangunan Sulawesi Utara yang di gagas oleh Gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw.

Pernyataan tersebut di ungkapkan Babu saat melakukan pertemuan bersama Wagub Steven Kandouw di ruang kerjanya Kamis (23/6).

Menurutnya program pembangunan sulut terutama di sektor pariwisata sangat baik dan menjanjikan, dimana Sulut terkenal dengan potensi pariwisata seperti taman laut bunaken yang mendunia, sektor ini sangat mendukung Sulut untuk terkenal, untuk itu dirinya menyatakan akan menyampaikan kepada para wisatawan mancanegara dari india untuk meningkatkan kunjungan dengan datang ke Sulut untuk menikmati pesona pariwisata alam yang ada.

Wagub sendiri menyambut baik kunjungan Konjen India ini, menurutnya Sulut tetap membuka diri bagi siapa saja yang ingin berkunjung menikmati pariwisata yang ada di Sulut.(humas provinsi sulut)

Menpan Himbau ASN Tidak Ambil Cuti Tahunan Pasca Lebaran

Jakarta-Pemerintah sudah memutuskan bahwa Hari Libur Nasional dalam rangka Idul Fitri 1437 H tanggal 6 dan 7 Juli 2016, sedangkan Cuti Bersamanya tanggal 4, 5 dan 8 Juli 2016. Sebelum cuti bersama, ada dua hari libur bekerja yakni tanggal 2 dan 3 Juli 2016. Demikian juga setelahnya ada dua hari libur yakni tanggal 9 dan 10 Juli 2016. Total libur aparatur negara selama hari raya lebaran kali ini sembilan hari. Aparatur negara mulai efektif masuk kerja pada tanggal 11 Juli 2016.

Karena itu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Yuddy Crisnandi, menghimbau segenap jajaran aparatur negara, baik PNS maupun anggota TNI dan Polri untuk tidak mengambil cuti tahunan pasca lebaran.

"Kami menghimbau kepada aparatur negara untuk tidak mengambil cuti tahunan pasca lebaran, selama satu minggu dari tanggal 11 sampai 15 Juli 2016," ucap Yuddy di sela-sela persiapan keberangkatan Safari Ramadhan ke Jawa Tengah di Stasiun Gambir Jakarta. Rabu (22/06).

Dijelaskan, selama libur panjang ini pelayanan publik di berbagai instansi pemerintah tentu tidak optimal, akibatnya dipastikan banyak penyelenggaraan pelayanan publik yang dibutuhkan warga masyarakat terganggu, seperti pelayanan SIM, STNK, BPKB, paspor, pajak, berbagai perijinan, akta kelahiran, KTP, KK, sertifikat dan lain sebagainya.

"Mengingat selama sembilan hari berbagai pelayanan publik dari pemerintah tidak optimal, kami berharap pasca lebaran nanti ada optimalisasi pelayanan publik dengan dukungan SDM aparatur yang mencukupi di berbagai sentra pelayanan umum," tutur Yuddy.

Di era revolusi mental dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Menteri Yuddy mengingatkan kembali agar segenap aparatur negara senantiasa konsisten menjaga marwahnya sebagai pelayan rakyat, bukan sebagai priyayi.

"Dengan semangat dan nilai yang kita raih dari momentum hari raya idul fitri ini, mari kita kembali ke fitrah bahwa aparatur negara adalah pelayan rakyat yang harus melayani rakyat dengan sepenuh hati," ujarnya.

Selanjutnya Yuddy menghimbau agar para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), baik para Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, maupun Bupati/Walikota untuk memperhatikan kepentingan masyarakat dengan tidak memberikan ijin cuti tahunan kepada jajarannya, kecuali terdapat alasan yang benar-benar sangat mendesak.

"Demi menjamin kelancaran pelayanan publik, kami menghimbau para PPK, apabila tidak ada alasan yang sangat mendesak, agar tidak memberikan ijin cuti tahunan kepada aparatur negara di lingkungan instansinya masing-masing. Surat resmi terkait hal ini akan segera kami sampaikan," pungkas Yuddy menutup pembicaraan. (HUMAS/MEPANRB)

Wagub: Pengendalian Penduduk Perlu Diatur

Sesuai data Badan Pusat Statistik Provinsi Sulut jumlah penduduk Sulut sampai dengan akhir tahun 2015 telah mencapai pada kisaran 2.750.320 jiwa. Oleh karena itu saat ini diperlukan pengaturan dan pengendalian pembangunan kependudukan melalui berbagai program kerja dan kebijakan strategis. Karena dipahami kualitas merupakan konsep abstrak sehingga perlu di turunkan dalam indikator-indikator yang terukur. Hal itu dikatakan Wagub Sulut Drs Steven Kandouw saat membuka Rakorda kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan Keluarga Provinsi Sulut Tahun 2016, di Hotel Sintesa Peninsula Manado, Kamis (23/06) kemarin.

"Karena itu saya minta program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK) didaerah ini yang ditunjang dengan program kampung KB, Indonesia sehat, Indonesia pintar dan Indonesia kerja dipastikan pelaksanaan dilapangan harus berhasil, agar mampu mewujudkan cita-cita bersama yang tertuang dalam Visi-Misi maupun 9 agenda prioritas dalam Nawacita",  tegas mantan Ketua Deprov Sulut ini.  

Kandouw juga menambahkan, Pemprov Sulut sendiri senantiasa akan memberikan perhatian serius terhadap pemenuhan pembangunan manusia melalui berbagai program dan kebijakan kependudukan dalam menghadapi masalah-masalah lajunya pembangunan penduduk dengan dukungan serta kerjasama dari stakeholders terkait, sembari mengungkapkan keyakinannya bahwa dengan peran dan kontribusi seluruh stakeholders pengelola program KKBPK kita akan mampu menghentar dan mengawal gerakan revolusi mental ke tengah-tengah masyarakat, tandasnya.
Sebelumnya Inspektur Utama BKKBN pusat Dra Mieke S Sangian MSi menyebutkan, kependudukan memiliki dua dimensi utama yaitu kualitas dan kuantitas penduduk. Dalam hal ini, setiap penduduk tentu berharap memiliki kehidupan berkualitas, apalagi melihat laju pertumbuhan penduduk setiap tahun mengalami peningkatan secara signifikan, dimana Indonesia menempati urutan ke-Empat setelah China, India dan Amerika Serikat dalam jumlah penduduk terbanyak. Turut hadir kepala Pusat penelitian dan Pengembangan Penduduk BKKBN RI Drs Humprey Apon MPA serta PLh Kepala BKKBN Sulut Edison Hutagaol SE. (Humas Pemprov Sulut).  

3x24 jam Padam, pengeluaran bensin dan lilin warga setara dengan biaya listrik 1 bulan

3x24 jam sudah sebagian warga kalasey menjalani hari tanpa menikmati aliran listrik sebagaimana yang dinikmati masyarakat pada umumnya. Layanan opreter PLN (021123) pun bagaikan pasar yang dikunjungi oleh para pembeli. Namun sangat disayangkan selama 3x24 jam tidak ada titik terang dalam penyelesaian masalah pemadaman listrik di Desa Kalasey I Kec. Mandolang Kab. Minahasa. Wargapun terlihat mulai frustasi dan emosi karena kejadian ini. Ada yang menghujat PLN sampai sudah mulai melakukan tindakan anarkis dengan memukul tiang listrik yang ada di pinggir jalan. Wargapun memohon dengan kerendahan agar Pemerintah dapat memperhatikan kondisi yang sedang terjadi saat ini sehingga warga dapat menikmati kembali penerangan sebagaimana mestinya. Pak Gubernur tolong akang kasiang pa torang so tiga hari tiga malam torang nda ada lampu. Torang ada bli lilin dengan bensin so sama dengan ada bayar listrik 1 bulan sedangkan kalu torang terlambat bayar dapa denda kicauan seorang warga yang namanya tidak mau di publikasikan. Terkait laporan warga ini, Gubernur Sulut memerintahkan PLN untuk segera menindaklanjuti keluhan warga ini.

Gelar Rakor RANHAM , Pemprov kuatkan Perlindungan HAM

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Melalui Biro Hukum menggelar Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) di ruang mapaluse kantor Gubernur Manado, Selasa (22/06) Kemarin.

Dalam kegiatan ini, Kepala Biro Hukum Glady NL Kawatu SH M.Si mengatakan bahwa Pemerintah melalui biro Hukum akan terus mengawal pemenuhan, perlindungan, serta penegakkan Hak Asasi Manusia yang adalah kewajiban dan tanggung jawab negara. Jelas Kawatu.

Lebih lanjut Kawatu menjelaskan bahwa ini adalah bagian dari strategi dan rencana prioritas yang akan digunakan sebagai acuan lembaga dan pemerintah daerah dalam perlindungan dan penegakkan HAM. Imbuh Kawatu.

Sementara itu, Kabag HAM Joice Singal SH MH menambahkan bahwa kegiatan ini diharapkan mampu menyelaraskan peraturan daerah dengan Hak Asasi Manusia di Seluruh Kabuoaten Kota Se Sulawesi Utara. Tutup Singal.

Kegiatan ini dihadiri Instansi Terkait serta bagian dan bidang Hukum di SKPD Provinsi serta Kabupaten Kota.

(Humas Pemprov Sulut)

Bororing Jamin daging Sapi Sulut Layak di Konsumsi

Masyarakat Sulawesi Utara harus lebih waspada dalam mengkonsumsi daging Sapi, apalagi jelang hari raya Idulfitri 1437 H. Baru-baru ini, Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Bailang Manado, memulangkan hewan Sapi dari wilayah Bolaang Mongondow Raya. Diduga karena terindikasi penyakit Antraks, sehingga pihak RPH Bailang memutuskan tidak menerima 3 ekor sapi dari Bolmong Raya untuk disembelih. Hal ini dilakukan agar mengantisipasi menyebarnya penyakit mematikan Antraks di Sulawesi Utara. Maklum, dipulangkannya sapi tersebut, dikarenakan wilayah Bolmong Raya bertetangga dengan Provinsi Gorontalo yang Sapi-nya sudah terdeteksi mengidap penyakit Antraks.

“Ada Tiga ekor Sapi dari wilayah Bolmong yang dipulangkan belum lama ini, tkarena idak jadi dipotong. Antisipasi ini dilakukan, sebab wilayah Bolmong berdekatan dengan Gorontalo,” ucap Kepala Tata Usaha RPH Bailang, Djone Pamalig, kepada wartawan, Senin (20/06) malam, di RPH.

Menurutnya, 3 sapi dari Bolmong  itu belum terdeteksi Antraks.

“Tidak ada Antraks, kami hanya mengantisipasi saja. Yang kami terima disini adalah Sapi dari wilayah Minahasa, Minsel, Minut dan Mitra, tidak ada dari Gorontalo,” ungkap Pamalig.

Diketahui, di Gorontalo, dugaan virus antraks atau bakteri Bacillus Anthracis telah menyebar di wilayah Provinsi Gorontalo dengan ditandai dengan adanya kematian pada 10 ekor sapi.

Sementara itu, Kadis Pertanian dan Peternakan (Distanak) Sulut, Arie Bororing menegaskan di Sulut, untuk konsumsi daging Sapi masuk dalam kategori aman, karena tidak terdeteksi Antraks.

“Wilayah Bolmong kan berdekatan dengan Gorontalo, RPH hanya mengantisipasi saja, jangan sampai ada susupan Sapi dari Gorontalo,” jawab Bororing kepada wartawan, ketika melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di RPH Bailang pada Senin malam.

“Masyarakat tak perlu kuatir, kami menjamin daging sapi Sulut aman dan bisa dikonsumsi,” tuturnya sembari menambahkan dalam Sidak tersebut, pihaknya telah mengambil Sampel untuk di uji di Laboratorium.

“Kami yakin 100 persen, hasil sampelnya aman. Karena kami tidak menerima Sapi dari Gorontalo, karena stok Sapi di Sulut   banyak, bahkan kita yang mengirim keluar daerah,” tegas Bororing.

Selain itu, langkah yang dilakukan Distanak Sulut untuk mengantisipasi masuknya penyakit Antraks di Sulut, adalah menggelar Razia.

“Kami melakukan pengawasan lewat Pos-pos yang ada di wilayah perbatasan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota,” jelasnya.

Terkait lebaran, Distanak menjamin stok daging sapi dalam relative aman.

“Dari informasi yang ada di RPH Manado, saat ini ada 59 ekor sapi yang siap untuk dipotong. Jelang lebaran nanti, stok daging sapi terpenuhi, warga tak usah kuatir,kami jamin,” tandasnya. (Humas Pemprov Sulut)