Gubernur Total Kerugian Bencana Sangihe 75 M

Gubernur Sulut Olly Domdokambey SE mengakui total kerugian sarana infrastruktur akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi pekan lalu, di Kabupaten Kepulauan Sangihe di perkirakan mencapai Rp.75 Miliar. Data tersebut di perolehnya dari Bupati Kepulauan Sangihe Drs HR Makagansa MSi.
Pengakuan orang nomor satu di Sulut itu diungkapkan setelah melihat langsung kondisi kerusakan fasilitas umum maupun fasilitas masyarakat seperti jembatan drainase, jalan, talud tebing, talud sungai, sarana air bersih, sekolah, pasar desa, serta tempat ibadah dan rumah penduduk  di Kelurahan  Sawang Bendar Kec. Tahuna dan Kelurahan Kolongan Beha, Kelurahan Kolongan Akembawi Kec. Tahuna Barat, Jumat lalu bersama unsur Forkopimda Sulut serta Kepala Intansi terkait.
Gubernur mengatakan, pemerintah akan segera memperbaiki seluruh sarana umum maupun sarana masyarakat yang rusak akibat di twrjang bencana alam ini, agar aktifitas mereka bisa berjalan seperti biasa kembali.
"Nantinya Kepala BNPB akan segera datang ke Tahuna untuk membantu bangun kembali rumah penduduk yang rusak, juga sambil menunggu di bangunnya rumah, pemerintah telah menyiapkan bantuan sewa rumah," kata ketua PDIP Sulut ini, sembari menambahkan Pemprov Sulut akan memikirkan lokasi yang lebih aman bagi tempat tinggal penduduk disini, karena tempat tinggal sekarang rawan di terjang bencana. Pemprov juga telah menyerahkan berbagai bantuan sosial dan tanggap darurat pada masyarakat termasuk bantuan Rp. 500 Juta untuk kebutuhan sehari-hari  pengungsi dan bukan untuk sewa alat atau rehab bangunan, tegasnya.
Hal senada diungkapkan Kadis PU Sulut Ir Eddy Kenap MSi, pihaknya saat ini telah menurunkan alat berat untuk membuka kembali akses jalan yang terisolir akibat bencana alam ini. itu yang kami utamakan saat ini, sebagai langkah tanggap darurat sehingga mobilisasi bisa tiba dengan cepat. Sementara untuk perbaikan pasca bencana  saat ini balai jalan sudah mengambil data mengiventarisasi jembatan, jalan, sungai dan pantai. Dat-data tersebut, akan segera  disampaikan kepada Menteri agar secepatnya mendapat bantuan dari pusat, terangnya.(Humas Pemprov Sulut).

Gubernur Serahkan Bantuan Korban Bencana Sangihe

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey SE dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Kepulauan Sangihe Jumat (24/06) kemarin, telah menyerahkan berbagai bantuan tanggap darurat kepada kurang lebih 2 ribu pengungsi korban bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi selama dua hari 20-21 Juni 2016 lalu, di 8 Kecamatan di Kepulauan Sangihe yang secara simbolis telah di serahkan di bebebrapa posko bencana di dua Kec, yakni di Kelurahan Sawang Bendar di Posko Jemaat GMIST Sawang Bendar Kec.Tahuna dan di 3 Gereja dan 1 SDN yang dijadikan Posko di dua Kelurahan yakni Kelurahan Kolongan Beha dan Kelurahan  Kolongan Akembawi Kec. Tahuna Barat.
Bantuan yang diberikan Gunernur meliputi 2 ribu selimut, 2 ribu matras, 7 buah tenda posko bencana, serta telah menurunkan 10 personil tenaga spesialis masak untuk 7 dapur umum, serta telah menurunkan bantuan taruna siaga bencana (tagana), juga selama dalam pengungsian Dinsos Sulut tetap akang membantu, sedangkan korban minggal telah menerima bantuan masing-masing Rp. 15 juta, jelas Kadis Sosial Sulut Dr Liesye G Punu MKes.
Sementara Bantuan dari Dinkes Sulut yang diserahkan Gubernur berupa obat-obatan, makanan tambahan penganti Asih untuk bayi dan balita serta makanan penganti untuk anak sekolah, termasuk menurunkan tenaga kesehatan gerak cepat dan tim penilai kesehatan cepat, kata Kadis Kesehatan Dr Jemmy Lampus
Sementara bantuan dari BPBD Sulut berupa kasur, selimut, tikar, pakaian anak-anak dan dewasa, lauk pauk, makanan tambahan gisi serta uang Rp. 5 ratus juta, ujar Kaban BPBD Ir Noldy Liow.
Kesempatan itu juga Gubernur telah memberikan santunan berupa uang sebesar seratus ribu rupiah yang di terima lamgsung masing-masing pengungsi.
Usai penyerahan bantuan dan peninjauan lokasi banjir, kepada warga Gubernur menghimbau untuk tetap waspada jangan sampai terjadi bencana susulan, mengingat cuaca di Sangihe masih terus hujan.
"Saya merasa prihatin atas peristiwa bencana  yang dialami  oleh saudara-saudara kita di sini, dimana rumah dan perkebunan mereka rusak parah akibat hantaman longsoran lumpur yang disertai bebatuan dan pepohonan yang culup besar," ujar politisi PDIP ini.

Olly mengatakan, peristiwa bencana alam ini merupakan siklus 10 tahunan yang melanda daerah ini, peristiwa bencana ini menurut pengakuan warga di akibatkan adanya angin puting beliung atau dalam bahasa daerah sangihe angim dimpuluse yang jatuh di beberapa lokasi sehingga terjadi bencana seperti ini.

Karena itu Olly berharap, warga Sulut yang tinggal di perbukitan, lereng gunung, bantaran sungai dan tepian pantai, lebih khusus waega yamg tinggal daerah kepulauan harus lebih waspada dengan cuaca ekstrim yang sedang terjadi saat ini. Ikut dalam rombongan Gubernur, Kapolda, Dan Rem 131 Santiago, Dan Lanudsri, Kabinda Sulut, Asisten 1 Drs Jhon Palandung MSi, Kaban Kesbang Pol. Edwin Silangan SE MSi, Kadis PU Ir Eddy Kenap dan Karo Pemhumas DR Jemmy Kumendong MSi. (Humas Pemprov Sulut).

Gubernur Tetapkan Pembina Rohani Kristen-Islam Pemprov Sulut

Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE menetapkan pembina kerohanian Kristen-Islam dilingkup Pemprov Sulut, lewat keputusannya  Nomor : 91a Tahun 2016 Tentang penunjukan pembina kerohanian Kristen dan Islam serta penanggungjawab pelayanan Ibadah di lingkungan Kantor Gubernur Sulut.

Keputusan Gubernur tersebut telah diserahkan Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs Jhon Palandung MSI kepada Pendeta Drs GEW Kumaat STh MSi selaku Pembina rohani agama Kristen dan kepada KH Drs Rizali M Noor selaku Pembina rohani agama Islam di sela-sela Ibadah rutin ASN Pemprov di ruang CJ Rantung, Kamis (23/06) kemarin.

Palandung mengatakan, dengan diserahkannya Keputusan Gubernur tersebut, kiranya pelayanan ibadah bagi ASN yang beragama Kristen akan terus berlangsung dengan baik di setiap hari Jumat bulan berjalan. Demikian pula dengan pelayanan ibadah bagi ASN yang beragama Islam seperti majelis taqlim yang juga dilaksanakan di hari yang sama, akan terus ditingkatkan, ujar Palandung.

Kabag pengembangan Sosial dan Keagamaan Biro Kesra Olga Saisab S.Sos mengatakan, dalam Keputusan Gubernur tersebut ikut mendampingi Pdt Kumaat sebagai Pembina rohani Kristen yakni Pdt Lisje Makisanti STh MSi. Sedangkan penanggungjawab pelayanan Ibadah baik Kristen maupun Islam yaitu Olga Saisab sendiri, katanya sembari menambahkan, tugas Pembina kerohanian Kristen dan Islam selain  mengkoordinir jadwal ibadah di masing-masing SKPD tapi juga melaksanakan pelayanan ibadah bagi ASN dilingkungan Pemprov Sulut, melaksanakan pelayanan duka dan HUT, melakukan konseling bagi ASN yang bermohon, menjadi rohaniawan pada acara pelantikan pejabat serta mengambil sumpah/janji dan upacara kenegaraan serta acara kedinasan lainnya. (Humas Pemprov Sulut).

India Bakal Tingkatkan Kunjungan Wisman ke Sulut

Konsulat Jenderal India untuk Indonesia Ro Sunil Babu memuji berbagai langkah pembangunan Sulawesi Utara yang di gagas oleh Gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw.

Pernyataan tersebut di ungkapkan Babu saat melakukan pertemuan bersama Wagub Steven Kandouw di ruang kerjanya Kamis (23/6).

Menurutnya program pembangunan sulut terutama di sektor pariwisata sangat baik dan menjanjikan, dimana Sulut terkenal dengan potensi pariwisata seperti taman laut bunaken yang mendunia, sektor ini sangat mendukung Sulut untuk terkenal, untuk itu dirinya menyatakan akan menyampaikan kepada para wisatawan mancanegara dari india untuk meningkatkan kunjungan dengan datang ke Sulut untuk menikmati pesona pariwisata alam yang ada.

Wagub sendiri menyambut baik kunjungan Konjen India ini, menurutnya Sulut tetap membuka diri bagi siapa saja yang ingin berkunjung menikmati pariwisata yang ada di Sulut.(humas provinsi sulut)

Menpan Himbau ASN Tidak Ambil Cuti Tahunan Pasca Lebaran

Jakarta-Pemerintah sudah memutuskan bahwa Hari Libur Nasional dalam rangka Idul Fitri 1437 H tanggal 6 dan 7 Juli 2016, sedangkan Cuti Bersamanya tanggal 4, 5 dan 8 Juli 2016. Sebelum cuti bersama, ada dua hari libur bekerja yakni tanggal 2 dan 3 Juli 2016. Demikian juga setelahnya ada dua hari libur yakni tanggal 9 dan 10 Juli 2016. Total libur aparatur negara selama hari raya lebaran kali ini sembilan hari. Aparatur negara mulai efektif masuk kerja pada tanggal 11 Juli 2016.

Karena itu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Yuddy Crisnandi, menghimbau segenap jajaran aparatur negara, baik PNS maupun anggota TNI dan Polri untuk tidak mengambil cuti tahunan pasca lebaran.

"Kami menghimbau kepada aparatur negara untuk tidak mengambil cuti tahunan pasca lebaran, selama satu minggu dari tanggal 11 sampai 15 Juli 2016," ucap Yuddy di sela-sela persiapan keberangkatan Safari Ramadhan ke Jawa Tengah di Stasiun Gambir Jakarta. Rabu (22/06).

Dijelaskan, selama libur panjang ini pelayanan publik di berbagai instansi pemerintah tentu tidak optimal, akibatnya dipastikan banyak penyelenggaraan pelayanan publik yang dibutuhkan warga masyarakat terganggu, seperti pelayanan SIM, STNK, BPKB, paspor, pajak, berbagai perijinan, akta kelahiran, KTP, KK, sertifikat dan lain sebagainya.

"Mengingat selama sembilan hari berbagai pelayanan publik dari pemerintah tidak optimal, kami berharap pasca lebaran nanti ada optimalisasi pelayanan publik dengan dukungan SDM aparatur yang mencukupi di berbagai sentra pelayanan umum," tutur Yuddy.

Di era revolusi mental dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Menteri Yuddy mengingatkan kembali agar segenap aparatur negara senantiasa konsisten menjaga marwahnya sebagai pelayan rakyat, bukan sebagai priyayi.

"Dengan semangat dan nilai yang kita raih dari momentum hari raya idul fitri ini, mari kita kembali ke fitrah bahwa aparatur negara adalah pelayan rakyat yang harus melayani rakyat dengan sepenuh hati," ujarnya.

Selanjutnya Yuddy menghimbau agar para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), baik para Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, maupun Bupati/Walikota untuk memperhatikan kepentingan masyarakat dengan tidak memberikan ijin cuti tahunan kepada jajarannya, kecuali terdapat alasan yang benar-benar sangat mendesak.

"Demi menjamin kelancaran pelayanan publik, kami menghimbau para PPK, apabila tidak ada alasan yang sangat mendesak, agar tidak memberikan ijin cuti tahunan kepada aparatur negara di lingkungan instansinya masing-masing. Surat resmi terkait hal ini akan segera kami sampaikan," pungkas Yuddy menutup pembicaraan. (HUMAS/MEPANRB)

Wagub: Pengendalian Penduduk Perlu Diatur

Sesuai data Badan Pusat Statistik Provinsi Sulut jumlah penduduk Sulut sampai dengan akhir tahun 2015 telah mencapai pada kisaran 2.750.320 jiwa. Oleh karena itu saat ini diperlukan pengaturan dan pengendalian pembangunan kependudukan melalui berbagai program kerja dan kebijakan strategis. Karena dipahami kualitas merupakan konsep abstrak sehingga perlu di turunkan dalam indikator-indikator yang terukur. Hal itu dikatakan Wagub Sulut Drs Steven Kandouw saat membuka Rakorda kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan Keluarga Provinsi Sulut Tahun 2016, di Hotel Sintesa Peninsula Manado, Kamis (23/06) kemarin.

"Karena itu saya minta program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK) didaerah ini yang ditunjang dengan program kampung KB, Indonesia sehat, Indonesia pintar dan Indonesia kerja dipastikan pelaksanaan dilapangan harus berhasil, agar mampu mewujudkan cita-cita bersama yang tertuang dalam Visi-Misi maupun 9 agenda prioritas dalam Nawacita",  tegas mantan Ketua Deprov Sulut ini.  

Kandouw juga menambahkan, Pemprov Sulut sendiri senantiasa akan memberikan perhatian serius terhadap pemenuhan pembangunan manusia melalui berbagai program dan kebijakan kependudukan dalam menghadapi masalah-masalah lajunya pembangunan penduduk dengan dukungan serta kerjasama dari stakeholders terkait, sembari mengungkapkan keyakinannya bahwa dengan peran dan kontribusi seluruh stakeholders pengelola program KKBPK kita akan mampu menghentar dan mengawal gerakan revolusi mental ke tengah-tengah masyarakat, tandasnya.
Sebelumnya Inspektur Utama BKKBN pusat Dra Mieke S Sangian MSi menyebutkan, kependudukan memiliki dua dimensi utama yaitu kualitas dan kuantitas penduduk. Dalam hal ini, setiap penduduk tentu berharap memiliki kehidupan berkualitas, apalagi melihat laju pertumbuhan penduduk setiap tahun mengalami peningkatan secara signifikan, dimana Indonesia menempati urutan ke-Empat setelah China, India dan Amerika Serikat dalam jumlah penduduk terbanyak. Turut hadir kepala Pusat penelitian dan Pengembangan Penduduk BKKBN RI Drs Humprey Apon MPA serta PLh Kepala BKKBN Sulut Edison Hutagaol SE. (Humas Pemprov Sulut).  

3x24 jam Padam, pengeluaran bensin dan lilin warga setara dengan biaya listrik 1 bulan

3x24 jam sudah sebagian warga kalasey menjalani hari tanpa menikmati aliran listrik sebagaimana yang dinikmati masyarakat pada umumnya. Layanan opreter PLN (021123) pun bagaikan pasar yang dikunjungi oleh para pembeli. Namun sangat disayangkan selama 3x24 jam tidak ada titik terang dalam penyelesaian masalah pemadaman listrik di Desa Kalasey I Kec. Mandolang Kab. Minahasa. Wargapun terlihat mulai frustasi dan emosi karena kejadian ini. Ada yang menghujat PLN sampai sudah mulai melakukan tindakan anarkis dengan memukul tiang listrik yang ada di pinggir jalan. Wargapun memohon dengan kerendahan agar Pemerintah dapat memperhatikan kondisi yang sedang terjadi saat ini sehingga warga dapat menikmati kembali penerangan sebagaimana mestinya. Pak Gubernur tolong akang kasiang pa torang so tiga hari tiga malam torang nda ada lampu. Torang ada bli lilin dengan bensin so sama dengan ada bayar listrik 1 bulan sedangkan kalu torang terlambat bayar dapa denda kicauan seorang warga yang namanya tidak mau di publikasikan. Terkait laporan warga ini, Gubernur Sulut memerintahkan PLN untuk segera menindaklanjuti keluhan warga ini.